Kabar6-Ketua Ikatan Alumni (IKA) Untirta, Asep Abdullah Busro mengatakan, pemerintah pusat wajib memberikan santunan kepada para petugas adhock yang menjadi korban saat Pemilu 2019 kemarin.

Menurut Asep, penyelenggaraan Pemilu 2019 yang notabane pelaksanaan dan anggarannya berasal dari pusat itu, sudah menjadi kewajaran jika santunannya diberikan oleh pemerintah pusat, mulai dari korban sakit maupun yang meninggal dunia.

“Saya rasa, pemerintah harus hadir untuk memberikan santunan, dalam hal ini adalah pemerintah pusat jika melihat penyelenggaraan dan sumber anggarannya,” kata Asep, di Pendopo Gubernur Banten, Selasa (30/4/2019).

Menurutnya, santunan tidak hanya diberikan sebagai bentuk rasa bela sungkawa dari pemerintah kepada korban. Namun lebih dari itu, kata Asep, pemerintah juga harus bisa menjamin keberlangsungan hidup dari ahli waris, khususnya anak-anak korban agar bisa melanjutkan sekolahnya, karena ditinggalkan oleh orang tuanya yang meninggal dunia akibat faktor kelelahan saat proses perhitungan suara yang cukup panajang kemarin.**Baca juga: Pejuang Pemilu Meninggal Dunia di Banten Menjadi 20 Orang.

“Harus sampai keahli waris, khususnya mengenai kelangsungan pendidikan dari anak-anaknya yang ditinggalkan karena meninggal dunia,” katanya.(Den)

Kabar6-Bawang putih di Banten, mencapai Rp48 ribu per kilogram. Guna menekan kenaikan harga bawang, Disperindag Banten menggelontorkan 8 ton bawang ke pasaran.

Penyaluran bawang putih melalui operasi pasar akan berlangsung di PIR Kota Serang, Pasar Kranggot Kota Cilegon dan di wilayah Tangerang.

Bawang putih karungan itu, dijual Rp20 ribu untuk pembeli grosiran dan Rp30 ribu untuk pembeli eceran.

“Jadi kalau masih ada yang jual Rp48 ribu, (harapannya) mereka pasti menurunkan. Tapi memang (ketersediaan bawang putih) rebutan semua daerah. Saya berihtiar (dapat) 8 ton,” kata Babar Suharso, Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag) Banten, saat ditemui di PIR, Kota Serang, Banten, Selasa (30/04/2019).

Secara nasional, harga bawang putih mencapai Rp50 ribu. Guna menekan semakin melambungnya harga bawang putih, Disperindag Banten bersama Kementrian Perdagangan (Kemendag) menyalurkan delapan ton bawang putih.

Sedangkan bawang putih lokal, dihasilkan dari wilayah Brebes Dan Wonosobo, Jawa Tengah. Para petani lokal baru saja panen.

Diharapkan tahun 2020 mendatang, produksi petani bawang lokal bisa bersaing dengan produk import dan memenuhi kebutuhan dalam negeri.**Baca juga: BMKG Sebut Tangsel Berpotensi Banjir Level Rendah.

“Tapi sekarang sudah mulai menurun (harga bawang), sudah mulai panen. Walau cuaca buruk,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Tahun 2020, Kota Cilegon dan Kabupaten Serang akan memasuki tahapan Pilkada serentak. Partai Berkarya sebagai partai baru, mengaku sudah mulai ancang-ancang sebagai peserta.

Tahapannya, akan dimulai usai penetapan hasil Pemilu oleh KPU RI, pada 22 Mei 2019 mendatang.

“saat ini kita fokus dihasil Pileg, setelah 22 Mei (penetapan KPU), baru tahapan itu (Pilkada) mulai kita kerjakan,” kata Heldy Agustian, Ketua DPW Partai Berkarya Banten, Selasa (30/04/2019).

Pemilik showroom mobil di Kota Cilegon ini berharap koalisi Indonesia Makmur, bisa terus bersama hingga Pilkada di dua daerah tersebut, terutama di Kota Baja.

“Mudah-mudahan temen koalisi bisa menerima dengan baik, dengan satu tujuan bagaimana Cilegon ke depan jadi lebih baik,” ujarnya.

Untuk di Kabupaten Serang, Partai Berkarya mendapatkan empat kursi legislatif dan membutuhkan enam kursi legislatif lagi, agar bisa mengusung pasangan calon kepala daerah.

“Kalau survei kita baik, bagus, ya Insha Allah. Mungkin Kabupaten Serang juga bisa jadi wakil,” terangnya.

Sedangkan untuk Kota Cilegon, partai besutan Tommy Soeharto ini berharap bisa memajukan calonnya sendiri.

Lantaran, di Kota Baja, Partai Berkarya mendapatkan empat kuris legislatif dan hanya membutuhkan empat kursi lagi, untuk bisa mengusung calon Walikota nya.**Baca juga: Puluhan Hewan Ternak di Lebak Diduga Dimangsa Harimau.

“Kita sih berkeinginan dari Kader Partai Berkarya untuk bisa berkompetisi atau bersaing dengan partai lain,” jelasnya.(Dhi)

Kabar6-Pemprov Banten tidak akan memberikan bantuan apapun, bagi petugas KPPS maupun Linmas yang meninggal dunia, saat laksanakan tugas Pemilu di TPS.

“Saya memang sudah terpikirkan kemaren memberikan bantuan, tapi sumber dana dari mana. Karena kan memang enggak di anggarkan,” kata Wahidin Halim, Gubenrur Banten, Selasa (30/04/2019).

Hingga tanggal 28 April 2019, tercatat 21 Anggota KPPS dan Linmas gugur.

Saudara kandung dari Hasan Wiradjuda ini, mengaku iba banyaknya petugas KPPS yang gugur.

Namun, dia tidak bisa berbuat banyak untuk memberikan bantuan bagi keluarga korban yang meninggal dunia.

“Rasa kemanusiaan sih ada, tapi pemerintahkan harus Ada anggarannya. Sebagai manusia saya juga apresiasi dan prihatin,” terangnya.

Mantan Walikota Tangerang dua periode ini, baru meminta data anggota KPPS dan Linmas yang meninggal dunia.**Baca juga: Kembali Bank Banten Salurkan Jamsosratu Keluarga Pra Sejahtera, Lansia dan Panti Sosial.

“Baru Kita mengumpulkan informasi dimana, siapa yang meninggal. Sekarang masih simpang siur jumlah yang meninggalnya, kita tunggu dari KPU,” ujarnya.(Dhi)

Kabar6-PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk atau biasa dikenal Bank Banten selaku perusahaan perbankan milik masyarakat Banten kembali menunjukan komitmennya dalam mendukung program Pemerintah Provinsi Banten.

Bekerjasama dengan Dinas Sosial, Bank Banten kembali menyalurkan bantuan sosial secara non tunai Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) untuk Periode pertama Tahun 2019, Senin (29/4/2019).

Direktur Bank Banten Kemal Idris mengatakan, BSNT Jamsosratu sendiri merupakan bentuk perhatian, perlindungan dan jaminan sosial dari Pemerintah Provinsi Banten terhadap warga kurang mampu di Provinsi Banten, dengan memberikan bantuan secara non tunai kepada 18.932 penerima bantuan, dengan total dana Rp33.131 miliar sehingga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

“Pada tahap pertama ini akan disalurkan Jamsosratu kepada 2.000 penerima bantuan, masing-masing sebesar Rp 1 juta, dengan total dana sekitar Rp2 miliar. Adapun yang akan diberikan untuk masyarakat Kota Cilegon sebanyak 1.000 penerima, Kabupaten Serang 300 orang dan Kota Serang 700 orang penerima manfaat,” tambah Kemal.

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, serta terus didorongnya gerakan transaksi nontunai atau cashless society dalam setiap transaksi pembayaran oleh Bank Indonesia, maka Bank Banten sebagai BPD milik Provinsi Banten turut serta dalam mensukseskan gerakan tersebut. Bank Banten mengajak masyarakat agar semakin terbiasa dalam bertransaksi nontunai.

Salah satu implementasi yang dilakukan Bank Banten adalah dengan proses penyaluran BSNT Jamsosratu. Jamsosratu sendiri diserahkan kepada penerimanya secara non-tunai, dan langsung masuk ke rekening tabungan penerima bantuan di Bank Banten tanpa dikenakan potongan atau biaya apapun.

Bantuan tersebut, nantinya diharapkan bisa tersalurkan dengan baik kepada masyarakat yang layak seperti Masyarakat Pra Sejahtera, Lansia, dan Panti-panti sosial.**Baca juga: Besok, LCCT 2F Bandara Soekarno-Hatta Beroperasi.

Bank Banten selaku pihak yang bekerja sama untuk penyaluran berharap, bantuan tersebut dapat dipergunakan tepat guna dan sebaik-baiknya untuk kebutuhan pokok. Digunakan secara efektif serta efisien oleh para penerima manfaat sehingga bisa meringankan beban ekonomi dan meningkatkan kemakmuran masyarakat Banten.(Den)

Kabar6-Sejumlah daerah di Indonesia, diusulkan sebagai daerah pemindahan pusat ibu kota negara DKI Jakarta, nantinga.

Antara lain, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Jonggol, Jawa Barat, Palangkaraya di Kalimantan dan Mamuju di Sulawesi.

“Mugkin nanti rapat selanjutnya sudah melihat bahwa pemetaan potensi daerah mana yang memiliki fasilitas-fasilitas penunjang ibu kota. Tapi tetap sentra bisnis, sentra keuangan, jasa dan lainnya tetap berada di Jakarta,” kata Andika, saat menghadiri rapat pembahaan pemindahan Ibu Kota DKI Jakarta yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, Jokowidodo, Senin (29/4/2019).

Sementara itu, Presiden RI Jokowidodo mengatakan, pemerintah harus bergerak cepat mengantisipasi hal tersebut, pasalnya agar Indonesia memiliki taring dimata dunia dan menjadi negara yang maju, maka diperlukan Ibu Kota yang memiliki daya saing.

“Pertanyaan pertama, terutama yang harus dijawab apakah di masa yang akan datang, DKI Jakarta sebagai ibu Kota Negara mampu memikul dua beban sekaligus, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, dan sekaligus pusat bisnis?,” kata Jokowi.

Jokowi memberi contoh, beberapa negara telah melalukan langkah antisipasi tersebut. Menurutnya, beberapa negara sudah mengantisipasi perkembangan negaranya di masa yang akan datang dengan memindahkan pusat pemerintahnya.

“Saya kira, kita contohkan banyak sekali, baik Malaysia, Korea Selatan, Brasil, Kazakhtan. Kita ingin, kita berpikir visioner untuk kemajuan negara ini,” lanjutnya.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi memberikan sedikit sinyal bahwa Ibu Kota Negara akan dipindahkan keluar Pulau Jawa atau lebih tepatnya di Kalimantan.

Beberapa pertimbangan tersebut berdasarkan populasi di Pulau Jawa sudah terlampau jauh, dimana hampir 56 persen penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa.

Padahal jika dilihat dari luas wilayahnya sangat kecil apabila di Bandingkan dengan pulau besar seperti Kalimantan.

Sementara itu, populasi di Kalimantan terhitung masih sangat kecil yaitu hanya berada di angka 6 persen.

“Di Kalimantan 6 persen, nah ini masih 6 persen, baru 6 persen. Pertanyaannya, apakah di Jawa mau ditambah? Sudah 57 persen. Ada yang 6 persen, 7 persen, dan 3 persen,” ungkapnya.

Di sisi lain, Presiden meminta pemindahan ibu kota tersebut perlu memperhatikan aspek geopolitik dan geostrategis, kesiapan infrastuktur pendukung dan pembiayaan.

Kendati demikian, Presiden meyakini jika seluruhanya disiapkan dengan baik, maka rencana Pemindahan Ibu Kota Negara tersebut dapat terwujud.**Baca juga: Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak Diusulkan Jadi Ibukota Negara Gantikan Jakarta.

“Saya meyakini, insyaAllah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan,” pungkasnya.(Den)

Kabar6-Kepala Sub Divre Bulog Serang, Renato Horison mengatakan, sampai saat ini pasokan beras di gudang Bulog masih ada sekitar 7.000 ton beras.

Angka itu cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Banten, khususnya diwilayah Bulog Subdivre Serang, hingga akhir tahun 2019 mendatang.

“Aman, ada 7.000 ton beras Bulog tersedia di gudang. Jumlah itu cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun,” kata Renato, saat memantau ketersediaan beras digudang Bolog, Senin (29/4/2019).

Termasuk untuk keperluan daging memasuki bulan Ramadhan hingga menjelang Idul Fitri nanti, lanjut Renato, Bulog Subdivre Serang telah berkoordinasi dengan pusat, agar ketersediaan daging bisa selalu terpenuhi.

Meski begitu, untuk pasokan daging sendiri, kata Renato, tempat penyimpanannya tidak bisa dilakukan di Gudang Bulog Subdivre Serang. Namun, ada di pusat.

Sehingga pada saat kebutuhan akan daging melonjak tinggi, Bulog Subdivre Serang nantinya hanya tinggal mengambilnya saja di tempat penyimpanan daging Perum Bulog pusat, untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkannya.**Baca juga: KPU Tangsel Prediksi Pleno Tingkat Kota 6-7 Mei Mendatang.

“Untuk harga beras sendiri Rp8.100, sedangkan daging Rp80 ribu, dalan bentuk daging beku,” tandasnya.(Den)

Kabar6-Puluhan SMA, SMK dan sekolah khusus (SKh) negeri di Banten hingga kini belum juga memiliki Kepala Sekolah (Kepsek) definitif.

Pemprov Banten masih menggembleng para calon Kepsek yang sekarang sedang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

Demikian terungkap dalam acara pelantikan 16 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (29/4/2019).

Penjabat (Pj) Sekda Banten Ino S Rawita membenarkan, pemprov belum juga mengisi kekosongan jabatan Kepsek yang mengalami kekosongan. Adapun jumlah posisi pimpinan di sekolah yang kosong, dia tak mengetahuinya secara pasti.

“Kepala sekolah menyusul, jumlahnya sekitar 43 atau 94, nanti tanya ke BKD (Badan Kepegawaian Daerah) persisnya,” ujarnya usai pelantikan.

Mantan Penjabat sementara (Pjs) Bupati Lebak itu menuturkan, meski masih mengalami kekosongan akan tetapi kondisi itu tak lama lagi akan terisi. Saat ini, para calon Kepsek sedang menjalani diklat dan telah memenuhi syarat akan segera dikukuhkan.

“Calon Kepseknya sekarang sedang diklat, baru 48 (orang). Kemudian setelah itu tidak dilantik, kalau Kepsek mungkin dikukuhkan saja,” katanya.

Pengukuhan Kepsek, kata dia, kemungkinan akan dilakukan juga bersamaan dengan pejabat fungsional lainnya. Banyaknya pelantikan pejabat fungsional karena saat ini cukup banyak diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) di jabatan tersebut.

Walau banyak dibutuhkan, namun posisi itu masih banyak yang berlum terisi. Dia mencontohkan, jabatan fungsional yang masih banyak kekosongan seperti guru dan pengawasan ketenagakerjaan.**Baca juga: Keributan di The Barhouse Project, Begini Kata Camat Pagedangan.

Jumlah pengawas ketenagakerjaan masih jauh dari kata ideal dengan jumlah puluhan. Sedangkan perusahaan di Banten ada sebanyak 14.000 lebih.(Den)

Kabar6-Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, Herry Purnomo mengatakan, Pemprov Banten hingga kini masih kekurangan tenaga fungsional khsusunya guru dan tenaga medis. Meski begitu, yang paling disorot saat ini yakni permasalahan guru.

“Waktu di kabupaten/kota masalahnya di jenjang jabatan. Karena ada aturan guru itu minimal lulusan Strata 1 (S1) atau sarjana. Dan, itu tingkat ahli saja enggak terampil. Beda kalau dulu kan ada PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar) dan itu terampil,” kata Herry, (Senin (29/4/2019).

Herry menilai, permasalahan tersebut dapat diselesaikan pada tahun 2015 lalu. Namun, pemerintah kabupaten/kota belum menyesuaikan jenjang pendidikan. “Makanya teman-teman di BKD saat ini berusaha memperabiki itu,” katanya.

Lebih lanjut, Herry menjelaskan, sama halnya dengan guru tenaga medis di rumah sakit milik pemerintah juga masih kurang. “Masih banyak bukan cuma guru saja, tapi juga tenaga medis,” ujarnya.

Saat ditanya berapa jumlah ideal tenaga fungsional di Pemprov Banten, Herry mengaku belum menghitung. Meski begitu, ia mengaku BKD saat ini tengah menyusun anggaran (budgeting) pegawai.

“Pegawai ini kan ada dua pertama itu JFA (Jabatan Fungsional Auditor) itu kaya administrator, pelaksana dan pengawas dan JFT (Jabatan Fungsional Tertentu). Kita lihat nanti berapa banyak fungisonal yang dibutuhkan,” ujarnya.

Terkait pelantikan pejabat fungsional, Herry mengungkapkan, hal itu dilakukan sesuai dengan undang-undang. “Sekarang harus dilantik, kalau dulu kan cukup surat keterangan (SK). Dan, bukan hanya yang dilantik ini saja, masih akan ada lagi yang dilantik,” katanya.(Den)

Kabar6-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten masih kekurangan tenaga fungsional. Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Banten, Ino S Rawita usai melantik 16 pejabat fungsional di lingkup Pemprov Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (29/4/2019).

Pj Sekda Banten, Ino S Rawita membenarkan jika Pemprov Banten saat ini masih kekurangan pegawai fungsional. Ia mencontohkan, untuk pengawas tenaga kerja saat ini di Pemprov baru ada 29 orang.

“Ini juga baru satu lagi yang dilantik, kalau sebelumnya sudah ada 28 orang pengawas. Coba bayangkan berapa belas ribu pabrik di Banten, dan ini tanggungjawab Provinsi,” kata Ino kepada wartawan.

Dijelaskan Ino, kekurangan tenaga fungsional bukan hanya pada sisi pengawas tenaga kerja, guru dan tenaga medis juga masih belum memenuhi kebutuhan.

“Guru juga belum penuhi. Apalagi banyak SMA/SMK. Jumlah yang lulus penerimaan pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK) yang kemarin saja belum cukup. Tapi kita sedang upayakan, ini lagi diklat 48 orang, nanti tinggal kita kukuhkan,” jelasnya.

Terkait pelantikan, Ino mengaku, hal tersebut dalam rangka implementasi Undang-undang tentang Kepegawaian yang mewajibkan pejabat fungsional baik yang ahli maupun mengalami kenaikan pangkat harus dilantik.**BAca juga: Jalan Ayip Usman Rusak dan Bergelombang, Ini Penjelasan Kominfo Banten.

“Makanya 16 orang ini dilantik, nanti menyusul ada berapa lagi yang dilantik. dan pelantikan ini juga cukup oleh Sekda, kecuali eselon II dan III baru yang lantik Pak Gubernur atau Pak Wakil Gubernur,” ujarnya.(Den)