Kabar6-Bagi pemilik kendaraan harus berhati-hati, melengkapi surat kendaraan, peralatan kendaraan harus standar, tidak menggunakan knalpot brong dan terpenting, tertib berlalu lintas.

Pasalnya, Polda Banten jajaran bersama TNI dan Dishub Banten, bakal menggelar razia kendaraan atau Operasi Patuh Maung 2024.

“Polda Banten beserta jajaran akan melaksanakan Operasi Keselamatan Maung selama 14 hari, terhitung mulai 04 sampai 17 Maret 2024. Operasi diharapkan dapat mewujudkan budaya tertib berlalu lintas guna terciptanya situasi Kamseltibcarlantas yang produktif,” ujar Karo Ops Polda Banten, Kombes Pol Dedy Suhartono, ditulis Minggu, (03/03/2024).

Dedy juga mengatakan dalam mengatasi permasalahan bidang lalu lintas tidak bisa berdiam diri, Polri wajib bertindak dan melakukan berbagai upaya diantaranya membina serta memelihara Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) sesuai dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**Baca Juga: Produksi Beras Maret 2024 Diperkirakan 3,54 Juta Ton, Tersebar di 10 Provinsi

Dalam mewujudkan Kamseltibcarlintas, harus didukung dengan perilaku manusia yang memiliki disiplin yang memadai, faktor manusia dapat dibagun memalui edukasi, sistem pengujian saat membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) dan penegakan hukum serta tersedianya pendidikan keselamatan berlalu lintas.

“Laksanakan kegiatan pembinaan, penyuluhan, sosalisasi melalui media cetak, media online, serta media sosial, laksanakan operasi di lokasi yang dijadikan sebagai titik kumpul masyarakat, cegah segala bentuk pelanggaran lalu lintas dengan cara humanis, laksanakan teguran simpati terhadap pelanggar dan laksanakan pendisiplinan kepada pengguna jalan dengan ETLE,” jelasnya.

Apel gelar pasukan dilakukan bersama TNI dan Dishub, di halaman Mapolda Banten, pada Sabtu, 02 Maret 2024.

Hadir dalam apel gelar pasukan razia Operasi Patuh Maung 2024 yakni, Danrem 064 Maulana Yusuf diwakili Kasrem Kolonel Inf Nurkhan, Danden Pom III/4 Serang Letkol Cpm Joko Murtiyono, Kadishub Provinsi Banten Tri Nurtopo, Kepala BPTD Wilayah VIII Provinsi Banten Benny Nurdin Yusuf, Pejabat Utama Polda Banten, Kepala Jasa Raharja Cabang Banten Dodi Apriansyah serta diikuti perwakilan masyarakat dan para pelajar Provinsi Banten.

“Diharapkan jajaran Polantas Polri mampu mempersiapkan langkah-langkah antisipasi baik secara taktis, teknis maupun strategi agar potensi pelanggaran, kemacetan serta kecelakaan lalu lintas yang terjadi dapat diminimalisir sehingga tercipta Kamseltibcarlantas yang baik,” terangnya.(Dhi)

Kabar6-Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten akan membangun pintu perlintasan kereta api di tiga Kabupaten/kota di Banten. Tiga daerah itu berlokasi di Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon.

Kepala Dishub Banten, Tri Nurtopo mengatakan, pintu perlintasan kereta api di daerah itu sudah lama kosong.

“Ada yang menggunakan tapi masih manual, sehingga petugas harus mengangkat-angkat,” kata Tri di KP3B, Kota Serang, Jumat (12/1/2024).

Tri mengungkapkan, anggaran yang disiapkan untuk membangun pintu perlintasan tersebut mencapai Rp1,4 miliar dari APBD Banten tahun 2024.

“Sistem pengadaanya kita pakai e-katalog, enggak lelang lagi,” ujar Tri.

**Baca Juga: Terpidana Suap ke Eks Kepala BPN Lebak Bayar Uang Denda Rp100 Juta

Menurut Tri, rencana pembangunan pintu perlintasan tersebut merupakan usulan dari pemerintah daerah. Ditambah Pj Gubernur Banten meminta agar Dishub dapat membangun pintu perlintasan.

“Cilegon ngajuin, pemkotnya. Terus Bupati Serang juga sama, Pak Gubernur juga minta agar dibangun di sana,” ungkapTri.

Tri menjelaskan, pintu perlintasan yang dibangun merupakan otomatis, untuk memudahkan petugas dalam menjaga perlintasan.

“Yang sekarang akan dibangun otomatis, sehingga tinggal pencet doang. Ya, untuk memudahkan petugas,” pungkasnya.(Aep)

Kabar6-Kendaraan dinas milik Pemprov Banten bakal jadi target uji emisi. Bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lulus diminta segera perawatan. Pemberlakuan uji emisi kendaraan itu sesuai dengan instruksi Pejabat Gubernur Banten nomor 1 tahun 2023.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Banten Wawan Gunawan saat melakukan uji emisi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Jumat (3/11/2023).

“Mudah-mudahan kendaraan yang ada di KP3B sudah uji emisi semuanya. Kalau tidak lulus berarti kendaraan itu harus diservis atau dilakukan perbaikan,” kata Wawan.

Selain kendaraan dinas, kendaraan pribadi juga dipersilahkan melakukan uji emisinya tanpa dipungutan biaya alias gratis. Selain di KP3B, DLHK Banten juga akan melakukan uji emisi di Tangerang Selatan.

Wawan mengatakan, uji emisi sebagai salah satu aksi untuk mengantisipasi pencemaran udara. Dimana kendaraan menjadi penyumbang terparah terhadap pencemaran udara di Banten salah satunya di Tangerang Selatan.

“Selain di KP3B ada juga nanti di Tangsel, karena di Tangsel ini penyumbang kurang sehatnya udara itu dari kendaraan,” ungkapnya.

**Baca Juga: Jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lebak Berakhir, Iti Jayabaya-Ade Sumardi Diantar Pulang ASN

Ratusan kendaraan ikut melakukan uji emisi yang digelar oleh DLKH dengan melibatkan Dinas Perhubungan (Dishub) Banten dan pihak swasta. Bagi kendaraan yang sudah melakukan uji emisi, nantinya mendapatkan barcode yang terkoneksi dengan aplikasi milik kementerian lingkungan hidup untuk mengetahui hasil uji emisinya.

“Ini langsung keluar barcode-nya langsung ngelink dengan kementerian ke aplikasi Siumi,” kata Wawan.

Tim pelaksana Uji emisi PT Empiro Buana Cipto Heru Sugiarto menambahkan, uji emisi tersebut bagi kendaraan roda empat berbahan bakar solar dan bensin. Untuk ketentuan memenuhi baku mutu emisi berdasarkan peraturan KLHK nomor 8 tahun 2023.

Menurutnya, banyak faktor kendaraan yang menyebabkan tidak lulus uji emisi salah satunya kesalahan penggunaan bahan bakar dan perawatan rutin.

“Hal yang menyebabkan kendaraan tidak lulus uji emisi karena kesalahan pemakaian bahan bakar,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Tri Nurtopo mengatakan, mulai H-7 Hari Raya Idul Fitri perjalanan kereta api tidak sampai ke Stasiun Merak. Tujuannya ini untuk menghindari penumpukan kendaraan.

“Di perlintasan kereta api di gerbang Pelabuhan Merak,” katanya lewat keterangan resmi, Kamis (6/4/2023).

Ia pastikan bahwa kebijakan di atas rekomendasi kementerian perhubungan. Selama jelang lebaran relasi perjalanan kereta api hanya sampai di Stasiun Kota Cilegon.

**Baca Juga:Pengelola Tol Serang-Panimbang Tambah Personel untuk Kelancaran Mudik Lebaran

“Selanjutnya, para penumpang kereta api akan diangkut ke Pelabuhan Merak menggunakan mobil,” terang Nurtopo.

Menurut Tri Nurtopo, kenaikan atau peningkatan jumlah pemudik pada lebaran tahun ini diperkirakan mencapai kurang lebih 6 persen. Sehingga pihaknya mengantisipasi berbagai kemungkinan terutama kemacetan di titik-titik tertentu di sepanjang jalur mudik di wilayah Banten.

Kemudian khusus untuk pemudik motor yang akan menyebrang ke Pulau Sumatera tidak lagi lewat Pelabuhan Merak. Penyebrangan dialihan ke Pelabuhan Ciwandan.

Tri Nurtopo mengatakan, cek poin bagi pemudik motor ditempatkan di Alun-alun Kramatwatu, Kabupaten Serang. Cek poin menjadi tempat untuk penjualan tiket bagi pemudik motor.

“Sebelum masuk Pelabuhan Ciwandan pemudik motor dari arah Tangerang, Serang dan sekitarnya dikumpulkan di lokasi tersebut,” utaranya.(yud)

Kabar6-Dinas Perhubungan (Dishub) Banten akan menerapkan Sistem Informasi Data Arus Lalu lintas (SIDL).

Hal itu dilakukan untuk mengurai kemacetan pada momen liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kepala Dishub Banten, Tri Nurtopo mengatakan, penggunaan sistem SIDL merupakan solusi untuk mengatasi kepadatan di kawasan Pelabuhan Merak, Kota Cilegon.

Sistem tersebut juga terintegrasi dengan PT MMS Astra Infra Toll Road dan Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) serta PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).

“Akhir tahun ini kita terapkan. Terutama menjelang Natal dan tahun baru. Sistem ini juga nanti akan berisi data tentang jadwal kapal atau trip, yang nanti akan disesuaikan dengan kondisi arus lalulintas pada saat itu,” kata Tri, kepada wartawan, Rabu (4/12/2019).

Menurutnya, penerapan sistem SIDL merupakan hasil dari evaluasi kepadatan angkutan pada momen Lebaran 2019 di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Kota Cilegon. Dari data yang ada, kepadatan antrean menuju pelabuhan cukup panjang.

“Kalau kita bandingkan data lebaran 2018 ekor antrean mencapai KM 94 Tol Tangerang-Merak, dengan waktu tunggu 4 jam 20 menit. Sedangkan pada 2019 ekor antrean sampai KM 91 dengan waktu tunggu 5 jam 18 menit. Oleh karena itu makanya kita evaluasi,” jelasnya.

Padahal, kata Tri, pihaknya sudah memberikan surat edaran pembatasan operasional angkutan barang. “Tapi kenyataannya ekor antrean masih panjang,” katanya.

Dengan adanya sistem tersebut, Tri berharap, dapat memperkecil antrean kendaraan yang menuju pelabuhan.**Baca juga: Satlantas Polres Cilegon, Cek Kesiapan Operasi Lilin dan Libur Nataru.

“Makanya kita coba. Kemarin-kemarin kan kita coba pembatasan operasional angkutan barang, lalu imbauan pengaturan lalu lintas yang dikenal ganjil genap itu masih seperti ini. Nanti sistem ini akan menggunakan (data) yang ada. Jadi real time (waktu nyata) data dari MMS dan survey yang ada di lapangan,” ujarnya.(Den)