Kabar6-Jaksa Agung ST Burhanuddin melaksanakan Rapat Konsultasi dengan Anggota Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) dalam rangka pembahasan tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang berindikasi kerugian negara.

Dalam kunjungannya, Tamsil Linrung selaku perwakilan rombongan Anggota BAP DPD RI menyampaikan bahwa BAP DPD RI telah melakukan pemantauan LHP BPK RI, khususnya yang berpotensi merugikan keuangan negara. Menindaklanjuti hal itu, maka dilaksanakan rapat dengan pihak Aparat Penegak Hukum khususnya pelaksanaan Rapat Konsultasi dengan Jaksa Agung.

Salah satu yang dijadikan pembahasan yakni perhitungan kerugian negara (dari tahap penyelidikan sampai proses eksekusi yang masuk ke kas negara), termasuk yang dilakukan oleh jajaran di daerah seperti Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kepolisan Daerah (POLDA). Dari pembahasan tersebut, telah ditemukan beberapa permasalahan yakni:

1. Proses perhitungan kerugian negara yang relatif lama, sehingga dialihkan ke daerah termasuk ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
2. Belum optimalnya MoU Aparat Penegak Hukum mengenai penegakan hukum yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang merugikan negara.
3. Belum optimalnya hasil pemeriksaan keuangan negara yang diserahkan ke Aparat Penegak Hukum untuk ditangani.

“Melalui Rapat Konsultasi ini, kami dapat bersinergi dalam rangka pengelolaan keuangan negara hasil dari tindak pidana korupsi. Hal ini juga bagian dari dukungan kami kepada Kejaksaan RI dalam rangka penegakan hukum,” Anggota BAP DPD RI Tamsil Linurung.

Anggota BAP DPD RI juga mengapresiasi kerja keras dan kerja cerdas dari jajaran Kejaksaan RI, sehingga kinerja-kinerja positif Kejaksaan dapat menghasilkan prestasi dan kepercayaan publik yang tinggi.

Menanggapi pernyataan tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyambut baik dan mengapresiasi kedatangan Anggota BAP DPD RI dalam rangka pertukaran informasi mengenai penegakan hukum yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang merugikan negara.

“Selama ini dalam hal perhitungan kerugian negara, Kejaksaan telah bersinergi dengan BPK RI dan BPKP yang telah berjalan lancar, sehingga tugas-tugas penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan baik,” ujar Jaksa Agung.

**Baca Juga: Kanwil DJP Banten Berikan Pemahaman Pajak ke Penyandang Disabilitas

Dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi, Jaksa Agung juga menyampaikan bahwa Kejaksaan telah melakukan pengawasan, pendampingan dan pengawalan Proyek Strategis Nasional secara aktif melalui koordinasi dengan pihak Kementerian/Lembaga.

Selanjutnya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa Kejaksaan telah mengidentifikasi 10 (sepuluh) area rawan korupsi di beberapa sektor antara lain (1) sektor pengadaan barang dan jasa, (2) sektor keuangan dan perbankan, (3) sektor perpajakan, (4) sektor minyak dan gas (Migas), (5) sektor BUMN/BUMD, (6) sektor kepabeanan dan cukai, (7) sektor penggunaan APBN/APBD dam APBN-P/APBD-P, (8) sektor aset negara/daerah, (9) sektor kehutanan dan pertambangan, dan (10) sektor pelayanan umum.

“Ini menjadi perhatian utama bagi kami di Kejaksaan Agung beserta jajaran di daerah. Namun, yang terpenting adalah mengenai mitigasi pencegahan terhadap kerugian negara, sehingga tidak diperlukan adanya penindakan yang selama ini kita lakukan,” ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung menambahkan, pola pencegahan terhadap kerugian negara dapat menggunakan instrumen Legal Assistance, Legal Opinion, dan Legal Audit. Selain itu, pengamanan dari bidang intelijen turut dilakukan sebagai bentuk mitigasi terkait munculnya potensi kerugian negara.

Sebagai penutup, Jaksa Agung berharap dukungan dari semua pihak sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan.

Turut hadir dalam Rapat Konsultasi Kejaksaan Agung dengan Anggota BAP DPD RI yakni Wakil Jaksa Agung Sunarta beserta Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II di Lingkungan Kejaksaan Agung. Sementara Anggota BAP DPD RI yang hadir yaitu Tamsil Linrung, Evi Apita Maya, Bambang Santoso, Iskandar Muda Baharuddin Lopa, Mirati Dewaningsih, Filep Wahama, Angelius Wake Kako dan Maya Rumantir (Red)

Kabar6- Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai Pemilu 2024 dan mendapatkan nomor urut 7.

Sehingga ibarat sebuah mobil, maka Partai gelora telah memiliki SIM, STNK dan Plat Nomor untuk mengemudikan mobil tersebut, di jalan raya.

“Ini hari bersejarah bagi Partai Gelora berhasil lolos menjadi peserta Pemilu. Sekarang sudah dapat SIM, STNK dan Plat Nomor untuk maju di Pemilu 2024,” kata Rico Marbun, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gelora dalam keterangannya, Kamis (15/12/2022).

Hal itu disampaikan Rico Marbun saat menjadi narasumber Gelora Talks Edisi Spesial ‘Peluang Partai Gelora pada Pemilu 2024’ yang digelar secara daring Rabu (14/12/2022).

“Jadi setelah kerja keras ini, Partai Gelora harus 100 kali kerja keras lagi, sehingga bukan hanya lolos parliamentary threshold (PT) saja, tapi juga dapat suara dan kursi di DPR secara signifikan,” katanya.

Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Survei Median ini, Pemilu 2024 menjadi peluang bagi Partai Gelora untuk meraih kemenangan, meskipun dalam perpolitikan di Indonesia sebagai pendatang baru.

“Jadi kita telah melakukan survei, dan saat publik ditanya mengenai situasi krisis sekarang, apakah membutuhkan partai baru atau tidak. Ternyata yang membutuhkan partai baru itu, sebanyak 40,6 persen dibandingkan yang tidak 30 persen,” ungkapnya.

Artinya, publik menginginkan partai baru yang bisa membawa perubahan, mengingat kondisi rumah tangga masyarakat saat ini semakin berat.

“Jadi Partai Gelora ini didirikan, karena kegelisahan akan terjadinya krisis, yang saat itu tidak tahu kapan terjadinya dan ternyata krisis itu terjadi sekarang. Dari survei ini, nyambung antara kegelisihan Partai Gelora dengan situasi krisis sekarang,” katanya.

Ketua Pokja Verifikasi Partai Gelora Achmad Chudori menegaskan, seluruh DPD yang diikutkan dalam proses verifikasi faktual 100 persen telah Memenuhi Syarat (MS).

“Pada awalnya memang ada beberapa daerah di tiga provinsi, yang belum memenuhi syarat (BMS) seperti di Kota Sabang dan Kabupaten Bandung. Kemudian kita lakukan perbaikan, dan alhamdulillah semua Memenuhi Syarat 100 persen,” kata Chudori.

Bahkan dalam proses verfak, kata Chudori, Partai Gelora mendapatkan penghargaan dari beberapa KPUD di daerah seperti di Nabire dengan predikat verifikasi tercepat.

“Saat diverifikasi, kader kita ada yang lagi kerja di sawah, cari ikan di laut, lagi nyupir, lagi di rawat di rumah sakit, bahkan ada yang lagi nikahan seperti di Sumedang diverifikasi, karena memang teman- teman KPU tidak pernah kasih tahu kapan datang verifikasi. Jadi verifikasi di kita itu, bener-bener, bukan kaleng-kaleng,” ujarnya.

Ketua DPW Partai Gelora DKI Jakarta Triwisaksana mengatakan, dengan adanya verifikasi administrasi dan verifikasi faktual ini, juga membawa berkah bagi Partai Gelora DKI. Sehingga prosesnya verifikasinya cepat dan tidak ada perbaikan sama sekali

“Kita menyebut berkah tersebut dengan 3T, yakni T pertama Tekad, T kedua Terbukti dan T ketiga Telaten,” katanya.

Menurut dia, dampak dari verifikasi partai politik ini, membuat tekad kader Partai Gelora DKI naik tajam, karena mereka semua harus fokus mengorbankan waktunya, tenaga, dana dan lain-lain agar Partai Gelora menjadi peserta Pemilu 2024.

“Dan terbukti, pengurus dan anggota kita saat diaudit melalui verpol, nggak kaleng-kaleng. Kita juga telaten saat menyetor data ke Sipol, semua kita sisir mulai dari umur, alamat dan lain-lain, karena begitu salah memasukkan langsung TMS,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris DPW Partai Gelora Riau Iskandar. DPW Riau, kata Iskandar, juga mendapatkan berkah dari pelaksanaan verifikasi parpol, dengan mengikuti dua kali tahapan verfak, verfak pertama dan verfak perbaikan.

“Sehingga kita mendapatkan panggung dua kali untuk melakukan konsolidasi seluruh sumber daya kita. Ini jadi latihan kita untuk lebih siap memenangi Pemilu 2024,” kata Iskandar.

**Baca juga: PWI Resmi Cabut Keanggotaan Intel Polisi Nyamar Jadi Wartawan

Sementara Ketua DPW Partai Gelora Kalimantan Timur (Kaltim) Hadi Mulyadi menambahkan, Partai Gelora memiliki tim yang sangat solid di setiap wilayah, termasuk di Kaltim. Sehingga ketika diverifkasi, semua bisa terlewati.

“Kalimantan Timur luas wilayah lebih luas dari Pulau Jawa, tetapi alhamduillah semua struktur dan anggota bisa terverifikasi. Partai Gelora satu-satunya partai di Kalimantan Timur tidak ada perbaikan saat verifikasi parpol,” tutup Hadi.(Tim K6)

Kabar6-Menjelang berakhirnya tahun 2022, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak meminta kerja keras organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu atau penyokong pendapatan asli daerah (PAD) agar target yang dipasang bisa tercapai.

“Iya, waktu rapat dinas kemarin saya minta kepada OPD-OPD pengampu bisa kerja lebih keras supaya bisa memenuhi target PAD tahun ini,” kata Sekda Lebak, Budi Santoso saat dihubungi Kabar6.com, Jumat (14/10/2022).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lebak, Hari Setiono, mengatakan, target PAD dari komponen pajak daerah dan retribusi pada tahun ini sebesar Rp170 miliar lebih. Dari target itu, realisasi penerimaan sudah mencapai 80 persen.

“Sekarang sudah tercapai di atas 80 persen dari target, ya sekitar hampir Rp140 miliar lah,” kata Hari.

**Baca Juga: Cegah Stunting, Anak di Lebak Dapat Bantuan Telur

Hari menjelaskan, ada 11 jenis pajak daerah yang berkontribusi untuk PAD Lebak. Sebelas jenis pajak itu adalah pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam, pajak parkir, dan pajak air tanah.

“Beberapa seperti PPJ, lalu pajak mineral bukan logam, BPHTB dan PBB cukup besar memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah,” ucap Hari.

Sementara, untuk sektor retribusi berasal dari 11 OPD pengampu di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Peternakan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

“Kalau untuk retribusi dari OPD tidak terlalu besar ya. Tapi Insya Allah target tercapai lah. Kami juga terus menerus berupaya, misalnya untuk PBB ya kami terus tagih,” katanya.(Nda)

us

Kabar6- Satu bulan jelang pencoblosan, Golkar Kabupaten Pandeglang terus bekerja keras untuk memenangkan pasangan petahana Irna Narulita Tanto Warsono Arban (Intan). Para kader partai beringin ini terus menyolidkan kekuatan dan menyiapkan strategi untuk menjaring suara masyarakat dengan cara yang bermartabat.

Langkah itu salah satunya menggelar kegiatan pendidikan politik dan strategi pemenangan pemilu yang di gelar DPP Golkar di sekretariat DPD Pandeglang, Minggu (8/11/2020).

Untuk diketahui, yang memberikan materi pendidikan politik dan strategi pemenangan pemilu, langsung oleh Ketua Pemenangan Jawa I DPP Golkar, MQ Iswara didampingi pengurus DPP Golkar Dewi Asmara, dan Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Dapil Pandeglang – Lebak Adde Rosi Khoerunnisa termasuk di hadiri Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy.

Andika mengatakan, DPP Golkar memiliki program pendidikan politik dan strategi pemenangan pemilu yang ditetapkan bagi daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Nantinya para kader bisa memaksimalkan potensi kemenangan suara.

“Kita melaksanakan pendidikan politik dan strategi pemenangan pemilu, karena DPP punya program penguatan bagi daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada di 2020, agar para kader bisa memaksimalkan suara bagi calon yang di usung Golkar,” kata Andika.

Menurutnya para kader Golkar tidak boleh lengah dan berpuas diri terhadap survei yang dimiliki pasangan Intan sebelum kemenangan dapat di raih pada 9 Desember mendatang. Untuk itu, para kader diminta untuk terus bekerja keras.

“Kaitan survei terus berjalan, kita tidak berleha-leha, bahwa semua mesin dan kader harus berjuang sampai 9 Desember sampai pasangan yang diusung Golkar keluar sebagai juara,”ujarnya.

Andika optimis pasangan Intan keluar sebagai pemenang sebab semua elemen bekerja keras. Atas dasar itulah Andika yakin jika hasil dari kerja keras akan mendatangkan buah yang manis, terutama kerja keras dari kader Golkar itu sendiri.

“Yang jelas kita kerja keras dan target kita menang,”tegasnya.

Sementara, Ketua DPD Golkar Pandeglang, Gunawan menambahkan, hingga saat ini jajaran pengurus ditingkat Kabupaten hingga desa sampai akar rumput terus bergerak nyata di lapangan dalam memenangkan Intan.

Apalagi saat ini tambahnya, para kader Golkar kembali berikan pendidikan politik dan strategi pemenangan oleh DPP. Tentu saja katanya, ilmu yang didapat itu bakal langsung diaplikasikan di lapangan dalam memenangkan Intan.

**Baca juga: Pilkada Tangsel, Benyamin: Kita Buktikan Politik Santun Bisa Jadi Pemenang

“Dengan masifnya gerakan kami dalam memenangkan Intan, kami yakin Intan bakal menang lagi di Pilkada 2020 ini. Apalagi wakilnya kader Golkar, pasti kami berjuang keras hingga jadi juara. Dengan diberikannya wawasan dan strategi baru, bagi kami ini power luar biasa yang dapat memaksimalkan suara hingga Intan menang telak,” tandasnya. (Aep)