Kabar6-Prihatin dengan kondisi kesejahteraan para guru honorer yang mendapat upah jauh dari kata layak, Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) akan melakukan penggalangan dana.

“Langkah awal kami melakukan seruan moral, dan ke depan kami lakukan penggalangan untuk guru honorer yang ada di wilayah pelosok,” kata Ketua Kumala Perwakilan Rangkasbitung, Muhamad Mahrom Milak kepada Kabar6.com, Selasa (11/12/2018).

Menurutnya, nasib guru honorer tak seindah yang diharapkan. Masih banyak persoalan yang menyebabkan kesejahteraan guru semakin terpuruk.

“Ini yang wajib kita perjuangkan. Guru sebagai pendidik sekaligus orangtua kedua di lingkungan sekolah menentukan dalam membentuk generasi yang handal dan berkualitas,” ujarnya.

Guru dinilai pondasi dasar sebuah negara dalam bidang pendidikan yang melahirkan anak bangsa yang berprestasi sudah seyogianya mendapat perhatian lebih dari pemerintah.

“Kami miris melihat kondisi saat ini, mudah mudahan dengan aksi ini bisa memberikan semangat bagi guru honorer dan pemerintah agar lebih memperhatikan guru honorer,” harapnya.

Terpisah, Ketua Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri Indonesia (FTHSNI) Lebak, Ade Buchori mengapresiasi aksi Kumala yang menyerukan keresahan dan kegelisahan yang selama ini dirasakan honorer.

“Semoga ini jadi motivasi bagi kami selalu berupaya mencerdaskan peserta didik. Semoga ini jadi doa agar upah kami menerima upah layak dan diangkat jadi ASN,” ucapnya.

Dengan upah yang diterima guru honorer saat ini, Ade menyarankan agar kelak mahasiswa mencari pekerjaan layak ketimbang guru honorer yang kesejahteraannya tak diperbaiki pemerintah.**Baca juga: Tersangka Pengembang Cluster Bodong Ditangkap di Manado.

“Jangan jadi seperti kami. Mungkin mengamalkan ilmu itu ibadah, tapi dengan upah yang tidak wajar juga kita tidak bisa menafkahi anak istri dengan baik juga itu dosa besar,” kata Ade mengingatkan.(Nda)

Kabar6-Ratusan guru honorer kembali menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Tangerang. Kedatangannya kali ini tergabung dalam Forum Honorer Kategori Dua (FHK2) untuk menindaklanjuti pertemuan sebelumnya pada Senin, (15/10/2018).

Sebagai Ketua Forum Honorer Kategori Dua Kabupaten atangerang, Suryanah mengatakan, saat ini dengan honor yang disamaratakan antara guru honorer yang masa kerjanya lama dan baru, menimbulkan ketimpangan, kami mengusulkan dengan format, guru honorer SD masa kerja 0 – 4 tahun Rp1.8 juta, 5 – 8 tahun sebesar Rp2.2 juta, 9 – 12 tahun sebesar Rp2.6 juta, 13 – 16 tahun sebesar Rp3 juta, 13 tahun keats sebesar Rp3.4 juta.

“Kami ingin agar anggota dewan yang terhormat mendengar aspirasi kami, dengan memperjuangkan upah honor dengan formulasi yang kami usulkan. Kami juga berharap agar penjaga sekolah SD dan SMP serta pegawai TU, bisa diterima usulan dengan guru SD selisih 50ribu,” katanya.**Baca juga: Pemkab Tangerang Kucurkan Rp1 Milliar Untuk Korban Gempa Palu.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang, Aditya Wijaya mengatakan, akan memperjuangkan kesejahreran guru, hanya saja usulan yang disampaikan harua sesuai dengan kemampuan Pemkab Tangerang, dia mempunyai format besaran yang layak bagi guru honorer kenaikannya Rp500ribu.(Tim K6)

Kabar6-Ratusan guru honorer di wilayah Kabupaten Tangerang menggela raksi mogok mengajar. Aksi tersebut guna menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat agar mengangkat status mereka sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Hal tersebut seperti yang terjadi di SDN Pangadegan 2, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Dan, akibat mogoknya belasan guru di SDN tersebut, membuat Kepala Sekolah (Kepsek) menjadi kewalahan.

Sedianya, aksi mogok mengajar tersebut rencananya akan dilakukan hingga dua pekan kedepan.

Akibatnya, sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Tangerang harus melakukan sistem berbeda dalam kegiatan belajar mengajar agar tetap berjalan lancar.

Di SDN Pangadegan Dua misalnya, sebanyak 5 guru PNS dan 1 Kepsek harus mengajar 499 murid lantaran 11 guru honorer di sekolah tersebut mengikuti aksi megok mengajar.

Yuyun Kepsek SDN Pangadegan Dua mengatakan, meski guru honorer disini sedang memperjuangkan haknya, namun kami tetap turtun untuk melakukan kegiatan belajar dan mengajar seperti biasa.

“Kegiatan belajar dan mengajar di SDN harus tetap berjalan seperti biasa. Kami melakukan sistem berbagi satu guru dua kelas, sesi pagi dan siang,” ujarnya.

Aksi cuti bersama tersebut juga ditunjukkan para guru honorer dengan memasang spanduk dihalaman sekolah dengan beberapa hal permohonan maaf terkait aksi yang dilakukan guru honorer.**Baca juga: FPHI Ajak Guru Mogok Ngajar.

Dikabarkan hari ini, perwakilan dari ratusan guru honorer di Kabupaten Tangerang bergerak melakukan aksi audiensi ke gedung DPRD Kabupaten Tangerang. Dimana para guru yang sudah mengabdi rata-rata belasan tahun tersebut agar dapat diangkat menjadi PNS.(Rani)

Kabar6-Ketua PGRI Tangerang Selatan (Tangsel), Cartam mengungkapkan bahwa tunjangan guru PNS K2 di Tangsel sudah naik.

“Kawan-kawan K2 di Tangsel sudah menyampaikan tidak ada masalah. Tunjangan sudah naik dari satu juta menjadi 2,400 untuk S1. Bahkan untuk BPJS akan di tanggung pada tahun yang akan datang ini sangat luar biasa dibandingkan tetangga yang lain ini, sudah cukup,” ujar Cartam pada aksi bela guru honorer, Sabtu (22/9/2018).

Ia mengungkapkan pada aksi tersebut para guru honorer menuntut tidak adanya pembatasan usia dan tidak adanya tes dan langsung diangkat menjadi K2 atau K1 seperti yang lalu.

“Hanya di lihat dari masa kerja sudah memenuhi dan relevan, langsung diangkat. Dulu bisa 400 lebih K2 diangkat tanpa tes hanya seleksi data saja, karena mereka sudah ada yang mengabdi selama 10 tahun ada yang 11 sampe 15 tahun,” ujar Cartam.**Baca juga: Ratusan Guru Gelar Aksi Bela Guru Honorer di Puspemkot Tangsel.

Diketahui guru hororer di Tangerang Selatan sebanyak 1.630 orang dan PNS sebanyak 2.800an orang dan yang hadir dalam aksi bela guru honorer hari ini sebanyak 4500 orang guru dari tingkat SD dan SMP.(Res)

Kabar6-Ribuan guru honorer menggelar aksi bela guru honorer di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (22/9/2018).

“Aksi doa ini adalah merupakan dorongan moril kepada guru honorer untuk bersabar menunggu kebijakan pemerintah pusat. Kami dari PGRI menyesalkan adanya pembatasan usia yang tahun ini maksimal 35 tahun. Jadi sampe satu sekolah ada yang tidak kebawa semua karena usia sudah diatas 35 semua,” ujar Cartam, Ketua PGRI Tangsel.

Selain itu, pihaknya memohon secara berantai dari ranting, cabang , kota hingga provinsi kepada PB untuk menyampaikan kepada Kemenpan, Presiden dan Kemendikbud agar regulasi ini di tinjau kembali oleh DPRD.

“Karena aturan disini tidak lagi berpihak pada guru honorer. Guru honor ini jumlahnya terbesar atau mayoritas yang ada di sekolahan bisa saja dalam sekolah guru PNS-nya ada 3 guru honorernya lebih dari 10,” ungkap Cartam.**Baca juga: 3 Pengunjung Tempat Hiburan Malam di BSD Ditangkap Polisi.

Ia mengaku, pihaknya sudah kolaborasi kepada Dinas Pendidikan, BKPP untuk memberikan keetenangan kepada honorer, kita tetap berusaha agar di dengar oleh pemerintah pusat.(Res)