Kabar6-Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, Indonesia akan segera memiliki seorang Presiden yang mempunyai kemampuan setara dengan Presiden RI pertama Soekarno.

Presiden tersebut, nantinya akan menjadi juru bicara keinginan politik luar Indonesia ke depan. Presiden ini yang juga akan menjadikan Indonesia sebagai negara superpower baru, kekuatan baru dunia.

“Jadi salah satu dari pilar penting Indonesia Emas 2045 itu, adalah munculnya Presiden yang akan menjadi juru bicara politik luar negeri Indonesia,” kata Fahri Hamzah, Rabu (5/5/2024) sore.

**Baca juga:Menko Polhukam: Penerapan Pidana Bersyarat Efektif Kurangi Napi di Lapas

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks dengan tema ‘Arah Politik Luar Negeri Prabowo: Dari Isu Ukraina Hingga ke GAZA’yang ditayangkan dikanal YouTube GeloraTV.

Diskusi ini menghadirkan narasumber KSAU 2002-2005 Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim yang juga Founder and Chairman Indonesia Center for Air Power Studies, serta Pengamat Politik Timur Tengah & Dunia Islam Hasibullah Satrawi.

“Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa kita akan punya Presiden yang punya kemampuan menjuru bicarai Indonesia seperti Presiden Soekarno dulu,” ujar Fahri.

Pikiran dan pandangan Soekarno ketika itu, kata Fahri, mampu menjelaskan keberadaan negara baru bernama Indonesia dan berani melakukan konfrontasi dengan negara lain.

“Tetapi di masa Pak Harto (Soeharto) kemudian sangat slow, karena beliau fokusnya dalam membangun infrastruktur dasar dari sebuah negara maju dan modern,” katanya.

Kendati begitu, Soeharto lanjut Fahri, berhasil menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru di Asia, tidak hanya di kemajuan di bidang ekonomi, tapi juga politik dan pendidikan.

“Tapi setelah itu, penjuru bicaranya kurang keras. Pak Habibie (BJ Habibie) hanya sebentar, Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) juga. Lalu, masuk ke Ibu Mega (Megawati Soekarnoputri), Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) yang berlatar belakang militer, tapi dikenal shoft,” katanya.

“Kemudian kita masuk ke Pak Jokowi (Joko Widodo) yang kira-kira mirip juga dengan Pak Harto yang agak fokus kepada pembangunan,” imbuhnya.

Sementara, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih memiliki kemampuan dan sikap yang keras seperti Presiden Soekarno, selain kemampuan bahasa asingnya yang cukup baik.

“Mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menjuru bicarai kepentingan Indonesia di dunia internasional, tapi tidak dengan konfrontasi. Terpilihnya Pak Prabowo telah menarik perhatian bangsa-bangsa di dunia,” katanya.

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini menilai, Pidato Prabowo Subianto dalam Forum IISS Shangri-La Dialogue 2024 di Singapura pada Sabtu (1/6/2024) lalu, sangat luar biasa.

“Pak Prabowo mengajak bangsa-bangsa di dunia yang saat ini sedang galau. Mereka masih berpikir ideologinya, bahwa perang itu masih diperlukan, karena mereka punya industri militer dan sebagainya. Tetapi, Pak Prabowo mengatakan, korban manusia di Ukraina dan Gaza itu harus dipandang sama,” katanya.

Prabowo, kata Fahri, mampu menjelaskan mengenai standar ganda negara-negara barat mengenai korban manusia akibat perang di Ukraina dan Gaza, Palestina. Hal ini membuat negara-negara barat mulai terbuka.

“This Is the Indonesian time. Ini adalah waktunya Indonesia. Ini adalah gilirannya Indonesia menjemput nasibnya untuk terlibat lebih jauh dalam politik luar negeri dibawah kepemimpinan Pak Prabowo,” pungkasnya.

Smart War

Sementara itu, KSAU 2002-2005 Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim mengatakan, Indonesia sekarang tengah berhadapan dengan situasi geopolitik yang tidak menguntungkan, yakni adanya konflik global dan ancaman smart war (perang yang cerdas), bukan perang konvensional.

Konflik geopolitik global itu terjadi antara Rusia-Ukraina, Israel-Iran, Amerika Serikat-China. Lalu, adanya ancaman perang di Laut China Selatan, dan ancaman AUKUS Australia.

“Semua itu adalah konflik geopolitik berupa perang, dan sekarang perang tersebut, sudah mencapai smart war yang memerlukan smart defence sistem, ” kata Chappy Hakim.

Founder and Chairman Indonesia Center for Air Power Studies ini mengatakan, bahwa situasi tersebut, menjadi tantangan bagi pemerintahan baru dibawa pimpinan Prabowo Subianto.

“Inilah tantangan besar bagi pemerintahan baru, bagaimana memposisikan kita sebagai negara originaly dan origanily position. Dimana NKRI itu, adalah anti imperialisme dan kolonialisme dan pelopor negara-negara nonblok. Sehingga kita bisa mengetahui apa yang harus kita posisikan,” katanya.

Sedangkan Pengamat Politik Timur Tengah & Dunia Islam Hasibullah Satrawi berharap bahwa pemerintahan Prabowo Subianto bisa menjaga harmoni antara agama dan politik.

“Ke depan ini penting adanya rakyat dan militer untuk saling bekerja sama demi kemajuan bersama. Karena itu, Pak Prabowo sebagai tokoh militer dalam demokrasi seperti hubungan antara agama dan negara yang digambarkan Imam Ghazali,” kata Hasibullah Satrawi.

Sehingga, menurut dia,Prabowo perlu memperkuat pesenjataan Indonesia ke depan agar bisa menggerakkan dunia.

Sebab, apabila tidak memiliki persenjataan yang kuat, Indonesia tidak akan didengar dan bisa mengajak negara lain untuk menjaga perdamaian, tidak cukup hanya seruan moral.

“Manusia itu, prinsipnya butuh sesuatu yang dikalkulasikan dan menakutkan agar bisa berlanjut. Negara seperti Amerika dan negara-negara di Eropa itu, tidak akan mendengar kita, kalau kita hanya ngomong soal moral. Mereka ditakuti, karena persenjataannya,” ungkap Hasibullah.

Karena itu, Hasibullah berharap Prabowo bisa segera meningkatkan perkembangan persenjataan Indonesia lebih cepat demi melindungi rakyatnya sendiri dan ikut serta menjaga perdamaian dunia.

“Itu merupakan konteks hubungan antara agama dan negara. Dimana militer itu, harus menjadi pelindung dan penjaga bagi rakyatnya. Indonesia negara terlalu damai, tidak seperti negara di Timur Tengah, musuh itu ada didepan hidung itu. Ini masalah hidup mati, persenjataan yang kuat itu diperlukan” tegasnya.(red)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Palestina) Indonesia Fahri Hamzah memuji sikap tegas presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto yang menyerukan adanya gencatan senjata di Gaza, Palestina, sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik.

“Terima kasih Pak Prabowo, karena kami kembali melihat ada pemimpin Indonesia yang bisa mengingatkan dunia dengan tegas dan berwibawa,” kata Fahri melalui keterangan tertulisnya, Minggu (2/6/2024).

**Baca Juga:Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar: Sinergi dan Kolaborasi Pemberantasan Korupsi Pertambangan

Apalagi, Fahri menyebut bahwa agenda-agenda kemanusiaan yang tercecer selama ini, adalah kesalahan mereka dan Indonesia sebagai bangsa besar mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar.

“Seruan Pak Prabowo itu tentunya untuk mengajak mereka supaya kembali ke jalan yang benar!” tegas politisi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut.

Diketahui, Prabowo Subianto saat menjadi pembicara di acara IISS Shangri-La Dialogue ke-21 yang digelar di Singapura, Minggu (2/6/2024), menyoroti dinamika konflik yang hingga saat ini masih terjadi di Gaza, Palestina. Ia menyerukan adanya gencatan senjata sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik tersebut.

“Meskipun kita harus mempelajari lebih lanjut perihal detail proposal (gencatan senjata) tersebut, kami melihat usulan tersebut sebagai langkah yang tepat dan penting untuk menuju ke arah yang benar,” kata Prabowo yang menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) RI itu.

Selain gencatan senjata, Prabowo menyebut bahwa banyak pihak yang mendorong agar terjadi solusi dua negara sebagai langkah nyata lainnya untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di Israel serta Palestina.

“Telah menjadi sebuah keyakinan bagi kami beserta banyak negara lainnya di dunia saat ini bahwa satu-satunya solusi nyata untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di Israel serta Palestina adalah solusi dua negara,” tegasnya lagi.

Seraya memperhatikan dinamika yang terus berkembang di Gaza hingga saat ini, Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk terus berupaya menyediakan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan, baik yang dibutuhkan di Gaza atau yang diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Kami siap melakukan apapun yang kami bisa untuk memberi bantukan kemanusiaan serta kami siap apabila diminta PBB, untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian yang penting untuk mempertahankan dan memantau gencatan senjata, serta menyediakan keamanan bagi semua pihak,” demikian Prabowo Subianto.(red)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Fahri Hamzah mengatakan bahwa peran akademisi dalam politik nasional sangat dibutuhkan pada tataran teorinya, bukan terjun langsung ke politik praktis. Alasannya, menurut Fahri, karena politik nasional akan kehilangan panduan moralnya.

“Jadi sebaiknya, akademisi tidak terjun langsung ke gelanggang politik praktis. Akademisi itu sangat dibutuhkan pada tataran teorinya. Tapi kalau memang mau, harus ganti baju dulu, ” kata Fahri Hamzah kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/5/2024).

**Baca Juga:Pilkada Tangsel 2024, Parpol Besar Pasrah Petahana Berpotensi Lawan Kotak Kosong

Dijelaskan Fahri, akademisi itu yang dipikirkan bagaimana politik yang ideal, bagaimana nilai politik, bagaimana politik dalam teori yang seharusnya dengan objektivitas politik yang sesungguhnya.

Dan tentunya dengan menganut prinsip-prinsip keadilan, kesamaan, keterbukaan, dan kesetaraan, serta yang lainnya yang dijunjung tinggi oleh nilai-nilai akademik, khususnya juga nilai agama.

“Itu tugas akademisi. Jika akademisi turun ke lapangan atau masuk gelanggang politik praktis, maka harus berbesar hati untuk siap ikut pertarungan yang hasil akhirnya kalah dan menang. Tapi begitu kita bertarung, nah itu menjadi berbeda. Pertarungan itu bukan tentang salah benar, tapi tentang kalah menang,” ucap Wakil Ketua DPR RI 2014-2019.

Pikiran politisi dengan akademisi, menurut Fahri harus dibedakan, sebab politisi memikirkan cara untuk menang. Sedangkan akademisi berpikir soal etik dan nilai politik sebagai panduannya.

“Jadi. jangan ikut terjun dalam arena. Dalam pertarungan itu, pikiran saya adalah menang, sehingga yang dipikirkan bagaimana memenangkan pertarungan, bagaimana mengambil alih kekuasaan, itu yang dipikirkan oleh politisi,” paparnya.

Terkait (akademisi jangan terjun kelapangan untuk ikut pertarungan), masih menurut politisi asal Nusa Tengara Barat (NTB) itu, mesti diatur. Karena dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang ada, aturannya terlalu longgar, dimana semua orang turun ke lapangan.

“Dalam UU Pemilu yang ada saat ini, semua penonton ikut tendang bola, wasit pun ikut tendang bola, sehingga terjadilah kekacauan didalam pemilu karena pembagian tugas tidak kita lakukan dengan baik,” sebutnya.

Untuk hal ini, Fahri menyatakan tengah mendiskusikan terkait dengan reformasi politik nasional ke depannya.

“Banyak hal yang sedang saya pikirkan dan diskusikan dengan para pimpinan nasional kita tentang bagaimana reformasi politik kita kedepan,” ungkapnya.

Sebab jika tidak ada perubahan dalam sistem politik, maka menurutnya ongkos politik akan mahal, serta watak politik akan terlalu liar.

Sebagaimana yang pernah disampaikan Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa sistem politik sekarang terlalu melelahkan, banyak memakan biaya, dan terlalu banyak orang ikut bertarung dalam politik di tanah air ini.

“Harusnya politik itu yang bertarung sedikit saja, dan pertarungan itu sebentar saja. Namun sayangnya, tradisi demokrasi liberal yang kita cerna secara salah, telah membuat kita ini mengentertain konflik, seolah-olah konflik itu seterusnya bagus, dan tidak ada berhenti,” tandas Fahri Hamzah.(red)

Kabar6- Proses pemilihan presiden (Pilpres) 2024 telah berakhir dan berjalan lancar, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Rabu (24/4/2024) pagi, secara resmi menetapkan pasangan calon atau paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024-2029.

Penetapan tersebut dilakukan KPU, pasca Mahkamah Konstitusi (MK) RI yang menolak seluruh gugatan sengketa penetapan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan dua kubu paslon, yakni 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, pada Senin 22 Mei lalu.

Pasca proses Pilpres 2024 yang dinilai melelahkan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah usai menghadiri rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih 2024 di Kantor KPU RI di Jalan Imam Bonjol No. 20, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024) mengajak semua elite partai politik bersatu kembali untuk membangun negeri menjadi lebih baik.

“Mari kita mengajak semuanya bersatu, menatap ke depan. Itu yang paling penting saya kira,” kata Fahri Hamzah.

Fahri berharap presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri bisa bersatu kembali.

Namun (pertemuan Prabowo dan Megawati), Fahri yang juga juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu, menyerahkan hal ini kepada elite-elite partai terkait.

Karena ia yakin para elite sudah mempunyai pandangan terkait rekonsiliasi dan pertimbangannya sendiri.

**Baca Juga: KPU Batasi 600 Pemilih Per TPS untuk Batasi Pilkada Serentak 2024

“Saya kira platform rekonsiliasi tetap menjadi komitmen pak Prabowo dan rekonsiliasi. Itu artinya adalah mari kita konsolidasi kembali semuanya, hal-hal yang selama ini (terjadi) tidak harus membuat kita bertengkar. Mari kita rumuskan karena pada dasarnya alasan untuk bersatu jauh lebih banyak dari pada perbedaan-perbedaan,” katanya.

Bahkan, Fahri juga mengajak elite partai agar bersatu dalam pemerintahan, untuk bersama-sama menunaikan janji-janji pemerintahan Prabowo-Gibran kepada masyarakat Indonesia.

Hal itu mengingat kondisi global sekarang ini tidak baik-baik saja. Karena itu, perlu kerja sama semua pihak dalam membangun bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan sekarang.

“Ada perang yang berpotensi jadi perang dunia ketiga, Indonesia harus mengkonsolidasi diri, elitenya harus sadar bahwa kita gak waktunya bertengkar sekarang, kita waktunya bersatu,” sebut Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 tersebut.

Apalagi Indonesia, masih menurut Fahri, mempunyai peluang memimpin situasi global sekarang ini, dengan presiden terpilih Prabowo yang mempunyai riwayat militer.

Ia melihat ada peluang Indonesia memimpin situasi baru ini, dan tentunya kalau seluruh elemen yang ada saat ini kuat dan solid.

“Dan kita bersyukur yang terpilih ini adalah pak Prabowo, seorang figur yang mempunyai latar belakang militer yang cukup senior di Asia Tenggara dan bahkan global. Saya kira ini kesempatan sekarang untuk Indonesia bersatu dan mengambil bagiannya, kita sudah terlalu lama tidak menjadi bagian dari pemain global, saya kira ini waktunya Indonesia jadi pemain. Dengan kepemimpinan dan setting global yang ada sekarang, nampaknya sekarang waktu Indonesia,” demikian ditegaskan Fahri Hamzah.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI menolak gugatan sengketa penetapan hasil pemilu (PHPU) Pilpres 2024 yang diajukan pasangan calon (paslon) 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menandakan kompetisi sudah usai.

“Secara umum masa proses pemilu, khususnya pemilihan presiden yang dianggap sebagian kandidat melelahkan, sudah berakhir, dan alhamdulillah saya kira tidak terlalu banyak gangguan. Lebih baik menghadap ke depannya saja,” kata Fahri kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/4/2024).

**Baca Juga:Pesan Imam Besar Masjid Istiqlal ke Ratusan Penerima Beasiswa LPDP Program Magister dan Doktoral

Dengan usainya semua proses pemilu, mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengajak semua pihak untuk bersama bahu membahu menghadap ke masa depan. Terpenting lagi setelah keputusan MK, ada konsolidasi untuk membicarakan tahap selanjutnya.

“Pak Prabowo sendiri imbau untuk tidak terlalu histeria dan bersemangat terkait hal rekonsiliasi. Saya kira ini adalah akar yang digarisbawahi dan akan terus menjadi PR (pekerjaan rumah) kita ke depan tidak saja PR beliau (Prabowo), tetapi PR bangsa kita ke depan, banyak hal yang menurut saya kita garis bawahi sebagai catatan positif untuk perbaikan yang akan datang,” imbuhnya.

Berkat MK, Akademisi, dan Amicus Curiae

Kesempatan tersebut, Fahri juga menyampaikan bahwa MK, akademisi, amicu curiae atau sahabat pengadilan dan pihak lain, telah memperkaya catatan bangsa dalam satu cakupan catatan komprehensif. Namun, ia masih mengharapkan para politisi di masa pesta demokrasi yang akan datang untuk belajar dari tahun ini.

“Harapan saya terutama para politisi yang setiap 5 tahun bertengkar, tolong kalian catat lah omongan-omongan untuk menyempurnakan sekali dan untuk seterusnya (agar) metode kompetisi kita yang banyak sekali mendapat catatan ini, jangan diulang lagi,” tuturnya.

“Kita bisa menghindar, cuma para politisi merumuskan pasal-pasal yang sama setiap 5 tahun dan kita bertengkar lagi dengan pasal-pasal yang sama itu karena kita gak mau mengubah aturannya, jadi semua ini bisa kita sederhanakan bisa kita sempurnakan,” imbuh Fahri menambahkan.

Untuk itu, ia mengusulkan, pemilu di masa yang akan datang wajib didesain oleh pihak tanpa kepentingan sehingga pemilihan yang akan datang berada di tangan pihak yang netral alias tidak berkepentingan.

“Dalam pemilihan yang akan datang harusnya didesain oleh mereka yang tidak punya kepentingan untuk kalah dan menang, betul-betul ini harus diserahkan kepada akademisi yang independen,”

Terkhir, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu menyampaikan, semua di timnya Prabowo dan Gibran mengucapkan terima kasih atas semua proses yang melelahkan ini.

“Dan saya kira perbaikannya kita akan lakukan di hari-hari ke depan. Yah biasa kita kalau ada acara-acara atau keputusan-keputusan besar kan kita harus, konsolidasi untuk membicarakan apa yang selanjutnya bisa kita lakukan tapi saya kira karena kompetisinya sudah selesai,” tutup Fahri Hamzah.(red)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menyebut bila presiden terpilih di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto merupakan sosok yang bisa merangkul semua kalangan.

Untuk itu, Fahri mengatakan bila sosok Prabowo merupakan pemimpin yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini untuk 5 tahun kedepan.

“Saya sangat yakin kalau pak Prabowo juga merupakan sosok pemersatu bangsa. Kalau kita lihat, ini kan Pak Prabowo memang merupakan sosok pemersatu bangsa dan pemimpin yang saat ini dibutuhkan oleh Indonesia ke depan,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Selasa (8/4/2024).

**Baca Juga:PT ASDP Indonesia Ferry Beberkan Penyebab Kemacetan Panjang Menuju Merak

Fahri juga membeberkan bahwa Prabowo juga berencana akan membuat kantor untuk setiap mantan Presiden. Hal terebut, ujar dia, supaya memastikan bila sosok yang pernah jadi mantan presiden itu memang memiliki jasa untuk Indonesia.

“Pak Prabowo juga berencana untuk membuat kantor setiap mantan presiden karena jasa Presiden terdahulu untuk Indonesia,” bebernya.

Bahkan, Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 itu meyakini bila sosok Prabowo akan merangkul putra-putri terbaik bangsa untuk bisa membangun Indonesia kedepan.

Hal tersebut bertujuan supaya Indonesia bisa menjadi negara yang disegani dimata dunia dan Indonesia menjadi negara kuat.

“Nanti pembantu Pak Prabowo di Kabinet juga merupakan sosok putra-putri terbaik bangsa supaya Indonesia menjadi negara kuat,” pungkas Fahri Hamzah.(red)

Kabar6-Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Prabowo-Gibran Fahri Hamzah mengomentari sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa pemilu presiden (Pilpres) 2024.

Fahri Hamzah menilai bukti yang dibawa Pemohon, yakni Tim hukum pasangan calon (paslon) presiden dan wapres nomor urut 01 (Anies-Muhaimin) dan nomor urut 03 (Ganjar-Mahfud), hanya kliping koran dan berita.

“Ada apa di MK? Saya lihat alat buktinya (yang diajukan Pemohon) kliping berita,” kata Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin (1/4/2024) menanggapi jalannya sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.

**Baca Juga:Cagub Banten dari Golkar Airin Rachmi Diany Kagum Keindahan Pantai di Kabupaten Lebak

Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini mengakui mempersoalkan alat bukti yang dibawa Pemohon dalam sidang MK, karena bukti-bukti yang ditampilkan sekedar kliping berita.

“Jadi karena alat buktinya adalah kliping, maka artinya itu hanya membaca ulang berita yang sudah pernah ada,” jelasnya.

Karena itulah, Fahri Hamzah berpendapat tidak ada alat bukti sama sekali yang diajukan Pemohon. Sebab, menurutnya, kliping berita dan koran bukan alat bukti dalam sengketa Pemilu 2024 di MK

“Sehingga yang disebut alat bukti tidak terdapat sama sekali. Karena kliping koran dan berita itu, sudah pernah dibantah jadi kliping itu sepihak,” kata mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut.

Seperti diketahui, MK kembali menggelar sidang gugatan hasil Pilpres 2024 yang diajukan kubu 01 dan kubu 03. MK memeriksa saksi dan ahli dari pemohon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 hari ini.

Timnas AMIN mengungkap pihaknya membawa 19 orang yang terdiri dari 11 saksi dan 7 ahli.

Sidang digelar di ruang Sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024), yang langsung dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo.(red)

JAKARTA-Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan, ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen dan ambang batas presiden (presidential threshold) harus dihapus.

Fahri menyebut, ambang batas tersebut hanya membuat jarak dengan rakyat. Demikian Fahri merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan ambang batas parlemen 4 persen harus diubah sebelum 2029.

“Jadi di masa yang akan datang, tidak saja parliamentary threshold, sebenarnya presidential threshold juga harus dihapuskan. Karena itulah yang menyebabkan rakyat itu berjarak dengan apa yang harus dia pilih dan hak-hak yang melekat pada rakyat itu,” ujar Fahri dalam keterangannya, Minggu (3/3/2024).

Fahri menyampaikan, segala bentuk ambang batas pada dasarnya mendistorsi hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung.

Sebab, keberadaan threshold tersebut membuat rakyat dibatas-batasi. Meski begitu, dia menilai suara rakyat jauh lebih kuat.

“Suara rakyat itu tinggi. Sehingga kalau ada UU yang coba membatasi dan membatalkan hak fundamental rakyat, dalam hal ini dengan prinsip kedaulatan rakyat, maka dia harus dihilangkan,” tutur dia.

“Kalau kita membaca substansi dari argumen MK, tentang kedaulatan rakyat, maka seluruh proses demokrasi dan pemilu itu intinya adalah kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, segala jenis pembatasan yang menyebabkan lahirnya perantara antara kekuasaan dengan rakyat itu harus dihentikan,” kata Fahri.

**Baca Juga: Rumah Keluarga Pelaku Spiritual di Ciputat Terparkir Jeep dan Hardtop 

Wakil Ketua DPR Periode 2014-2019 ini mengatakan, ambang batas ini membuat pilihan rakyat dan orang yang terpilih jadi berbeda. Maka dari itu, kata dia, tidak heran jika masih ada anggapan bahwa para wakil rakyat sebenarnya bukan betul-betul mewakili rakyat, melainkan masing-masing partainya.

“Padahal seharusnya wakil rakyat adalah wakil langsung daripada rakyat. Karena pada dasarnya rakyat itu memilih orang, kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak,” ujar Fahri.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan ambang batas parlemen sebesar 4 persen terhadap pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Perkara yang terdaftar dengan nomor 116/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Ketua Pengurus Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dan Bendahara Pengurus Yayasan Perludem Irmalidarti.

Dalam putusannya, MK menyatakan norma pasal 414 Ayat (1) atau ambang batas parlemen 4 persen tetap konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR tahun 2024.

Lalu, menyatakan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR tahun 2029 dan Pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan dengan berpedoman pada beberapa syarat yang sudah ditentukan.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah memberi ucapan selamat kepada Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto yang mendapat kenaikan pangkat secara istimewa dari negara.

Kenaikan pangkat istimewa tersebut berupa Bintang Empat, Jenderal Kehormatan, yang disematkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapim TNI-Polri, di GOR Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, pada Rabu (28/2/2024) kemarin.

“Selamat Jenderal! Terima kasih pak Jokowi telah menuntaskan rekonsiliasi ini dengan indah. Semoga ke depan bangsa kita bersatu dan kuat. Amin YRA,” ucap Fahri Hamzah kepada wartawan, Kamis (29/2/2024).

Lantas, mantan Wakil Ketua DPR RI itu pun mengajak semua pihak, termasuk lawan-lawan politik Prabowo pasca Pemilu 2024 ini, untuk menghentikan kecurigaan dan fitnah kepada mantan Pangkostrad itu.

Sekarang, Presiden Jokowi telah membaca yang sebenarnya bahwa Prabowo berhenti secara terhormat dari TNI, sehingga semua hoax yang berkembang sejak 1998 telah dibantah.

“Sekarang dalam dunia yang bergolak, rekonsiliasi kita perlukan! Sebagai angkatan Reformasi 1998, saya mengerti betapa getir perasaan pak Prabowo karena seluruh dosa Orde Baru, seolah harus beliau tanggung sendiri. Tapi beliau telan sepanjang masa itu sampai sekarang. Tak pernah sekalipun beliau melawan dan menjelek-jelekan TNI. Kesetiaan yang teruji!” ujarnya lagi.

Bahkan, Fahri sendiri mengaku pernah mendengar dari dekat dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi terhadap Prabowo Subianto dan ia sampai pada kesimpulan kalau semuanya fitnah. Dan mungkin fitnah itu yang menjadikan Prabowo sebagai ‘tumbal’ yang baik buat negara.

“Kata pak Prabowo, “Baiklah saya yang mengalah”. Sekali lagi, ia telan semua fitnah seperempat abad lamanya!” ungkap Fahri mengutip pernyataan Prabowo tersebut.

**Baca Juga: Berdasarkan Salinan C-Hasil, Partai Gelora Berpeluang Lolos Ke Senayan

Namun sebentar lagi, masih menurut politisi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, jika tak ada aral melintang, Prabowo akan dilantik jadi presiden RI ke-8, dan Jokowi sebagai Panglima Tertinggi militer dan Kepala Negara, serta Kepala pemerintahan, melengkapi penghargaan militer kepada beliau.

“Mari kita terima rekonsiliasi ini! Bangsa besar ini harus melepaskan beban-beban masa lalunya agar ringan langkahnya ke depan. Karena kita ingin menjadi negara besar dan memimpin manusia, “ikut serta dalam ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”, sebagaimana amanat pendiri bangsa!” pungkas Fahri Hamzah.

Seperti diketahui, kenaikan pangkat istemewa tersebut tertuang dalam Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penganugerahan Pangkat Secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan.

Atas penganugerahan tersebut, per hari Rabu, 28 Pebruari, Menhan Prabowo resmi menyandang pangkat Jenderal TNI Bintang Empat.

Sebelum menerima pangkat istimewa, Menhan Prabowo Subianto telah menerima penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Utama dari Presiden RI Joko Widodo pada bulan Januari 2022 setelah melalui proses pengusulan, verifikasi dan pertimbangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Presiden Jokowi menyebut penganugerahan pangkat kepada Menhan Prabowo merupakan bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Selain itu didasarkan pada pengabdian dan kontribusi Menhan Prabowo di dunia militer dan pertahanan.

“Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto,” ujar Presiden Jokowi kepada Menhan Prabowo saat membuka Rapim TNI-Polri.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan oposisi yang kuat akan membantu kinerja pemerintah, karena mendapat masukan yang berbeda.

Karena menurut Fahri, negara harus memelihara kebebasan dan menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk menyatakan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan

“Saya kira itu bagus sekali. Jadi menurut saya, tidak ada masalah soal hadirnya kekuatan oposisi dalam sebuah negara,” kata Fahri kepada awak media di Jakarta, Selasa (20/2/2024).

Pernyataan Fahri ini menyikapi dampak hasil pemilihan umum (Pemilu) Pilpres dan Pileg 2024 ini terhadap konfigurasi kekuatan politik dan bagaimana presiden dan wakil presiden terpilih nanti akan mengelola situasi.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 ini mengatakan bahwa semua itu (oposisi maupun koalisi), sudah ada dalam sistem negara Indonesia, dan tidak ada yang baru dalam hal itu.

Secara teori maupun praktek partai politik (parpol) bukan hanya cukup terhormat, tetapi menjadi oposisi juga potensial.

“Kenapa? Karena posisinya sebagai oposisi yang kritis, maka dukungan dari masyarakat juga cukup kuat, dan itu pernah terjadi,” sebutnya seraya menambahkan bahwa di sisi yang lain, juga ada partai yang merasa bahwa dia akan merasa cukup kuat membangun partainya kalau dia berada di pemerintahan.

Seperti apa makna yang paling tepat, masih menurut Fahri, harus bicara tentang sistem pembiayaan parpol, termasuk keberadaannya di dalam atau di luar pemerintahan.

Namun itu tidak boleh berefek kepada kepercayaan diri mereka bahwa di dalam seolah-olah dengan tidak berada di luar pemerintahan atau sebaliknya.

**Baca Juga: Berdasarkan Salinan C-Hasil, Partai Gelora Berpeluang Lolos Ke Senayan

Artinya mereka akan kesulitan untuk membangun gerakan mereka terutama yang memerlukan sumber daya ekonomi di dalamnya.

“Saya di antara salah satu proposal yang pernah saya usulkan ke depan adalah bahwa pembiayaan partai politik jangan dibiarkan menjadi urusan pribadinya, karena nanti menyebabkan terjadi relasi yang tidak sehat antara partai dengan perusahaan,” ujarnya.

Padahal, parpol tetap ingin supaya menjalankan fungsinya dengan baik, jangan orang merasa di luar pemerintahan (oposisi) merasa tidak punya hak hidup dan berkembang. Karena itu harus di perbaiki di negara-negara operasi Parlementer agar negara mengeluarkan pembiayaan kepada partai oposisi itu lebih banyak, daripada membiayai partai yang ada di dalam pemerintahan.

“Menurut saya, posisi oposisi itu baik bagi negara, baik bagi pemerintahan. Makanya anggaran negara kepada oposisi justru harus ditambah. Sebab suara yang berbeda dengan pemerintah justru nampak begitu lebih real begitu saya kira,” kata Fahri yang meyakini jika Prabowo-Gibran akan memberikan sumber keuangan yang besar supaya partai politik tidak menyuruh kader-kadernya melakukan tindak pidana korupsi.(Tim K6)