Kabar6 – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang hari ini, Rabu 8 Juli 2020 mencairkan dana insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani pasien virus corona atau Covid-19 dengan total mencapai Rp 18 miliar.

Juru bicara Percepatan dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi mengatakan, insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 baru satu Puskemas yang cair. Namun demikian, Hendra memastikan dana tersebut segera cair.

“Kemungkinan hari ini sampai besok, seluruh insentif untuk tenaga kesehatan cair. Total anggarannya mencapai Rp 18 miliar bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang,” kata Hendra kepada Kabar6.com, Rabu (8/7/2020).

Menurut Hendar, pencairan dana insentif penanganan Covid-19 itu langsung di salurkan ke rekening tenaga kesehatan tersebut, tidak melalui manual atau dikumpulkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tangerang.

“Dana insentif untuk tenaga kesehatan itu sudah diserahkan ke Bank penyalur, tapi tergantung dari Bank penyalur kapan disalurkan ke rekening tenaga kesehatannya. Kemungkinan paling lambat besok,” tuturnya.

**Baca juga: 13 Pabrik di Kabupaten Tangerang Terdampak Covid-19, 15 Ribu Buruh di PHK.

Saat ditanya besaran insentif, Hendra menambahkan, seharusnya dokter mendapat insentif sebesar Rp 15 juta. Namun nyatanya yang diterima oleh dokter hanya sebesar Rp 500 ribu. Sedangkan untuk perawat, seharusnya mendapatkan Rp 7,5 juta namun yang diterima tidak sebesar itu.

“Ya bagaimana lagi uangnya sudah tidak ada. Kalau yang harusnya  dapat Rp 15 juta aja hanya menerima Rp 500 ribu bagaimana yang Rp 7,5 juta, berati menerima tidak sampai Rp 500 ribu,” pungkasnya. (Vee)

Kabar6-Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKP3) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Pipit Surya Yuniar menyebutkan bahwa hewan ternak qurban bukan penular Covid-19.

“Jadi tidak perlu khawatir dengan hewannya,” ungkapnya saat dikonfirmasi kabar6.com, Selasa (7/7/2020).

Pipit memastikan tidak ada tes swab untuk setiap hewan qurban yang dijual di lapak-lapak pedagang.

**Baca juga: Dihentikan Pemkab Tangerang, Proyek Pembangunan GIPTI Puspiptek Tetap Berjalan.

Kesehatan hewan yang dari luar wilayah, lanjutnya, dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan ternak wilayah asal. “Disamping pemeriksaan oleh petugas dinas,” jelas Pipit.

Menurutnya, jenis penyakit yang mesti diwaspadai dan biasa menjangkit hewan ternak qurban adalah anthrax.

“Maka itu perlu kita cek surat keterangan kesehatan hewan dan pemeriksaan on the spot secara bertahap,” tambahnya.(yud)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sedang menghadapi krisis anggaran bantuan sosial atau bansos. Ketersediaan dana bagi warga yang terdampak Covid-19 di delapan kabupaten/kota hanya untuk dua bulan.

“Mereka yang nyusun, mereka yang rubah mereka sendiri yang merasa kerepotan,” kata anggota DPRD Banten, Ade Hidayat kepada Kabar6.com, Kamis (2/7/2020).

Menurutnya, kondisi yang terjadi sekarang ini menunjukan Pemprov Banten kurang matang dalam menyusun perencanaan sebelumnya. Beberapa kali sempat terjadi perubahan anggaran.

**Baca juga: Kapten Kapal Tanker Pertamina di Cilegon Positif Covid-19.

Ade mengkritisi penyaluran dana jaring pengaman sosial di kabupaten/kota terlihat carut marut.

Banprov kab/kota dan dana desa juga yang mereka geser untuk covid tak jelas. Mereka yang rubah, mereka yg repot. Pengelolaan RKUD-nya juga carut marut,” terangnya.(Den)

Kabar6-Distribusi alat pelindung diri (APD) penanganan virus Corona atau Covid-19 untuk para tenaga medis di rumah sakit (RS) maupun pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) mendapat sorotan.

Pasalnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Lebak rupanya belum mendistribusikan seluruh APD ke fasilitas-fasilitas layanan kesehatan tersebut.

Hal itu diketahui saat Komisi III DPRD Lebak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinkes.

“Misalkan untuk masker N95, rumah sakit baru menerima 50 pcs dari kebutuhan 3.420 pcs. Waktu kami tanya katanya masih di gudang,” ungkap Wakil Ketua Komisi III DPRD Lebak, Acep Dimyati, Kamis (2/7/2020).

“Kata mereka sudah mendistribusikan sekian, tetapi pas kami kroscek enggak ada, ternyata masih di gudang,” sambungnya.

Dinkes kata Acep, beralasan, belum semua APD terdistribusi ke fasilitas layanan kesehatan karena terjadi miskomunikasi. Maksudnya, APD belum didistribusikan karena belum ada permintaan kebutuhan ke Dinkes.

**Baca juga: Pertamina Diminta Tindak Agen dan Pangkalan Nakal di Lebak.

“Harus dipahami dong, kadang-kadang kan begini, kalau puskesmas banyak minta ke atas kan kadang-kadang mereka takut juga,” ujar politisi PKB ini.

Seharusnya, jika sudah peruntukannya, Dinkes segera distribusikan, tidak perlu menunggu permintaan dari puskesmas dan rumah sakit.

“Ngapain nganggarin miliaran, terus sekarang (APD) ditahan-tahan karena katanya belum ada yang minta. Distribusiin aja, mau dipakai atau enggak itu lain hal,” tandas Acep.(Nda)

Kabar6-Sebanyak 50 orang personel gabungan dari Jajaran Polres Metro Tangerang Kota, TNI dan unsur Pemerintah Kota Tangerang menggelar patroli skala besar memantau kepatuhan masyarakat dalam memutus penyebaran Covid-19, Selasa (30/6/2020).

Patroli tersebut dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Metro Tangerang Kota AKBP Ruslan Idris, Kasat Sabhara AKBP Indra Kusuma, dan Kasat Binmas AKBP Lendy Agustinus.

Ruslan mengatakan, patroli skala besar merupakan agenda kegiatan Ops Aman Nusa II dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden RI mengenai Social Distancing dan Physical Distancing, serta maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap kebijakan Pemerintah dalam menangani penyebaran wabah Virus Corona.

“Selain itu kita juga melakukan pengamanan terhadap Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilkum (wilayah hukum) Polres Metro Tangerang Kota yang bertujuan untuk kepentingan bersama demi mempercepat penanganan penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Adapun patroli skala besar dilaksanakan dengan sasaran untuk mengantisipasi seperti pencurian berat (Curat), pencurian dengan kekerasan (Curas), pencurian kendaraan bermotor (Curanmor), senjata tajam (Sajam) gangguan Kamtibmas.

“Kita juga berikan imbauan Kamtibmas pencegahan penyebaran virus Covid-19 terkait aturan PSBB, dengan cara mobile,” katanya.

**Baca juga: TRUTH: Pengelolaan Dana Covid-19 di Kota Tangerang Tertutup.

Para personel yang melakukan patroli tersebut tampak memberikan sejumlah masker kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker. Pemberian masker itu untuk mengedukasi masyarakat agar untuk selalu menggunakan masker demi memutus penyebaran Covid-19.

“Dalam pelaksanaan patroli skala besar tidak ada kejadian menonjol atau nihil,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten berencana mengurangi tempat tidur pasien Covid-19. Pertimbangannya melihat trend kasus corona di Tanah Jawara terus menurun.

RSU Banten mulai 26 Juli 2020 mendatang direncanakan akan dibuka lagi untuk pasien umum.

“Terkait kapan berakhir (RSUD) untuk melaksanakan kegiatan pusat rujukan cCovid-19 batas akhir persiapan 25 Juli. Nantinya, tanggal 25 itu sudah ready untuk melayani pasien umum kembali,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti kepada wartawan, kemarin.

**Baca juga: Stok Dana Bansos Covid-19 Pemprov Banten Hanya untuk 2 Bulan.

termasuk mengenai pelayanan kepada lasien yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan pasien BPJS Kesehatan akan kembali dilayani dengan normal.

Menurutnya, saat ini RSUD Banten sedang mempersiapkan pemisahan ruang perawatan dan UGD covid-19 dengan pasien umum. Dengan rinciannya, tempat tidur pasien covid-19 yang awalnya berjumlah 250 kasur turun menjadi 100 bad.

“Mempersiapkan terlebih dahulu mensekat-sekat mana nanti UGD Covid mana UGD untuk pasien umum,” kata Ati. (Den)

Kabar6-Stok dana bantuan sosial atau bansos yang dimiliki Pemerintah Provinsi Banten telah menipis. Anggaran jaring pengaman sosial untuk warga terdampak pandemi Covid-19 tidak sampai untuk tiga bulan kedepan seperti rencana awal.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Rina Dewiyanti mengatakan, dirinya telah menyampaikan persoalan di atas kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim.

“Kemarin pak gubernur sudah jelaskan diberikan dalam dua bulan,” terang Rina, kepada Kabar6.com, Selasa (30/6/2020).

Rina jelaskan, dari pemangkasan tersebut sisa anggaran JPS yang satu bulan lagi rencananya akan dibahas pada perubahan APBD Perubahan 2020.

“Yang dianggarkan untuk 2 bulan. Yang 1 bulan lagi nanti akan menjadi pembahsan di perubahan APBD,” katanya.

Diketehui, sebelumnya Pemprov Banten menganggarkan anggaran refocusing Rp 2,134 triliun dengan anggaran JPS didalamnya kepada masyarakat Rp 1,1 triliun.

**Baca juga: DPR RI Sebut Pendataan Bansos Warga Miskin di Banten Kacau.

Bantuan JPS trencananya akan diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak covid-19 selama tiga bulan kedepan mulai April 2020. Rinciannya, untuk masyarakat di wilayah Tangerang Raya mendapatkan Rp 600 ribu per Kepala Kelurga setiap bulannya.

Sedangkan untuk lima Kabupaten dan Kota lainnya mendapatkan Rp 500 ribu per KK setiap bulannya.(Den)

Kabar6-Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak, mengumumkan satu kasus baru pasien positif Covid-19. Padahal selama dua pekan temuan kasus positif nihil.

Adanya penambahan satu kasus baru per 29 Juni 2020, maka jumlah warga terkonfirmasi sebanyak 20 orang.

“Pasien L-20 ini ber KTP Kecamatan Cibeber,” kata Juru Bicara Penanganan Covid-19 Lebak, Firman Rahmatullah saat dihubungi Kabar6.com, Selasa (30/6/2020).

Pasien L-20 ini merupakan seorang pria berusia 45 tahun. Pasien sakit dan dirawat di Rumah Sakit Pelabuhan Ratu. Hasil tes swab yang dilakukan menunjukkan positif Covid-19.

**Baca juga: Serapan Anggaran Covid-19 di Lebak Masih Rendah.

“Hari ini Gugus Tugas melakukan tracking dan penyelidikan epidemiologi (PE) untuk mencari kontak erat dengan kasus dan melakukan swab terhadap orang-orang yang melakukan kontak erat dengan pasien,” terang Firman.

Dari 20 kasus terkonfirmasi positif, 11 orang sudah dinyatakan sembuh, 8 orang masih dalam pengawasan dan 1 orang meninggal dunia.(Nda)

Kabar6-Komisi III DPRD Kabupaten Lebak menggelar rapat dengar pendapat secara maraton terkait realisasi anggaran penanganan Covid-19, Selasa (30/6/2020). Ada tiga organisasi perangkat daerah (OPD) yang diminta melaporkan persoalan di lapangan.

“Kami mau tahu sudah sejauh mana realisasi anggaran penanganan Covid-19 yang berada di tiga OPD tersebut, terkecuali Dinas Koperasi karena bukan mitra kerja kami,” kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Lebak, Acep Dimyati, Selasa (30/6/2020).

Ternyata, Acep bilang, untuk anggaran bidang kesehatan di Dinkes yang alokasinya sebesar Rp31 miliar, baru terserap Rp9 miliar atau baru sekitar 29 persen.

“Lalu anggaran Rp6,4 miliar untuk insentif personel gabungan di perbatasan yang baru terserap Rp2 miliar karena sekarang kan dihentikan. Nah, ini kami harus tanya sisanya akan digunakan untuk apa,” ujar Acep.

Termasuk kata dia, soal refocusing tahap ketiga. Sementara di satu sisi anggaran hasil refocusing pada tahap kedua sebesar Rp181 miliar belum seluruhnya terserap.

**Baca juga: Ayah Tiri di Leuwidamar Lebak Cabuli Anak Sejak Kelas 2 SD.

“Dinas Koperasi aja belum terserap. Lalu kami tanya ke Dinsos berapa anggaran yang sudah terserap, sudah berapa persen. Saya dengar informasi ini masih di bawah Rp50 miliar, uang masih banyak jadi ngapain pemangkasan-pemangkasan lagi ke OPD,” jelas Acep.

Adapun ketiga OPD yang melakukan rapat dengan Komisi III, yakni Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Sosial.(Nda)

Kabar6-RSUD Banten yang selama ini menjadi rumah sakit rujukan tingkat provinsi mengajukan tagihan biaya perawatan pasien Covid-19 ke Kementerian Kesehatan.

“Klaim yang kita ajukan sekitar Rp 7 miliar, tapi yang baru di transfer Rp 1 miliar,” ujar
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Banten, Ati Pramudji, di Kota Serang, Selasa (30/05/2020).

Menurut Ati, angka itu baru sebagai uang muka terhadap pelayanan RSUD Banten untuk pasien covid-19. “(Uang) Itu tetap masuk ke BLUD (RSUD Banten),” ujarnya.

Sejak pandemi Covid-19 berjalan, RSUD Banten hanya fokus menangani pasien covid-19. Dan 20 Juli mendatang akan mulai dibuka kembali untuk umum. Nantinya, akan ada pemisahan ruangan khusus untuk melayani pasien umum dengan pasien Corona.

“Juli rencananya akan dibuka umum. (Tempat tidur) akan dikurangi, dari 250 akan dikurangi menjadi 100, batas akhirnya 25 Juli, 26 Juli sudah untuk umum,” kata Ati yang menjabat Kepala Dinas Kesehatan Banten.

Begitupun ruangan Intalasi Gawat Darurat (IGD), akan ada pemisahan bagi pasien umum dengan pasien khusus covid-19.

**Baca juga: Tol Tangerang-Merak Operasikan Gardu Tol Otomatis Ultralight.

Ati mengklaim bahwa trend pasien positif di Banten yang mendapatkan perawatan sekarang hanya berkisar 380-an orang.

“Melihat trend nya yang di rawat 380-an, tersebar bukan hanya di rujukan,” terangnya.

Pemprov Banten juga mengklaim bahwa seluruh rumah sakit di Banten telah mampu menangani pasien covid-19, mulai dari rapid test hingga perawatannya. “Karena 114 RS di Banten sudah bisa menangani covid dan mengklaim ke Kemenkes,” jelasnya. (Dhi)