Kabar6-Mantan Kepala Desa (Kades) Pasindangan, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak berinisial AU (49) jadi tersangka kasus penyelewengan bantuan langsung tunai (BLT) dampak pandemi Covid-19 tahun 2021.

Kasat Reskrim Polres Lebak AKP Indik Rusmono mengatakan, kasus penyelewengan BLT yang bersumber dari dana desa (DD) terungkap setelah informasi warga mengenai dugaan ketidakberesan dalam penyaluran dana BLT kepada masyarakat.

“Dari laporan tersebut kami lakukan penyelidikan dan setelah itu kami tingkatkan ke penyidikan,” kata Indik di Mapolres Lebak.

Indik mengatakan, berdasarkan laporan hasil penghitungan, kerugian keuangan negara akibat penyelewengan tersebut sebesar Rp92 juta dari anggaran yang dialokasikan Desa Pasindangan sebesar Rp360 juta untuk 12 tahap yang setiap tahapnya Rp30 juta bagi 100 keluarga penerima manfaat (KPM).

“Pelaku melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mendistribusikan uang yang seharusnya dibagikan kepada masyarakat malah digunakan untuk kepentingan pribadi,” ungkap Indik.

**Baca juga: Pemerhati Perempuan di Lebak Prihatin Kasus Korupsi APBDes Pasir Kecapi

Nekat menyelewengkan dana BLT, AU dijerat Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999.

“Pasal 2 pidana penjara paling singkat 4 tahun dan Pasal 3 paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar,” kata Indik.(Nda)

Kabar6-Bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari dana desa (DD) yang diberikan kepada masyarakat dampak pandemi Covid-19 diperpanjang  menjadi 6 bulan.

Berbeda dengan besaran tahap pertama yakni Rp600 ribu, besaran BLT untuk tahap kedua hanya Rp300 ribu per bulan selama 3 bulan.

“Untuk BLT tambahan 3 bulan ini, desa harus melakukan perubahan APBDes dulu. Jadi harus Musdes lagi,” kata Kabid Bina Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lebak, Endang Subrata, saat dihubungi Kabar6.com, Kamis (13/8/2020).

Meski BLT menjadi yang diutamakan, namun pemerintah desa tak boleh mengenyampingkan sejumlah sektor, seperti sendi-sendi ekonomi yakni padat karya tunai desa berupa kegiatan fisik infrastruktur dan penguatan kesehatan masyarakat melalui pencegahan dan penanganan Covid-19.

“Tetapi yang diutamakan adalah BLT DD nya dulu ya,” sebut Endang.

Kata dia, desa sudah bisa menyelenggarakan Musdes sejak Permendes Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Perubahan Kedua.

**Baca juga: Ambulance Feeder Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Lebak.

“Harusnya sejak Juni-Juli sudah bisa melaksanakan Musdes, karena Permedes itu dasar hukumnya. Tetapi kalau terlambat, misalnya baru bisa bulan ini ya tidak masalah,” jelas Endang.(Nda)