Kabar6-Teriakan warga Jelupang, Kecamatan Serpong Utara, korban penipuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) meluas ke wilayah lainnya di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Warga kelurahan lain juga mengaku sudah setor uang tapi hingga kini sertifikat tanah keluarganya tidak terbit.

Ardiansyah, warga Serpong mengaku pada 2019 lalu keluarganya ikut PTSL. Permohonan itu untuk empat orang yang ingin bidang lahannya dipecah serta dibuatkan sertifikat tanah.

“Kita kasih uang kesana untuk DP dulu ya udah dikasih sekitar 6 juta rupiah itu mamah saya sendiri kalau yang lain itu 10 jutaan,” katanya kepada wartawan dikutip Sabtu (1/7/2023).

Ardiansyah, petugas kelurahan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangsel sempat mengukur bidang lahan milik keluarganya. Sekitar enam bulan berjalan pihaknya kembali dimintai uang berdalil untuk biaya materai.

Ia daftar di 2019 dan pada 2021 dirinya langsung mendatangi kantor kelurahan karena sertifikat belum terbit. Di kantor kelurahan Ardiansyah dapat jawaban masih dalam proses.

Ketika mengecek ke BPN tidak terdaftar. Ardiansyah balik lagi ke kelurahan dicek atas nama orang tuanya selesai diberitahu data administrasinya. Ia minta kode untuk ke BPN saat dikonfirmasi benar nama sama tapi luas bidang tanah itu beda.

**Baca Juga: Banyak PTSL Warga di Jelupang Tangsel Tidak Masuk Ploting

“Ternyata bukan. Saya balik lagi kesitu ketemu pak lurah, dia bilang datanya dibalikin dari BPN katanya ga dapet nomer HAP. Saya bilang kenapa baru diinfo sekarang kan udah 2 tahun,” terang Ardiansyah.

Terpisah, SI (namanya minta diinisialkan), warga Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, juga menceritakan hal serupa. Keluarganya telah setorkan uang Rp 6 juta tapi sertifikat tak kunjung terbit.

“Yang lainnya dimintain DP sampai 10 juta rupiah,” ujarnya. SI bilang ketika dikonfirmasi ke kelurahan keluarganya dijanjikan PTSL masih dalam proses.

“Pas ngecek ke BPN katanya juga belum terdaftar,” sesalnya. Dua cerita di atas hanya sebagian kecil dari sengkarut program PTSL di Kota Tangsel.

Diketahui, program yang digulirkan oleh Presiden Jokowi itu bertujuan untuk kepastian hukum bagi lahan milik masyarakat. Layanan PTSL tidak dipungut biaya alias gratis khusus bagi masyarakat kurang mampu.(yud)

Kabar6-DPRD Kota Tangerang menyoroti terkait pemberian obat kadaluarsa yang terjadi di Posyandu Bunga Kenanga, Kecamatan Karang Tengah. Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) membenarkan atas kejadian tersebut akibat kelalaian petugas puskesmas.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto mengatakan jika terjadi kelalaian meminta agar pasien tidak terjadi apa-apa. Pihaknya mendorong kepada Dinas Kesehatan Kota Tangerang untuk lebih teliti dalam pemberian obat. Apalagi pemberian obat-obatan yang sudah kadaluarsa.

“Artinya kemasan segala macam kan disitu jelas, harus lebih teliti. Jangan sampai para dokter ataupun tenaga medis sembarangan ngasih obat kadaluarsa ini kan berefek fatal. Apalagi ini anak kecil,” ujar Turidi saat dimintai keterangan di Gedung DPRD Kota Tangerang, Rabu (10/8/2022).

Turidi meminta kepada Dinkes untuk dapat memberikan teguran ataupun peringatan kepada tenaga medis tersebut yang telah melakukan kelalaian.

“Saya berharap ini ya minimal dari Dinkes memberikan teguran, surat peringatan kepada tenaga medis yang melakukan kelalaian tersebut,” katanya.

Meski demikian, kata Turidi, pihaknya baru mendapatkan informasi terkait adanya pemberian obat kadaluarsa tersebut. Pihaknya pun nanti bakal memanggil Dinkes untuk dimintai klarifikasi soal kasus tersebut.

“Nanti pada saat mengadakan hearing atau pemanggilan melalui mekanisme Komisi II meminta klarifikasi ke Dinkes,” tegasnya.

“Saya lihat (sanksi) dikembalikan tingkat kelalaian, ada unsur kesengajaan atau malas segala macam. Dengan adanya pembelajaran ini agar lebih teliti lagi,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinkes Dini Anggareni mengatakan kronologis kejadian pada Senin (8/8) bahwa petugas puskesmas menemukan tiga obat PCT drop kadaluarsa di dalam tas Posyandu.

Kemudian, langsung dipisahkan dan berencana diserahkan ke petugas Farmasi Puskesmas. Namun, saat sampai Puskesmas petugas tersebut lupa menyerahkan kepada petugas Farmasi Puskesmas.

Lanjutnya pada Selasa (9/8), saat pelaksanaan BIAN di Kenanga Pondok Pucung, obat tersebut terbawa sehingga diberikan kepada pasien karena berasal dari tas yang sama tanpa memeriksa kembali ED (expired date) obat yang diberikan. Kemudian diperoleh laporan dari kader atas kondisi salah satu bayi yang telah meminum obat dan petugas langsung bergerak melakukan penarikan obat tersebut.

**Baca juga:Dinkes Akui Lalai soal Pemberian Obat Kadaluarsa ke Pasien di Karang Tengah

“Kami sangat menyayangkan kejadian ini, dan memohon maaf sebesar-besarnya kepada para keluarga atas kelalaian pengelolaan obat yang terjadi diluar gedung Puskesmas. Diketahui, Posyandu sudah tidak aktif 2 tahun karena pandemi. Obat yang lama ini belum sempat dilaporkan atau dikembalikan ke petugas farmasi di puskesmas. Sekali lagi, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga pasien,” ujar Dini, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/8/2022).

Dini mengungkapkan pada Rabu (10/8) seluruh petugas baik petugas Posyandu, Puskesmas, Ketua Mutu, UKP, UKM hingga Dinkes langsung melalukan pembahasan untuk menelusuri lebih jauh kejadian tersebut dan segera menindaklanjuti serta melakukan perbaikan atas kondisi kelalaian yang terjadi.

“Petugas sudah langsung melakukan kunjungan ke rumah pasien, serta meninjau dan memeriksa langsung kondisi Arkaa pasca minum obat tersebut. Petugas juga langsung memberikan obat pengganti dan pendukung pemulihan Arkaa. Sambil dilakukan peninjauan lanjutan,” ungkapnya. (Oke)

Kabar6 – DPD PDI Perjuangan mengecam pernyataan Asep Abdullah Busro, pengacara Gubernur Banten yang menyatakan bahwa pelaporan buruh ke Polda Banten hasil konsultasi ke Presiden Jokowi dan koordinasi dengan Kapolri.

PDI Perjuangan menyatakan hal itu sebagai bentuk lempar tanggung jawab seorang Wahidin Halim ke kaum buru. PDI Perjuangan meminta Asep Abdullah Busro tidak menarik-narik Jokowi dalam pusaran konflik Wahidin Halim dengan buruh.

“Wahidin Halim itu namanya lempar batu sembunyi tangan. Gubernur dan pengacara enggak usah bawa-bawa nama presiden dalam permasalahan polemik dengan buruh,” kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Banten, Asep Rakhmatullah, melalui pesan elektroniknya, Kamis (30/12/2021).

Asep meyakini bahwa Jokowi tidak mendapatkan laporan utuh atas penggerudukkan ruang kerjanya. Jika melapor, seharusnya Wahidin Halim menceritakan seluruhnya ke Presiden Jokowi.

Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Banten itu mendesak Wahidin Halim tidak membawa nama Presiden dan Kapolri, untuk menutupi rasa malunya yang tidak bisa memimpin di Banten.

“Saya rasa presiden tidak di beri laporan utuh terhadap kejadian buruh sampai bisa merangsek ke ruangan gubernur. Jangan untuk menutupi rasa malu dan ketidak mampuan beliau dalam memipin daerah, beliau harus bawa nama presiden dalam hal pelaporan ke polisi, kan lucu,” terangnya.

Jabatan Wahidin Halim sebagai Gubernur Banten akan habis dalam beberapa bulan kedepan. Seharusnya dia mengakhiri masa jabatannya dengan baik, arif dan bijaksana. Sehingga lebih baik mencabut laporan buruh ke Polda Banten.

**Baca juga: Sat Resnarkoba Polres Serkot Tangani Penyelundupan Narkoba Ke Lapas Kelas IIA Serang

Jika tidak di cabut, dikhawatirkan bisa terjadi kegaduhan di masyarakat dan kalangan buruh. Terlebih, akan ada catatan buruk dalam karir politiknya yang mempolisikan buruh.

“Saya rasa untuk tidak berkepanjangan, cabut laporan, minta maaf pada buruh, lakukan islah, biar Gubernur bisa mengerjakan tugas yang lainya sebagai kepala daerah. Sisa masa jabatan beliau tinggal 4 bulan,” jelasnya.(dhi)

Kabar6-Kondisi jalan raya di Kota Tangerang masih ada dalam kondisi rusak. Seperti kondisi Jalan Marsekal Surya Dharma tepat depan Bandara Internasional Soekarno Hatta M1, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang.

Rusaknya jalan dan tidak adanya perbaikan membuat warga geram. Aksi protes warga tersebut dengan cara menanam sebuah pohon pisang.

Akibatnya rusaknya jalan itu disebutkan telah banyak menelan korban yang jatuh dari kendaraan di jalan dekat Bandara Soekarno Hatta itu.

**Baca juga: KCP Perumdam TKR di Pasar Kemis Diresmikan, Ratusan KK Langsung Dialiri Air Bersih

“Kondisinya rusak berlubang, sudah banyak korban jatuh perlu ada penanganan serius dari pihak terkait,” ujar Ogi, warga sekitar, Minggu (26/12/2021).

Warga pun berharap dari aparatur pemerintah untuk dapat segera mengambil tindakan perbaikan jalan tersebut. “Supaya segera di perbaiki demi kepentingan bersama,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Perkara sengketa lahan antara warga Kampung Baru, Jurumudi terdampak penggusuran proyek Jakarta Outer Ring Road 2 (JORR) ruas jalan tol Cengkareng – Batuceper – Kunciran dengan pengembang kembali memanas. Hal tersebut setelah pihak konstruksi PT WIKA membongkar paksa posko warga.

Warga pun geram namun tak dapat berkutik. Mereka hanya pasrah meratapi posko yang didirikan diatas tanahnya dirobohkan. Padahal perkara tersebut masih berjalan di Pengadilan Negeri Klas 1 A Tangerang.

Salah satu warga, Dedi Sutrisno mengatakan peristiwa ini terjadi pada Jumat malam sekira pukul 24.00 WIB. Saat itu warga yang tengah mengaji dikejutkan dengan kedatangan tim gabungan PT WIKA yang akan membongkar posko.

“Warga abis yasinan kan. Mereka (pasukan PT WIKA) sudah diatas. Rame ada Polisi dan TNI juga. Jumlahnya bahkan lebih banyak dari warga dan langsung bongkar,” ujar Dedi kepada wartawan, Jumat (22/1/2021).

Malam itu mencekam kata Dedi. Isak tangis warga pun pecah. Namun mereka tak bisa berbuat banyak lantaran mendapat ancaman bakal dipenjarakan apabila melawan.

“Mereka beralasan hanya menjalankan tugas katanya. Kita diancam dipenjara kalau melawan. Karena jumlahnya banyak yasudah kita pasrah,” kata Dedi.

Padahal sebelumnya, kata Dedi, pihak pengembang baik PT WIKA dan PT Jakarta Kunciran Cengkareng (JKC) telah sepakat untuk tidak melakukan pembongkaran posko atau pengerjaan proyek diatas tanah milik 27 Kepala Keluarga (KK) tersebut.

**Baca juga: Anak Wakil Wali Kota Tangerang Divonis 8 Bulan Penjara

“Mereka sudah menodai kesepakatan bersama. Padahal sudah jelas tidak bolah ada pengerjaan proyek dan pembongkaran posko warga diatas tanah tim 27 ini. Karena masih di pengadilan prosesnya,” jelasnya.

Kesepakatan itu tercipta ketika kedua belah pihak dipanggil ke Polres Metro Tangerang Kota. Diketahui, PT JKC sempat meminta perlindungan hukum kepada Polres Metro Tangerang Kota atas sikap warga yang dinilai telah menghalang-halangi pengerjaan proyek strategis nasional (PSN) itu. (Oke)

Kabar6-Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah melakukan rapat tertutup dengan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Rapat tersebut membahas pencegahan dan peningkatan kewaspadaan virus Corona.

Menindak lanjuti sosialisasi dari Gubernur Banten, Wahidin Halim untuk lebih waspada terkait virus tersebut secara lebih konkret. Namun, Arief menyayangkan setelah dirinya melakukan sampling ke pimpinan OPD tersebut yang tidak membawa sabun cuci tangan dalam Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

“Yang bawah sabun cuci tangan berapa orang saja. Ternyata dari ruang rapat tadinya cuma tiga artinya teman-teman di sosialisasi sudah tapi ternyata enggak ada yang menindak lanjuti,” ujar Arief di Kantornya, Jum’at (13/3/2020).

**Baca juga: Arief Ogah Sebut Data Pasien Suspect Virus Corona.

Kepada para pimpinan OPD itu, Arief menegaskan, untuk tahapan sosialisasi harus dilaksanakan secara kongkrit. “Artinya sosialisasi yang sudah disampaikan secara intens dari minggu kemarin.  Evaluasi sekarang di sekolah benar tidak anak sekolah bawah alat cuci tangan? Terus kita minta pedagang juga yang tukang makanan dia nyiapin cuci tangan dan termasuk pelindung untuk dia,” tegasnya.

Arief menceritakan, dirinya mendapatkan sebuah video seorang sopir angkot saat penumpang mau naik disemprotkan anti virus Corona tersebut serta sopir itupun menggunakan sarung tangan.

“Ini bagian dari pencegahan. Karena kita tidak tahu sampai seberapa banyak masyarakat kita yang akan terdampak tapi kan lebih baik mencegah dari pada terkena,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Rano Karno, mantan Wakil Gubernur Banten menyebutkan tuduhan mantan Kepala Dinas Kesehatan Djaja Buddy Suhardja merupakan fitnah. Pada sidang kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, Rano disebut terima uang ‘cipratan’ proyek senilai Rp700 juta.

“Pertama, ini perkara lama yang sudah berulang-ulang saya terangkan kepada publik dan teman-teman penegak hukum. Pernyataan saya masih serupa, lalu lintas uang seperti yang disampaikan Kadinkes ketika itu, Saudara Djaja, tak pernah ada,” kata Rano lewat keterangan tertulis kepada kabar6.com, (Senin, 6/1/2020).

Rano membantah keras semua tuduhan yang disampaikan Djaja. Ia mengingatkan bahwa setiap kesaksian palsu yang disampaikan di persidangan dapat membawa akibat dan dampak hukum bagi yang bersangkutan.

Ketiga, lanjut Rano, Djadja telah mengirimkan tuduhan kepadanya telah menerima aliran dana sebesar Rp 700 juta. Jumlah ini berbeda jauh dari tuduhan sebelumnya yang menyebut dirinya menerima aliran dana dari kasus ini sebesar Rp 300 juta.

“Saya mempertanyakan inkonsistensi tuhan yang disampaikan Saudara Djadja atas diri saya,” tegas Rano.

Menurutnya, selama jadi Wakil Gubernur Banten ketika itu Djadja adalah salah satu kepala dinas yang tidak bisa dengan mudah ditemuinya. Seingatnya tidak lebih dari dua kali Saudara Djadja pernah bertemu langsung dengannya.

**Baca juga: Rano Minta Uang ‘Cipratan’ Rp700 Juta ke Bekas Kadinkes Banten.

“Pertemuan itu pun berlangsung secara terbuka dan melibatkan banyak orang. Saya meminta Saudara Djadja mempertanggungjawabkan tuduhannya seraya menjelaskan kapan saya menyampaikan permintaan uang itu kepada Saudara Djadja sebagaimana yang dituduhkannya kepada saya,” ujar Rano.

Ia tambahkan, kasus tindak pidana korupsi alat kesehatan terjadi pada Tahun Anggaran 2011-2012. Sejak dilantik pada 11 Januari 2012, Rano mengklaim tidak pernah dilibatkan sama sekali dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga penggunaan mata anggaran.(yud)

Kabar6-Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengaku geram dengan kasus human trafficking di Ciputat.

Saat meninjau rumah korban di kawasan padat penduduk di Ciputat Timur, Herlina Mustikasari selaku Ketua P2TP2A Tangsel berinteraksi dengan korban PC (16). Ia mengatakan kalau kasus tersebut merupakan perbuatan yang tidak beradab dan tak dapat didiamkan.

“Kami geram dengan adanya kasus seperti ini. Bukannya melindungi anak, kok malah mengeksploitasi anak,” kata Herlina, Kamis (13/12/2018).

Herlina berjanji akan mengawal kasus ini dan akan melakukan kerjasama dengan para pihak terkait untuk dapat mengungkap penyebabnya.

“Bukan untuk mencampuri proses penyelidikan, tapi kami akan memberikan masukan terkait kejahatan terhadap anak,” ungkap Herlina.

Kasus seperti ini, lanjut Herlina, tak dapat terjadi begitu saja. Ia menduga ada faktor lain di balik kasus human trafficking tersebut.

“Saya berpikir hal ini tidak terjadi secara spontan, pasti ada triger (pemicu), atau alasan mengapa anak di bawah umur yang menjadi korbannya. Yang jelas kita harus melindungi anak-anak kita, karena anak ini yang akan memimpin negara kelak,” tambahnya.

**Baca juga: Urus Prona Diminta Bayaran, Lurah Sukabakti: Saya Tidak Tahu Ada Pungutan, Prona Itu Gratis.

Selanjutnya, pihak P2TP2A akan melakukan tahapan pemulihan melalui psikolog yang sudah di atur jadwalnya secara intensif.

“Kami akan intens lakukan pendekatan terhadap korban kejahatan terhadap anak di bawah umur. Saya sudah jadwalkan waktunya agar self esteemnya dapat bertambah,” paparnya. (adt)

Kabar6-Kondisi saluran air yang penuh sampah di sekitar Taman Gajah membuat Walikota Tangerang geram dan berinisiatif langsung menyapu saluran air yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Cikokol tersebut, Jumat (3/8/2018).

“Petugas taman ingetin para pengunjung, buat buang sampah yang bener, kan tempat sampahnya sudah ada,” ujar Arief R Wismansyah sambil menyapu saluran air.

Melihat aksi walikota yang langsung menyapu ke saluran air membuat para petugas sampah dan taman terlihat kikuk dan kebingungan.**Baca juga: 2 Pengguna Sabu Dibekuk di Apartemen Aeropolis.

Tak menunggu waktu lama, para petugas sampah dan taman-pun serentak turun ke drainase membersihkan saluran air bersama.

Tak hanya kondisi saluran air yang penuh sampah, kondisi lapak pedagang yang terlihat kurang bersih di Taman Gajah-pun tak luput dari teguran walikota.

“Inikan sudah disediakan tempat jualan, pedagangnya bilangin buat jaga kebersihannya juga. Coba bilangin ke Dirut PD pasar buat ngingetin pedagangnya lagi,” tegas Arief ke Kabid Pertamanan Tihar yang juga ikut mendampingi monitoring.

Selepas dari Taman Gajah, Walikota Tangerang melanjutkan perjalanannya menuju kawasan Pasar Lama sambil menaiki mobil losbak pengangkut sampah.

Walikota Tangerang memimpin rombongannya melakukan monitoring kebersihan di Pasar Lama. “Nyapunya yang bersih ya,” ujarnya kepada para penyapu jalanan yang ditemui.

Arief juga mengingatkan kepada masyarakat dan para pedagang yang ditemui untuk turut bersama-sama menjaga kebersihan di kota yang telah meraih Piala Adipura Kencana itu. (fit/hms)