1

DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang Hari ini Buka Pendaftaran Bacalon Bupati dan Wakil Bupati

Kabar6-DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang resmi telah membuka pendaftaran penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024

H. Irvansyah Asmat, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tangerang menyampaikan bahwa pembukaan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Tangerang resmi telah dibuka hari ini Senin 22 April 2024 sampai dengan 30 April 2024.

“Sesuai dengan arahan dan instruksi DPP PDI Perjuangan dan hasil rapat koordinasi dengan DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten pada Jumat 19 April 2024 untuk melaksanakan pembukaan pendaftaran Bakal Calon Kepada Daerah dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah periode tahun 2024 – 2029 secara serentak se – Provinsi Banten,”jelas Irvansyah, Senin (22/4/2024).

**Baca Juga: Pilkada Tangsel 2024, Julham Demokrat Siap Nyalon Begini Visi Misinya

Ia juga menjelaskan bahwa pembukaan pendaftaran ini untuk melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon baik Internal partai maupun eksternal (umum) dan siap melengkapi persyaratan serta siap mengikuti tahapan selanjutnya sesuai AD/ ART Partai baik ideologi maupun visi dan misi serta hal lainnya yang telah di siapkan.

Tim DESK Pilkada DPC PDI Perjuangan Kab Tangerang Didi Rosadi mengatakan, siap menerima dan melayani para Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Tangerang dengan baik yaitu mulai hari ini Senin 22 April 2024 s/d 30 April 2024 sejak pukul 09.00 WIB s/d 16.00 WIB yang bertempat di Kantor DPC PDI Perjuangan KabupatenTangerang di Jalan Raya Pemda Tigaraksa , Desa Matagara Kec Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

“Para Bakal Calon yang akan mendaftar wajib hadir pada saat pengambilan dan pengembalian formulir pendaftaran ,” pesannya.(red)




Setelah Pemilu 2024 Apakah Akan Banyak Caleg Yang Masuk Rumah Sakit Jiwa?

Kabar6- Dunia dengan segala dinamika selalu menjadi topik pembahasan setiap harinya. Dunia oh dunia, mungkin itu yang banyak dibahas oleh banyak Guru dan Ustadz ketika mengisi materi baik pembelajaran dikelas ataupun ketika dimajelis. Dunia memang terkenal sangat hijau, kenapa dibilang sangat hijau? Dikarenakan dunia itu sangat nikmat dan sangat menggiurkan bagi para manusia yang mengejar kenikmatan dunia.

Kenikmatan dunia memanglah sangat menggiurkan, ketika sudah mendapatkan kenikmatan dunia maka apapun yang ingin dicapai manusia didunia bisa diwujudkan dengan kekuasaannya yang telah dicapai. Kenikmatan dunia terdiri dari 3 kategori yaitu : Harta, Tahta dan Wanita. Salah satu langkah untuk mendapatkan “tahta” adalah dengan menjadi pejabat publik, salah satunya adalah menjadi Anggota Calon legislatif DPRD, DPD, DPR Pusat, Bupati, Walikota, Gubernur hingga Presiden melalui Pemilu.

Sebentar lagi pada tanggal 14 Februari 2024 dinegara Indonesia akan menggelar pesta rakyat yang sangat besar yaitu Pemilihan Umum (Pemilu). Pada momentum tersebut para wakil rakyat akan berlomba – lomba berkampanye mempromosikan dirinya sendiri supaya bisa terpilih menjadi Calon Legislatif (Caleg) ataupun calon pemimpin negara dan pemimpin daerah.

Pada Pemilihan 2024 akan memilih Calon Legislatif DPRD, DPD, DPR Pusat dan Presiden serta Wakil Presiden. Rakyat akan ditawarkan dengan janji – janji manis para Caleg yang berkeinginan supaya dapat dipilih dalam pesta rakyat lima tahunan tersebut.

Variasi janji kampanye para Caleg beraneka ragam, dari janji yang luar biasa mengiming – imingkan kesejahteraan, uang, hidup mapan hingga janji yang biasa saja. Tak khayal banyak para Caleg yang mengobral janji mereka walaupun pada akhirnya mereka tidak dapat menepatinya. Didalam pikiran mereka focus utama yang terpenting terpilih dahulu, masalah janji ditepati atau tidak adalah urusan belakangan.

Padahal, bagi para Caleg akan mengalami celaka yang luar biasa apabila mereka menyepelekan janji, karena janji tersebut termasuk hutang yang akan ditagih dihari akhirat pembalasan nantinya. Terkadang mereka tidak sadar bahwa jabatan yang dikejar mereka hanyalah sementara dan bahkan sudah ditentukan dalam tenggat waktu hanya 5 tahun.

Untuk bisa mendapatkan jabatan tersebut, mayoritas banyak yang menggunakan segala cara dari bujuk rayu, visi misi, uang hingga fasilitas hidup. Bahkan diantaranya akan dijanjikan untuk mendapatkan jabatan.
Bukan rahasia umum lagi, bahwa banyak Caleg yang menggelontorkan dana besar untuk bisa menjadi Anggota legislatif ataupun pemimpin daerah. Bahkan didalam tayangan podcast ditelevisi dari narasumber pelaku langsung yang wajahnya disamarkan menyampaikan bahwa untuk dapat menjadi Caleg DPR Pusat untuk bisa terpilih minimal harus menggelontorkan dana sebesar 40 milyar.

Uang tersebut digunakan untuk kampanye, dana partai, logistik, acara panggung hiburan, kader dan untuk memberikan uang pelicin bagi warga pemilihnya. Bahkan uang 40 Milyar tersebut belum jaminan bisa otomatis terpilih apabila saingan mereka juga menggelontorkan uang yang lebih diatas 40 Milyar.

Jadi tidak heran apabila setelah Pemilu selesai, banyak ditemukan anggota legislatif atau Caleg yang stres hingga depresi bahkan banyak yang mengalami gangguan jiwa dikarenakan kalah dalam pemilihan umum. Ekspektasi mereka yang berlebihan membuat mereka tidak bisa mengendalikan koping sistem individu mereka dengan baik sehingga mereka menjadi stres, depresi, frustasi bahkan hingga menjurus ke perilaku bunuh diri. Uang yang mereka gelontorkan bermilyar – milyar melayang begitu saja, bahkan setelah Pemilu banyak Caleg yang gagal yang stres karena banyak hutang dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.

Dari data Kemenkes di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa bahwa data Caleg yang masuk di Rumah Sakit Jiwa pada Pemilu 2019 terjadi lonjakan peningkatan signifikan daripada Pemilu 2014 sebelumnya. Karena pada Pemilu 2024 saat ini jumlag Caleg yang ikut bertarung adalah sebesar 245.106 caleg. Dimana Caleg yang terpilih hanya sebesar 10%, otomatis 90% Caleg harus menerima kenyataan untuk tidak bisa masuk dalam Legislatif.
Apabila Pemilu kita masih banyak yang memakai Politik uang maka sistem demokrasi dinegara Indonesia tidak akan berjalan dengan baik. Bahkan apabila Calon legislatif terpilih menggunakan politik uang, maka hal pertama yang mereka pikirkan adalah bagaimana caranya supaya bisa “Balik Modal” atas uang yang telah mereka keluarkan.

Solusinya adalah untuk mencegah Politik curang yaitu perlu dilakukan perbaikan sistem pemilu dan sistem demokrasi dengan baik. Yang paling penting memperbaiki landasan utama sejak dini untuk menanamkan kesadaran kepada masyarakat dan warga supaya menolak politik uang serta memilih Caleg yang amanah, jujur dan takut akhirat. Selain itu perlu dibentuk badan khusus dari KPU yang berperan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarat. Badan khusus tersebut juga bertugas memberikan pembekalan pada Caleg yang akan maju dalam Pemilihan Umum baik dari segi psikologis maupun dari segi agama supaya menjadi pemimpin yang amanah, jujur dan takut akan akhirat.

Pemimpin yang amanah, jujur dan takut akan akhirat tidak akan pernah berani sedikitpun untuk berbuat curang ataupun bermain politik uang. Karena mereka sadar bahwa apa yang mereka kerjakan akan dihisab diakhirat kelak atas apa yang telah mereka perbuat. Bahwa apabila kezaliman terus dilakukan, maka akan bisa mengundang murka dari Allah SWT kepada pelakunya baik didunia dan diakhirat.

Bahkan didunia nyata banyak contoh Para anggota DPR yang korupsi kemudian ketika meninggalnya banyak keganjilan. Seperti ketika pemakaman tiba – tiba terjadi hujan badai yang membuat mayat tersebut sulit dikuburkan. Tentunya hal ini harus membuat kita menjadi lebih waspada dan hati – hati dalam melangkah karena apa yang kita perbuat didunia akan dihisab diakhirat serta dimintai pertanggungjawaban meskipun hanya sebesar biji Zaroh.

**Baca Juga: Jumlah Penonton Piala Dunia U-17 di Indonesia Lampaui Target FIFA

Solusinya bagi yang mereka yang sudah terlanjur melakukan hal yang fasik dan curang, tentunya hal pertama yang harus dilakukan adalah segera melakukan taubatan nasuha kepada Allah SWT dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dengan taubatan Nasuha yang benar maka akan membuat hidup kita menjadi lebih tenang serta berkah dalam melangkah hidup ke depan.

Mengutip dari teori Dosen prodi PGSD Unisri Surakarta Elinda Rizkasari bahwa penyebab utama terjadinya gangguan jiwa pada Caleg yang gagal adalah mereka sudah terjangkit penyakit mental dimana psikis mereka terganggu dalam hal beradaptasi terhadap stimulus dari luar yang berlebihan.
Dimana penyebab dari penyakit mental ini akan muncul secara tiba – tiba seperti dalam teori Neo Freud dimana masalah ini memang tidak bisa diprediksi sebelumnya yang penyebab utamanya adalah daya tahan diri yang rapuh.

Bahwa masalah yang terjadi pada Caleg yang gagal salah satunya adalah terjadinya konsep diri yang bermasalah. Masalah Konsep diri terjadi dikarenakan terjadi gejolak antara cita-cita dan harapan pada manusia tersebut.
Masalah Konsep diri bisa terjadi dikarenakan terjadi gejolak antara cita – cita dan harapan manusia yang tidak sesuai dengan ekspektasi realita kenyataan yang terjadi. Terutama pada manusia yang memiliki daya tahan yang rapuh, manusia tersebut tidak akan mempunyai koping adaptasi yang baik ketika masalah yang besar muncul pada dirinya secara tiba – tiba.

Dalam teori yang dikemukan oleh Elinda Rizkasari, stres pasca pemilu tahunan terutama pada Pemilu 2024 besok tidak selalu bisa diprediksi kisaran jumlah penderitanya. Hal ini dikarenakan seperti fenomena gunung es, dimana dari luar permukaan atasnya nampak baik – baik saja, tetapi dibawahnya sudah siap untuk meledak. Apabila dianalogikan pada sebuah penyakit maka seperti bencana alam yang yang bisa datang tiba – tiba serta dalam skala yang besar.

Dosen Spesialis Medikal Bedah Prima Trisna Aji juga mengemukakan dalam Teorinya tentang Pemilu 2024 bahwa untuk mengantisipasi terjadinya fenomena kasus Caleg stres dalam skala besar maka sebelum persiapan Pemilu para Calon Legislatif diwajibkan harus mengikuti pembekalan mental baik dari segi pembekalan psikologis juga pembekalan rohani dalam bidang agama.

Ketika seseorang mempunyai landasan agama yang kuat maka mereka akan menghindari praktek curang serta memiliki psikologis yang baik dalam menghadapi masalah. Sehingga dengan persiapan mental yang baik maka akan mengurangi resiko ledakan Caleg stres yang masuk ke Rumah Sakit Jiwa ketika gagal dalam pemilu tahun 2024.(***)

Penulis : Prima Trisna Aji




Bupati Akui Indeks Literasi di Kabupaten Serang Rendah, Ini Langkah Besar ke Depan

Kabar6-Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengakui indeks literasi di daerah yang dipimpinnya masih rendah. Hal itu diakibatkan di Kabupaten Serang, dari rata-rata usia 35 tahun ke atas tingkat pendidikannya masih sangat rendah.

“Index pembangunan literasi masih rendah,” kata Tatu saat menerima kunjungan anggota Komisi X DPR RI, pada Jumat (22/9/2023) kemarin.

Rendahnya tingkat pendidikan di usia tersebut, sangat berpengaruh terhadap minat baca pada warga yang rata-rata di wilayah pedesaan.

“Kalau orang tua sendiri tidak terbiasa membaca pasti anak-anak terpengaruh,” ujarnya.

Sehingga menurut Tatu peningkatan indeks literasi di Kabupaten Serang harus dimulai dari sejak usia dini serta pemenuhan akses dan fasilitas lengkap kepada anak-anak sekolah.

“Kebiasaan ini yang harus kita mulai dari guru PAUD, untuk membiasakan anak-anak membaca. Sekolah-sekolah kita fasilitasi lagi berbagai kelengkapan, seperti pojok-pojok membaca,” ungkapnya.

Bahkan Tatu juga mendorong para Kepala Desa untuk memberikan dukungan anggaran dana desa terhadap meningkatkan literasi di desanya masing-masing.

“Terus karena ada anggaran dana desa disana, kita juga dorong untuk meningkatkan literasi di desanya,” tandasnya.

**Baca Juga: Kebakaran di Kawasan Kuliner Pasar Lama, 4 Armada Diterjunkan

Tak hanya itu, sejumlah program disiapkan Pemkab Serang dalam meningkatkan indeks literasi, termasuk rencana pembangunan perpustakaan rekreatif dan edukatif di Desa Sindangsari, Kecamatan Pabuaran seluas dua hektar.

Sementara, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengaku siap membantu Pemkab Serang dalam melengkapi program yang sudah dilakukan dan direncanakan.

Seperti untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka perlu dibantu berbagai pelatihan untuk pustakawan, penambahan koleksi buku, dan termasuk pembangunan perpustakaan rekratif dan edukatif.

“Kami optimis, Kabupaten Serang bisa menjadi contoh bagi daerah lain, dalam hal peningkatan indeks literasi,” ujarnya.

Menurutnya, minat baca masyarakat tidak sepenuhnya rendah, jika ada akses dan bacaan menarik, orang akan tertarik membaca.

“Yang harus kita lakukan meningkatkan akses. Perpustakaan tidak hanya di kota, tapi bagaimana kita dorong agar fasilitas perpustakaan dapat dijangkau 326 desa di Kabupaten Serang, kita perbanyak. Kemudian tentunya, ada inisiatif dari desa membuat pojok baca. Intinya mendekatkan akses literasi kepada masyarakat,” ujarnya.(Aep)




Mendagri Keluarkan Surat Pemberhentian Iti dan Ade Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lebak

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menerima Surat Keputusan (SK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait pemberhentian Iti Octavia Jaya dan Ade Sumardi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lebak.

Hal itu dibenarkan oleh Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi, Banten Gunawan Rusminto. Surat yang baru saja keluar tersebut akan sampaikan ke Iti dan Ade.

“SK pemberhentian Bupati danWakil Bupati Lebak sudah keluar, siang ini akan kita serahkan ke beliau,” kata Gunawan, Senin (11/9/2023).

Meski SK pemberhentian sudah ditandatangani Mendagri Tito Karnavian, Iti Octavia dan Ade masih memimpin Kabupaten Lebak hingga penetapan daftar calon tetap (DCT) Calon Anggota Legislatif (Caleg) Pemilu 2024 pada 3 Oktober 2023 mendatang.

Ia menegaskan, apabila DCT sudah keluar, maka keduanya harus berhenti dari jabatannya. Meskipun jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lebak baru berakhir pada 15 Januari 2024 mendatang.

“Tapi karena beliau-beliau mencalonkan diri, maka masa jabatannya lebih lengkap,” katanya.

**Baca Juga: Tingkatkan Kemahiran Evakuasi: Pentingnya Keterampilan Collapse Structure Search and Rescue

Gunawan menambahkan, hingga saat ini Kemendagri belum meminta usulan nama-nama kandidat Pj Bupati Lebak yang akan meneruskan kepemimpinan Iti-Ade hingga ada kepala daerah baru hasil Pilkada 2024 mendatang.

“Biasanya satu bulan sebelum DCT, jadi kemungkinan Oktober nanti,” katanya.

Sementara, untuk kepala daerah lain seperti Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan Wakil Bupati Tangerang Mad Romli sudah disampaikan ke Kemendagri.

Selain itu, usulan pemberhentian Wakil Walikota Serang Subadri Ushuluddin juga sudah disampaikan. Namun, usulan mereka belum ditandatangani oleh Mendagri Tito Karnavian.

“Tapi lebih dulu Bupati dan Wakil Bupati Tangerang yang disampaikan ke Kemendagri,” katanya.(Aep)




Daftar Calon Legislatif, Iti Jayabaya – Ade Sumardi Mundur dari Bupati dan Wakil Bupati Lebak

Kabar6-Iti Octavia Jayabaya – Ade Sumardi mengajukan mundur dari jabatan bupati dan wakil bupati Lebak. Keduanya mundur karena mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pileg 2024.

Iti yang merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Banten akan maju sebagai calon anggota DPR RI. Sementara Ade Sumardi yang menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan mencalonkan sebagai anggota DPRD Banten.

“Suratnya sudah saya sampaikan ke DPRD dan Kemendagri. Dalam surat itu, kalau sudah ada penetapan DCT (daftar calon tetap) maka otomatis saya mundur,” kata Iti kepada awak media, Senin (15/5/2023).

**Baca Juga: Pesan Iti Octavia Jayabaya untuk Menangkan Demokrat di Banten

Di periode keduanya, jabatan Iti Jayabaya dan Ade Sumardi akan berakhir pada tanggal 15 Januari 2024.

“Sekarang ini masih revisi, DCS (Daftar Calon Sementara) juga kan belum, dan pasti akan ada perbaikan. Setelah penetapan DCT baru saya otomatis mundur,” tutur Iti.

Sementara itu, Ade Sumardi membenarkan jika surat pengunduran diri dari wakil bupati Lebak sudah diajukan. Kini surat tersebut dalam proses.

“Surat sudah saya tanda tangani sedang proses. Tapi, kalau sudah ditetapkan sebagai calon (DCT) itu baru mundur,” kata Ade.(Nda)




Bupati Terbitkan Perbup Desa Adat Kanekes, Diserahkan ke Tetua Adat Baduy saat Seba

Kabar6-Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kanekes.

Iti mengatakan perbup tersebut merupakan komitmen Pemkab Lebak menepati janji pada warga Baduy tentang pengakuan dan penguatan legalitas Desa Kanekes sebagai Desa Adat.

Dalam kesempatan ritual Seba di pendopo bupati, Jumat malam (28/4/2023), Iti menyerahkan perbup tersebut kepada tetua adat Baduy yakni Jaro Saija.

“Mari kita jaga lingkungan, jaga silaturahmi kita untuk pembangunan kedepannya, dan jadikan acara ini satu kesempatan untuk mengoreksi diri, dan mengisi pembangunan melalui pemeliharaan warisan budaya yang ditinggalkan leluhur kita,” pesan Iti.

Pada Seba Gede tahun ini, tak kurang diikuti oleh sebanyak 1.224 masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar.

**Baca Juga: Muncul Lagi, PKL di Jalan Haji Usman Pasar Ciputat Ditertibkan

Menempuh perjalanan puluhan kilometer dari Desa Kanekes, warga Baduy datang menemui pemerintah daerah untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan hasil bumi.

“Terima kasih karena masih sangat menjaga kelestarian alam,” ucap Iti ke warga Baduy.

Sementara itu, Jaro Saija menyampaikan terimakasih kepada Pemkab Lebak yang telah mengabulkan permintaan masyarakat Baduy melalui Perbup 38 Tahun 2023.

“Tujuan Seba sudah dilaksanakan oleh Ibu Bupati melalui penyerahan perbup tadi, terima kasih kepada Ibu Bupati beserta jajarannya, semoga kedepannya Kabupaten Lebak semakin aman, tentram, sejahtera, subur makmur gemah ripah loh jinawi,” tutur Saija.(Nda)




Setelah Rafael Alun Pejabat Pajak Ditahan KPK Kini Bupati Meranti Terkena OTT KPK

Kabar6-Achmad Nur Hidayat Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute mengomentari Bupati Meranti Muhammad Adil  yang terkena OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Setelah Rafael Alun pejabat pajak ditahan KPK, kini Bupati Meranti Muhammad Adil terkena OTT KPK. Ada apa dengan para pejabat kita?” kata Achmad Nur Hidayat melalui rilisnya, Jumat (7/4/2023).

Adil ditangkap beserta sejumlah pejabat Kabupaten Meranti dan juga pihak swasta yang diduga sebagai pemberi suap kepada sang Bupati dan jajarannya, Kamis (6/4/2023).

Adil sendiri namanya sempat mencuat karena berseteru dengan Kementerian Keuangan dimana dia mengatakan bahwa kekayaan daerahnya yaitu Kabupaten Meranti dihisap oleh pemerintah pusat sementara bagi hasilnya sangat sedikit. Bahkan Adil terang-terangan menyebut isi orang Kementerian Keuangan adalah iblis.

Saat itu tak sedikit pihak yang mendukung pernyataan Adil tersebut. Adil dianggap sebagai seorang kepala daerah yang memperjuangkan nasib masyarakat nya.

Namun, kata Achmad, dengan kejadian tangkap tangan KPK terhadap Bupati Meranti dan para pejabat di daerah Meranti tersebut tentu saja membuat citra Adil sebagai Bupati yang berpihak kepada masyarakat kecil sirna sudah.

Di sisi yang lain Rafael Alun seorang pejabat pajak juga ditahan oleh KPK. Menariknya penahanan Rafael sendiri pada mulanya bukanlah karena pengungkapan dari Inspektorat Pajak ataupun OTT KPK tapi Rafael justru tersangkut karena anaknya memukuli seorang anak remaja sampai koma dan setelah itu terbongkar siapa orang tua anak tersebut yang notabene adalah seorang anak pejabat pajak yang hartanya tak wajar.

**Baca Juga: Demi Kepentingan Nasional, Partai Gelora Usulkan Koalisi Besar Diberi Nama Koalisi Bersatu

Dikatakan oleh Achmad,  dalam kasus Muhammad Adil dan Rafael Alun keduanya adalah sama-sama pejabat negara. Adil sendiri telah secara terang-terangan menuding orang-orang Kemenkeu tempat dimana Rafael menjabat sebagai kumpulan iblis karena tidak jelas pengelolaan keuangannya terutama distribusi ke daerah Adil yang menurut nya memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah namun yang kembali ke daerah nya sangat sedikit.

“Dalam hal ini apa yang dilakukan Adil sudah benar karena mengkritisi Kemenkeu namun ternyata Adil sendiri telah mengkhianati rakyatnya karena tertangkap melakukan korupsi dan memperkaya dirinya sendiri,” ujar Achmad.

Lanjutnya, sementara di sisi lain Rafael Alun adalah bentuk nyata Kebenaran kritik Adil dimana ada masalah di Kementerian Keuabgan. Rafael terbukti telah melakukan korupsi dan memperkaya dirinya sendiri dalam posisinya sebagai pejabat negara. Dan kuat dugaan Rafael tidak bekerja sendiri sehingga KPK harus membongkar hal hal yang janggal di Kementerian Keuangan.

“Dari Penangkapan Muhammad Adil dan Rafael Alun kita bisa melihat fakta bahwa banyak orang orang yang saat ini diberi wewenang dan kekuasaan untuk menjabat justru memanfaatkan posisi itu untuk memperkaya dirinya sendiri tanpa peduli masyarakatnya sedang sulit,” ungkapnya.

PR KPK dan penegak hukum lainnya, kata Achmad, masih cukup berat untuk membersihkan Indonesia dari korupsi ketika para pejabat yang mesti nya memberikan keteladanan justru mengkhianati kepercayaan publik dengan melakukan korupsi kolusi dan nepotisme. (Red)




Zaki Sebut Program Kerja Utama AKKPOSI Pendanaan Dimodali Anggota

Kabar6-Ahmed Zaki Iskandar hadiri pelantikan dan pengukuhan pengurus, di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Jumat (3/3/2023). Ia memimpin Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) sebanyak 492 bupati dan wali kota di seluruh Indonesia.

Zaki Iskandar Ketua Umum AKKPOSI menyampaikan, program kerja utama AKKOPSI ini mempercepat pembangunan infrastruktur berupa sarana sanitasi yang aman dan layak bagi masyarakat. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa mengakses air bersih dan minum.

“Tentu saja, pembangunannya disesuaikan dengan kondisi demografi dan geografi serta dukungan pendanaan dari masing-masing anggota. Semua ini guna menyukseskan program 100-0-100 yang telah dicanangkan oleh pemerintah,” ungkap di Pagedangan, Jumat, (3/3/2023).

Ia menjelaskan, program 100-0-100 ini merupakan sebuah program menuju pemenuhan target tiga sektor. Antara lain pemenuhan 100 persen akses air minum layak, pengurangan kawasan kumuh menjadi 0 persen, dan pemenuhan 100 persen akses sanitasi layak.

Zaki bilang, program ini juga merupakan bagian dari program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Zaki Iskandar mengatakan bahwa semua anggota AKKOPSI masih menuntaskan program terkait sanitasi yang bersih, sehat dan layak serta akses air bersih. “Diharapkan pada tahun 2024, bisa tercapai 90 persen program 100-0-100 di daerah-daerah tersebut,” ujarnya.

Pemkab Tangerang, Zaki memaparkan, ada sejumlah program terkait sanitasi dan akses air bersih dan minum telah dilaksanakan. Mulai dari program sanitasi untuk sekolah khususnya di tingkat SD dan SMP yang dilanjutkan ke SMA, kemudian sanitasi berbasis pondok pesantren.

“Kami memang memfokuskan dan memprioritaskan pada institusi pendidikan karena institusi pendidikan akan melahirkan generasi-generasi muda penerus dan agen perubahan yang bisa menjadi penggerak di lingkungan rumah dan lingkungan sekitar mereka. Mereka bisa mencontoh bagaimana sanitasi di sekolah sudah bersih, sehat dan layak untuk dipakai. Ini termasuk melindungi lingkungan agar tidak terpapar dengan perilaku-perilaku negatif yakni buang air besar sembarangan. Semua Iini sudah kita lakukan,” ujarnya.

**Baca Juga: Banjir Empat Kecamatan, Bupati Zaki: Penanganan Masih Terbatas Anggaran

Karena itu, kata Zaki melalui AKKOPSI yang merupakan wadah bagi bupati maupun wali kota agar bisa sharing pengalaman dan program kerja terkait sanitasi dan air bersih. Ini penting, mengingat tidak semua anggota AKKOPSI merupakan wilayah perkotaan dimana sanitasinya sebagian besar sudah aman, sehat dan layak dibandingkan dengan wilayah kabupaten yang masih didominasi wilayah-wilayah desa dimana sanitasinya mesti banyak diperbaiki.

“Kita akan belajar bersama bagaimana mengelola sanitasi secara benar sehingga sanitasi tersebut bisa menjadi sehat, aman dan layak bagi masyarakat. Ini termasuk dengan akses air bersih dan air minum,” pungkasnya.

Diketahui, AKKOPSI periode 2022-2026 resmi terbentuk Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar ditunjuk sebagai Ketua Umum AKKOPSI. Kemudian Sekretaris Umum AKKOPSI dijabat oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan Bendahara Umum Wali Kota Samarinda Andi Harun. (Rez)




Bupati Tangerang Bahas RPD Masa Transisi Jabatan Bupati

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar

Kabar6-Bersama unsur terkait, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar membahas Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang (Ranwal RPD) Tahun 2024-2026. Pembahasan tersebut berlangsung pada acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang (FKP Ranwal RPD) Tahun 2024-2026, Rabu (21/12/22).

Berlakunya UU Nomor 10 Tahun 2016, menurut Bupati Zaki, akan berimplikasi pada sejumlah daerah otonom yang akan mengalami kekosongan kepala daerah karena masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan 2023. Untuk kekosongan kepala daerah selanjutnya akan diisi oleh pejabat Gubernur/Bupati/Walikota sampai dengan pelantikan Kepala Daerah hasil pilkada serentak Tahun 2024.

“Dengan berakhirnya masa jabatan saya sebagai Bupati Tangerang pada Tahun 2023 nanti, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026 sebagai pedoman bagi pejabat Bupati nantinya,” ungkap Bupati Zaki di Episode Hotel Gading Serpong Kelapa Dua, tempat berlangsungnya acara.

Dalam sambutannya, menurut Bupati Zaki, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Pembangunan Daerah Kabupaten Tangerang tahun 2024-2026 perlu segera dilakukan sehingga dapat menghasilkan pedoman pembangunan daerah di masa transisi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

**Baca Juga: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Dikukuhkan Bupati Tangerang

“Perencanaan Pembangunan Daerah yang bersifat transisi menunggu Bupati terpilih dan definitif diperlukan sebagai pedoman bagi penjabat Bupati untuk memastikan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tetap berjalan dengan baik,” kata Bupati.

Turut hadir pada acara tersebut diantaranya perwakilan dari Unsur Forkopimda Kab. Tangerang, Kepala Bappeda Kab/Kota se-Provinsi Banten, Sekretaris Daerah Kab. Tangerang, asisten, staff ahli bupati, dan para kepala OPD.

Sementara itu PLT Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang Ujang Sudiartono mengatakan RPD harus memperhatikan antara lain dengan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD sampai dengan tahun 2025.

Tujuan dan sasaran RPD, menurut Ujang, paling sedikit mengindikasikan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah, dan kualitas lingkungan hidup.(Red)




Peringati Hari Santri Bupati dan Wabup Tangerang Kompak Pakai Sarung

Kabar6.com

Kabar6-Pemerintah Kabupaten Tangerang memperingati Hari Santri Nasional 2022. Acara upacara di lapangan Maulana Yudha Tigaraksa, Sabtu 22 Oktober 2022.

Dalam acara tersebut hadir Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan wakil Bupati Tangerang H Mad Romli beserta ribuan santri Pondok Pesantren di Kabupaten Tangerang.

Pantauan di lapangan, ribuan santri mulai berdatangan pada pulul 07.00, selain santri, Bupati Tangerang Ahmed Zaki, Wakil Bupati Tangerang Mad Romli dan beberapa aparatur sipil negara(ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, dan Kepala organisasi perangkat daerah(OPD) kompak mengenakan sarung.

“Santri merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pemkab Tangerang sangat mengapresiasi antusias santri yang hadir di acara ini,”kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Sabtu 22 Oktober 2022.

Zaki mengatakan, Peringatan Hari Santri sejatinya tidak terbatas untuk kalangan pesantren saja, namun diharapkan bisa menjadi ajang untuk meningkatkan toleransi di kalangan santri, umat Islam, dan seluruh bangsa Indonesia.

“Hari Santri perlu diperingati sebagai momentum untuk mengingat, mengenang, dan meneladani perjuangan kaum santri dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia,” jelasnya.

Sementara Kepala Kementerian Agama(Kemenag) Kabupaten Tangerang H Bajuri mengapresiasi peringatan Hari Santri yang digelar oleh Pemkab Tangerang. Dia berharap agar peringatan hari santri ini terus dipertahankan.

**Baca juga: Truk Barang Langgar Jam Operasional di di Jalan Dadap Kosambi Tangerang

“karena dengan peringatan hari santri ini kita bisa mengenang perjuangan santri di masa penjajahan dalam mempertahankan NKRI,” katanya.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan hari santri ini semoga Pemkab Tangerang selalu peduli terhadap santri,” tandasnya. (Rez)