Kabar6-Proyek pembangunan jalan Tol Serpong – Cinere tak berjalan mulus. Makanya Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi baru bisa meresmikan gerbang Tol Pamulang di Jalan RE Martadinata, Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

Pantauan kabar6.com di lokasi hingga kini pekerjaan yang melintasi Jalan Raya Pondok Cabe, Pamulang, Kota Tangsel masih berjalan.

“Target penyelesaian seluruh ruas Jalan Tol JORR 2 paling lambat akan rampung pada awal tahun 2022. Ditargetkan untuk seksi 2 Pamulang-Cinere akan rampung pada Juli 2021,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Danang Parikesit, Kamis (1/4/2021).

Ia terangkan, target penyelesaian seluruh ruas Jalan Tol JORR 2 paling lambat akan rampung pada awal 2022 mendatang. Selanjutnya di 2021 ini pihaknya sudah merencanakan lelang pekerjaan untuk JORR 3.

Ada lima ring yang akan melayani wilayah sekitar Jabodetabek. Jaringan Tol JORR 2 sepanjang 109,57 kilimeter melingkar dari Bandara Soekarno Hatta, Cinere, Cimanggis hingga Pelabuhan Tanjung Priok terdiri atas 6 ruas.

Sebanyak 3 ruas telah rampung yakni Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran 14,19 kilometer, Kunciran-Serpong 11,19 kilometer dan Serpong-Cinere 10,1 kilometer. Baca Juga: Resmikan Tol di Tangsel, Jokowi: Mesti Jadikan Daya Saing Daerah

“Untuk Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran dikelola oleh PT Jasamarga Kunciran Cengkareng dengan biaya konstruksi sebesar Rp 1,96 triliun,” jelasnya.

Ruas ini menjadi terbagi menjadi 4 Seksi, yaitu Seksi I Kunciran – Tirtayasa sepanjang 2,04 kilometer. Seksi II Tirtayasa – Benteng Betawi sepanjang 3,52 kilometer. Kemudian Seksi III Benteng Betawi – H Sastranegara sepanjang 6,57 kilometer, dan yang terakhir Seksi IV H.Sastranegara – SS Benda sepanjang 2,06 kilometer.

Sedangkan untuk Ruas Tol Serpong – Cinere sepanjang 10,1 km yang terdiri atas 2 seksi, yakni Seksi I Serpong-Pamulang sepanjang 6,5 kilometer yang sudah rampung, serta Seksi II Pamulang -Cinere sepanjang 3,6 kilometer dengan progres pengerjaan 86 persen.

Pengusahaan ruas tol ini dilakukan oleh PT Cinere Serpong Jaya dengan biaya konstruksi Rp2,1 triliun,” papar Danang.(yud)

Kabar6-Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi meresmikan jalan tol dalam kota di Tangerang Selatan (Tangsel). Fasilitas jalan bebas hambatan berbayar itu adalah trase Tol Serpong – Cinere terkoneksi dengan Tol Cengkareng – Batuceper – Kunciran.

“Jalan tol ini dinantikan masyarakat terutama di Tangerang dan Tangerang Selatan, sebagai alternatif masyarakat Jawa Barat dan Jakarta bagian Selatan untuk menuju Bandara Soekarno – Hatta,” ungkapnya di Pintu Tol Pamulang, Jalan RE Martadinata, Cipayung, Kecamatan Ciputat, Kamis (1/4/2021).

Jokowi mengatakan, kedua ruas tol tersebut merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR 2). Dibangun untuk melengkapi struktur jaringan jalan di kawasan Metropolitan seperti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

“Diharapkan jalan tol ini dapat meningkatkan daya saing daerah, membangkitkan perkenomian kawasan sekitar, dan mempercepat pertumbuhan kawasan ekonomi,” katanya.

**Baca juga: Terbaru, Progres Pembangunan Tol Serpong – Cinere 93,86 Persen

Ia bilang, beroperasinya dua ruas jalan tol ini, dikatakan Presiden juga akan mengurai kemacetan lalu lintas di Metropolitan Jakarta bagian Barat-Selatan. Sekaligus sebagai prasarana pendukung komuter, serta memperlancar pendistribusian barang yang dilintasi oleh tol ini untuk menghemat waktu tempuh.

“Saya minta pemda menjadikan infrastruktur ini sebagai sebuah keunggulan untuk menarik investasi dan banyak usaha baru sehingga membuka lapangan kerja seluas-luasnya,” harap Jokowi.(yud)

Kabar6-Relawan Jokowi (Projo) menyoroti khusus tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang mendampingi Program Sembako semula bernama bantuan pangan non tunai (BPNT) di Kabupaten Lebak.

Ketua Projo Lebak Jafar M. Toha, mendesak, Dinas Sosial (Dinsos) untuk menertibkan oknum TKSK nakal yang melakukan intimidasi kepada agen/e-Warong.

“Hasil temuan teman-teman Projo di Lebak, banyak TKSK yang disinyalir melakukan intimidasi dan intervensi kepada agen-agen yang menguntungkan salah satu suplier,” kata Jafar dalam keterangannya, Senin (18/1/2021).

“Jadi ada temuan di beberapa kecamatan, (TKSK) mengintimidasi agar agen ke salah satu suplier,” jelas Jafar.

**Baca juga: Anggaran untuk Perbaiki Jalan-Jembatan Rusak akibat Banjir Lebak Rp19,8 Miliar

Langkah tersebut, kata Jafar, untuk mengimplementasikan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang TKSK. Temuan Projo yang lain, sebut Jafar, ada TKSK yang sengaja memberikan data untuk kepentingan salah satu pengusaha.

“Dalam waktu dekat kami akan laporkan oknum-oknum TKSK nakal ini kepada Dinsos Lebak untuk ditertibkan dan membuat rekomendasi kepada Kemensos atas temuan TKSK yang bekerja di luar tugas pokok dan fungsinya,” kata dia.(Nda)

Kabar6-Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi ke DPR menyodorkan nama Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon kapolri. Calon tunggal itu sempat ditentang berbagai pihak di Tanah Air lantaran faktor keyakinannya sebagai nasrani.

“Ya kita menghargai menghormati keputusan Pak Jokowi mengangkan Komjen Listyo Sigit karena itu adalah hak preogratif presiden,” kata Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang Selatan, KH Abdul Rojak, Rabu (13/1/2021).

Ia berkeyakinan Jokowi sudah memikirkan dampak manfaat dan mashlahat dari pengangkatan Listyo Sigit. Seagai tokoh agama dirinya menerima dan siap mendukung apapun yang diputuskan presiden.

Harapannya pertama, terang Rojak, penegakan hukum seadil-adilnya. Kedua membangun harmonisasi dengan para tokoh agama yang ada di Indonesia.

**Baca juga: Angka Kemiskinan di Tangsel Antara BPS dan Dinsos Beda Jumlah

“Baik dari islam kristen katolik budha hindu dan konghucu. Yang ketiga ya bekerja secara profesional melayani masyarakat dengan penuh keikhlasan,” terangnya.

Hal yang paling terpenting adalah menumbuhkan rasa aman di masyarakat. “Dengan cara ya menekan berbagai macam kriminalitas dan kejahatan bisa diungkap dan diselesaikan. Itu yang paling penting,” ujar Rojak.(yud)

Kabar6-Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta agar proses lelang proyek pembangunan infrastruktur di pemerintah daerah bisa dilakukan secepatnya sedini mungkin pada bulan Desember. Hal itu agar pada awal Januari 2021, program sudah bisa dijalankan.

Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemkab Lebak Puranjanu, mengatakan, lelang dini baru dilakukan untuk satu paket pengadaan makan dan minum di lingkungan Setda senilai Rp1,3 miliar.

“Baru satu dari bagian umum paket makan dan minum Setda dengan nilai Rp1,3 miliar,” kata Puranjanu kepada Kabar6.com, Rabu (6/1/2021).

Belum adanya paket lain, terutama paket proyek infrastruktur lainnya yang belum masuk proses lelang, ujar Puranjanu, dikarenakan proses input rencana umum pengadaan (RUP) masih dilakukan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kami sudah sampaikan agar OPD bisa segera melaksanakan dan mengajukan proses lelang, kami imbau bisa secepatnya,” ucap Puranjanu.

**Baca juga: Dibangun Kementerian PUPR Senilai Rp4,2 Miliar, Jembatan Bojong Apus Lebak Rentan Ambruk

Menurutnya, belum ada satu pun paket proyek infrastruktur yang belum diajukan lelang, juga bisa karena OPD terkait yang belum akan melaksanakan. Misalnya, jika pelaksanaan akan dilakukan pada bulan Maret, maka bulan Februari sudah diajukan untuk dilelang.

“Jadi OPD sendiri yang tahu kapan paket ini dilelang. Tapi kemungkinan di bulan Februari-Maret OPD sudah mulai mengajukan untuk triwulan pertama,” katanya.(Nda)

Kabar6- Relawan setia Presiden Joko Widodo (Jokowi) Komite Rakyat Nasional (Kornas) Jokowi mendesak segera dilakukan perombakan kabinet atau reshuffle. Kornas Jokowi menilai banyak menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIB) yang kurang efektif dan mumpuni dalam bekerja.

Ketua Kornas Jokowi, Abdul Havid Permana mengatakan, sehingga harus diganti oleh menteri yang mampu bekerja lebih keras lagi. Meski mendesak reshuffle, mereka enggan disebut sedang memperebutkan jatah kursi menteri.

“Banyak yang gagap di kementrian ini. Karena beda kondisi normal dengan tidak normal. Banyak yang WFH kan saat ini. Menurut kita supaya perform. Itu dasar kenapa harus ada perombakan disaat pandemi ini,” kata Havid di Hotel Le Dian, Kota Serang, Banten, Selasa (22/12/2020).

Alasan Kornas Jokowi karena tidak ingin jika banyak menteri berasal dari partai politik (parpol) yang pastinya memiliki kepentingan pada pilpres 2024 mendatang. Para relawan ini mengklaim, hanya mereka yang mampu menjaga kepemimpinan Jokowi hingga 2024 mendatang.

“Karena tahun 2024 akan ada hajatan politik lagi, maka diperlukan loyalitas. Jadi harus ada yang mengawal Jokowi, jangan sampai satu atau dua tahun ada agenda politik,” jelasnya.

Menteri yang dianggap tidak mampu mengikuti ritme dan menghasilkan kinerja baik yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan Djalil. Kemudian Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Whisnutama. Menlominfo Jhonny G Plate. Menteri Agama (Menag) Fahrur Rozi. Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Mereka mengajukan beberapa nama yang berasal dari relawan untuk menggantikan posisi berbagai macam menteri itu, seperti Budi Arie Setiadi, Ketua Projo. Kemudian ada nama Hilman Farid, pendiri relawan penggerak Jakarta Baru.

Selanjutnya ada nama Silmy Karim, profesional muda yang kini menjabat sebagai Dirut Krakatau Steel. Kemudian Viktor Sirait, Ketua Bara JP. Eko Sulistyo, Pembina Kornas Jokowi. Roy Maningkas, ekonom.

Kemudian nama Ammarsjah Purba, Kornas Komunitas Alumni Perguruan Tinggi. Osmar Tanjung, Sekjen PKP Berdikari. Dedy Mawardi, Sekjen Seknas Jokowi, dan Panel Badrus, pendiri Pusat Informasi Relawan. Banyaknya nama relawan Jokowi yang diusulkan menjadi menteri itu, diklaim Abdul Havid bukan untuk menagih janji atau bagi-bagi jatah posisi menteri.

**Baca juga: Diawali Meletus Gunung Anak Krakatau, Mengenang Dua Tahun Tsunami Selat Sunda

“Dasar awal kita kenapa diajukan nama relawan, kenapa di saat pandemi ada reshuffle, bacaan kita kurang efektif nya kabinet saat ini. Desakan reshuffle ini karena pandemi, sebenarnya persoalan kita bukan menagih jatah,” terangnya. (dhi)

Kabar6–Warga Kecamatan Teluk Naga dan Pakuhaji Kabupaten Tangerang akan mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya warga resah maraknya aksi mafia tanah. Lahan leluhur yang telah lama mereka tempati, kini terancam keberadaannya.

Apalagi keabsahan legalitas kepemilikan lahan mereka terbentur adanya Nomor Identifikasi Bidang (NIB) yang sudah berganti nama ke pihak lain tanpa mereka ketahui.

Salah satu warga pemilik tanah di Desa Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang bernama Ema (37). Ema menumpahkan kesedihannya dan akan mengadu ke Jokowi untuk mendapat perhatian. Menurut Ema, tanah warisan miliknya seluas kurang lebih 7.000 meter persegi dirampas orang.

“Bapak Presiden tolong kami, kami hanya rakyat kecil, rakyat miskin. Tanah kami itu adalah satu-satunya warisan tanah kami dari bapak moyang kami dari leluhur-leluhur kami,” ujar Ema dalam program Fakta TVOne yang tayang Senin malam (17/11/2020).

Ema menuturkan, dia memiliki alas hak atas tanah yang dikuasai keluarganya secara turun menurun. Namun belakangan tahan yang dimaksud diklaim orang lain. “Saya mempertahankan tanah bapak saya bu, tanah bapak kami dirampas,” tandasnya.

NIB atas nama orang lain, lanjut dia, padahal setiap tahun mereka membayar pajak. “Tapi tiba-tiba NIB atas nama orang lain. Itu tanah satu-satunya warisan dari bapak moyang kami bu,” keluhnya.

Ema mengetahui bahwa NIB tanah miliknya telah terdaftar atas nama orang lain ketika mengajukan permohonan pengukuran tanah ke ATR/BPN Kabupaten Tangerang. “Kita mengajukan ke BPN untuk mengukur ternyata NIB-nya atas nama orang lain. Kami tidak bisa menyebutkan namanya. Sudah berkali-kali ke (BPN), tapi jawabannya masih nihil,” paparnya.

Belum usai kisah pilu Ema, di Kampung Lontar, Desa Kalibaru Pakuhaji muncul Plang misterius. Di Plang tersebut tertulis Ini Tanah Sengketa, Perkara Perdata Reg. No. 868/Pdt.9/2020 PN TNG Pada Pengadilan Negri Tangerang.

Pihak pemerintah desa setempat tidak mengetahui siapa yang memasang Plang tersebut. Sekretaris Desa Kalibaru, Yusin Sueb mengatakan bahwa yang memasang Plang tersebut bukan Pihak Pengadilan Negeri Tangerang.

Yusin tidak menampik jika permasalahan tumpang tindih NIB juga terjadi di wilayahnya. Tak sedikit tanah warga yang tiba-tiba diklaim kepemilikannya oleh orang lain. “Itu yang sekarang menimpa warga kami,” ucap Yusin.

Ada yang aneh, berdasarkan data yang diperoleh dari situs bhumi.atrbpn.go.id, tanah seluas kurang lebih 100 hektare yang tersebar di Kecamatan Teluk Naga, Pakuhaji dan Kosambi terdaftar sebagai pemohon NIB atas nama Vreddy.

Padahal, luas tanah yang dapat dimiliki oleh perorangan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 tentang penetapan luas tanah pertanian.

Di mana Pasal 1 disebutkan, seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain atau dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering.

Bagian dua, dengan mengingat keadaan daerah yang sangat khusus Menteri Agraria dapat menambah luas maksimum 20 hektar tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan paling banyak 5 hektar.

Selain Perpu tersebut, ada pula Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian.

**Baca juga: Gandeng Badan Riset, Pemkab Tangerang Kembangkan Maggot sebagai Industri

Di dalam Pasal 3 Ayat 3 dijelaskan bahwa pembatasan kepemilikan tanah Pertanian untuk perorangan sebagaimana pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut, tidak padat paling luas 20 hektar. Sedangkan untuk kurang padat paling luas 12 hektar, cukup padat paling luas 9 hektar serta sangat padat paling luas 6 hektar. (vee)

Kabar6-Aksi unjuk rasa mahasiswa di Banten menolak Undang-undang (UU0 Omnibus Law Cipta Kerja terus berlanjut. Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Banten berunjuk rasa di depan kantor pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang, Jum’at (9/10/2020).

Ketua HMI Cabang Lebak, Adang Hardiana, mengatakan, salah satu tuntutan aksi yakni mendesak Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) untuk meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

“Beberapa poin di dalam undang-undang bertentangan dengan semangat konstitusi dan sarat kepentingan pemodal,” kata Adang.

Menurut mahasiswa, secara keseluruhan, UU Cipta Kerja merugikan masyarakat. Pemodal dinilai tidak mengakomodasi aspirasi dan kesejahteraan buruh, keberlangsungan lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam.

**Baca juga: Makan Bahu Jalan, Pembangunan Trotoar di Jalan Bypass Rangkasbitung Dikeluhkan.

“Jika gubernur tidak bisa menemui kami pada hari Senin maka kami akan turun aksi pada hari Kamis dengan massa yang lebih besar,” ucap Adang.(Nda)

Kabar6 – Warga Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang mengeluhkan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah miliknya dan keluarga besar berubah atas nama orang lain alias ganda. Adalah Heri Hermawan, yang mengeluhkan munculnya NIB ganda atas tanah miliknya itu.

Heri mengatakan bahwa NIB tanah miliknya beserta keluarga besar di Desa Babakan Asem, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang berubah atas nama orang lain. Perubahan kepemilikan itu diketahui saat dirinya akan menjual bidang lahannya kepada seseorang. Di saat dilakukan pengecekan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang oleh calon pembeli ditemukan bahwa NIB tanah milik keluarga Heri telah berubah nama.

“Saya tahu kalau NIB tanah dan beberapa keluarga saya sudah berganti nama di BPN. Itu dari orang yang tadinya mau membeli tanah saya. Kata dia kalau tanah yang kami maksud di BPN tercatat bukan atas nama saya, dan keluarga yang lain,” ungkap Heri belum lama ini.

Heri pun merasa heran atas perubahan NIB tersebut. Pasalnya, ia beserta keluarganya belum pernah melakukan jual beli atas bidang tanah tersebut.

Heri juga mengaku bahwa keluarganya memiliki alas hak atas bidang tanah yang ia miliki berupa surat girik dan akta waris yang sah.

“Saya sudah ketemu pihak BPN dengan pak Andika, tapi sampai saat ini belum ada jawaban yang memuaskan. Saya masih menunggu berita acara dari BPN,” keluh Heri.

Heri beserta keluarganya pun berencana melaporkan hal tersebut kepada Bupati Tangerang, DPRD dan Gubernur Banten hingga mengadu ke Presiden Joko Widodo.

“Bahkan saya akan membuat surat terbuka untuk pemerintah pusat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dalam membela hak-hak kami untuk meminta keadilan terkait tanah milik kami yang sudah berubah nama NIB-nya menjadi milik orang lain” imbuhnya.

Celakanya, dari data yang diperoleh wartawan di lapangan ternyata NIB ganda tidak hanya marak di Teluk Naga tapi juga di Kecamatan Pakuhaji.

Ketika dikonfirmasi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang mengakui banyaknya warga yang mengeluhkan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) tanah ganda.

Kasubsi Pengukuran Kadastral BPN Kabupaten Tangerang Andika Ariadarma mengatakan, sudah ada 10 pemohon yang mengadukan perihal tersebut kepada dirinya.

“Dari 10 orang sudah 4 orang pemohon yang mendaftarkan, dan bidang tanahnya kami stop dan akan kami mediasi di Bidang Sengketa,” jelas Andika di ruang kerjanya, Senin (24/8/2020).

Sementara itu Praktisi Hukum M Zakir Rasyidin angkat bicara terkait peta bidang atau munculnya NIB ganda di Kecamatan Teluk Naga dan Pakuhaji yang dikeluhkan para pemilik tanah yang sah.

Menurutnya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan bidang tanah, maka wajib bagi lembaga yang berwenang mengeluarkan legalitas tanah tersebut untuk dilakukan perubahan.

“Ini mengacu Pasal 34 Ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 2 tahun 1996 Tentang Pengukuran Dan Pemetaan Untuk Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah,” tegas Zakir.

Ketua Umum Majelis Advokat nasional Indonesia ini menambahkan, terkait masalah NIB tanah ganda maka perlu dilakukan klarifikasi secara mendalam ke pihak BPN setempat. “Ada apa ini sebenarnya?” ucap Zakir.

Sebab, lanjutnya, hal tersebut penting dilakukan guna menghindari adanya penyerobotan lahan atau pemalsuan dokumen oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Terkait upaya warga yang hendak mengadu ke Bupati hingga ke Presiden Jokowi, lawyer para artis ini sependapat.

“Saya kira perlu (mengadu ke Jokowi), jika memang pihak BPN Tangerang tidak bisa memberikan jawaban yang pasti terkait hak kepemilikan atas tanah milik masyarakat yang dipermasalahkan tersebut,” tandasnya.

**Baca juga: BIAK Pertanyakan Penanganan Dugaan Korupsi Tanah Wali Kota Serang.

Menurut Zakir, sangat perlu aduan tersebut dilakukan sebab Presiden Jokowi memiliki program dalam bidang reformasi agraria.

“Tentu sangat erat berkaitan dengan perbaikan sistem pelayanan publik dibidang agraria, jika ada oknum yang berperilaku seperti mafia tanah, maka harus dilaporkan ke penegak hukum untuk diproses lebih lanjut,” pungkasnya. (Vee)

Kabar6-Sebanyak 75.961 warga Tangerang Selatan menerima paket sembako dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Sekretaris Jenderal (Setjen) Kemensos, Hartono Laras menyebut, jumlah bantuan yang diberikan untuk Kota Tangerang Selatan berjumlah 75.961 KK dalam bentuk sembako senilai Rp.300 ribu. “Sebulan dua kali pembagian,” ujarnya di Balai RW 008, Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Jumat (8/5/2020).

Untuk keterlambatan, Hartono menerangkan, penyaluran bansos sembako pertama dilaksanakan di DKI Jakarta sebanyak 1,3 Juta KK, yang kemudian dilanjutkan ke Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) yang berbatasan langsung dengan Jakarta.

Menurut Hartono, penyaluran ini masih tahap awal, nantinya penyaluran ini akan terdiri dari 6 tahap.

“Oleh karena itu ini nanti seminggu setelah ini kita akan menyalurkan lagi untuk tahap kedua. Jadi dua minggu setelah ini akan ada lagi penyaluran untuk tahap kedua,” paparnya.

Sementara itu, Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany mengatakan, untuk anggaran yang sudah disiapkan adalah 45 ribu KK yang dari awal pada saat refocusing anggaran itu belum dipakai, karena pada saat pendataan awal ternyata Kemensos mengalokasikan kuota 75 ribu KK.

“Maka yang data kita tadinya mau masuk dengan dana APBD kita berikan ke Kemensos. Terus tambah lagi dari Pemprov Banten ada kuota sekitar 20 ribu,” terangnya.

**Baca juga: Per Kamis, 332 Badan Usaha di Tangsel Langgar PSBB Disegel.

Bansos Kemenkes ini, sifatnya bertahap, untuk tahap awal direalisasikan sebanyak 250 KK per kelurahan. Menurut Airin, masyarakat sempat ngeluh dengan  keputusan itu, mereka mengatakan harusnya 750 KK.

“Maka sekarang pendataan terus berlanjut karena yang terkena dampak covid kan tidak hari ini sama. Pasti berbeda, yang hari ini kita data tidak terdampak, bulan depan bisa saja kena dampak,” tutupnya.(eka)