Kabar Sumsel-Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatera Selatan (Sumsel), Sulaiman, menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula.

Sosialisasi tersebut digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten PALI, di Aula Kecamatan Penukal Utara, Rabu (24/7/2024).

Sulaiman memberikan motivasi kepada para peserta yang diikuti para pemilih pemula siswa/i SMA/SMK se-Kecamatan Penukal Utara. Menurutnya, para pemilih pemula tersebut untuk terus semangat belajar terlebih untuk jadi pemilih cerdas.

**Baca Juga: Bupati PALI Beri Bantuan Motor dan Laptop untuk Tenaga Pendamping PKH-TKSK

Selain itu, Pilkada tahun 2024 ini merupakan hajatan nasional secara serentak. Ia pun sempat bertanya kepada para peserta sosialisasi apakah sudah dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilakukan oleh Pantarlih.

Para peserta serentak menyampaikan bahwasanya sudah dilakukan Coklit oleh Pantarlih. Mereka pun sudah mengenali para petugas Pantarlih.

“Pakai rompi, topi, pakai baju Pantarlih, menggunakan Id Card dan membawa berkas Coklit,” ujar Desi Aulia, peserta pemilih pemula dari SMA Negeri 2 Penukal Utara.

Ia mengajak para peserta pemilih pemula tersebut untuk dapat menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024 mendatang.

“Jangan lupa datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya,” Sulaiman.

Sementara, Sekretaris Badan Kesbangpol Kabupaten PALI, Sunardi mengajak para pemilih pemula untuk cerdas dalam memilih. Ia juga berharap para pemilih pemula untuk berperan aktif dalam menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024.

“Saya berharap kepada pemilih pemula berperan aktif dalam menggunakan hak pilihnya,” ujarnya. (Oke)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 (satu) Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang diikuti oleh Komunitas Media yang ada di Kota Tangerang. Kegiatan itu digelar di Grha Bhakti Karya (GBK), Modernland Kota Tangerang, Selasa (16/7/2024).

Penjabat Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, yang hadir sekaligus membuka kegiatan sosialisasi yang bertema “Peran Aktif Insan Media dalam Mengawal Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi P4GN” tersebut, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di Kota Tangerang.

**Baca Juga:Pengguna Narkoba di Kota Tangerang Meningkat, Pengangguran Jadi Korban Pinjol dan Judol

“Dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, tentunya kita perlu berkolaborasi dalam menyebarluaskan informasi tentang bahaya narkoba. Salah satunya penyebaran informasi melalui awak media,” ucap Dr. Nurdin.

Lebih lanjut, Penjabat Wali Kota Tangerang, menjelaskan, melalui awak media kita juga bisa melakukan penyebaran informasi tentang pencegahan penggunaan narkoba secara masif dan komprehensif kepada masyarakat.

“Jadi, rekan-rekan awak media adalah kelompok strategis yang berperan penting dalam menyebarkan informasi secara masif. Dengan kerja sama yang baik, insya Allah kita dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba,” ujarnya.

Mantan Kepala Pusdatin Kemendagri ini, juga mengungkapkan, sebagai upaya melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika, selain berkolaborasi dengan instansi terkait, Pemkot Tangerang juga akan melakukan Deklarasi 5000 Pelajar se-Kota Tangerang.

“Rencananya tanggal 25 Juli, kita akan Deklarasi bersama 5000 pelajar guna melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika secara bergotong-royong,” tukas Dr. Nurdin.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut, turut dilakukan penyerahan Bendera Merah Putih kepada awak media dalam rangka mendukung Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih dan sekaligus penyerahan kartu BPJS Kesehatan bagi awak media yang belum memiliki asuransi kesehatan.(Adv)

Kabar6-Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, yang digelar di Lapangan Alun-Alun Ahmad Yani Kota Tangerang, Sabtu (1/6/2024).

Pj Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin menyampaikan, peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat nasionalisme di Kota Tangerang.

“Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia. Kita harus terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti toleransi, gotong-royong, dan musyawarah,” ujar Nurdin, saat menjadi pembina apel.

**Baca Juga: Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar: Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Pertambangan

Lebih lanjut, Pemkot Tangerang melalui berbagai program dan kegiatannya terus berupaya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat khususnya para generasi muda. Hal ini dilakukan agar generasi muda dapat memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

“Mereka adalah penerus bangsa ini, dan kita harus memastikan bahwa mereka memahami dan mengamalkan Pancasila dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Pada momentum itu juga, Pemkot turut membagikan bendera merah putih kepada para organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan di Kota Tangerang.

“Pembagian ini sebagai simbol kecintaan kita terhadap bangsa dan negara. Sebagaimana, bendera merah putih adalah lambang pemersatu bangsa, dan kita harus terus menjaga dan menghormatinya,” jelasnya.

Alumnus Universitas Indonesia ini, optimis, dengan semangat Pancasila, bangsa Indonesia akan mampu melewati berbagai tantangan dan rintangan, serta mencapai kemajuan yang gemilang di masa depan.

“Mari kita jaga dan amalkan Pancasila dengan sepenuh hati. Dengan semangat Pancasila, kita pasti bisa membangun Indonesia dan Kota Tangerang yang lebih maju, adil, makmur, dan berwibawa di kancah dunia,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), menggelar Seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kota Tangerang Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Plaza Pusat Pemerintah Kota Tangerang, Sabtu (16/3/2024).

Penjabat Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, dalam amanatnya menyampaikan, kegiatan ini merupakan salah satu upaya Pemkot Tangerang untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan generasi muda.

“Paskibraka bukan hanya sekadar mengibarkan bendera, tapi juga sebagai agen perubahan dan teladan bagi generasi muda lainnya,” ujar Nurdin.

Pemkot Tangerang terus berkomitmen untuk terus menggelorakan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, salah satunya melalui kegiatan Paskibraka.

“Paskibraka bukan hanya bertugas mengibarkan bendera pada saat Hari Kemerdekaan RI, tapi juga sebagai kader bangsa yang harus terus menjaga dan membela bangsa. Terpilih atau tidaknya, kalian semua adalah kader bangsa yang memiliki jiwa dan semangat untuk membangun bangsa,” katanya.

**Baca Juga: Pj Wali Kota Nurdin : Maksimalkan Peran Perempuan dalam Pembangunan

Nurdin berharap, agar dengan kegiatan seleksi ini, dapat menghasilkan kader-kader yang berpotensi dan bermanfaat untuk masyarakat Kota Tangerang maupun bangsa.

“Saya harap kegiatan seleksi ini dapat memberikan pengalaman dan kesempatan bagi para peserta untuk menguji kemampuan diri dan menjadi Paskibraka yang terbaik. insya Allah, nantinya bisa ada perwakilan dari Kota Tangerang yang terpilih menjadi Paskibraka di Istana Negara,” pungkas Mantan Kepala Pusdatin Kemendagri.

Adapun tahapan seleksi ini berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.

Seleksi ini diikuti oleh 1.140 siswa yang berasal dari SMA, dan SMK Negeri maupun Swasta di Kota Tangerang. Dengan proses seleksi yang pada hari ini sudah memasuki tahap ke 4, dari total 6 tahapan, yang akan diikuti oleh 248 orang untuk seleksi kesehatan dan parade. (Adv)

Kabar6-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Tangerang membentuk Tim Kewaspadaan Dini Daerah untuk menjaga demokrasi dalam menghadapi tantangan dan kerawanan Pemilu dan Pilkada 2024.

Pembentukan sekaligus rapat koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kota Tangerang tersebut digelar di Ruang Al Amanah, Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin, (20/3/2023).

Adapun kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Tangerang Sachrudin. Menurutnya, kegiatan ini digelar dalam rangka mewujudkan kondusifitas pada pemilu 2024 di Kota Tangerang.

“Kami melaksanakan kewaspadaan dini daerah dalam rangka menghadapi pemilu 2024 bagaimana pemilu nanti bisa berjalan dengan aman khususnya di Kota Tangerang,” ujarnya dalam acara yang juga diikuti para kepala kelurahan dan kepala kecamatan se-Kota Tangerang ini.

Sachrudin juga menekankan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang untuk menjaga netralitas.

“ASN harus bersikap netral, tidak ada keberpihakan kepada salah satu parpol manapun. Kami juga melakukan pembinaan kepada masyarakat agar memahami demokrasi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kota Tangerang Teguh Supriyanto menjelaskan, pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kota Tangerang untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 46 Tahun 2019.

“Fungsi kami salah satunya bahwa di dalam pemilu ada pembinaan parpol dan menjaga kondusifitas Kota Tangerang,” ungkapnya.

Teguh menerangkan, Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kota Tangerang melibatkan berbagai pihak seperti kepolisian, kejaksaan, TNI, hingga KPU.

Setelah dibentuk, Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kota Tangerang langsung melakukan rapat koordinasi terkait dengan motivasi menjaga kondusifitas pelaksaan pemilu di Kota Tangerang.

**Baca Juga: Kota Tangerang Dipilih Kemendagri Sebagai Lokasi Diklat PPNS Satpol PP se-Indonesia

Adapun rapat koordinasi ini menghadirkan pihak Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Kemendagri dan pihak Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) serta KPU.

“Karena tahapan pemilu sudah ditetapkan, maka kami memandang perlu untuk melakukan rapat koordinasi, tentunya juga kami perlu pencerahan sehingga mengundang narasumber kompeten,” tuturnya.

Teguh menambahkan, dalam pelaksanaan pemilu, pihak kelurahan dan kecamatan merupakan komponen penting sebagai sekretariat PPS dan PPK.

“Kami tentunya dengan tim kewaspadaan dini bahwa pesta demokrasi pasti dilaksanakan sesuai dengan tahapan, kami ingin semuanya berjalan dengan lancar, aman, dan damai, Kota Tangerang yang saat ini selalu terjaga kondusifitasnya,” pungkasnya. (Oke)

Kabar6-Antusiasme masyarakat Kota Tangerang untuk ikut memeriahkan HUT Ke-30 Kota Tangerang begitu tinggi. Itu terbukti dengan ramai dan meriahnya suasana Gerak Jalan Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

Acara Gerak Jalan Kebangsaan tahun ini, diikuti berbagai unsur masyarakat yang ada di Kota Tangerang, mulai dari kelompok budaya, pelajar, pemuka agama hingga masyarakat umum.

“Kota Tangerang bisa dikatakan sebagai miniatur Indonesia,” ungkap Wali Kota Tangerang, H. Arief R. Wismansyah, saat pelepasan peserta Gerak Jalan Kebangsaan di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Minggu (26/2/2023).

Arief menambahkan, hal tersebut bukan tanpa dasar, mengingat keberagaman adat istiadat serta budaya di tengah masyarakat Kota Tangerang, yang juga menjadi simbol dari kota yang heterogen.

**Baca Juga: 60 Kasus Kebakaran Terjadi di Lebak Sepanjang 2022, Damkar Edukasi Warga Pencegahan dan Penanganan

“Selama hampir 30 tahun, keberagaman menjadi modal yang begitu besar untuk persatuan warga Kota Tangerang,” terangnya.

Acara Gerak Jalan Perjuangan juga semakin meriah, dengan aksi para peserta yang mengenakan pakaian adat dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Mulai dari Nangroe Aceh Darussalam hingga Papua ditambah dengan penampilan budaya dari berbagai komunitas.

“Semoga bisa menjadi sarana untuk mewariskan keanekaragaman budaya untuk anak cucu,” pungkas wali kota. (Oke)

Kabar6-Seluruh elite maupun pimpinan organisasi masyarakat (ormas) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mesti bisa mengayomi setiap anggotanya. Langkah preventif ini untuk menghindari terjadinya gesekan antar ormas seperti yang sudah terjadi di berbagai daerah.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Wawang Kusdaya kepada kabar6.com di Balai Kota Tangsel, Selasa (30/11/2021).

“Insya Allah pimpinan-pimpinan ormas di Tangerang Selatan sudah lebih dewasa,” katanya. Sehingga tidak ikut terhasut oleh isu-isu yang terjadi di luar.

Menurut Wawang, walaupun itu memang memanas dan bikin seperti membela kelompok itu penting dilandasi jiwa korsa dan lain sebagainya yang keliru

“Tapi kita melalui jajaran TNI/Polri maupun intelijen sudah melakukan pendekatan-pendekatan supaya tidak terhasut oleh kondisi yang terjadi di daerah lain,” terangnya.

Langkah preventif, apakah sudah mengumpulkan para petinggi ormas?. Kesbangpol Tangsel sering melakukan pembinaan-pembinaan anggota ormas.

**Baca juga: Kembali Pimpin Bamus Tangsel, Zulham: Satu Visi dan Misi

Wawang bilang, kemarin dilakukan melalui zoom meeting. Agenda pembahasan seperti pembinaan mental, cinta tanah air. Jumlah peserta terbatas, per ormas sekitar 30-50 orang.

“Itu kita masukan juga tentang perlunya harmonisasi antarormas. Itu terwakili oleh ormas perempuan, lintas agama, dan lain sebagainya,” ujarnya.(yud)

Kabar6-Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah merespon terkait Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang menyatakan bahwa sebanyak 3 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Tangerang mempunyai kewajiban untuk dilakukan tes urine.

Kewajiban tersebut berdasarkan Instruksi Presiden (Impres) 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Sebelumnya, Kabid Kesatuan Bangsa Kesbangpol Kota Tangerang, Amir Hamzah menyatakan harus mendapatkan izin dari pimpinan yaitu Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah.

“Kewajiban 3 persen itu izin dari pimpinan tertinggi di Kota Tangerang belum diadakan,” katanya belum lama ini.

Arief menanggapi terkait ihwal tersebut. Ia mengatakan mekanisme dilakukan tes urine tersebut biasanya dikerjakan oleh Kesbangpol.

Selain itu, Arief menampik selama ini belum ada pengajuan izin dari Kesbangpol untuk menggelar kegiatan tes urine tersebut.

“Kenapa harus izin izin?. Belum ada permintaan ke saya. Kalau ada juga saya izinin. Mau pegawai periksa-periksa saja,” ujar Arief saat dimintai keterangan oleh wartawan di DPRD Kota Tangerang, Kamis (30/9/2021).

Sebelumnya, Kepala BNN Kota Tangerang Satrya Ika Putra mengatakan, pihaknya telah menerima hibah alat tes urine dari Pemkot Tangerang sebanyak 500 alat tes. Alat tersebut tidak hanya untuk ASN namun untuk masyarakat umum.

“Tapi itu kita sudah konsultasi ke Kesbangpol tidak hanya untuk PNS tapi juga untuk umum. Cuma untuk Pemkot Tangerang Inpres 02 untuk tes urin minimal 3 persen,” ujar Satrya dalam diskusi yang digelar Solusi Movement di kawasan Puspemkot Tangerang mengusung tema “Gurita Narkoba di Jalur Perlintasan”, Rabu (22/9/2021).

Kata Satrya, sebelumnya pihaknya berencana akan menggandeng Kecamatan Karawaci untuk dilakukan tes urine. Namun rencana tersebut belum dilakukan karena belum mendapatkan izin dari Pemkot Tangerang.

**Baca juga: Usai di Screening Covid-19, 25 Siswa di Kota Tangerang Positif

“Sementara saya belum dapat izinnya organisasi perangkat daerah (OPD) mana yang untuk memenuhi 3 persen. Tapi dengan alat yang ada bisalah 3 persen,” katanya.

“Saya sudah sampaikan akhir tahun ini (alat tes) kadaluarsa. Ada yang sudah kadaluarsa. Yang sebelum kadaluarsa kita serahkan ke masyarakat,” katanya. (Oke)

Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan mendorong Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk melakukan pengawasan dini terhadap paham-paham yang menyimpang di Kota Tangsel.

Hal itu dikatakan oleh Ketua DPRD Kota Tangsel, Abdul Rasyid menyusul adanya penangkapan diduga terorisme di Pamulang pada beberapa hari yang lalu.

“Kesbangpol itu termasuk mata dan telinganya walikota, jadi saya kira berkaitan dengan mislkan fungsi pengawasan kita, dalam kontek kemitraan ya Kesbangpol yang menjadi mitra komisi I,” ujarnya kepada Kabar6.com di Kantor DPRD Kota Tangsel, Setu, Kamis (29/4/2021).

Abdul menerangkan, evaluasi terkait program-program yang berkaitan dengan kerukanan dan sebagainya, termasuk Ormas, LSM dan sebagainya adanya di Kesbangpol.

“Jadi kesbangpol itu menjadi leading sektor untuk melakukan semacam pembinaan pegawasan hal-hal yang berkaitan dengan yang dimaksud,” ungkapnya.

Abdul yakin bahwa Kesbangpol saat ini juga telah memberikan masukan-masukan yang baik kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangsel.

“Saya yakin bahwa Kesbangpol juga memberikan masukan-masukan yang baik lah ya kepada Walikota dan wakil walikota dalam hal ini untuk mengambil sebuah kebijakan seperti apa,” tuturnya.

Senada, diungkapkan oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Tangsel, Mustopa yang menerangkan, pihaknya sangat prihatin adanya aksi terorisme yang terjadi belakangan ini. Sebagai partai Islam, PKS menolak paham radikalisme dan mengutuk keras aksi terorisme.

“PKS sangat jelas-jelas menolak pemahaman radikalisme dan aksi terorisme yang terjadi saat ini,” katanya.

Untuk mencegah aksi radikalisme dan teroris, kata Mustopa, maka pemerintah harus menyiapkan dan melaksanakan langkah konkret pencegahanya, misalnya, perlunya menguatkan ketahanan keluarga dan sosial.

Caranya, lanjut Mustopa, dengan menjalin komunikasi yang baik. Maka, keluarga bisa menjadi benteng pertama menangkal paham radikalisme.

Agar keluarga dapat menjadi benteng pertama dari radikalisme, sambungnya, kualitas hubungan dalam keluarga menjadi sangat penting. Kualitas hubungan dapat dijaga dengan memelihara interaksi yang baik

“Maka nya kenapa PKS mengusulkan agar dibuat Perda ketahanan Keluarga, supaya interaksi keluarga dan interaksi sosial warga dengan tetangga harus diperkuat dalam konsep ketahanan sosial masyarakat,” ujarnya.

**Baca juga: Sudah Minjam Modal, Pedagang Bazaar Ramadhan Pamulang Merugi dan Bingung

Mustopa mengatakan, untuk Kesbangpol perlu diperkuat. Karena menurutnya, Kesbangpol merupakan kunci stabilitas daerah dan nasional.

“Saya harap Kesbangpol itu diperkuat. Kesbangpol juga harus turut mencermati dinamika dan perkembangan yang ada, serta turut andil dalam menghadapi tantangan bangsa. Ini semua bukan tugas Kesbangpol saja tapi tugas kita bersama,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak mengusulkan pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Usulan disampaikan ke DPRD pada 27 Oktober 2020.

“Betul, sudah masuk usulan (Pembahasan) ke dewan,” kata Kabag Organisasi Setda Lebak, Agus Nugraha saat dihubungi Kabar6.com, Rabu (12/11/2020)

Pada tahun ini, ujar Agus, Pemkab Lebak telah melakukan penataan kelembagaan yang merupakan amanat dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Penataan kelembagaan lebih difokuskan kepada penyesuaian nomenklatur (nama) perangkat daerah berdasarkan Permendagri tersebut.

“Sekitar 28 dari 34 OPD. RSUD berubah status menjadi organisasi bersifat khusus dan bertanggungjawab (Dalam bentuk penyampaian laporan) kepada Dinas Kesehatan lalu Kantor Kesbangpol naik kelas menjadi badan termasuk penambahan bidang,” jelas Agus

Penyesuaian nomenklatur harus sudah diterapkan pada perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2021 melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Agus mengatakan, pemkab dengan DPRD telah membahas bahwa pembahasan Raperda SOTK akan didahulukan

**Baca juga: Pemkab Lebak Minta Kejelasan Status Calon Lahan Relokasi Korban Banjir-Longsor

“Tadi sudah dibahas, pembahasan Raperda SOTK akan didahulukan, maksimalnya berbarengan dengan pembahasan Raperda APBD. Karena tahun 2021 harus OPD baru yang melaksanakan APBD 2021,” jelasnya.(Nda)