Kabar6-Aksi unjuk rasa mahasiswa ke gedung “kontrakan” DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sempat diwarnai kericuhan.
Pengunjuk rasa dari kelompok Himpunan Mahasiswa (HMI) Komisariat menyoroti kinerja para legislator yang dianggap tak bernyali dalam pengawasan serta legislasi.
M Adhia Muzaki, koordinator lapangan demonstran mengatakan, tentu saja bukan tanpa sebab predikat tersebut diberikan. Beragam persoalan akut terjadi karena kinerja legislasi mengawasi dan mengontrol organisasi perangkat daerah lemah.
“Seperti macan ompong. Ada beragam argumentasi mengapa kami menyebut macan ompong karena sudah berlarut-larut dibiarkan,” katanya di Jalan Raya Viktor, Kecamatan Serpong, Senin (20/12/2018).
Adhia bilang, dalam kinerja legislasi selama satu dekade Kota Tangsel berdiri jelas tak baik dari eksekutif. Berdasarkan kajian HMI Ciputat, kinerja DPRD setempat statis dan lemah.
Bila melihat pada Dokumen Pelaksana Anggara, alokasi untuk legislasi sebesar Rp 19 miliar lebih. Ternyata besarnya anggaran tidak berbanding lurus dengan kualitas kinerja legislasi di internal DPRD Kota Tangsel.
Adhian tambahkan, ada tolak ukur dilihat HMI Ciputat diantaranya, kualitas dan jumlah produk peraturan daerah yang telah dibuat legislator.
“Maka kami menganggap kinerja DPRD Tangsel gagal,” jelas Adhia seraya menyebutkan lima persoalan roda pemerintahan di Kota Tangsel.
Yakni, birokrasi pemerintahan di Kota Tangsel bobrok yang berujung pada penyalahgunaan wewenang; tingkat kekerasan terhadap anak, perempuan dan seksual meningkat; kinerja legislasi DPRD setempat lemah.**Baca juga: Hari Anti Korupsi, Puluhan Sopir Angkot dan Patron Unjukrasa di Kota Tangerang.
Keempat, OPD Tangsel banyak menyalahgunakan wewenang dengan masih ditugaskan sekretaris kelurahan yang berstatus non PNS; sisa lebih penggunaan anggaran setiap tahun terus mengalami peningkatan.(yud)
