Kabar6- Dinas Perhubungan (Dishub) Pandeglang, berkirim surat ke BPTD wilayah VIII Banten, agar dapat melakukan pembinaan terhadap para sopir Bus AKAP yang ada di wilayah Pandeglang.

Surat itu diluncurkan, menyusul dari adanya peristiwa kecelakaan lalulintas yang melibatkan Bus AKAP jenis Murni, dan perilaku kondektur yang diduga meludahi penumpang yang terjadi beberapa hari lalu.

Pasca peristiwa tersebut, Dishub banyak menerima aduan dan keluhan dari masyarakat mengenai Bus AKAP yang tidak membuat nyaman dan membahayakan para pengguna jalan lainnya saat beroperasi di jalan raya.

Kepala Dishub Pandeglang, Atas Suhana mengungkapkan, akhir-akhir ini pihkanya banyak menerima keluhan dan pengaduan dari masyarakat mengenai Bus AKAP saat di jalan raya.

Terlebih lanjut Atang, beberapa hari lalu ada peristiwa yang membuat masyarakat sedikit geram yakni kecelakaan lalulintas di jalan Kadubanen yang melibatkan Bus Murni dengan kendaraan roda tiga dan roda dua.

“Selain itu, ada peristiwa juga yang sempat viral di media sosial jika ada kondektur Murni yang diduga meludahi seorang penumpang. Dari situ, banyak aduan yang masuk ke kami,” ungkapnya, Rabu (7/12/2022).

Untuk merespon keluhan dan aduan masyarakat lanjut dia, pihaknya telah berkirim surat ke BPTD wilayah VIII Banten, dengan harapan agar ada pembinaan dari pihak BPTD terhadap para sopir dan kondektur Bus AKAP di Pandeglang.

“Iya, kami berkirim surat ke BPTD agar ada pembinaan terhadap para sopir Bus AKAP. Karena kami telah banyak menerima keluhan dan aduan dari masyarakat, soalnya kan kewenangan untuk melakukan pembinaan itu di BPTD,” katanya.

Dilihat dari pemberitahuan informasi dari Dishub Pandeglang, yang diunggah melalui akun Instagram diahub.pandeglang bahwa beberapa hari ini banyak laporan yang masuk mengenai kejadian yang melibatkan Bus AKAP.

Diantaranya, kecelakaan lalulintas yang melibatkan Bus AKAP dengan bentor dan sepeda motor di Jalan AMD Lintas Timur pada Jum’at (2/12/2022) lalu.

Perlakukan yang tidak pantas dilakukan oleh sopir dan kondektur Bus AKAP terhadap penumpang di Jalan Raya Serang-Pandeglang pada Hari Minggu (4/12/2022) lalu.

Berdasarkan banyaknya laporan terhadap Bus AKAP tersebut, maka Dishub Pandeglang langsung melakukan koordinasi dan langsung mengirimkan surat kepada BPTD untuk menindaklanjuti banyaknya laporan tersebut.

“Dimana, Bus AKAP merupakan kewenangan pihak Kementrian Perhubungan (Kemenhub) melalui BPTD wilayah VIII Banten,” katanya.

**Baca juga:Kesal Akses Jalan ke Sawah Ditutup Pria Paruh Baya Aniaya Tetangganya dengan Bambu 

Selanjutnya, pihak BPTD wilayah VIII Banten melalui Satpel terminal Pakupatan, telah melakukan koordinasi dengan manajemen perusahaan bus AKAP agar melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan.

“Informasinya, saat ini crew bus AKAP yang terlibat telah dikeluarkan melalui surat yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan,” tuturnya. (aep)

Kabar6- Dinas Perhubungan (Dishub) Pandeglang belum putuskan kesesuaian tarif angkutan umum wilayah imbas adanya kenaikan harga bahan bakar (BBM). Kadishub Atang Suhada merespon positif semua usulan dari para supir angkutan.

“Kami berkewajiban untuk menampung aspirasi teman-teman di lapangan, bahkan kita juga sudah menggelar rapat internal,” kata Atang, Senin (5/9/2022).

Selain menggelar rapat internal, pihaknya akan mendampingi Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban untuk rapat dengan Kementeri Dalam Negeri (Kemendagri) pasca kenaikan harga BBM.

“Hari ini saya mendampingi wakil Bupati Pandeglang untuk mengikuti zoom meeting dengan Kemendagri membahas kaitan dengan kenaikan BBM,”jelasnya.

Tak hanya itu, pihaknya akan kembali berkoordinasi dengan Dishub Provinsi Banten untuk duduk bareng mengenai ketentuan tarif angkutan umum, begitu pun dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda).

“Untuk keterwakilan teman-teman di lapangan dapat terwakilkan supaya di lapangan juga nantinya bisa satu kata,”ujarnya.

Sejauh ini Atang mengaku sudah menyusun rencana kenaikan tarif yang bakal diberlakukan. Kendati demikian, pihak belum bisa mengumumkan karena masih dalam pembahasan di internalnya.

“Sebetulnya rumusannya sudah kita buat, tetapi mohon maaf belum bisa disampaikan,”tandasnya.

**Baca juga: Supir Angkot Jurusan Saketi Pandeglang Minta Kenaikan Tarif Imbas Harga BBM

Diberitakan sebelumnya, Supir angkot umum jurusan Pandeglang – Saketi mogok kerja imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan harga BBM dianggap memberatkan mereka.

Aksi mogok kerja dilakukan para supir angkot tersebut dilakukan selama sehari. Ratusan para supir memarkirkan kendaraannya di Jalan Raya Pandeglang Labuan tepatnya di Kadu Pinang, Kecamatan Kadu Hejo, Kabupaten Pandeglang.(aep)

Kabar6-Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mangkal di trotoar Pasar Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, dipindah ke Plaza Pasar lantai dua. Relokasi PKL tersebut dilakukan petugas Satpol PP bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Perhubungan karena keberadaan PKL dianggap menjadi penyebab kondisi pasar terlihat kumuh.

Tidak ada penolakan dari PKL dalam proses relokasi tersebut. Para pemilik kios ikut membongkar kios – kios miliknya untuk dipindahkan ke lokasi yang telah disiapkan.

Plt Kepala Disperindag Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengatakan pelaksanaan rekolasi ini merupakan tindaklanjut hasil rapat dengan para PKL beberapa bulan lalu.

“Hasil rapat beberapa bulan lalu bersama para PKL bahwa sepakat direlokasi setelah Hari Raya Idul Adha. Maka hari ini kami mulai melakukan relokasi terhadap para PKL itu,” ungkapnya.

Di lantai dua Plaza Pasar Labuan (tempat relokasi) lanjut Fahmi, para PKL juga dibuatkan semacam los terbuka tanpa dipungut biaya. Fahmi menambahkan sebanyak 112 PKL yang direlokasi ke lantai dua tersebut.

“Ada dua lokasi yang menjadi tempat relokasi PKL. Mulai dari lantai dua plaza pasar Labuan dan Gedung Shelter Tsunami, adapun jumlah PKL yang sekarang direlokasi berjumlah sebanyak 112 PKL,” katanya, Senin (3/8/2020).

Menurutnya, setelah sebanyak 112 PKL yang sudah direlokasi ke lantai dua plaza pasar Labuan, ada sekitar sebanyak 123 PKL lagi yang bakal direlokasi ke Gedung shelter tsunami.

“Kami menargetkan semua PKL yang berada di trotoar dan bahu jalan selesai direlokasi hingga tanggal 5 Agustus nanti. Sehingga kondisi pasar tidak kumuh lagi,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Pandeglang, Juhanas mengatakan pihaknya menurunkan 25 personel. Karena pihaknya diminta bantuan oleh Disperindag Pandeglang, untuk menertibkan PKL tersebut.

“Namun memang dalam kegiatan relokasi ini ada sedikit kendala, karena lokasi yang dijadikan tempat relokasi tidak bisa menampung semua PKL. Dan rencananya sebagian PKL akan direlokasi ke Gedung shelter tsunami,” tuturnya.

**Baca juga: Pilkada Pandeglang 2020, Gerindra Berikan Mandat ke Thoni Mukson.

Ditambahkannya, penertiban PKL tersebut bertujuan untuk menghindari kemacetan dan kekumuhan pasar. Karena PKL tersebut berdiri di trotoar dan bahu jalan, sehingga membuat jalan menjadi sempit dan hak pejalan kaki pun hilang. Oleh sebab itu, agar pasar tidak kumuh lagi dan lalulintas kendaraan tidak macet, maka PKL tersebut direlokasi ke dua tempat.

“Tapi ke depan setelah direlokasi, petugas juga akan sering melakukan patroli agar PKL tidak menempati tempat semula,” tandasnya.(Aep)