Kabar6-Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan realisasi penyaluran bantuan pangan penanganan stunting telah mencapai 34.661 keluarga risiko stunting (KRS).

“Realisasi penyaluran bantuan pangan penurunan stunting tahap 1 per 24 April 2024 telah diberikan kepada 34.661 keluarga risiko stunting atau KRS. Data KRS tersebut berdasarkan data dari BKKBN,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Jumat,(26/4/2024).

Arief menyampaikan di 2024, target penyaluran bantuan pangan penurunan stunting sebanyak 1,4 juta KRS. Bantuan diberikan dalam bentuk paket daging ayam beku seberat 0,9 sampai 1 kg dan 10 butir telur ayam.

**Baca Juga:KAWFEST 2024 Resmi Dibuka, 6 Pemenang School Fashion Design Competition Diumumkan

“Bantuan pangan penanganan stunting berupa daging ayam dan telur ayam yang sudah kami mulai sejak tahun lalu, kami lanjutkan tahun ini dan sudah dalam proses penyaluran. Bersama ID FOOD, mulai Maret sudah kami luncurkan bantuan pangan dengan target sampai 1,4 juta di tujuh provinsi,” jelas Arief.

Menurut Arief, program penyaliran bantuan pangan penanganan stunting menjadi salah satu bentuk kolaborasi dalam melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Penurunan stunting pada 2024 ini ditargetkan sebesar 14 persen.

Pada 2022 prevalensi stunting berada di angka 21,6 persen, lebih rendah daripada angka pada 2021 yang sebesar 24,4 persen. Perkembangan penanganan stunting di Indonesia menggambarkan progres yang cukup positif karena pada 2013 pernah mencapai indeks tertinggi dalam 10 tahun terakhir di angka 37,2 persen.

Mengutip dari laporan Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) 2021-2022 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir 2023, Arief mengatakan, ada kenaikan sebesar 0,9 poin menjadi 72,4 dari 71,5. Kenaikan ini disebabkan ada perubahan indeks, baik pada tingkat indikator maupun tingkat dimensi.

“Sebagian besar indeks menunjukkan peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada dimensi gizi, yaitu dengan peningkatan indeks sebesar 2,8 poin. Pemerintah terus berupaya meningkatkan IKPS sebagai sebuah indikator dalam mengukur kinerja pelaksanaan program/intervensi percepatan penurunan stunting,” jelas Arief.

Arief menambahkan bahwa telah menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 di Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta pada Kamis (25/4), yang turut dihadiri Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin.

“Sesuai arahan Bapak Wapres, Badan Pangan Nasional bersama BUMN pangan berkontribusi dalam mendukung pemenuhan gizi bagi keluarga risiko stunting,” tambah Arief.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan pentingnya mengelola potensi bonus demografi agar sumber daya yang ada nantinya dapat menjadi aset dan kekuatan bangsa.

Oleh karena itu, Wapres menekankan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat penting. Salah satunya dengan melakukan upaya mencegah dan menurunkan prevalensi stunting,

Wapres juga mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan percepatan penurunan stunting menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional.

Menurut Wapres stunting seharusnya dapat dicegah sejak awal di tingkat keluarga dengan memastikan pemenuhan gizi setiap anggota rumah tangga, ASI eksklusif bagi bayi usia 0-6 bulan, akses sanitasi, dan air minum yang aman, perilaku hidup bersih dan sehat serta pengasuhan yang layak.

“Saya minta agar komitmen dan visi pimpinan terhadap program penurunan stunting, baik di pusat maupun di daerah tetap terjaga. Utamanya memasuki masa transisi dan pergantian kepemimpinan di tahun ini,” ujar Wapres.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional bersama BUMN Holding Pangan ID FOOD menyasar tujuh provinsi yang ada di Indonesia sebagai tujuan menyalurkan cadangan pangan pemerintah (CPP) bantuan pangan penanganan stunting tahap I sepanjang tahun 2024.

“Secara keseluruhan penyaluran bantuan pangan stunting dilakukan di tujuh provinsi dengan total penerima 1.446.089 KRS (keluarga risiko stunting),” kata Direktur Utama ID FOOD Frans Marganda Tambunan dalam keterangan di Jakarta, Jumat (15/3).
​​Frans merinci tujuh provinsi dan jumlah sasaran untuk penyaluran bantuan pangan penanganan stunting yakni Sumatera Utara sebanyak 136.738 KRS, Jawa Barat 403.285 KRS, Jawa Tengah 345.514 KRS, Jawa Timur 374.197 KRS, Banten 92.654 KRS, Nusa Tenggara Timur 73.068 KRS dan Sulawesi Barat 20.633 KRS.(ANTARA)

Berita ini merupakan kerjasama diseminasi LKBN Antara dengan Kabar6.com

Kabar6-Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat. Salah satunya, melalui pemberian bantuan pangan berupa beras. Hal ini disampaikan Jokowo saat emengunjungi Komplek Pergudangan Bulog Manggis, Kabupaten Bungo, untuk meninjau langsung ketersediaan beras. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi berdialog dengan warga penerima manfaat dan menyapa dengan penuh semangat.

Pagi-pagi wajahnya cerah semuanya, senyum semuanya, padahal puasa-puasa, ucap Presiden Jokowi, dikutip Sabtu  (06/4/2024).

“Ini yang keempat, nanti akan dilanjutkan ke bulan berikutnya sampai bulan Juni,” ungkap Presiden.

Presiden juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan bantuan pangan tersebut. Namun, kebijakan tersebut masih akan tergantung pada ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

**Baca Juga:Peak Season Lebaran 2024, Garuda Indonesia dan Citilink Terbangkan 82 Ribuan Penumpang

“Nanti kita akan melihat lagi APBN, kalau anggarannya memungkinkan nanti akan diteruskan lagi sampai Desember. Tapi tidak janji, ya karena saya kan buka APBN dulu nanti bulan Juni, kalau dibuka, anggarannya memungkinkan akan diteruskan, tapi kalau tidak memungkinkan ya tidak. Saya ngomong apa adanya lho,” tutur Presiden.

Sementara itu, Khoirul Anwar, salah seorang warga penerima manfaat, menyatakan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, bantuan pangan tersebut sangat membantu saat harga beras sedang naik.

“Ya sangat membantu, soalnya sekarang posisi harga beras melambung tinggi kan, jadi (bantuan) ini cukup membantu kita. Ini sudah keempat kalinya, alhamdulillah sungguh-sungguh sangat membantu,” ucap Khoirul Anwar.

Senada, Asmirawati, warga lainnya, juga turut berbagi kebahagiaan. Melalui bantuan pangan tersebut, anggarannya untuk membeli beras dapat digunakan untuk kebutuhan lainnya.

“Beras di pasar naik meningkat, uangnya tidak mampu untuk membeli. Sekarang sudah dapat beras ya syukur alhamdulillah kita tidak beli lagi,” tutur Asmirawati.

Asmirawati turut berharap bantuan yang diberikan dapat terus berlanjut. Hal tersebut karena bantuan pangan dinilai memberikan banyak manfaat nyata bagi dirinya dan masyarakat lain.

“Mudah-mudahan minta sama Pak Jokowi untuk yang akan datang bantuannya tidak akan habis-habis, dapat bantuan terus,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Jambi Al Haris, dan Bupati Bungo Mashuri. (red)

Kabar6-Presiden Joko Widodo terus memastikan penggelontoran Bantuan Pangan (Banpang) beras kepada masyarakat berpendapatan rendah. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meninjau penyaluran Banpang Beras di Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Tangerang Selatan.

“Jadi ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Nanti setelah Juni kita lihat APBN mencukupi atau tidak. Jadi udah terima semua?,” ujar Presiden Jokowi di hadapan 1.064 penerima Banpang.

Dalam penyaluran di Tangsel tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan urgensi penyaluran banpang beras.

“Kenapa pemerintah memberikan bantuan pangan beras sebulan 10 kg kepada Bapak Ibu semua? Karena kita tahu harga beras di seluruh negara naik. Tidak hanya di Indonesia. Kenapa naik? Karena perubahan iklim sehingga produksi berkurang dan harga naik. Dan Pemerintah membantu dengan menyalurkan bantuan beras ini agar meringankan Bapak dan Ibu semuanya,” ungkap Presiden Jokowi, Senin (19/02/2024).

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi yang hadir mendampingi Presiden mengatakan, banpang beras akan terus dilanjutkan hingga Juni sesuai arahan Presiden.

“Pada momentum Pilpres 14 Februari kemarin penyaluran bantuan pangan ini disetop sementara untuk menghormati Pemilu. Kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat atas penundaan ini. Namun sehari setelah Pemilu, bantuan pangan tersebut langsung digelontorkan kembali. Dan saat ini tentunya Bapak Presiden minta agar terus dipastikan penyalurannya kepada 22 juta masyarakat berpendapatan rendah,” terang Arief.

“Hari ini bersama Bapak Presiden kita pastikan penyaluran bantuan pangan ke masyarakat. Dan tentunya juga di wilayah-wilayah lain kita pastikan juga dilakukan penyaluran yang sama seperti di Sulawesi dan Bali kita akan pantau,” tambahnya.

**Baca Juga: Harga Beras Premium di Lebak Tembus Rp18.000 per Liter, Warga Beralih ke Lebih Murah

Arief juga mengungkapkan bahwa stok beras Bulog secured untuk menghadapi puasa dan lebaran mendatang.

“Kita pastikan puasa dan lebaran mendatang beras itu ada dan cukup. Stok Bulog hari ini 1.4 juta ton dan ini harus terus didorong untuk masuk ke PIBC, pasar tradisional dan modern retail. Dalam beberapa hari terakhir ini stok beras di ritel modern sudah mulai kembali normal,” ungkap Arief.

Adapun per 17 Februari 2024, realisasi banpang beras tahap 1 tahun 2024 yang telah disalurkan oleh Perum Bulog untuk alokasi bulan Januari telah mencapai 193.368 ton atau 87,87% dari pagu sasaran per bulan sebesar 220.041 ton. Sementara itu untuk realisasi bulan Februari sebesar 3.084 ton atau 1,40% dari pagu bulanan. Sedangkan untuk Provinsi Banten sendiri realisasi penyaluran banpang beras untuk bulan Januari mencapai 3.693 ton atau 54.91% dari pagu bulanan sebesar 6.725 ton.

Digenjotnya penyaluran banpang beras ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat dan juga berkaitan dengan upaya pengendalian inflasi khususnya beras. Pada Januari 2024 beras menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar sebesar 0,56% (yoy).

Penyaluran banpang beras terbukti efektif menekan laju inflasi beras. Pada periode penyaluran banpang beras di tahun 2023 inflasi beras pada Maret 2023 sebesar 0,7% turun menjadi 0,2%. Kemudian inflasi beras bulan November 2023 sebesar 5,61% turun menjadi 0,4% seiring dengan penyaluran bantuan beras tahap kedua di tahun tersebut.

Sementara untuk realisasi penyaluran beras SPHP tahun 2024 sampai dengan 17 Februari 2024 mencapai 264 ribu ton, dengan alokasi penyaluran terbesar di Wilayah DKI Jakarta dan Banten, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Turut hadir dalam kunjungan Presiden Jokowi di Tangsel, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Dirut Perum Bulog Bayu Krishnamurti, dan Walikota Tangerang Selatan Benjamin Davnie. (Red)

Kabar6-Pemerintah menyalurkan bantuan pangan cadangan beras kepada masyarakat di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi

Sejak pagi sekitar 1000 warga sudah memadati kantor Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Tangsel di Ciater, Kecamatan Serpong. Warga terlihat sudah membawa dua paket bahan pangan.

“Bantuan ini akan diberikan selama enam bulan kedepan,” kata Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie di lokasi, Senin (19/2/2024).

Ia jelaskan, bantuan bahan pangan akan diserahkan setiap bulan kepada warga di Kota Tangsel.

**Baca Juga: Pemkab Serang Kembali Raih Penghargaan KASN

Benyamin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat sekitar yang telah menyukseskan Pemilu serentak 2024. “Lancar ya bapak ibu,” ujarnya bertanya ke warga penerima manfaat.

Menurutnya, partisipasi aktif dari masyarakat dalam pesta demokrasi lima tahunan sangat penting. Termasuk dalam kontestasi pemilihan wali kota Tangsel.

“Tingkat partisipasi pada bulan November juga kami harapkan,” terang Benyamin.

Pantauan kabar6.com, warga dapat bantuan beras ukuran 5 kilogram. Pada kemasan tercantum logo Bulog dan tulisan ‘Bantuan Pangan’.

Warga juga mendapatkan paket goodie bag warna merah putih bertuliskan bantuan presiden. aket itu diduga berisi aneka sembako.(yud)

Kabar6-Bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) masih menumpuk di kantor desa di Kabupaten Lebak.

Puluhan bahkan ratusan karung beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) belum juga disalurkan. Padahal beras sudah menumpuk berhari-hari di kantor desa.

“Iya nih sudah 2 hari beras datang ke sini tapi belum bisa kita salurkan ke masyarakat,” kata Kepala Desa Harjawana Kecamatan Bojongmanik, Juanda saat dihubungi, Rabu (7/2/2024).

Juanda mengatakan, belum bisa disalurkannya beras tersebut ke masyarakat lantaran pihak desa belum mengetahui bagaimana pola penyalurannya.

“Jujur kita bingung ini bagaimana teknisnya, apakah pakai barcode? Tapi sampai sekarang belum datang, sementara warga sudah mulai menanyakan,” ucap Juanda.

**Baca Juga: 16 Pelaku Tindak Pidana Umum Diamankan Polres Serang

Selain itu, jika semakin lama beras berada di kantor desa karena belum disalurkan, pemerintah desa juga harus mengeluarkan biaya untuk menjaga beras tersebut.

“Kalau lama-lama kan lumayan juga biayanya. Kami minta segera lah kasih kejelasan soal ini,” harapnya.

Hal yang sama diutarakan Kepala Desa Cempaka Kecamatan Cirinten, Sam’un. Walaupun sudah hampir sepekan datang di kantor desa, namun sampai saat ini, beras CBP masih menumpuk dan belum bisa disalurkan ke masyarakat.

“Alhamdullilah beras memang sudah ada, tapi kepala desa dan perangkat desa belum diberikan informasi jelas. Apa ini untuk satu atau dua pagu. Beras masih menumpuk karena belum jelas data penerimanya, jadi enggak ada yang bisa membagikan,” katanya.

“Dan mau tidak mau saya menugaskan Linmas untuk berjaga setiap malam, karena kalau hilang kami juga yang repot,” sambung Sam’un.(Nda)

Kabar6-Pemerintah telah menyalurkan bantuan pangan kepada kelompok penerima manfaat. Tercatat, ada sekitar 22 juta keluarga yang merasakan bantuan tersebut.

Terbaru, pada Senin siang, 08 Januari 2024, Presiden Jokowi bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi, Pj Gubernur Banten Al Muktabar dan Pj Walikota Serang Yedi Rahmat, menyalurkan bantuan pangan berupa beras 10 kg di gudang Bulog Subdivre Serang.

Stok beras Bulog juga masih cukup untuk menjalankan program bantuan pangan pemerintah, hingga menyediakan beras bagi masyarakat.

**Baca Juga: Bantuan Beras 10 Kg Disalurkan Jokowi ke Warga Kota Serang

“Saat ini stok Bulog mencukupi untuk penyaluran Bantuan Pangan yang jumlah penerima manfaatnya mencapai 22 juta KPM sampai dengan bulan Juni. Kalo kita asumsikan setiap keluarga rata-rata terdiri empat orang maka sudah 88 juta rakyat Indonesia yang merasakan manfaat dari program Bantuan Pangan ini,” ujar Bayu Krisnamurthi, Dirut Bulog, di gudang Bulog Subdivre Serang, Senin, (08/01/2024).

Penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kg bagi setiap keluarga, telah melalui berbagai pemeriksaan, mulai tahap bawah hingga pemerintah pusat. Sehingga akurasi penerima manfaat dianggap sangat tinggi dan tepat sasaran.

Data penerima manfaat bantuan pangan beras 10kg berasal dari Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Data tersebut juga telah melalui pemeriksaan, karena ada saja orang penerima manfaat yang sudah wafat dan sebagainya, sehingga harus diperbaharui.

“Data yang saat ini ada tentunya berasal dari Kemenko PMK, dan ini sudah melalui verifikasi di berbagai tempat diantaranya BPK dan BPKP. Nah, data ini kemudian diuji serta pemutakhiran datanya dilakukan setiap bulan sekali sampai dengan tiga bulan sekali dan akurasinya terus diperbaiki dengan smoothing,” ujar Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional, dilokasi yang sama.(Dhi)

Kabar6- Presiden Jokowi menyalurkan bantuan pangan ke warga Kota Serang. Jokowi menjanjikan bantuan pangan berupa beras bagi masyarakat akan berlanjut hingga bulan Maret 2024.

“Bapak dan ibu bisa mendapatkan (bantuan pangan dari bulan) Januari, Februari, Maret, 2024,” kata Jokowi saat mengunjungi Gudang Bulog Umbul Tengah, Kecamatan Taktakan, Kota Serang Senin (8/1/2024).

Penyerahan bantuan pangan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana Jokowi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono,Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo, Direktur Bulog Bayu Krisnamurthi.

**Baca Juga: Duta FC Targetkan Juara di Piala Soeratin Zona Banten

“Bapak ibu sudah terima bantuan beras bulognya?” Tanya Jokowi kepada masyarakat.

Jokowi mengungkapkan masyarakat menerima bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram dan akan disalurkan hingga Maret 2024.

Menurutnya program bantuan pangan tersebut sudah diberikan sejak September 2023, dan jika APBN memungkinkan akan dilanjutkan hingga bulan Juni 2024.

“Nanti kita tunggu lagi kalau APBN memungkinkan April Mei Juni, setuju kita akan berusaha agar nanti bisa dilanjutkan di April Mei Juni,”tandasnya.(Aep)

Kabar6-Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan memastikan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dari Kementerian Sosial akan tetap turun pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) gelombang ketujuh.

Kadinsos Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman menerangkan, pembagian BPNT dari Kemensos akan ada sedikit perubahan.

Dimana, yang biasanya bansos perbulan dibagikan sebanyak 2 kali, kini hanya akan diberikan sekali setiap bulannya.

“Kuantitas tetap sama, tapi volume beda biasa sebulan 2 kali paket, untuk selanjutnya sebulan hanya 1 kali paket,” ujarnya, Rabu (18/7/2020).

**Baca juga: Angka Kemiskinan di Banten Mencapai 5,92 Persen.

Wahyu menjelaskan, pembagian BPNT berpatokan bukan dari berapa banyaknya PSBB.

“Kalau 2 iya dua kali PSBB, patokanya bukan PSBB, tapi sampai dengan Desember 2020 setiap bulannya hanya dibagikan 1 kali paket,” tutupnya.(eka)