Kabar6-Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mendorong sebaran pohon mangrove semakin luas di Kawasan Teluk Banten.

Hal itu dikatakannya saat menanam mangrove di Smart Fisheries Village Politeknik Ahli Usaha Perikanan Karangantu, Kota Serang, Minggu (18/2/2024).

“Mangrove sangat baik untuk lingkungan. Saya berharap sebarannya lebih luas di Kawasan Teluk Banten,” kata Al Muktabar.

Penanaman mangrove sebagai bentuk pemeliharaan terhadap ekosistem di Kawasan Teluk Banten.

Hadir Pj Sekda Banten Virgojanti, Finalis Putri Indonesia 2024 Banten 2 Latisa Maura dan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Banten.

**Baca Juga: Diskominfosatik Kabupaten Serang Fokus Beri Pelayanan di Bidang Digitalisasi

Menurut Al Muktabar, Kawasan Teluk Banten yang terawat akan mengaktifkan usaha perikanan kawasan. Mulai dari tambak ikan hingga tambak udang. Kawasan Pelabuhan Perikanan menjadi tumbuh.

Hal tersebut juga bagian dari memfasilitasi lapangan pekerjaan masyarakat, usaha mikro kecil menengah (UMKM) hingga wisata dan kuliner.

“Baik untuk pengembangan perekonomian dan pengendalian inflasi. Maka dari itu, laut sebagau sumber daya kuatharus dijaga dan dikelola supaya memberikan manfaat yang bagus,” pesan dia.(Nda)

Kabar6-Narasumber Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI 2024 yang hadir seperti antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariyandi Putra serta Ahli Hukum Luar Negeri Prof. Hikmanto Juwana, Ph.D., Rabu (10/1/2023), menyatakan mendukung penguatan Kejaksaan baik dari segi kelembagaan maupun sarana, prasarana dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Penegak Hukum khususnya Kejaksaan.

Kejaksaan sebagai Dominus Litis dalam penanganan perkara harus kuat, tidak saja secara kelembagaan, keuangan atau sarana dan prasarana, akan tetapi juga penguatan kapasitas SDM. Mengingat kejahatan internasional dari tahun ke tahun mengalami perkembangan bahkan tidak mengenal sekat wilayah, waktu dan ruang. Tidak terkecuali kejahatan lintas negara atau transnasional yang tidak saja mampu menggerogoti perekonomian masyarakat, tetapi dapat melumpuhkan perekonomian negara seperti judi online, judi bola online, kejahatan di bidang perekonomian lainnya dan kejahatan keuangan yang dikendalikan lintas negara.

Di sisi lain, kejahatan Dunia Siber juga semakin mengkhawatirkan, dimulai dengan pembobolan data pribadi, kejahatan phising, stalking, bullying sampai pada peretasan Institusi/Lembaga Negara serta Lembaga Keuangan. Terhadap kejahatan tersebut, perlu dilakukan mitigasi risiko untuk mengantisipasi kejahatan-kejahatan terkait Teknologi Informasi yang semakin berkembang. SDM penegak hukum diharapkan tidak saja paham dengan dunia hukum tetapi harus belajar mengenai teknologi informasi yang sangat pesat perkembangannya.

Dalam proses perencanaan untuk 20 tahun ke depan (jangka panjang) menuju Indonesia Emas 2045 harus dimulai dari sekarang yang disebut sebagai proses metamorfosis penegakan hukum modern. Jaksa Agung ST Burhanuddin menjabarkan syarat utamanya antara lain:

1. Institusi yang andal dan agail yakni secara kelembagaan memiliki kewenangan yang penuh atas penanganan suatu perkara dan institusi dapat beradaptasi secara cepat, tepat dan bermanfaat dengan kebutuhan hukum masyarakat.
2. SDM yang profesional dan berintegritas sebagai solusi terhadap berbagai persoalan hukum dan mampu menjaga Marwah Institusi.
3. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai, memiliki sarana digitalisasi yang memudahkan proses pembuktian dan menjamin kesejahteraan aparaturnya.
4. Yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan akses informasi yang mudah, cepat, transparan serta bermanfaat bagi masyarakat dan kepentingan penegakan hukum.

Di era transformasi digital dan transnasional adalah perpaduan yang tidak bisa dihindari dalam dunia penegakan hukum, suka tidak suka Indonesia harus mampu menjadi komunitas multinasional dan dunia dalam sistem komunitas hukum global, oleh karena dalam sistem hukum yang berbeda akan memberikan pandangan yang berbeda dalam suatu tindak pidana. Sebagai contoh, tindak pidana korupsi di Indonesia dalam Pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bisa berbeda dengan negara-negara di belahan dunia. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai kesepakatan bilateral dan multinasional terkait dengan suatu proses hukum dan pandangan hukum dalam suatu perkara.

**Baca Juga: Pemberkasan Sertifikat 210 Bidang Lahan Aset Pemkot Tangsel Dikebut

Penegakan Hukum Humanis yang diinisiasi oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin ke depan akan menjadi ‘icon’ penegakan hukum universal karena dasar dari hukum itu sendiri diambil dari nilai-nilai kemanusiaan, dimana solusi-solusi penegakan hukum yang sifatnya di luar pengadilan akan terus berkembang sesuai dengan eksistensi dan efektivitasnya. Hukum ke depan, kajiannya harus bersifat pragmatis bukan yuridis formal.

Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam pengarahannya menitikberatkan pada program-program penyelamatan keuangan negara yang tidak saja mengedepankan penindakan, tetapi juga pendampingan, pengawalan serta pengamanan.

Optimalisasi peranan Intelijen sebagai penopang dan supporting penegakan hukum sangatlah penting peranannya, sehingga dapat menciptakan informasi dini kepada pimpinan dalam rangka pengambilan kebijakan.

Kemudian, peranan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara harus mampu membawa dampak positif dalam melakukan berbagai negosiasi yang melibatkan negara atau pemerintah di dunia internasional mewakili negara dalam sidang-sidang arbitrase internasional. Selain itu, juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan strategis negara yang berdampak hukum internasional.

Dalam pandangannya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa tantangan penegakan hukum ke depan akan semakin berat dan kompleks. “Kita semua harus mampu ada di dalamnya dengan menyiapkan Insan Adhyaksa yang mendorong hukum sebagai panglima di negeri ini”. (Red)

Kabar6-Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mendampingi calon presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka menggelar konsolidasi pemenangan di Medan, Sumatera Utara (Sumut).

Anis Matta yang mengenakan kemeja Partai Gelora berwarna biru dengan syal Palestina di lehernya itu, duduk diantara Gibran dan Wali Kota Medan Bobby Nasution.

Anis Matta diapit Gibran dengan kemeja birunya dan Bobby yang terlihat mengenakan kemeja warna putih lengan pendek. Di sebelah Gibran, terlihat Silvi Ananda, istrinya duduk mendampinginya.

Mereka hadir dalam acara konsolidasi partai KIM Sumut di yang digelar di Medan International Convention Center (MICC), Senin (18/11/2023) malam.

Dalam konsolidasi ini juga terlihat hadir Anggota Dewan Penasehat TKN Prabowo-Gibran Akbar Tanjung, Wakil Ketua TKN Meutya Hafid, Komandan Alpha Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua DPP PAN Saleh Daulay dan Ketua Umum AMPI Jerry Sambuaga.

Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menegaskan, pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka harus memenangi pemilihan presiden (Pilpres) 2024 satu putaran.

“Saudara-saudara malam ini kita merayakan satu tekad, untuk membulatkan Pilpres 2024 yang akan datang dalam satu putaran Insya Allah,” kata Anis Matta saat menyampaikan sambutan di Medan International Convention Center (MICC), Senin (18/11/2023) malam.

Anis Matta menegaskan, koalisi Prabowo-Gibran merupakan kelanjutan semangat rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Prabowo Subianto.

“Seperti kita ketahui, bahwa Pemilu 2019 telah menyebabkan terjadinya pembelahan yang sangat tajam. Dan ide kita untuk terjadinya rekonsiliasi diterima Presiden. Artinya pasangan Prabowo-Gibran adalah melanjutkan semangat rekonsiliasi dan legacy Presiden Jokowi,” katanya.

Sebelum menghadiri konsolidasi partai KIM, Anis Matta pada sore harinya menyempatkan diri menggelar silahturahmi dengan struktur dan kader Partai Gelora se-Sumatera Utara.

Silahturahmi ini juga dihadiri Bendahara Umum Partai Gelora Achmad Rilyadi dan beberapa pengurus DPN Partai Gelora, serta Ketua DPW Partai Gelora Sumut Muhammad Hafez.

Anis Matta dalam arahannya mengatakan, bahwa dunia akan terjadi peristiwa besar dalam kurun waktu 2024-2027. Peristiwa besar itu, akan membuat situasi dunia semakin tidak terkendali akibat krisis, dimana salah satu faktor pemicunya ditentukan perang di Palestina saat ini.

“Saya ingin mengatakan, bahwa krisis ini akan memasuki tahun-tahun yang sangat berbahaya diantara tahun 2024-2027. Palestina ini akan menjadi salah satu faktor yang menentukan jalannya peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi,” kata Anis Matta.

Anis Matta mengatakan, semua prediksi yang dia sampaikan jauh-jauh hari sebelumnya mengenai awal mula krisis hingga terjadinya perang supremasi, semua terbukti kebenarannya.

“Inilah alasan mengapa Partai Gelora harus menjadi pemenang dalam Pemilu 2024, karena itu kita harus masuk dalam kekuasaan dan memimpin negara di saat dunia sedang kacau,” katanya.

**Baca Juga: Temui Masyarakat, Gelora Kota Tangerang Siap Menangkan Prabowo-Gibran

Menurut Anis Matta, hal ini juga yang mendasari, Partai Gelora mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024

Prabowo-Gibran merupakan kelanjutan rekonsiliasi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto dalam Pemilu 2019. Dengan adanya rekonsiliasi ini, Indonesia berhasil melalui tahapan krisis global dan ekonominya terbukti tangguh tidak masuk jurang resesi.

“Jadi mengapa kita mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden, ini adalah simbol rekonsilliasi. Saya tidak bisa membayangkan, kalau Pak Prabowo tidak masuk kabinet, dan tidak ada kebesaran hati Pak Jokowi. Tetapi alhamdulillah, berkat beliau berdua, Indonesia termasuk salah satu negara yang relatif aman,” katanya.

Anis Matta berpandangan bahwa pasangan Prabowo-Gibran, selain menjadi simbol rekonsiliasi nasional, juga menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mampu menghadapi kekacauan dunia akibat krisis global.

Sebab, dalam kurun waktu 2024-2027 itu, Indonesia harus berhati-hati agar tidak menjadi medan tempur (battle ground) perang supremasi kekuatan negara adidaya, dan menjadi korban seperti pada peristiwa G30S PKI, yang merupakan residu dari perang dingin antara blok barat dan blok timur.

“Kita tidak ingin lagi Indonesia menjadi tempat bertempur negara-negara yang kuat di dunia lagi. Dunia akan sangat kacau, dan biasanya korban terbesarnya adalah mereka yang tidak terlibat. Mengapa kita mendukung Pak Prabowo, karena kita mengharapkan Pak Prabowo bisa menghindarkan Indonesia dari kekacauan ini,” katanya.

Dengan mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024, Anis Matta mengaku optimistis Partai Gelora lolos ke Senayan dan bersama-sama menavigasi Indonesia supaya bisa keluar dari krisis yang melanda dunia saat ini, yang akan berada di puncak-puncaknya dalam kurun waktu tahun 2024-2027.

“Karena itu, Partai Gelora harus memenangkan pemilu, supaya kita ada di pusaran peristiwa nasional dan menjadi bagian yang menavigasi bangsa kita agar bisa keluar dari krisis yang sedang melanda dunia saat ini,” katanya.(Tim K6)

Kabar6-Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto mendorong Pemkot Tangerang melalui Perumda Tirta Benteng, untuk meningkatkan optimalisasi kinerja dalam cakupan layanan air bersih.

Menurut Politisi Partai Gerindra itu kebutuhan layanan air bersih sangat dibutuhkan sekali. Terlebih hal tersebut sebagai kebutuhan dasar masyarakat.

“Saya kira pemerintah daerah karena air bersih kebutuhan primer, kebutahan utama. Saya kira wajib Pemerintah daerah terus melakukan inovasi, terus mengembangkan bagaimana seluruh masyarakat Kota Tangerang mendapatkan air baku yang layak,” ujar Turidi saat dimintai keterangan oleh kabar6 di Gedung DPRD Kota Tangerang, Kamis (12/10/2023).

Perumda Tirta Benteng diharapkan dapat melakukan inovasi, lantaran Kota Tangerang memiliki sungai Cisadane sebagai bahan baku air bersih.

Ia menilai kinerja dalam memenuhi cakupan layanan air bersih sudah maksimal. Namun ia mendorong Perumda Tirta Benteng tetap meningkatkan optimalisasi kinerja.

“Saya kira sudah maksimal, sudah ada penambahan dari Tirta Bentenb cukup lumayan baik. Saya kira tinggal mengoptimalkan,” katanya.

Sebelumnya, Aji, Warga Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas mengeluhkan tempat tinggalnya hingga saat ini belum memiliki jaringan air bersih alias jaringan PAM. Lantaran belum masuknya PAM ditempat tinggalnya itu, ia terpaksa menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

“Kita masih gunakan air tanah, karena air PAM belum masuk. Padahal ini kebutuhan dasar yang harus terpenuhi,” ujar Aji saat berbincang dengan kabar6, Selasa (10/10/2023).

**Baca Juga: Perumda Tirta Al Banten Gercep Distribusikan Ratusan Tangki Air ke Warga

Ia berharap kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Perumda Tirta Benteng sebagai pihak yang mengurusi layanan air bersih agar dapat meningkatkan kinerja, sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kota.

Kendati demikian, Ia juga mengaku penggunaan air tanah dinilai menjadi beban. Terlebih penggunaan biaya listrik makin hari makin tinggi.

“Kami (warga) berharap besar layanan PAM bisa masuk ke tempat kami. Soalnya ini sudah lama dan bertahun belum ada tanda-tanda untuk dipasang PAM. Apalagi dimusim kemarau ini kan air makin was-was,” katanya. (Oke)

Kabar6-Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo mendorong Pemerintah (Pemkot) Tangerang untuk menerapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dalam rangka mencegah kasus perundungan atau bullying. Terutama perundungan anak yang akhir-akhir ini marak terjadi.

Menurut Gatot, DPRD Kota Tangerang bersama Pemkot Tangerang sudah mengesahkan Perda tersebut. Karenanya penting sekali ditanamkan tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada anak-anak sekolah.

“Ini yang harus dikembalikan sampai dengan tataran anak-anak sekolah sejak usia dini. Ditanamkan nilai-nilai Pancasila tentang keberagaman kebhinekaan yang ada di Indonesia, bahwa perlunya menjaga toleransi,” ujar Gatot, Rabu (4/10/2023).

Ia berharap Pemkot Tangerang segera menerapkan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di sekolah dalam upaya mencegah kasus bullying. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, di beberapa daerah telah menerapkan setiap pukul 10:00 pagi anak-anak sekolah sudah dibiasakan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dalam posisi sigap.

“Kita, DPRD Kota Tangerang sudah menyampaikan kepada pak Wali Kota saat rapat Forkopimda. Saya berharap di Kota Tangerang sudah mulai kalaupun tidak setiap hari, minimal sekurang-kurangnya karena Proklamasi Kemerdekaan itu dibacakan hari Jumat ya setiap hari Jumat jam 10 pagi,” katanya.

Lanjutnya, tidak hanya di sekolah-sekolah tapi juga diterapkan di kantor-kantor pemerintahan bahkan juga ditempat-tempat keramaian atau tempat umum.

“Jadi itu, yang pertama menumbuhkembangkan kecintaan terhadap tanah air, kedua menumbuhkembangkan tentang kebhinekaan kesadaran toleransi,” ungkapnya.

Gatot berharap kasus-kasus perundungan anak atau bullying tidak terulang khususnya di Kota Tangerang. Dirinya meminta untuk menanamkan ke anak-anak usia dini mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, bullying itu tidak keren, bullying penakut pengecut.

“Makanya tanamkan dan perkuat nilai-nilai keagamaan sesuai keyakinan pemeluknya masing-masing di sekolah, termasuk juga menanamkan nilai-nilai Pancasila di sekolah-sekolah,” tegas Gatot.

“Jadi insyaallah kalau mereka punya kesadaran tersebut bullying bisa kita minimalisir atau bahkan kita tiadakan di Kota Tangerang,” sambungnya.

Kasus-kasus bullying terjadi pada korban dan pelaku yang sama-sama masih berstatus anak sekolah (pelajar), maka dari itu, Gatot menekankan nilai-nilai keyakinan beragama, bukan hanya di keluarga tapi juga di sekolah-sekolah.

Menurutnya itu semua menjadi tanggungjawab bersama, baik orangtua, sekolah bahkan pemerintah.

“Makanya saya bilang muatan kurikulum lokal, karena kita sudah mengesahkan Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dimasukan ditanamkan nilai-nilai luhur Pancasila di sekolah,” ujarnya.

**Baca Juga: Dipanggil Polresta Tangerang, Terduga Dalang Bentrok di Pasar Kutabumi Ngaku Sakit

Seperti diketahui, kasus perundungan anak saat ini banyak yang sedang menjadi sorotan. Setelah adanya kasus anak sekolah yang matanya ditusuk oleh tusukan bakso hingga mengalami kebutaan, terbaru muncul kasus bullying siswa SMP hingga korban mengalami patah tulang rusuk.

Bahkan dari video yang viral di media sosial, pelaku bullying melakukan kekerasan fisik dengan memukul, menendang hingga membanting korban. Korban akhirnya dirawat di rumah sakit karena mengalami luka di bagian dada hingga mengalami sesak nafas.

Oleh karena maraknya kasus tersebut, Gatot merasa sangat prihatin. “Banyaknya kasus bullying berujung kekerasan menjadi keprihatinan kita bersama,” tandasnya.

Dari data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), kasus bullying masih menjadi teror bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Dari data tersebut diketahui, tercatat terjadi 226 kasus bullying pada tahun 2022. Lalu di tahun 2021 ada 53 kasus, dan tahun 2020 sebanyak 119 kasus. (Adv)

Kabar6-Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan, tahun ini Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun ini diberikan jatah Rp 460 triliun. Suku bunga yang dipatok sebesar 6 persen dari total nilai pinjaman.

“Hanya problemnya ini perlu disosialisasikan, agar kuota Rp 460 triliun ini harus habis,” ungkapnya saat membuka acara Rakernas ke-XVIII di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis (31/8/2023).

Jokowi menjelaskan, nilai KUR maksimal Rp 500 juta. Tapi memang pinjaman modal tersebut hanya untuk usaha mikro dan UKM.

**Baca Juga: Canda Jokowi, Frase HIPMI Himpunan Para Menteri Indonesia

“Hanya sayangnya saya masih mendorong terus pada menteri, OJK agar kalau bisa urusan kredit KUR tanpa agunan,” jelasnya.

Mestinya, Jokowi bilang, harus menggunakan sistem kredit skorsing. Seperti yang sudah diberlakukan oleh 145 negara untuk UMKM itu menggunakan sistem kredit skorsing. Melihat skor, karakter baik atau tidak.

“Beri 100 juta, beri 300 juta, beri 500 juta. Harusnya seperti itu,” ujarnya. Jokowi melihat karena pengusaha-pengusaha muda yang baru berangkat masuk ke dunia usaha biasanya belum memiliki aset, kolateral, agunan.

“Sehingga kalau diberikan peluang dengan sistem kredit skorsing itu akan lebih memudahkan. Dan itu akan terus saya dorong,” terang Jokowi.(yud)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) terus berupaya mengejar target realisasi pendapatan pajak daerah. Tahun ini target perolehan pajak daerah sebesar Rp 1,680 triliun, dan pendapatan asli daerah Rp 1,9 triliun.

“Tahun ini semester pertama akhir Juni sudah 56 persen tercapai,” kata Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie usai acara Bulan ASN Taat Pajak di Plaza Rakyat Puspemkot, Jum’at (21/7/2023).

Ia berharap ada peningkatan baik jumlah wajib pajak dan nominal pembayaran. Oleh karena itu baik aparatur sipil negara maupun seluruh lapisan masyarakat mesti harus terus diingatkan taat pajak.

Di lokasi yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tangsel, Moch Taher Rochmadi menyatakan, bahwa per Kamis, 20 Juli 2023, realisasi perolehan pajak daerah telah mencapai 59 persen.

“Pajak itu kan habbit (kebiasaan-red). Repotnya kalau pokok terhutang semakin tidak membayar maka tagihan semakin bertambah,” terangnya.

**Baca Juga: Lantik Pengurus LKS Tripartit, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie: Jaga Kondusifitas

Taher ungkapkan bahwa sosialisasi ini bukan hanya mendorong setiap warga negara Indonesia di Kota Tangsel untuk membayar pajak. Tapi juga sosialisasikan bahwa 31 Agustus mendatang batas waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan akan tutup.

“Kalau telat kena denda 2 per bulan,” ungkapnya. Ia terangkan, realisasi perolehan pajak tahun lalu yang terbesar dari Bea Pengenaan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 640 miliar, PBB Rp 453 miliar, dan sisanya dari pajak penerangan jalan Rp 236 miliar lebih, dan restoran.

Taher pastikan, Pemerintah Kota Tangsel telah memberikan kemudahan kepada wajib pajak untuk transaksi pembayaran. Masyarakat tidak perlu datang langsung ke loket kantor Bapenda di Cilenggang, Kecamatan Serpong.

Masyarakat bisa membayar pajak PBB daerah ke BJB, BCA, bank Mandiri, Alfamart, Indomaret, OVO, Link Aja, Bukalapak serta e-commerce dan online shop lainnya.(ADV)

Kabar6-Doktor Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran dengan predikat cumlaude Deddy Mizwar (Demiz) yang juga Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekonomi Kreatif (Ekraf) DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mengatakan, spirit hijrah telah mengajarkan kepada Umat Islam, bagaimana cara menghindari praktik politik kotor dalam memilih seorang pemimpin.

“Jadi sebenarnya peristiwa hijrah ini, bukan saja untuk menghindari pembunuhan Rasulullah SAW dari kaum Quraish. Tapi sebuah bentuk ketaatan awal dari Rasulullah kepada Allah SWT, bahwa Allah SWT memiliki grand desain mengenai sebuah negara besar,” Deddy Mizwar, Rabu (19/7/2023) petang.

Hal itu disampaikan Deddy Mizwar saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talk bertajuk ‘Tahun Baru Islam: Spirit Revolusi Hijrah dari Politik Kotor’ Rabu (19/7/2023) yang ditayangkan secara live di kanal YouTube Gelora TV.

Diskusi yang dipandu Ketua Bidang Keumatan DPN Partai Gelora Dr Raihan Iskandar ini juga dihadiri Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) sekaligus anggota KPU 2002-2007 Chusnul Mar’iyah dan Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda-Ciamis, Jawa Barat (Jabar) KH. Nonop Hanafi.

Menurut Demiz, dengan mematuhi ketaatan kepada Allah SWT, Rasulullah SAW akhirnya terhindar dari praktik kotor kaum Quraish. Di Madinah, Rasulullah SAW akhirnya berhasil membangun kekuatan dan menjadi negara besar di luar Mekkah, yang kekuasaannya kita kenal luas hingga ke Eropa.

“Lalu, bagaimana dengan situasi demokrasi di Indonesia, apakah kita mungkin menghidari politik kotor di Pilpres 2024. Allah SWT itu sudah memiliki grand desain dan calon pemimpin kita itu, sudah ada namanya di Lauhul Mahfudz,” katanya.

Pemeran Jenderal Naga Bonar ini menilai pentingnya sebuah kesadaran dari para kandidat yang mengikuti kontestasi Pilpres 2024 agar menjadikan spirit hijrah tersebut, sebagai spirit untuk melakukan revolusi dari upaya politik kotor.

“Kepemimpinan itu, sebuah amanah dan sebuah ketentuan Allah SWY yang dimana pemimpin kita sudah ada di Lauhul Mahfudz. Kesadaran atas ketaatan ini, yang akan melahirkan pemimpin yang adil dalam membangun bangsanya. Kalau spririt hijrah ini, tidak ada, bisa kacau bangsa dan negara kita,” tegas Demiz.

Demiz berpandangan, bahwa kekuasaan pada dasarnya mengantarkan seorang pemimpin itu masuk neraka, jika menjadi pemimpin yang tidak amanah. Namun, ketika dia menjadi pemimpin yang adil, pemimpin tersebutlah yang pertama kali akan membuka pintu surga.

“Kalau kekuasan hanya sekedar memilih pemimpin tanpa spirit hijrah, apakah itu memilih Presiden atau memilih wakil rakyat, tujuannya itu adalah ketaatan kepada kepada Allah SWT. Salah satu ketaatan itu, adalah menghidari praktik politik kotor,” ujar mantan Wakil Gubernur Jabar ini.

Demiz mengingatkan, agar bakal calon presiden (bacapres) yang ada saat ini, jangan coba-coba untuk menjadi pemimpin sebuah negara, apabila tidak memiliki spirit hijrah seperti yang diajarkan Islam.

“Pintu surga pertama kali dibuka itu, bukan untuk ulama, tetapi untuk pemimpin yang adil. Kalau pemimpinnya tidak adil dan tidak memiliki spirit hijrah, mungkin pemilihnya juga akan keseret juga, masuk neraka bersama-sama,” paparnya.

Ketua Bidang Seni Budaya dan Ekraf DPN Partai Gelora ini lantas mencontohkan proses pemilihan Umar Bin Khotob sebagai Khalifah. Dimana semua sahabat mendorong Umar menjadi pemimpin, karena dianggap lebih baik dari yang lain.

“Karena semua sahabat ini tahu beratnya amanah yang akan ditanggung sebagai pemimpin, karena dia akan masuk neraka terlebih dahulu. Kekuasaan itu, hakekatnya memperluas lahan ibadah kita, menyebabkan kita masuk surga atau neraka,” katanya.

Ia menambahkan, kesadaran melakukan ketaatan kepada Allah SWT, ini yang harus ada pada para bacapres, jika ingin menjadi pemimpin. Sebab, proses pemilihan yang kotor, akan menghasilkan pemimpin yang kotor dan akan berdampak tidak baik kepada rakyatnya.

“Jadi Pilpres 2024 ini akan menjadi cerminan atau petunjuk dari seorang pemimpin. Kalau pemimpinnya yang dihasilkan buruk, pemilihnya atau rakyat pun buruk. Karena itu, spirit revolusi hijrah dari politik kotor harus ditanamkan dalam dirinya para capres kita yang ingin menjadi pemimpin,” pungkas Demiz.

**Baca Juga: Belum Punya Gagasan Kongkrit, Partai Gelora: Ini Lima Harapan dari Warganet untuk Bacapres

Pemilu Halal

Sementara itu, Pengamat Politik UI Chusnul Mar’iyah mendorong Partai Gelora untuk menghadirkan ‘Pemilu Halal’ dalam Pemilu 2024. Dalam konteks Pemilu, bisa dimaknai bahwa hijrah itu dari perang senjata perang suara.

“Dalam perang suara, inilah terjadi perang keuangan atau finansial. Padahal yang perlu kita pahami dalam sejarah mempertahankan kedaulatan NKRI itu, bukan perang finansial, tapi perang ideologi” kata Chusnul.

Sebagai seorang political scientists, kata Chusnul, Partai Gelora adalah partai yang selalu mengedapankan, agama dan politik tidak boleh dipisahkan. Agama tidak boleh dipinggirkan, karena agama memiliki nilai dalam menjaga moralitas.

“Kalau kita bicara ‘why election integrity maters’ seperti dalam paper saya, bahwa agama itu membawa hijrah tentang value atau nilai. Untuk apa anda berkuasa, jika demokrasi ditentukan elite, rakyat dipaksa memilih dari bos yang satu ke bos yang lain,” katanya.

Anggota KPU RI 2002-2007 mengatakan, dalam setiap memberikan Bimtek, ia selalu ditanya, bahwa modal sosial dan kapital itu, akan selalu menjadi pemenang dalam memilih Presiden maupun Anggota Legislatif.

“Mereka selalu percaya duit, duit dan duit yang akan menjadi pemenang. Tapi anda lupa, dari 7.000 caleg misalnya, yang menang itu hanya 575 sampai 580 caleg, apakah mereka nggak pakai duit, pakai duit juga, tapi kalah juga. Sekarang ini bagaimana Pemilu itu menjadi barakah semua harus diawasi, termasuk lembaga survei dan media, karena jadi bagian dari itu,” ujarnya.

Chusnul menilai pentingnya rekuitmen terhadap orang-orang yang akan dipilih sebagi pemimpin, karena sistem Pemilu kita itu meski menggunakan Sistem Pemilu Terbuka, tetapi diwarnai dengan aksi tipu-tipu muslihat.

“Karena itu, mari kita bangun Pemilu kita ini dengan semangat hijrah tadi, Pemilu yang halal. Makanya saya pusing, kalau ada yang pakai ilmu fiqih itu mengatakan, money politic itu tidak apa-apa, karena membeli kebenaran,” katanya.

Sebab, oligarki kekuasan itu, ungkap Chusnul, sudah merancang kekuasaannya agar tetap bertahan mulai dari kekuasan Presiden, kekuasaan politik hingga kekuasaan ekonomi.

“Hasilnya, dampaknya itu ada UU Pendidikan, kesehatan, cipta kerja, industri, kepemilihan tanah, sampai masalah utang dikuasai semua oleh oligarki. Bahkan oligarki ini juga menggunakan DPT sampai hari H dan pengangkatan Anggota KPU-KPU daerah sebagai modal untuk mencurangi Pemilu,” ungkapnya. .

Karena itu, dengan Pemilu Halal yang tidak mengeluarkan agama dari politik dalam menentukan kepemimpinan nasional, bukan didasarkan pada elektablitas yang dibuat oleh lembaga survei, moralitas calon pemimpin akan terjaga.

“Tapi yang utama adalah moraitas. Bagaimana track record, moralitas dia, etika dia, punya kepedulian terhadap kedaulatan dan permasalahan bangsa ngga dia. Jangan hanya dipuja-puji saja, tapi anda tidak mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dibalik itu semua,” jelas Chusnul.

Pemimpin amanah itu, menurut pengajar FISIP UI ini, adalah pemimpin yang akan menjemput kemenangan di Pilpres 2024 sesuai dengan qada dan qadar, sesuai dengan sila pertama Pancasila, berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Kalau kita percaya Allah SWT yang memegang kekuasan, Allah yang memberikan kepada siapa kekuasaan itu, bahkan Allah juga yang akan mencabut kekuasan itu. Allah juga akan memuliakan, siapa yang dihendaki atau dihinakan. Oleh karena itu, saya ajak kawan-kawan Gelora, dengan semangat bergelora menghadirkan Pemilu Halal. Mudah-mudahan, dapat berkuasa dengan kategori dimuliakan,” tegas Chusnul.

Chusnul berharap agar para elite politik dan nasional perlu memikirkan kembali mengenai pemikiran para pendiri bangsa dalam pemilihan Presiden lebih memilih di MPR, daripada memilih secara langsung.

Karena pemilih langsung itu, merupakan perwujudkan demokrasi liberal, sementara memilih Presiden di MPR itu, perwujudan demokrasi Pancasila.

“Dalam konteks ini diskursus-diskursus seperti ini harus terus dikembangkan untuk mencari model yang kita praktekkan, apalah instrumen demokrasi Liberal atau demokrasi Pancasila,” tandasnya.

Secara khusus, Chusnul Mariyah mendorong Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Mereka akan menjadi pemimpin yang amanah seusai dengan kriteria yang telah disampaikannya.

“Kalau di mana-mana, Prabowo nyari-nyari cawapres, saya katakan sudah ketemu. Saya katakan langsung kepada adinda saya, Fahri Hamzah saat bertemu. Kenapa nggak elu saja sih jadi cawapresnya Prabowo. Ini pendapat saya, tapi mudah-mudahan beliau sudah bekerja,” pungkasnya.

Sedangkan Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Huda-Ciamis KH Nonop Hanafi meminta semua pihak tidak boleh berputus asa dalam menentukan pemimpin untuk masa depan bangsa Indonesia saat hajatan politik lima tahunan.

“Kita tidak boleh pernah putus asa, karena pada akhirnya akan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang menjadikan Indonesia sebagai bangsa besar. Saya berharap tidak ada politisasi, dan terus bangkit agar kita menemukan pemimpin yang ideal,” kata KH Nonop Hanafi.

Spirit hijrah, kata KH Nonop Hanafi, bisa menjadi perangkat hijrah Indonesia untuk melahirkan pemimpin kelas dunia di Pemilu 2024.

“Sprit hijrah itu berkorelasi dalam upaya menentukan pemimpin, bagaimana kita membangun politik bersih dan meninggalkan politik kotor,” katanya.

Menurut dia, politik kotor terbukti telah menyebabkan polarisasi, pembelahan di tengah masyarakat dan ancaman disintegrasi bangsa pada Pemilu sebelumnya.

“Hijrah itu spiritnya kita harus keluar dari politik kotor menjadi politik bersih agar kita mendapatkan pemimpin ideal. Karena itu, perlunya kita memberikan pendidikan politik di tengah situasi sekarang kepada masyarakat,” pungkas KH Nonop Hanafi.(Tim K6)

Kabar6- Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendorong Pemerintah Provinsi Banten untuk segera membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pendidikan gratis mulai dari tingkat SMA hingga Perguruan Tinggi.

Perda pendidikan gratis dianggap sangat penting guna melindungi anak- anak yatim dan anak kurang mampu agar mereka memiliki ilmu pengetahuan mumpuni dalam menghadapi persaingan di era digitalisasi.

“Pemerintah Daerah jangan abai terhadap pendidikan anak- anak yatim dan anak kurang mampu. Mereka harus kita lindungi dan berikan jaminan dengan membuat regulasi tentang pendidikan gratis mulai dari tingkat SMA hingga Perguruan Tinggi,” ungkap Sukardin, Kader Partai Gelora Indonesia Kabupaten Tangerang, kepada wartawan, Rabu (03/05/2023).

Tokoh muda pemerhati pendidikan yang berdomisili di Kabupaten Tangerang ini menuturkan, anak- anak yatim dan anak kurang mampu tersebut hanya bisa pasrah serta kerap dihantui rasa ketakutan ketika ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA dan Perguruan Tinggi.

Mereka terpaksa harus menghentikan semangat belajarnya akibat ketidakmampuan keluarga dalam membiayai pendidikan.

**Baca Juga: Diduga Kuasai Ganja 50 Kilo, Oknum Tentara Digerebek di Kelapa Dua Tangerang

“Hal ini seharusnya menjadi skala prioritas Pemerintah Daerah supaya tidak terjadi ketimpangan sosial. Jika ini dibiarkan berlarut- larut dikhawatikan akan muncul masalah baru bagi daerah ini,” katanya.

Sebenarnya, kata Sukardin, Pemerintah Daerah sangat diuntungkan jika membuat Perda pendidikan gratis untuk siswa miskin setingkat SMA dan Perguruan Tinggi tersebut.

Hal itu bisa menjadi sebuah investasi besar jangka panjang yang dapat menguntungkan Pemerintah Daerah setempat.

Dengan kebijakan itu, tentunya Pemerintah Daerah tak lagi kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), karena sudah dipersiapkan sejak awal.

“Pemerintah Daerah tinggal seleksi siswa- siswa kurang mampu yang punya prestasi terbaik. Setelah itu mereka disuruh kuliah ke Perguruan Tinggi ternama di tanah air bahkan di luar negeri, dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Setelah lulus kuliah mereka dipanggil kembali untuk mengabdi dan membangun daerahnya. Dengan begitu Banten dijamin tidak akan kekurangan SDM,” ujarnya.(Red)

Kabar6-Tak terima ditegur neneknya saat memetik buah nangka dikebun milik sang nenek, RY (35) mendorong neneknya, Am (89) hingga meninggal dilokasi kejadian, tepatnya di Desa Tanjungsari, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang.

“Kemungkinan terjadi perselisihan antara keduanga. Pengakuan pelaku, hanya mendorong korban hingga terjatuh,” kata Kasatreskrim Polres Serang Kota, AKP Indra Feradinata, melalui pesan elektroniknya, Selasa (26/01/2021).

Namun ditubuh sang nenek, terdapat banyak luka, lebam, gigi rontok dan dari mulutnya mengeluarkan darah.

Korban ditemukan warga yang sedang bercocok tanam, dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi.

“Korban di temukan oleh warga, yang kemudian melapor ke polisi. Saat ditemukan dalam keadaan terbaring ditanah dengan keadaan keluar darah dari mulut, gigi rontok dan kepala bagian kanan memar,” terangnya.

Pelaku kini sudah mendekam di ruang tahanan Polres Serang Kota dan masih terus dilakukan pemeriksaan mendalam. RY terancam mendekam di penjara selama tujuh tahun.

**Baca juga: Satreskrim Polres Serang Tangkap Begal Motor Bersenjata Api

“Diketahui pelaku terjadi tindak pidana penganiayaan, jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 3 KUHP,” jelasnya.(Dhi)