Kabar6-Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berhasil memotret persepsi warganet terhadap para bakal calon presiden (bacapres). Warganet mendorong terjadinya politik gagasan, bukan politik identitas yang berdasarkan emosi.

“Kita perlu politik gagasan yang mempersilahkan masyarakat menilai apa yang ditawarkan Bacapres ini kepada masyarakat, dan apa yang terbaik itulah yang selayaknya dipilih,” kata Endy Kurniawan, Ketua Bidang Rekruitmen Anggota DPN Partai Gelora dalam keterangannya, Minggu (16/7/2023).

Hal itu disampaikan Endy Kurniawan saat merilis hasil riset digital Gelora Petamaya bekerjasama Lembaga Riset Digital Cakradata dengan tema bertajuk ‘Memotret Tawaran dan Gagasan Bakal Calon Presiden (Bacapres) 2024’.

Endy mengatakan, Partai Gelora senada dengan temuan Gelora Petamaya dan Cakradata, bahwa masyarakat tidak menginginkan adanya politik pertentangan, kekerasan, permusuhan dan sebagainya terjadi lagi di Pemilu 2024.

“Mari kita melupakan politik masa lalu, yang membelah masyarakat hingga tidak bisa rukun sampai sekarang. Kita harus mengedepankan politik gagasan, politik yang memiliki visi dan narasi sama dengan apa yang ditawarkan oleh Partai Gelora, yaitu membangun Arah Baru Indonesia,” katanya.

Namun, Endy mengatakan, bahwa hingga kini belum ada gagasan kongkrit dari Bacapres yang ada saat ini. Temuan ini, tentu saja menjadi ‘self critic’ kepada partai politik (parpol) agar melakukan edukasi mengenai politik gagasan.

“Bacapres harus memberikan narasi tentang gagasannya agar, sehingga publik punya harapan dan masyarakat dapat memilih tawaran-tawaran gagasan dari Bacapres yang layak didukung,” katanya.

**Baca Juga: Peluang Partai Gelora Lolos ke Senayan Terbuka Lebar, Ini Penjelasannya!

Sedangkan Head of Cakradata Muhammad Nurdiyansyah (Dadan) mengatakan, dengan adanya gagasan kongkrit para Bacapres maupun partai pendukungnya, diharapkan diskursus warganet bisa menjadi lebih substantif dan mengarah pada adu gagasan.

“Riset kami lakukan pada tanggal 11 April-11 Juli 2023 mengenai gagasan dan harapan Bacapres. Kami dari Cakradata mencoba melakukan analisis data. Warganet berharap bahwasanya Bacapres sudah harus mulai menawarkan gagasan, program, visi dan arah orientasinya ketika terpilih sebagai presiden RI,” kata Dadan.

Menurut Dadan, gagasan yang dibangun oleh ketiga Bacapres, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan belum begitu besar saat ini, sementara Pemilu 2024 semakin dekat.

“Temuan kita, gagasan yang coba dibangun dari ketiga Bacapres belum begitu besar. Itu salah satu fenomena yang bisa menjadi catatan tersendiri bagi Bacapres maupun partai pendukungnya. Hal ini harus mulai ditingkatkan, karena Pemilu sudah dekat,” katanya.

Karena belum adanya gagasan dari Bacapres, kata Dadan, warganet berharap Bacapres mengangkat gagasan tentang keadilan, integritas, pemerataan pendidikan, pengentasan kemiskinan dan ketersediaan pangan.

“Jadi warganet mengajukan requet kepada Bacapres mengenai gagasan apa sih yang harus disampaikan. Pertama sebanyak 66 persen berharap ada gagasan tentang keadilan hukum, ekononomi dan kejahteraan sosial. Lalu, 12 persen integritas yang tinggi, 10 persen soal pemerataan pendidikan, 7 persen masalah pengentasan kemiskinan dan ketersedian pangan 5 persen,” jelasnya.

Selain itu, dalam rilis riset ini juga menghadirkan beberapa orang sumber yang berasal dari masyarakat dalam segmen Kata Warga.

Mereka diwawancarai terkait tema yang sama untuk melakukan kroscek tentang temuan yang muncul di dunia maya tentang persepsi warganet terhadap gagasan para Bacapres.

Salah seorang warga muda yang diwawancara oleh Tim GeloraTV mengatakan bahwa masalah terbesar Indonesia adalah sistem pendidikan yang jelek dan lapangan kerja yang minim.

Dia melihat para Bakal Capres yang ada saat ini muncul, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan belum mengajukan gagasan untuk mengatasi masalah besar yang dihadapi Indonesia.

Saat ini, dia mengatakan belum punya pilihan terhadap para Capres karena belum terlihat adanya program yang jelas.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, bahwa sekarang masih terdapat masalah, bagaimana bangsa dan komunitas politiknya dalam mengorganisasi sirkulasi elit dan kepemimpinan yang berbasis pada perasaan dan pikiran publik.

“Akibatnya, pertarungan calon pemimpin negara menjadi kurang berisi dan diisi orang-orang populer, bukan orang yang memperjuangkan nilai dari awal dan punya gagasan besar terhadap bangsa,” kata Fahri Hamzah.(Tim K6)

Kabar6- Sejumlah aktivis mendorong adanya Perda Pemajuan Kebudayaan di Kota Tangerang. Mereka terdiri dari 11 orang ini menyatukan gagasan demi kemajuan kebudayaan khususnya di kota berjuluk Seribu Industri Sejuta Jasa itu.

Tim 11 ini digawangi oleh Ibnu Jandi, Mukafi Solihin, Edi Bonetski, Bambang Kurniawan, Ukon Furkon Sukanda, Adib Miftahul, Madin Sumadiningrat, Rudi dan lainnya. Mereka terdiri dari berbagai kalangan mulai dari tokoh masyarakat, pelaku seni, akademisi, dan juga jurnalis.

Sejumlah catatan penting pun ditorehkan dari hasil diskusi yang dihelat di Semanggi Center Cikokol Kawasan Pendidikan Kota Tangerang. Madin sekaligus Ketua Dewan Kesenian Kota Tangerang juga memberi penjelaskan mengenai pentingnya Perda Pemajuan Kebudayaan ini.

“Pentingnya Perda Pemajuan Kebudayaan sehingga Pokok Pikiran Kebudayaan Kota Tangerang menjadi jelas arah gerakannya. Hal ini berimbas positif kepada pelaku budaya, pengambil kebijakan baik di legislatif mau pun eksekutif dan juga tentunya masyarakat luas,” ungkap Madin, Senin (3/10/2022) malam.

Menurutnya pengajuan draft Raperda pernah dilakukan oleh pelaku budaya Kota Tangerang. Baik itu kepada dinas terkait serta DPRD Kota Tangerang.

Rektor Yuppentek Bambang Kurniawan menambahkan jika Perda ini bisa dilahirkan maka apa pun kegiatan yang menyangkut budaya memiliki payung hukum yang jelas. Namun pengawalan tidak hanya pada bagaimana lahirnya Perda, tapi juga bagaimana setelah lahirnya Perda bisa dilanjutkan sebagai lahirnya Perwal.

“Lahirnya Perda tentu saja membawa dampak positif bagi Pemajuan Kebudayaan, namun perlu digaris bawahi bahwa Perda yang dilahirkan agar tidak membatasi kegiatan dan ekspresi budaya yang sudah berjalan saat ini,” kata pria yang akrab disapa mas Bembeng itu.

Gerakan ini diinisiasi juga atas dasar diskusi publik yang digelar oleh AboutTNG yang bertajuk Festival Budaya Kota Tangerang pada akhir pekan kemarin. Penggiat AboutTNG, Andika Panduwinata menilai bahwa peran milenial pun harus dilibatkan dalam kebudayaan di Kota Tangerang ini.

“Informasi Pemajuan Kebudayaan perlu lebih ditingkatkan lagi sehingga bisa mencapai dari boomer sampai Gen Z. Di sini pentingnya media sosial setiap pelaku kebudayaan untuk memaksimalkan fungsi medsosnya terkait hal ini,” ungkapnya.

Respon DPRD dan Disbudpar
Jajaran DPRD Kota Tangerang menyambut baik dengan gagasan dari para aktivis tersebut. Sekretaris Komisi 2 Andri S Permana memberikan dukungan penuh atas usulan tersebut.

“Kalau dari kami hal ini sangat positif. Tapi juga harus ada itikad baik dari Pemkot terutama Wali Kota Tangerang Arief R. Wismansyah untuk mendukung Pemajuan Kebudayaan itu,” ucap politisi dari PDI Perjuangan ini.

Plt Kepala Disbudpar Kota Tangerang, Mugiya Wardhany mengucapkan rasa terima kasihnya kepada para penggagas Pemajuan Kebudayaan.

“Terima kasih kami sudah diingatkan dan diberi masukan mengenai Raperda Pemajuan Budaya. Di internal sendiri kami juga koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian pengampu Pemajuan Budaya supaya masukannya menjadi menyeluruh. Karena di beberapa aturan dalam bentuk PP atau Permendiknas daerah harus mengacu kepada beberapa ketentuan dan konsep,” tutur Mugi.

**Baca juga: Pimpinan DPRD Meradang Soal Minim Kontribusi Pemprov Banten ke Kota Tangerang

Pelopor Perda Pemajuan Kebudayaan Ibnu Jandi menegaskan bahwa jajaranya juga akan melakukan aksi nyata untuk mendorong usulan ini. Dirinya berharap agar sejumlah pihak dapat bersinergi mendukung Pemajuan Kebudayaan demi membangun Kota Tangerang mendatang menjadi lebih baik lagi.

“Besok pada Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB kami akan bertemu langsung dengan DPRD mau pun Disbudpar membahas usulan Pemajuan Kebudayaan ini,” papar Jandi.(Tim K6)

Kabar6-Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Hamka Hamdaru menerangkan, soal ring tinju yang digagas oleh Walikota, dirinya ingin kepada para remaja yang ikut bisa dimasukannya didalam organisasi Cabang Olahrahaga (Cabor).

Hamka menjelaskan, hal itu dilakukan untuk mensupport gagasan yang dibuat oleh Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie untuk meminimalisir tawuran yang terjadi.

Lanjutnya, organisasi Cabor yang disiapkan yaitu Persatuan Tinju Nasional (Pertinas) Kota Tangsel, Muay Thai, serta Mixed Martial Art (MMA) Kota Tangsel.

“Kita siap backup (menampung, red), backup itu nanti tentunya kalau di tinju itu Pertinas siap backup, kalau mau muang thai siap backup, kalau mau ke MMA siap backup,” ujarnya kepada Kabar6.com melalui sambungan telpon, Kamis (7/4/2022).

Kedepannya, Hamka menjelaskan, pihaknya akan menyiapkan pelatih bagi anak-anak yang mengikuti bela diri di ring tinju.

“Kita siapkan juga pelatih agar anak-anak terarah, dan nanti terukur kemampuannya mereka, gak liar juga,” terangnya.

**Baca juga: Remaja di Tangsel Doyan Tawuran Bakal Disiapkan Ring Tinju

Hamka mengatakan, saat ini pihaknya masih menyiapkan perangkat serta rencana kegiatan bela diri di ring tinju yang akan diatur oleh Cabor seperti Pertinas, Muay Thai, dan MMA.

“Pada prinsipnya kita siap mau membantu, mudah-mudahan fasilitas juga ada sehingga kita bisa manfaatin buat Cabor juga ya,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyambut baik gagasan yang dikatakan oleh Wali Kota Tangsel dalam membuat ring tinju untuk meminimalisir tawuran.

Ketua KONI Tangsel, Hamka Hamdaru mengatakan, pihaknya akan menyiapkan pelatih bagi anak-anak yang mengikuti bela diri di ring tinju.

Hal itu, menururtnya, agar para anak-anak dapat terarah, dan bisa mengukur kemampuan mereka, serta tidak membiarkan anak-anak menjadi liar.

“Jadi intinya KONI dan Cabor olahraga bela diri siap untuk membantu, kan kalau beladiri tak hanya tinju bisa yang lain juga, mungkin bakatnya di tempat yang lain, kita siapkan juga pelatih agar anak-anak terarah, dan nanti terukur kemampuannya mereka, gak liar juga,” ujarnya kepada Kabar6.com via telpon, Kamis (7/4/2022).

**Baca juga: Minimalisir Tawuran, Pemkot Tangsel Rencanakan Buka Ring Tinju

Saat ini, Hamka menjelaskan, pihaknya masih mencari lokasi yang pas untuk memasang ring tinju. Menurutnya, ring tinju bisa dipasang disekolah atau di pewilayahan.

“Kita masih cari lokasinya ya, beliau juga pasti akan tempatin dimana yang pas kira-kira apakah misalnya bisa dijadikan ekstrakulikuler sekolah, atau di kewilayahan yang memadai yang bisa dipasang ring tinju,” tutupnya.(eka)

Kabar6-Kementerian Agama Kabupaten Tangerang menyambut baik gagasan pemerintah pusat tentang sertifikasi pra nikah yang rencananya akan di terapkan pada 2020 mendatang.

Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Hariri menjelaskan, pelaksanaan bimbingan pra nikah sudah lama dilaksanakan, namun hanya sebatas himbauan yang berarti belum menjadi persyaratan utama.

“itu dilaksanakan hanya dua hari, diakhir pun diberikan piagam bukan sertifikat,” ujarnya, Selasa, (19/11/2019).

Menurutnya, untuk memasuki dunia pernikahan, para calon pengantin (catin) harus diberikan pembekalan yang cukup agar siap untuk menyongsonh kehidupan berumah tangga.

“Saya kira dari negara lain hal seperti itu sudah berlaku, Sebelum menikah catin mendapat pelatihan selama dua minggu,” ujarnya.

Di Negara Brunei Darusalam, kata dia, sudah melakukan hal serupa. Namun untuk Negara Indonesia emang mengalami keterlambatan. Pihaknya mendukung program tersebut, agar menjadi program prioritas dalam mengatasi masalah kehidupan rumah tangga.

“Program itu baru sebatas kabar di media saja, tentunya kita perlu kebijakan hukum. Sehingga masalah yang mencakup pendanaan dan teknis pelaksanaan dapat kita ketahui,” tandasnya.

Ia mengatakan, program sertifikasi ini memiliki dampak positif dalam memberikan pembekalan baik ilmu pengetahuan ekonomi, kewajiban suami istri, ilmu kesehatan reproduksi dan kemampuan merawat anak.

**Baca juga: Buka Jambore Perpusda 2019, Zaki: Literasi Untuk Tingkatkan SDM.

“Selama ini baru sebatas pengetahuan umum saja. Untuk pengetahuan lainnya, mereka belum mengetahui secara pasti,” jelasnya.

Untuk dampak negatifnya, menurutnya, pembinaan ini paling tidak akan memperpanjang masa birokrasi dan prosedur jelang pernikahan. Namun, lanjut dia, demi kebaikan kehidupan rumah tangga di masa yang akan datang tentunya program tersebus sangat bermanfaat.(Vee)