Kabar6- Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana menyoroti ketidakhadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam acara puncak KTT G20 yang digelar di Bali pada 15-16 November 2022 mendatang.

Menurutnya, perhelatan G20 di Pulau Dewata dianggap sukses meski tak dihadiri oleh kedua pemimpin yang tengah berkonflik.

Hal itu merupakan suatu pencapaian luar biasa bagi Indonesia mengingat di masa- masa lalu kehadiran para kepala negara dalam KTT G20 kerap tidak lengkap.

“Saya sebut pencapaian karena meski ada isu geopolitik dunia terkait Ukraina masih banyak kepala negara dan kepala pemerintahan yang hadir,” ungkap Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, kepada Kabar6.com, Kamis (10/11/2022).

Sebenarnya, kata dia, kehadiran Putin dan Zelensky sangat diharapkan dunia. Dengan begitu, maka dapat dipastikan akan terjadi pertemuan informal antar negara- negara yang bertikai di Ukraina.

“Seandainya kepala negara dan kepala pemerintahan yang bertikai di Ukraina bisa duduk bersama dan menghasilkan komitmen untuk perdamaian maka berbagai dampak yang diakibatkan perang di Ukraina dapat diatasi,” ujarnya.

Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini mengemukakan, forum G20 ini bisa dijadikan sebuah momentum cukup baik untuk dimanfaatkan oleh pemimpin negara- negara yang bertikai, dimana mereka langsung bertemu dan duduk bersama guna membahas sejumlah solusi dari masalah yang dihadapi.

Kedepan, lanjutnya, tak ada lagi suatu kesempatan bagi kepala pemerintahan yang bertikai di Ukraina untuk bertemu.

“Momentum G20 inilah yang seharusnya dapat dimanfaatkan. Namun demikian bila Putin tidak hadir ini sama sekali bukan kegagalan penyelenggaraan G20 oleh Indonesia,” katanya.

Ditambahkannya, setidaknya terdapat empat alasan mengenai absennya Putin dalam KTT G20 di Bali.

Pertama, Indonesia sama sekali tidak memiliki kendali atas kehadiran Presiden Putin. Kedua, ia yakin pemerintah sudah mengupayakan dengan maksimal melalui berbagai saluran agar Presiden Putin hadir.

**Baca juga: Pakar Hukum Internasional : Jokowi Bisa Dapat Nobel Jika Mampu Hentikan Perang Rusia-Ukraina

Ketiga, KTT G20 bukanlah forum untuk menyelesaikan perang di Ukraina. Kalau ada upaya untuk menyelesaikan perang di Ukraina maka hal tersebut dilakukan dalam side event atau acara sampingan dari acara pokok KTT.

“Terakhir, Indonesia tidak pernah punya beban atau mandat dari siapapun untuk menyelesaikan konflik di Ukraina,” ucapnya.(Tim K6)

Kabar6-Kepolisian Nasional Timor Leste (PNTL) akui penanganan masalah tindak kejahatan lintas batas dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat baik.

Hal itu diungkapkan oleh ATASE PNTL untuk Jakarta, Armando Monteiro kepada wartawan di Hotel Santika BSD, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Rabu 26 Oktober 2022.

“Selama penanganan masalah tindak kejahatan lintas batas kedua negara koordinasi komunikasi baik tingkat operasional dan tingkat taktikal ini sangat baik,” ungkapnya.

Lanjut Armando, hal itu terlihat di 3 Kepolisian Resort (Polres) yang berbatasan langsung dengan NKRI, yaitu Polres Telu dengan Polres Maliana, Ovalima dengan Polres Malaka, Okusi dengan Polres Timor Tengah Utara.

Menurut Armando, koordinasi antara Kepolisian Nasional Timor Leste dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memiliki 2 nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).

“Yaitu pertama penanggulangan dan pencegahan kejahatan lintas batas antara kepolisian Nasional Timor Leste dengan Bareskrim Polri yang kedua penanganan dan penanggulangan tindak kejahatan narkotika dengan BNN,” terangnya.

Menurut Armando, selama MoU, pihaknya dengan Polri mengadakan beberapa kegiatan, baik itu di tingkat regional maupun di tingkat Nasional, yang dilaksanakan di Mabes Polri.

“Baik itu di Bareskrim maupun dilaksanakan di Timor Leste yang difasilitasi oleh kepolisian Timor Leste dan Polri yang ada di kedutaan besar RI di Timor Leste,” paparnya.

**Baca juga: Rakor Bersama Polisi Luar Negeri, Kadivhubinter: Bersama Cegah dan Tindak Transnational Crime

Jadi, menurut Armando, komunikasi dengan Polri saat ini sangat baik, dan perlu ditingkatkan lagi kedepannya.

“Harapan saya di sini untuk meningkatkan kerjasama yang lebih baik dan lebih erat antar kedua kepolisian untuk melayani dan melindungi serta mencegah dan menindak tindak kejahatan lintas batas negara,” tutupnya.(Eka)

Kabar6- Hari santri menjadi momentum penting karena memiliki akar sejarah panjang yang terlepas dari peran santri dan para ulama dalam merebut kemerdekaan Indonesia.

Menurut Panglima Santri Indonesia, Gus Muhaimin, santri harus memiliki kemampuan diberbagai bidang karena kedepan Indonesia berada ditangan para santri. Ia juga mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki 28 ribu pesantren lebih dan santri yang belajar di pesantren kurang lebih 5 juta, dan itu merupakan aset bangsa.

“Kedepan, santri harus lebih giat, lebih disiplin, tahan banting, karena masa depan Indonesia ada di tangan para santri,” kata Muhaimin di Ponpes Mathla’ul Anwar Li Nahdatul Ulama (Malnu) Menes Pandeglang, Sabtu (15/10/2022).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan, berdasarkan fakta sejarah tersebut para santri harus dikuatkan serta harus masuk di seluruh aspek bidang kehidupan.

Sebab sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada tahun 1945, pesantren lebih dahulu lahir pada tahun 1916, itu artinya bahwa sebelum bangsa ini merdeka, para ulama telah mengokohkan barisan keumatan dan kemasyarakatan.

“Ini fakta sejarah yang tidak boleh dilupakan, kalau Bung Karno ada istilah Jasmerah, kita waktu itu munculkan Jas Hijau, jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama, dalam menegakkan kebenaran dan kebangsaan kita,” ujarnya.

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2015, Gus Muhaimin selaku Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuat komitmen bersama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla.

“Hingga disahkan Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober 2015,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Muhaimin juga mengukuhkan Laskar Santri Indonesia di Ponpes Manlu Pusat, Menes, Kabupaten Pandeglang, Sabtu 15 Oktober 2022.

Diketahui, kedatangan Panglima Santri Indonesia, Gus Muhaimin ke Ponpes Manlu Pandeglang merupakan sebagai rangkaian safari Panglima Santri ke Provinsi Banten.

**Baca juga: Relawan Bagus Muhaimin Pandeglang: Bersama Rakyat Gus Muhaimin Pasti Menang

Setelah dari Ponpes Manlu Pandeglang, Panglima Santri Indonesia, Gus Muhaimin dijadwalkan berkunjung ke Kawasan Kesultanan Banten.

Selanjutnya, Gus Muhaimin akan berkunjung ke Ponpes Riyadhul Jannah, Kresek, Kabupaten Tangerang pada Minggu, 15 Oktober 2022.(aep)

Kabar6-Sebanyak 50 desa, salah satunya Desa Wisata Saba Budaya Baduy di Kabupaten Lebak, masuk dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) tahun 2022.

Untuk mengembangkan 50 desa terbaik di tanah air, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada tahun ini melibatkan mitra strategis untuk berkolaborasi.

Di sela kunjungannya ke Baduy, Menparekraf Sandiaga Uno menyebut, Saba Budaya Baduy bakal menjadi salah satu destinasi wisata unggulan.

“Saya keliling di sini dan semakin yakin. Potensi Lebak ini terutama Saba Budaya Desa Wisata Baduy bisa kita jadi destinasi wisata unggulan,” kata Sandiaga Uno, di perkampungan warga Baduy, Desa Kanekes, Leuwidamar, Sabtu (15/10/2022).

“Salah satu tempat healing dan membuat kita refreshing tanpa kepala pening apalagi kantong kering, datang aja ke Desa Wisata Saba Budaya Baduy,” ajak Sandiaga.

Sementara itu, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya yang mendampingi Sandiaga dalam kunjungannya mengaku, kedatangan Kemenparekraf memberikan motivasi untuk kabupaten yang dipimpinnya.

“Ini menjadi motivasi dan kami sedang berikhtiar untuk mewujudkan Lebak sebagai destinasi wisata nasional berbasis potensi lokal. Sektor ini kita harapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat,” harap Iti.

**Baca juga: Dekati Akhir Tahun, OPD di Lebak Diminta Kerja Keras Penuhi Target PAD

Diketahui, ADWI 2022 merupakan salah satu program unggulan penggerak kebangkitan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pariwisata Indonesia yang sedang digalakkan Kemenparekraf. Pengumuman ADWI untuk desa wisata terbaik akan diumumkan pada tanggal 30 Oktober 2022.

Program ADWI diharapkan mampu mewujudkan visi “Indonesia sebagai Negara Tujuan Pariwisata Berkelas Dunia, Berdaya Saing Global, Berkelanjutan dan Mampu Mendorong Pembangunan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat”.(Nda)

Kabar6- Kasus peretasan data oleh hacker Bjorka memicu Indonesia menghadapi dua tantangan besar saat ini. Yakni tantangan eskalasi konflik geopolitik dan konflik Pemilu 2024.

“Pemerintah harus benar-benar menjaga atau memperkuat sistem pertahanan siber kita agar kita tidak terseret dalam konflik yang tidak perlu,” kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam Gelora Talk bertajuk ‘Bjorka dan Ancaman Kedaulatan Digital Kita’, Rabu (21/09/2022) petang.

Dalam jangka pendek yang perlu diantisipasi terkait kebocoran data, menurut Anis Mata, adalah memperkuat sistem pertahanan nasional dengan menjadikan siber sebagai matra baru dalam sistem pertahanan nasional kita.

“Cepat atau lambat, eskalasi konflik geopolitik akan menyeret Indonesia dalam pusaran besaran konflik dalam waktu dekat. Bukan hanya di Eropa, tapi Kawasan Pasifik akan menjadi spot paling panas di hari-hari yang akan datang,” katanya.

Anis Matta menegaskan, serangan siber juga sangat mungkin terjadi pada Pemilu 2024 mendatang, meskipun KPU telah menerapkan kombinasi penggunaan data manual dan digital dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU.

“Proses kombinasi seperti ini sangat memungkinkan terjadinya serangan siber pada Pemilu 2024. Kita bisa saja mengalami banyak kekacauan,” kata Ketua Umum Partai Gelora ini.

Anis Matta meminta pemerintah belajar dari kasus Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) pada 2016 dan 2020.

Hasil Pilpres AS tersebut, sampai sekarang tidak dipercayai, bahkan mantan Presiden AS Masih terus mengangkat kecurangan Pemilu 2020 hingga kini.

“Apalagi di tengah krisis ekonomi sekarang ini, sedikit saja ada trigger dari mishandling dalam kasus data Pemilu nanti 2024, kita sangat mungkin terseret dalam kerusuhan politik,” katanya.

Sebab, suasana psikologis masyarakat di tengah krisis ekonomi secara keseluruhan menjelang Pemilu 2024 panas bisa meledak setiap saat.

“Secara mental dan suasana psikologis, masyarakat itu dalam kondisi siap untuk meledak. Karena itu, saya mengulangi kembali agar pemerintah memperkuat sistem pertahanan siber kita, supaya kita tidak terseret dalam konflik yang tidak perlu,” pungkasnya.

Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno (Dave Laksono) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peratutan Presiden (Perpres) sebagai tindak lanjut dari pengesahan Undang-undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) pada Selasa (20/9/2022).

“UU-nya sudah kita kirim ke Istana, semoga dalam waktu dekat akan bisa diberikan ke Presiden. Ini langkah kita selanjutnya untuk peraturan pemerintah, peraturan presiden dan lain-lain yang mengatur secara teknis pidananya,” kata Dave Laksono.

UU PDP ini, kata Dave Laksono, tidak hanya melindungi data pribadi dan negara, juga jaringan. Sementara orang-orang yang mengakses dan menjual data tanpa izin, yang selama ini terkesan dibiarkan, sekarang dapat dipidana karena merupakan perbuatan kriminal,

“Pemerintah diharapkan terus menginventarisasi persoalan keamanan di dunia internet di masing-masing lembaga maupun perbankan, yang rawan diretas hacker,” katanya.

Ia berharap upaya penindakan pelanggaran di dunia siber perlu diperkuat lagi, dengan secepatnya menyelesaikan pembahasan RUU Keamanan Siber sebagai landasan hukumnya.

“Tapi kalau bentuk Satgas, itu sifatnya adhoc, karena kasus Bjorka saja. Sangking cepatnya, kita bingung tukang es ditangkap, padahal nggak punya komputer, nggak bisa beli pulsa bisa jadi TSK. Tetapi infonya, pulangnya dikasih uang Rp 5 juta, ya kita nggak tahulah. Paling nggak aksi Bjorka ini mempercepat penyelesaian UU PDP,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini berharap berharap pemerintah lebih sigap lagi memperkuat perangkat hukumnya. Sebab, Saat ini, belum jelas siapa penanggung jawab dari ‘wali data’ keamanan siber, apakah Polri, BSSN, Kementerian Kominfo atau membentuk lembaga baru

“Nah, kita berharap setelah PDP ini, RUU Keamanan Siber perlu segera dibahas dan diselesaikan untuk menjaga data dan jaringan kita,” tegasnya kembali.

DPR, lanjutnya, terus mendorong pemerintah untuk memberikan literasi digital kepada publik dalam berbagai forum, selain memperbanyak infrastruktur TIK di seluruh Indonesia.

Sehingga, kata Dave Laksono, masyarakat menjadi faham dan mengerti tentang penggunaan digital, dan bijak dalam berselancar di dunia maya.

Jangan dianggap remeh
Sementara itu, Pengamat Intelijen Negara Wawan H Purwanto, mengatakan, peretasan data yang dilakukan Bjorka hanya bersifat umum, sifatnya pribadi dan tidak ada kebocoran negara.

“Jadi untuk mencegah kebocoran data itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Sehingga isu kebocoran data tersebut dinilai hanya hoax saja, semua kita encrypto (enkripsi). Kita cek semua data negara aman,” kata Wawan.

Menurut Wawan, perlindungan data pribadi dan negara perlu melibatkan semua pihak, baik sebagai mitigasi maupun pencegahan kejahatan siber secara nasional maupun lokal.

“Ini peran bersama, pemerintah, swasta untuk membangun infrastruktur guna menjaga perlindungan data publik. Dalam UU PDP ini juga diatur sanksi pidana dan denda,” katanya.

Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) mengajak semua pihak bersama-sama menjaga kedaulatan digital kita, melalui peningkatan kapasitas bulding, SDM, dan pembangunan infrastruktur digital. Sehingga Pemilu 2024 tidak terganggu dan berjalan lancar.

“Kita tidak bisa sembrono lagi, semua stakeholder harus bertindak lebih mengenai pengamanan datanya. Dengan adanya kombinasi ini, hasil Pemilu 2024 nantinya diharapkan bisa berjalan lancar dan meminimalisir aksi hacker dalam melakukan peretasan,” katanya.

Pakar Keamanan Siber dan Forensik Digital Alfons Tanujaya, meminta pemerintah jangan menganggap remeh aksi peretasan yang dilakukan Bjorka, meskipun data yang dibobol bersifat umum.

Pemerintah harus berupaya melindungi data pribadi warganya seperti yang telah dilakukan Isreal. “Israel sebagai contoh, tidak main-main sekarang sudah memiliki tim siber yang terkemuka di dunia. Tim bekerja dan dibiayai negara, dan dilakukan oleh talenta terbaik,”ungkapnya.

Alfons mengatakan, masyarakat Indonesia yang datanya dibocorkan hanya pasrah dan berdoa saja, karena tidak bisa berbuat apa-apa.

“Jadi ketika kita dikasih telur 10 biji, dikasih tepung dan mentega, itu yang enak dibikin apa? Di tangan saya, itu paling jadi telur dadar atau telur mata sapi. Tetapi di tangan orang jago seperti Bjorka, itu bisa jadi kue yang paling enak,” katanya.

Artinya, di tangan orang awam, big data itu tidak mengerti dan bingung digunakan untuk apa? Sebaliknya, di tangan orang yang jago, big data tersebut bisa digunakan untuk pemenangan Pemilu 2024.

**Baca juga: Berubah dari Rencana Awal, Dikbud Tangsel Naikkan Bantuan Siswa Sekolah Swasta jadi Rp1,8 Juta

“Big data bisa digunakan untuk pemenangan Pemilu 2024, pemetaan penduduk di mana saja. itu yang perlu disadari,” kata peneliti keamanan siber dari Vaksin.com

Karena itu, Alfons berharap agar big data dikelola sebagai amanah, bukan sebagai berkah. Sebab, ketika datanya bocor akan merugikan negara dan wargaya.

“Jadi saya berharap berharap kelola big data itu sebagai amanah, jangan sebagai berkah. Harus dilakukan sebagai amanah untuk menjaga data itu Tapi kalau sebagai berkah, lalu datanya bocor, maka kita akan mendapat musibah,” tegasnya.(Tim K6)

Kabar6- Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendorong pemerintah untuk terus memperkuat dan membangun kekuatan ekonomi, politik serta pertahanannya. Hal itu dilakukan guna meningkatkan peran penting Indonesia dalam ikut serta menjaga perdamaian dunia, terutama geopolitik kawasan.

“Saya kira konflik yang terjadi antara Taiwan dan China yang mulai memanas akibat provokasi Amerika Serikat (AS) ini, bisa mempertegas posisi Indonesia. Bahwa kita harus menjadi satu kekuataan yang mempunyai peran penting di kawasan dan terlibat aktif dalam menjaga perdamaian ini,” kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelora dalam Gelora Talk bertajuk ‘Ancaman Perang di Taiwan, Mungkinkan Dihindari?, Rabu (31/08/2022).

Menurut Mahfuz, Indonesia memiliki kemampuan untuk mengelola posisi dan situasi kawasan, termasuk memitigasi ancaman dan resiko meledaknya perang antara Taiwan-China yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

“Indonesia sebagai negara yang berusia cukup panjang, punya kemampuan memitigasi tapi juga punya kemampuan untuk mengelola posisi dan situasi kawasan menjadi damai,” katanya.

Ketua Komisi I DPR Periode 2005-2010 ini menilai potensi terjadinya perang antara Taiwan-China kecil kemungkinan terjadi. Namun, dia mengingatkan situasi ketidakpastian global saat ini, bisa memicu terjadinya perang antara Taiwan-China, seperti perang Rusia-Ukraina.

“Konflik di Taiwan ini, mempunyai kemiripan yang terjadi di Ukraina diawali dengan ketidakpastian, tiba-tiba meledak. Ini penting bagi kita untuk belajar, karena dampaknya tidak sederhana dan berlangsung sampai sekarang,” ujarnya.

Mahfuz berharap Taiwan tidak berperang dengan China, meskipun terus diprovokasi AS. Selain itu, kebijakan unifikasi China saat ini dalam menyatukan wilayahnya seperti Taiwan lebih mengedepankan jalan damai, ketimbang perang.

“Persiapan China menginvasi Taiwan sebagai respon terhadap provokasi Amerika itu, agar kita tidak gagap jika benar terjadi perang di dekat wilayah kita, makanya kita perlu membangun arsitektur pertahanan yang kuat di kawasan,” katanya.

Sekjen Partai Gelora ini menambahkan, pemerintah juga perlu meningkatkan fungsi lembaga intelejen yang telah mendapatkan peningkatan porsi penganggaran. Yakni dari fungsi intelijen keamanan dalam negeri, ditingkatkan fungsinya menjadi lembaga intelejen luar negeri dan intelijen ekonominya.

“Penguatan lembaga intelijen ini, bagian dari reformasi sektor keamanan, sehingga institusi intelejen menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan kebijakan, termasuk soal geopolitik kawasan,” katanya.

“Reformasi sektor keamanan ini akan terus didorong dan dituntaskan oleh Partai Gelora. Karena hal ini akan menjadi pilar penting untuk menjadi outstanding power, sebelum kita menjadi leading power di kawasan,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Pakar Hubungan International Univeritas Padjajaran (Unpad) Teuku Rezasyah. Ia menilai Indonesia saat ini memerlukan blue print (cetak biru) mengenai kepentingan nasionalnya.

Cetak biru tersebut, harus didefinisikan dalam berbagai kepentingan nasionalnya seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan intelejen.

Selanjutnya, cetak biru itu kemudian dikoordinasikan antar lembaga dan melibatkan masyarakat secara umum untuk mendukungnya.

“Dari blue print kepentingan Indonesia itu, akan terlihat apa sih kepentingan kita untuk China, Taiwan, Amerika Serikat dan negara-negara yang menjadi sekutu mereka,” kata Teuku Rezasya.

Teuku Reza mengatakan, konflik antara Taiwan-China yang mulai memanas saat ini, telah menyadarkan semua pihak untuk mendesak pemerintah agar segera membuat desain mengatasi konflik saat ini.

“Indonesia tidak usah meramal perang akan terjadi atau tidak, tetapi kita harus siapkan diri agar menjadi lebih qualified dan membuat desain agar konflik Taiwan-China menjadi status quo,” ujarnya.

Untuk menjadi qualifed itu, lanjut Teuku Reza, Indonesia harus meningkatkan anggaran Minimum Essential Force (MEF) untuk pertahanannya sebesar 3-6 kali lipat dari anggaran saat ini.

“Anggaran Minimum Essential Force harus digandakan menjadi 3,4,5 dan 6 kali, karena tugas pokok pemerintah adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia,” tandasnya.

Potensi Terjadi Perang

Sementara itu Pengamat Militer dan Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie, mengatakan, Indonesia harus menyadari bahwa perang selalu muncul dalam kurun waktu tertentu.

“Sejak dunia ini berputar 4.000 tahun lalu, selama 800 tahun dihabiskan untuk berperang. Kondisi ini sudah disadari oleh Bung Karno (Presiden RI pertama Soekarno) saat itu, termasuk terjadinya perang di kawasan,” kata Connie.

Namun, Connie berharap antara Taiwan-China tidak terjadi perang terbuka seperti Rusia dan Ukraina. Pemerintah Indonesia diminta tidak menanggapinya dengan cara normatif, tetapi melalui langkah-langkah strategis.

“Kasus Taiwan ini sangat danger (berbahaya), karena melibatkan perputaran ekonomi kawasan dan dunia yang cukup besar. Belum lagi wilayahnya sangat strategis dalam mempengaruhi perekonomian global,” kata Connie.

Menurutnya, kondisi perekonomian negara yang terpengaruh konflik Taiwan-China akan berdampak terhadap geopolitik kawasan juga.

“Jika terjadi invasi, maka akan terjadi trade destruction. Bayangkan pengaruhnya 20-35% dari perputaran ekonomi dunia,” paparnya.

Dalam konflik Taiwan-China ini, kata Connie, posisi Indonesia harus berada di tengah, tidak boleh berpihak kepada Taiwan atau China dalam rangka membangun peningkatan kapasitas pertahanan negara.

“Kenapa harus anti perang, karena dampak ekonomi buruk, inflasi dan berdampak terhadap geopolitik. Kita harus bangun pertahanan yang kuat di Asia,” katanya.

Sedangkan Pengamat Intelijen Wawan Hari Purwanto, mengingatkan konflik Taiwan harus dikalkulasi dengan baik. Seperti efek di Rusia-Ukraina, memberikan efek harga pangan melambung.

“Intinya, kita ingin ketegangan China dan Taiwan ini tidak meletus, karena akan semakin runyam persoalan dunia,” kata Wawan.

Juru Bicara Badan Intelejen Nasional (BIN) ini tidak yakin akan terjadi perang antara Taiwan-China. Sebab, China selama ini lebih menyukai perang dagang ketimbang perang senjata.

“Bagi China perang senjata itu sangat merusak sendiri-sendi perekonomian. China lebih menyukai petang dagang, kalau ada ketegangan itu bagian dari perang proxy, perang dagangnya China,” katanya.

“Perang itu bentuk diplomasi yang gagal. Padahal kalau perang terjadi dampaknya meluas dan panjang. Kalau menang jadi arang, dan kalahpun akan jadi abu,” lanjutnya.

**Baca juga: Tim Tabur Kejagung Tangkap DPO Korupsi Genset

Wawan menegaskan, Indonesia memiliki kepentingan untuk mencegah terjadinya perang antara Taiwan-China, karena pemerintah bisa mengambil manfaat dari investasi Taiwan di Indonesia.

“Kita bisa mengambil manfaat dari investasi Taiwan di Indonesia yang targetnya 3 sampai 5 besar. Taiwan beda dengan China, SDM yang dibawa pekerja-pekerja spesifik seperti level manajer dan supervisor. Karena itu, kita berkepentingan ada jalan damai antara Taiwan-China ini,” pungkasnya.(Tim K6)

Kabar6-Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam TKR) Sofyan Sapar, menyatakan dengan pencapaian yang diraih saat ini perusahaan daerah air minum Kabupaten Tangerang siap memberikan kontribusi kepada BUMD air minum di tanah air.

“Termasuk di bidang sistem informasi dan teknologi,” ujar Sofyan dalam Forum Group Discussion Nasional Manajemen dan Pengelolaan Perusahaan Air Minum yang dihadiri oleh beberapa Narasumber dari 4 Kelembagaan/Kementerian, seperti dilansir dari perumdamtkr.com, Senin (22/8/2022).

Diketahui FGD tersebut Para Narasumber yang hadir yakni Anang Muchlis Direktur Air Minum Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya, Budi Santoso, Direktur BUMD/BLUDBMD Kementerian Dalam Negeri.

Kemudian, Indra Khaira Jaya Direktur Pengawasan BUMD/BLU/BUMDES Deputi Bidang Akuntansi Negara BPKP Pusat yang diwakili oleh Bonardo Korwas BPKP Pusat, dan juga Hari Setiyono Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Agung yang diwakili oleh Kasubdit Subroto, pada Jum’at 12 Agustus 2022 lalu.

Menurut Direktur Perusahaan plat merah Kabupaten Tangerang ini, adanya perubahan dan transformasi tekhnologi pasca Covid-19 beberapa BUMD Air Minum harus siap menghadapi tekhnologi 5.0 dan mekanisme strategi pengadaannya.

Seperti hadirnya Sistem Meter PrePaid (Pra-Bayar) juga Smart Meter berbasis NBIoT diharapkan adanya terobosan dari kementerian dan kelembagaan terkait. Terlebih diharapkan untuk membuat peraturan seperti mewajibkan pemasangan baru PDAM wajib menggunakan Smart Meter atau Meter Prepaid seperti PLN dan membantu pendampingan dalam mempermudah PDAM/BUMD Air Minum melaksanakan aturan pengadaaannya dan model kerjasamanya.

Sofyan mengatakan Perumdam TKR saat ini telah menerapkan sistem digitalisasi untuk berbagai layanan. Hal ini untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan.

“Termasuk digitalisasi sistem perpipaan, sistim hidrolis, pengoperasian IPA dan Boosterpump, terbukti dengan adanya Sistem Operation Monitoring Room di TKR,” katanya.

“Dengan adanya FGD ini yang dihadiri oleh beberapa narasumber berharap Transformasi Digitalisasi Perusahaan Air Minum di Indonesia bisa diterapkan dan di implementasi untuk 13 juta pelanggan air minum di Indonesia secara bertahap sampai tahun 2025 mendatang, jadi jangan hanya uji coba saja,” tandasnya.

Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang, Hendra Febrizal, yang ditunjuk sebagai Ketua Forum ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada Perumdam TKR Tangerang yang bersedia memfasilitasi FGD Nasional.

“Kami semua para Direksi yang hadir disini sangat apresiasi dan tidak menyangka kalau acara ini sangat bagus dan menjadi tempat kami bertanya kepada para narasumber langsung kepada lembaga yang terkait yang berhubungan dengan PDAM/BUMD Air minum,” katanya.

**Baca juga:Kementerian PUPR Ungkap Perumdam TKR Layak Jadi Percontohan Nasional

Kedepannya, pihaknya akan mengajak BUMD Air Minum lainnya untuk bergabung di forum tersebut. Sehingga berbagai macam permasalahan dapat terpecahkan.

“Kedepan kami mengajak kepada PDAM/Bumd Air minum yang kecil dan masih kondisi sakit bisa bergabung dengan forum ini agar permasalahan dan persoalan di masing masing daerah bisa diselesaikan, Insha Allah kami akan melaksanakan Forum Nasional di Bulan Desember 2022 ini, dan saya ditunjuk oleh teman teman untuk membentuk dan menyusun organ dari forum ini,” tandasnya. (Oke)

Kabar6 – Puluhan karya seni Fotografi nan indah dan mempesona, dipamerkan dalam rangkaian kegiatan Semarak Peringatan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia di Situ Tujuh Muara, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu (17/8/2022).

Puluhan foto bertema alam dan lingkungan itu pun membuat keindahan situ semakin bertambah di malam Hari Kemerdekaan.

“Jadi dalan peringatan Hari Kemerdekaan ini, selain upacara mengapung, ada pula talkshow tentang pelestarian lingkungan, dan lomba mewarnai. Selain itu ada juga pameran foto yang mana kegiatan tersebut bekerja sama dengan Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Harian Kota Tangerang Selatan,” ujar Ketua Umum GANESPA, Andi Hartanto.

Sedikitnya, ada sebanyak 20 bingkai foto yang dipajang dalam pameran tersebut.

“Adapun foto-foto yang dipamerkan tentang lingkungan, situ dan tandon yang ada di Kota Tangerang Selatan,” imbuhnya.

Ia menerangkan, kegiatan ini merupakan cara untuk mengkampanyekan betapa pentingnya lingkungan bagi kehidupan manusia, khususnya Situ Tujuh Muara.

“Serta mengajak seluruh elemen masyarakat agar peduli terhadap situ, karena yang dimiliki Tangsel hanya ada situ. Maka dari itu kami OKP GANESPA ingin menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan kepada teman-teman sispala/sekolah pecinta alam,” terangnya.

Terlepas dari itu, Andi sangat berharap agar pemerintah lebih peduli lagi terhadap situ-situ yang ada di Tangsel.

“Karena beberapa kali kami bertemu dan audiens ke balai besar maupun ke pemerintah daerah, kami selalu di pingpong terkait kewenangan situ. Kami berharap pemerintah daerah bisa mengajukan izin pengelolaan situ ke balai besar, agar pemda lebih leluasa dan fokus untuk melestarikan dan mengembangkan situ-situ yang ada di Tangsel,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pokja Wartawan Harian Kota Tangsel (PWHTS), Rizki Suhaedi menuturkan, terlibatnya insan pers dalam peringatan Hari Kemerdekaan ini merupakan bentuk komitmen atas kepeduliannya terhadap lingkungan dan Tanah Air.

“PWHTS menggandeng Ganespa sebagai kelompok masyarakat yang peduli akan lingkungan ikut mengkampanyekan kelestarian lingkungan dengan kegiatan yang dilakukan hari ini,” kata Rizki.

**Baca juga: Pondok Aren Berkibar, Bendera Sepanjang 3.522 Meter Akan Dibentangkan

Rizki berharap, ke depannya Pemkot Tangsel agar lebih peduli melihat kondisi lingkungan.

“Sampah dan pengelolaan situ masih menjadi PR besar Pemkot Tangsel,” tandasnya.(eka)

Kabar6- Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menegaskan, Indonesia belum sepenuhnya menjadi negara hukum, apalagi merdeka dalam bidang hukum pada usia kemedekaannya yang ke-77.

Bahkan saat ini Indonesia dinilai sudah menjadi negara kekuasaan, dimana kekuasaan itu selalu mengintervensi dalam proses penegakan hukum.

“Kasus penggeledahan rumah mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump beberapa waktu lalu, bisa menjadi contoh mengenai penggunaan kekuasaan di Indonesia Penggeledahan ini belum pernah terjadi dalam sejarah Amerika,” kata Fahri Hamzah dalam Gelora Talk bertajuk 77 Tahun Usia Kemerdekaan : Negara Hukum dan Masa Depan Indonesia, Rabu (17/8/2022).

Saat berkuasa sebagai Presiden AS, menurut Fahri, Trump dinilai sangat keterlaluan karena menabrak konsepsi-konsepsi dasar sebuah negara republik dan demokrasi di Amerika.

“Sikap politiknya banyak melakukan intervensi, dan Amerika ingin mengembalikan cita rasa sebagai negara hukum dan negara demokrasi,” katanya.

Fahri menilai, kejadian serupa juga bisa saja terjadi di Indonesia. Sebab, penegakan hukum di Indonesia kerap dijadikan permainan politik yang melibatkan operasi intelejen.

“Bisa jadi akan ada investigasi tentang penggunaan kekuasaan suatu saat nanti, sehingga kita perlu hati-hati dalam penegakan hukum,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini.

Menurut Fahri, dalam negara demokrasi, sistem penegakan hukum saat ini, harus menganut prinsip-prinsip demokrasi keterbukaan (equality before the Law), dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

“Jadi negara hukum itu, saya melihatnya sebagai satu sistem. Bukan dibaca terpisah antara tangan, kaki dan sebagainya, tapi harus dibaca keseluruhan tubuh,” katanya.

Artinya, penegakan hukum itu tidak boleh ada yang dilakukan sembunyi-sembunyi untuk melindungi para pejabat yang terlibat kasus pidana misalnya, sementara saat melibatkan rakyat, kasusnya dibuka secara terang benderang.

“Kata kuncinya adalah bahwa pada momen Peringatan 77 tahun Proklamasi, Partai Gelora justru mengingatkan tentang negara hukum yang memudar,” ujarnya.

“Kita boleh terbuka oleh klaim keberhasilan jangka pendek secara sepihak, tetapi masa depan ditentukan oleh berdiri tegaknya negara hukum dan supremasi hukum,” imbuhnya.

Karena itu, selayaknya hal tersebut menjadi perhatian para pemimpin dan politisi agar Indonesia lebih kuat pada masa depan sebagai negara hukum.

“Itulah yang paling penting diingat setelah 77 tahun usia kemerdekaan kita. Refleksi ini punya makna besar dan penting, yakni menjadi momentum bagi penegakan hukum, masa depan negara hukum dan masa depan Indonesia,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi III DPR Benny K Harman dari Fraksi Partai Demokrat. Bangsa Indonesia dinilai belum merdeka dalam penegakan hukum karena masih kental dengan aroma kekuasaan.

Padahal, kata Benny, para pendiri bangsa sudah meletakan landasan hukum dengan kekuasan, untuk mencapai tujuan bangsa, dan bukan tujuan penguasa itu sendiri.

“Penerapan konsep kekuasaan yang menjadikan hukum sebagai panglima (rechtsstaat) masih barang langka, ketimbang menjadikan hukum sebagai alat penguasa atau negara kekuasaan (machtssaat),” kata Benny.

Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI ini mengatakan, para pendiri bangsa telah memberikan landasan untuk mencapai tujuan kekuasaan yang harus berlandaskan pada hukum.

“Dengan begitu, tidak ada penyelenggara kekuasaan membuat tujuan dengan melanggar prinsip dasar bernegara itu sendiri,” jelasnya.

Berkaca dari prinsip tersebut, tegas Benny, sebenarnya Indonesia belum merdeka. Terlebih dalam pembentukan hukum sendiri masih banyak mengadopsi produk hukum asing.

“Jadi dari prespektif ini, belum merdeka, dan hukum dibikin tanpa melibatkan rakyat. Rakyat hanya melaksanakan, dan juga bukan sumber dari jiwa rakyat. Hadirnya sudah tak adil apalagi penerapannya, juga tak adil,” tegasnya.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengusulkan adanya Juru Bicara Hukum yang bisa menjelaskan terhadap berbagai persoalan hukum guna mengevaluasi kondisi penegakan hukum saat ini.

“Kita membutuhkan banyak orang, istilah saya menjadi juru bicara hukum, menjadikan hukum sebagai barometer tindakan, jadi tidak hanya main kekuasaan saja. Tapi berkomentar juga harus ada ukurannya, sehingga hukum jadi obyektif,” kata Refly.

Denga adanya Juru Bicara Hukum itu, lanjutnya, akan terjadi dialog di masyarakat mengenai sebuah tindakan yang harus ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum.

“Saya melihat ini, ada beberapa tantangan atau hambatan bisa jadi penegakan hukumnya tambah rumit, karena masih ada budaya feodalismenya. Tetapi, paling tidak memberikan warna cerah, yang memberikan kepastian dan membuat negeri kita ini semakin terbuka,” ujarnya.

Menurut Refly, masih banyak hal yang harus dibenahi dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini. Diantaranya, aspek Institusi penegak hukum sendiri seperti Pengadilan, Kepolisian, KPK masih banyak mengalami berbagai kendala.

“Para pejabatnya sendiri, agak sulit mengembangkan kariernya kalau tidak dekat dengan pejabat publik. Jarang sekali penegak hukum yang trusted,” terangnya.

Begitupun, tambah Refly, dari aspek culture hukum sendiri yang mana diketahui masyarakat kurang menghargai.

Contohnya saja, seorang makin berkuasa malah meminta keistimewaan dalam tertib lalulintas. Misalnya, meminta plat kendaraan khusus agar bebas dari aturan lalulintas.

“Pejabat yang melanggar hukum lama sekali prosesnya, sedangkan rakyat langsung ditindak,” terangnya.

**Baca juga: Kakek Pencuri Mesin Perahu Dibebaskan Tanpa Syarat Lewat Restoratif

Meski kondisi yang begitu parah, tambah Refly, setidaknya sekarang ini masih ada ruang untuk kebebasan menyampaikan pendapat dibandingkan masa Orde Baru

“Kalau zaman Orba kita bisa ditangkap kalau bicara keras seperti ini. Jadi saat ini hanya ruang demokrasi yang tersisa, dari sedikit harapan untuk berbicara,” pungkas Refly.(Tim K6)

Kabar6- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 tercatat surplus hingga Semester I-2022. Sehingga pemerintah masih bisa memberikan subsidi energi sebesar Rp 502 triliun pada 2022.

“Sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp 106 triliun. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi elpiji, dan subsidi listrik (subdidi energi) sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini,” kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (16/08/2022).

Menanggapi hal ini, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Achmad Nur Hidayat menilai, klaim surplus APBN tersebut menyesatkan, karena tidak perlu seorang akuntan untuk memahami surplus APBN tersebut.

“Surplus APBN tersebut terjadi karena pemerintah mengerem atau menghemat belanjanya dibandingkan tahun 2021 lalu. Tetapi, itu pun bukan disebabkan prestasi belanja yang optimal,” kata Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Selasa (16/08/2022).

Menurut dia, memang ada kenaikan penerimaan negara, namun hal tersebut tidak signifikan dibandingkan capaian negara lain.

“Surplus APBN tersebut seharusnya dikecam oleh DPR dan publik karena buat apa surplus APBN manakala rakyat sangat membutuhkan belanja negara itu untuk membantu mengurangi beban hidup akibat kenaikan energi, BBM, gas dan listrik,” katanya.

DPR, kata MadNur-sapaan akrab Achmad Nur Hidayat, harusnya marah kenapa belanja pemerintah ditahan, padahal ekonomi bisa tumbuh dilevel 7-8 persen pada kuartal II 2022 kemarin manakala belanja pemerintah dinaikan.

Ia berharap sebaiknya pemerintah tidak lagi menahan belanja negara guna mendukung pertumbuhan ekonomi pada paruh terakhir 2022 lebih baik.

“Belanja negara tersebut diharapkan mampu mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi terhadap Malaysia, Vietnam dan Filipina,” kata MadNur yang juga Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute ini.

Hadiah Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-77 dari sektor ekonomi, menurut MadNur, tidak cukup menggembirakan.

“Sebab, Indonesia harus rela menempati juara ke-4 di ASEAN secara pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Padahal secara jumlah penduduk, kekayaan alam dan keberagaman kreatifitas Indonesia adalah yang No.1 terbesar di ASEAN.

Partai Gelora menegaskan, tim ekonomi Indonesia gagal mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi. Pada Kuartal II 2022, kinerja ekonomi Indonesia tidak begitu berkesan dibandingkan Malaysia, Vietnam dan Filipina.

Indonesia mencapai pertumbuhan 5,44 persen year-on-year (yoy) pada kuartal II-2022, menepati urutan ke-4. Di posisi ke-1 ada Malaysia yang mencatatkan laju pertumbuhan yang menakjubkan yaitu 8,9 persen (yoy).

Sementara di posisi ke-2 ada Vietnam yang mencatatkan laju pertumbuhan 7,72 persen (yoy) disusul Filipina di posisi ke-3 mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,4 persen yoy.

Hal ini akibat pemerintah salah arah dalam berhemat saat ekonomi melemah. Tim ekonomi pemerintah Indonesia dinilai masih berpedoman dengan ekonomi gaya lama yaitu berhemat disaat ekonomi masih melemah.

“Padahal dikondisi ekonomi sedang lesu seperti ini, seharusnya Pemerintah Indonesia meningkatkan spending (belanja) disaat sektor private dan rumah tangga sedang terpuruk,” katanya.

Indikasi berhematnya pemerintah terlihat dari Goverment Spending atau konsumsi pemerintah kuartal II-2022 yang malah mengalami kontraksi atau berkurang minus 5,24% (yoy).

Penurunan goverment spending juga terjadi pada kuartal pertama 2022 sehingga secara kumulatif pertumbuhan konsumsi pemerintah negatif 6,27%.

“Kebijakan berhemat dalam belanja pemerintah tidak sejalan dengan belanja Rumat Tangga (RT) yang mengalami kenaikan 5.51%,” ungkap MadNur.

Pada kuartal II 2022, sebenarnya, pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh 7-8 persen manakala government spending (belanja pemerintah) diekspansikan 4-5% dari tahun lalu. Sayangnya belanja pemerintah malah minus -5,24 persen (yoy).

Namun, anehnya, pertumbuhan ekonomi yang tidak berkesan 5,44 persen tersebut diklaim pemerintah sebagai prestasi yang luar bisasa karena APBN mengalami surplus Rp73,6 triliun pada kuartal II-2022 tersebut.

Selain itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa Realisasi APBN tahun 2022 telah berjalan selama satu semester.

**Baca juga: Peringati Hari UMKM, Partai Gelora Target Beri Pendampingan Lima Juta UMKM Go Digital

Pendapatan Negara mencapai Rp1.317,19 trilyun. Lebih besar dibanding Belanja Negara yang sebesar Rp1.243,60 trilyun.

Dengan demikian dialami surplus sebesar Rp73,59 trilyun. Kondisi surplus nyaris tidak pernah dialami selama belasan tahun terakhir.(Tim K6)