Kabar6-HMI Cabang Ciputat, menyebutkan para legislator di DPRD Tangerang Selatan (Tangsel) mirip macan ompong.

Mahasiswa melakukan unjuk rasa lantaran tak puas atas kinerka legislasi dalam pengawasan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah setempat.

Wakil Ketua DPRD Tangsel, Taufik MA mengajak para mahasiswa demonstran untuk duduk bersama membahas persoalan kinerja pemerintahan. Ia hadir menemui para mahasiswa yang sempat ribut dengan aparat kepolisian dan Satpol Pamong Praja.

“Rekan-rekan mahasiswa bisa kami libatkan dalam pansus,” katanya di Jalan Raya Viktor, Kelurahan Ciater, Serpong, Senin (10/12/2018).

Taufik meminta kepada mahasiswa untuk memberikan data terkait adanya temuan penyimpangan anggaran dan penyalahgunaan wewenang. Semuanya meski berbasis data, bukan hanya sekedar asumsi.

Menurutnya, mahasiswa serta masyarakat bisa duduk bersama-sama untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung ke DPRD Kota Tangsel. Parlemen jalanan tidak ada membuahkan hasil selain mengganggu keamanan dan ketertiban daerah.**Baca juga: HMI Sebut Dewan Tangsel Mirip Macan Ompong.

“Kami di legislatif bukan pengguna anggaran. Data apapun itu tentang Tangerang Selatan yuk kita tunjukan,” ujar politisi asal Gerindra itu.(yud)

Kabar6-Aksi unjuk rasa mahasiswa ke gedung “kontrakan” DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sempat diwarnai kericuhan.

Pengunjuk rasa dari kelompok Himpunan Mahasiswa (HMI) Komisariat menyoroti kinerja para legislator yang dianggap tak bernyali dalam pengawasan serta legislasi.

M Adhia Muzaki, koordinator lapangan demonstran mengatakan, tentu saja bukan tanpa sebab predikat tersebut diberikan. Beragam persoalan akut terjadi karena kinerja legislasi mengawasi dan mengontrol organisasi perangkat daerah lemah.

“Seperti macan ompong. Ada beragam argumentasi mengapa kami menyebut macan ompong karena sudah berlarut-larut dibiarkan,” katanya di Jalan Raya Viktor, Kecamatan Serpong, Senin (20/12/2018).

Adhia bilang, dalam kinerja legislasi selama satu dekade Kota Tangsel berdiri jelas tak baik dari eksekutif. Berdasarkan kajian HMI Ciputat, kinerja DPRD setempat statis dan lemah.

Bila melihat pada Dokumen Pelaksana Anggara, alokasi untuk legislasi sebesar Rp 19 miliar lebih. Ternyata besarnya anggaran tidak berbanding lurus dengan kualitas kinerja legislasi di internal DPRD Kota Tangsel.

Adhian tambahkan, ada tolak ukur dilihat HMI Ciputat diantaranya, kualitas dan jumlah produk peraturan daerah yang telah dibuat legislator.

“Maka kami menganggap kinerja DPRD Tangsel gagal,” jelas Adhia seraya menyebutkan lima persoalan roda pemerintahan di Kota Tangsel.

Yakni, birokrasi pemerintahan di Kota Tangsel bobrok yang berujung pada penyalahgunaan wewenang; tingkat kekerasan terhadap anak, perempuan dan seksual meningkat; kinerja legislasi DPRD setempat lemah.**Baca juga: Hari Anti Korupsi, Puluhan Sopir Angkot dan Patron Unjukrasa di Kota Tangerang.

Keempat, OPD Tangsel banyak menyalahgunakan wewenang dengan masih ditugaskan sekretaris kelurahan yang berstatus non PNS; sisa lebih penggunaan anggaran setiap tahun terus mengalami peningkatan.(yud)