Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang terus mengebut pembahasan finalisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022, paling lambat 30 November 2021 untuk disahkan.

Hal tersebut dikatakan oleh Anggota Komisi III DPRD Kota Tangerang, Anggiat Sitohang. Ia mengatakan terdapat ada 42 organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Kota Tangerang. Hampir setengah OPD yang sudah dilakukan pemanggilan untuk melakukan pembahasan APBD 2022 tersebut.

“Sudah banyak, yang sudah dipanggil hampir 20 (Dinas dan Kecamatan),” ujar Anggiat saat ditemui di Gedung DPRD Kota Tangerang, Rabu (17/11/2021).

Ia mengatakan terdapat sejumlah dinas yang dianggarkan cukup besar telah dipanggil dalam pembahasan. Seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM yang akan difokuskan pada pemulihan ekonomi dan UMKM. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan untuk fokuskan pada BLK serta Dinas Perhubungan.

Sebelumnya, DPRD bersama Pemkot Tangerang menyepakati nota Kesepakatan Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Tangerang 2022. Diprediksi APBD Kota Tangerang 2022 sebesar Rp4.409.292.467.128.

“Kalau sudah kita tetapkan (KUA PPAS) itu naik boleh berkurang tidak. Karena bantuan contoh ada DAK pusat dan Provinsi,” ungkapnya.

**Baca juga: Menyambut HUT Korpri Ke-50 Tahun, Pemkot Tangerang Berikan Santunan Sebanyak 3.236 Paket Sembako Secara Serentak

“APBD kita itu rata-rata sudah diatas angka 2 T. Jadi kemandirian APBD, ada tidaknya bantuan pusat tetap berjalan pembangunan Kota Tangerang,” tambahnya.

Meski demikian, Anggiat berpendapat dalam postur anggaran Pemkot Tangerang keberpihakan anggaran ke masyarakat mencapai belanja modal diangka 61 persen, sementara 31 persen belanja pegawai. (Oke)

Kabar6-Mantan komisioner Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Edi Rusli pertanyakan belum dilantiknya kesembilan nama calon periode 2019 – 2024. Sebab ada pagu anggaran sekitar Rp 750 juta diduga sudah terserap.

“Karena ketika panitia seleksi sudah terbentuk dan menghasilkan nama-nama ada anggaran yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten yang sudah habis terpakai,” katanya, Selasa (17/11/2021).

Ia jelaskan, seharusnya kalau melihat dari panitia seleksi 2019 tidak ada alasan lagi kesembilan calon komisioner itu tidak dilantik. Kalau tidak dilantik dananya kemana yang diperuntukan panitia seleksi.

“Pertanggungjawaban seperti apa. Ini harus diusut,” jelas Edi. Menurutnya, ada pembiaran atau mungkin juga kelalaian dari pihak Disperindag Banten.

Kenapa tidak memberitahu kepada masyarakat. Termasuk menjelaskan kepada publik kendalanya seperti apa. “Wong dananya sudah habis, panitia seleksi sudah dibentuk, nama-nama sudah ada,” terangnya.

**Baca juga:

Warga Kecewa BPSK Tangsel Tiga Tahun Vakum

BPSK Tiga Tahun Vakum, Disperindag: Tunggu Pergub Banten

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pengawasan Disperindag Banten, Herry Purnomo mengakui ada temuan terkait mata anggaran tersebut. Meski demikian ia mengaku pihaknya telah mengembalikan ke kas daerah.

“Enggak terserap, udah dikembalikan. Itu kemarin ada temuan. Kena refocusing,” kilahnya.(yud)

Kabar6-Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Bambang Noertjahjo menanggapi serapan anggaran yang masih minim hingga akhir Oktober 2021 ini.

Menurutnya, keterlambatan itu dikarenakan beralihnya ke sistem baru Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) dari Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL).

“Ini lebih ke arah sistem yang saat ini kita kan kemarin saat SIPD belum berjalan, dan sekarang masih juga berjalan secara penuh. Jadi kita dalam tahap pencairan itu biasanya sementara ini kita menggunakan 3 tahapan, manual, terus ke SIMRAL terus ke SIPD,” ujarnya di Balai Kota Tangsel, Ciputat, ditulis Rabu (3/11/2021).

Dirinya menerangkan, hal itu membuat adanya keterlambatan pencairan, sementara pekerjaan dan konstruksi tersebut sudah dilaksanakan. Sehingga, sebenarnya pekerjaan yang dilakukan sudah lebih dari pencairan yang baru 58,5 persen.

Lanjutnya, data tentang pekerjaan dan konstruksi yang sudah berjalan saat ini bisa di cek di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Tangsel.

**Baca juga: Antisipasi Banjir, DPU Tangsel Normalisasi Kali Ciputat

“Dan ini kita harapkan dalam bulan November ini, khususnya juga nanti biasanya akhir tahun kalau konstruksi, tapi kalau non konstruksi yang saat ini sudah banyak diajukan bisa segera dilakukan pencairan di November ini, dan itu pasti segera naik,” terangnya.

“Kalau dari sisi TAPD tentunya semakin, semakin banyak yang tidak dapat dilakukan dengan alasan yang benar tentunya, ini kan menjadi tabungan kita di tahun berikutnya. Tapi kalau kita bicara kinerja harusnya 100 persen,” tandasnya.(eka)

Kabar6-Serapan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tahun 2021 ini masih minim atau baru mencapai 49,60 persen. Padahal tinggal beberapa bulan lagi tahun anggaran 2021 akan berakhir.

Besaran serapan anggaran tersebut diketahui berdasarkan laman monev.lkpp.go.id, per September 2021 dengan total anggaran 4,57 Triliun. Sementara dibandingkan periode yang sama 2020 lalu serapan mencapai 55,94 persen.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menyatakan pihaknya merasa optimis capaian serapan anggaran mencapai target. Ia beralasan serapan tersebut masih minim disebabkan oleh banyak kegiatan atau pekerjaan yang masih berjalan. Namun, belum terserap.

“Ya kita optimis selesai karena saat ini banyak kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan tapi kan belum diserap. Contoh seperti pembangunan jalan, pembangunan kantor, infrastruktur itu masih on going proses, tapi Insya Allah optimis sampai akhir tahun,” ujar Arief, Jumat (29/10/2021).

Serapan tahun ini turun dibandingkan tahun lalu, kata Arief, dikarenakan terdapat ada recofusing anggaran dan ada perubahan anggaran. Selain itu, Provinsi Banten perubahan APBD.

**Baca juga: 339 QR Code Peduli Lindungi Dipasang di Kota Tangerang

“Sudah di sahkan baru ada pemotongan Bangub (Bantuan Gubernur), ada pemotongan bagi hasil, itu harus revisi kembali. Tapi yang pasti sampai akhir tahun selesai,” tandasnya.

Diketahui, hingga akhir tahun 2020 lalu serapan anggaran Pemkot Tangerang hanya mencapai 71,12 persen. (Oke)

Kabar6-Tragedi terbakarnya Lapas Kelas 1 Tangerang yang mengakibatkan 44 warga binaan tewas disorot Pengamat politik dan kebijakan publik dari Universitas Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Adib Miftahul.

Adib menilai kejadian yang juga membuat konsumsi pemberitaan banyak media luar negeri ini, seolah menunjukkan hak asasi manusia warga binaan begitu murah.

Peristiwa kebakaran yang diduga terdapat konsleting listrik tersebut justru semakin menunjukkan pemerintah tak serius menangani warga binaan yang ada didalam penjara. Sudah begitu lama masalah di Lapas, seperti bangunan tak layak, over kapasitas, fasilitas yang minim seolah ini tak bisa diselesaikan.

“Sebagus apapun manajemen pengelolaan Lapas kalau gedungnya tua, fasilitas banyak tak layak, didukung dengan minimnya teknologi, jangan kaget kalau kejadian seperti ini bakal terulang lagi. Nah disini penting soal dukungan anggaran,” kata Dosen FISIP UNIS ini kepada awak media, Jumat, (10/9/2021).

Adib juga menambahkan, salah satu kunci penting untuk menyelesaikan masalah pelik terkait manajemen Lapas adalah political will. Padahal, dukungan politik dan anggaran ini yang selalu didengungkan terutama oleh DPR RI, tetapi juga masih setengah hati.

“Political will dan dukungan anggaran sangat penting. Kan anggota DPR RI itu kalau reses sering kan kunjungan kerja ke Lapas. Mereka sudah tahu betul apa yang terjadi di Lapas. Kalau masalah di Lapas tak bisa diselesaikan, yah setengah hati,” tambahnya.

Adib berpendapat, Lapas adalah tempat memanusiakan warga binaan yang tengah menjalani masa hukuman, agar menjadi manusia yang bermanfaat dikemudian hari.

“Nah, ini seharusnya sejalan dengan revolusi mental yang menjadi prioritas Presiden. Walaupun mereka bersalah secara hukum tetapi mereka adalah manusia. Negara berkewajiban menjaga mereka. Memperbaiki mereka jadi orang baik lagi,” tegasnya.

Adib Miftahul juga menilai sebagai prioritas adalah pekerjaan rumah besarnya berupa grand design sebuah Lapas yang manusiawi dengan pengelolaan manajemen yang baik. Perlu juga, lanjut Adib, tak usah malu mencontoh negara maju dalam hal manajemen tata kelola Lapas.

“Bisa menunjuk konsultan independen guna mempelajari manajemen Lapas seperti di luar negeri. Nantinya, konsultan akan memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam jangka pendek maupun panjang. Bisa juga dalam hal pembenahan Lapas, menjalin hubungan dengan otoritas-otoritas serupa luar negeri,” jelasnya lagi.

**Baca juga: Hadapi Pemilu, KPU Kota Tangerang Berikan Terobosan Terbaru

Jika masalahnya ada pada over kapasitas, seharusnya sinergi para pemangku kepentingan antara Kemenkumhan dan DPR RI terjalin dengan baik.

“Ingat ada 44 nyawa. Saya dapat informasi malah kalau petugas Lapas tak berjibaku, menyelamatkan, bisa ratusan yang meninggal. Masalah ini sudah bertahun tahun. Duit kita (APBN) kan ada,” tandasnya. (Oke)

Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak menuai kritik. Penyebabnya, soal pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2021, pada tanggal 10-12 September 2021.

Kritik kepada wakil rakyat itu terkait dengan lokasi tempat berlangsungnya rapat bersama TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). Jika biasanya rapat bersama pemerintah daerah digelar di ruang paripurna atau secara virtual untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Namun kali ini, DPRD Lebak memilih untuk membahas itu dengan eksekutif di salah satu hotel berbintang di bilangan Jakarta.

“Enggak etis, kondisi masih pandemi dengan kebijakan PPKM, rakyat lagi susah karena pemberlakukan pembatasan kegiatan oleh pemerintah, tapi tiba-tiba wakil rakyatnya malah mau rapat ke Jakarta,” kata Ketua Ikatan Mahasiswa Lebak (Imala) Nukman Faluti, saat dihubungi, Kamis (9/9/2021).

Apa tidak bisa, tanya Nukman, pembahasan anggaran tetap dilakukan di Lebak? Apa urgensinya, di tengah kondisi seperti ini, rapat sampai harus dilakukan di hotel berbintang Jakarta?

“DPRD kan punya kantor. Rakyat lagi susah, kenapa harus buang-buang anggaran sampai rapat harus ke Jakarta, tentu kalau pembahasannya di sana anggaran yang dikeluarkan juga tidak sedikit,” tegas Nukman.

Kritik yang sama juga disampaikan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lebak, Mulyana. Ia juga mempertanyakan seberapa penting sampai pembahasan tersebut sampai harus dilakukan di Jakarta.

“Apa urgensinya terkait agenda tersebut dilaksanakan di luar daerah?” tanya Mulyana.

Di saat kondisi masih pandemi, seharusnya seluruh pihak, terutama wakil rakyat punya perhatian dan kepekaan terhadap keadaan yang dihadapi masyarakat, terutama warga yang sangat terdampak pandemi.

**Baca juga: KUA-PPAS APBD, DPRD-Pemkab Lebak Akan Bahas di Jakarta

Mulyana menyebut, jika pun pembahasan tetap mau di lakukan di luar gedung DPRD, maka banyak lokasi yang menurutnya representatif untuk menjadi tempat.

“Banyak kok tempat yang bisa untuk jadi tempat rapat. Jauh lebih bermanfaat jika kita pakai sarana dan prasarana yang ada tanpa harus ke luar daerah dengan anggaran yang tentu tidak sedikit,” katanya.(Nda)

Kabar6-Aktivis antikorupsi dari Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP) Uday Suhada meminta, pembangunan rumah dinas (Rumdin) Kejari Lebak yang akan menelan anggaran Rp1 miliar ditunda.

“Sebaiknya untuk saat ini memang pemerintah daerah menunda dulu pembangunan rumah dinas itu. Kalau perbaikan-perbaikan biasa mungkin tidak ada masalah, tapi kalau membangun sampai menghabiskan anggaran segitu harus dipertimbangkan lagi lah,” kata Uday kepada Kabar6.com, Rabu (25/8/2021).

Uday menyebut, di tengah kondisi yang masih pandemi, pembangunan dengan anggaran sebesar itu dapat mencederai rasa kemanusiaan. Maka akan lebih bijak jika pemerintah daerah menunda pembangunannya.

“Ini kondisi masih darurat, kondisi kita masih memprihatinkan. Jadi hemat saya ditunda dulu lah, pertimbangkan lah sosio kultural, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat kita saat ini,” ucapnya.

“Sama seperti kemarin soal pengadaan baju dinas anggota DPRD Lebak, dengan pembelaan katanya anggarannya lebih kecil dari Kota Tangerang. Memang semendesak apa sampai harus sekarang? Apa sudah pada sobek untuk melayani kepentingan rakyat?” tanya Uday.

**Baca juga: Pembangunan Rumah Dinas Kejari Lebak Telan Anggaran Rp1 Miliar Lebih

Dalam kondisi yang masih harus berjibaku fokus untuk penanganan dan dampak pandemi Covid-19, pembangunan tersebut seharusnya ditunda.

“Tunda dulu, dan itu bisa dilakukan. Sama seperti baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang, setelah kita kritik akhirnya mereka membatalkan,” katanya.(Nda)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menggelontorkan anggaran sebesar Rp1 miliar lebih untuk pembangunan rumah dinas (Rumdin) kejaksaan negeri (Kejari) Kabupaten Lebak.

Melihat website LPSE Kabupaten Lebak, pemerintah daerah mengalokasikan dari APBD 2021 untuk pembangunan rumdin tersebut sebesar Rp1,4 miliar.

“Benar, itu untuk (Pembangunan) rumah dinas dekat SMP 3,” kata Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Lebak, Hendro saat dikonfirmasi Kabar6.com, Rabu (25/8/2021).

Kurang lebih seratus juta dari anggaran tersebut, ujar Hendro, dialokasikan untuk penataan kantor Korps Adhyaksa.

“Sedikit sih untuk yang penataan kantor kurang lebih seratus jutaan, itu untuk penataan di bagian tilang. Selebihnya (Rp1 miliar lebih) untuk rumah dinas yang memang tidak ditempati karena rusak,” ucap Hendro.

**Baca juga: Objek Wisata di Lebak Kembali Dibuka, Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Masuk

Hendro menjelaskan, Pemkab Lebak mengalokasikan anggaran setelah ada pengajuan dari kejaksaan.

“Ada permohonan dari mereka, kalau enggak ada permohonan kita enggak berani, dan itu dibolehkan. Tinggal pelaksanaan, mungkin minggu depan ya,” terangnya.(Nda)

Kabar6-Pemkot Tangerang menganggarkan sebesar Rp2,9 Miliar yang diperuntukkan untuk Bantuan Sosial (Bansos) kepada warga 13 Kecamatan di Kota Tangerang.

Anggaran tersebut diberikan sebanyak 9.944 jiwa warga kota Tangerang yang belum pernah sama sekali mendapatkan Bansos. Bantuan secara tunai itu dengan besaran Rp300 ribu setiap warga.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah saat meninjau langsung proses pendistribusian bansos di SMP 7 Kota Tangerang mengungkapkan, bantuan yang menggunakan anggaran pemerintah daerah itu diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan hidup warga terutama yang terdampak kondisi sekarang ini.

“Bantuan tunai langsung ini kepada masyarakat yang jumlahnya 9.944. Jumlah ini adalah yang tidak kebagian bantuan dari Kemensos, mudah-mudahan bisa membantu masyarakat kita yang terdampak untuk meringankan kebutuhan hidupnya,” ujar Arief di lokasi, Rabu (25/8/2021).

Kepal Dinas Sosial Kota Tangerang Suli Rosadi menambahkan, bahwa program ini penerimanya merupakan acuan data terpadu kesejahteraan social (DTKS) yang tidak terakomodir bantuan lainnya. Sementara, nilai bantuannya hanya sebesar RP300 ribu. Untuk mekanisme pengambilan bansos sama dengan umumnya tidak ada yang membedakan.

“Dananya berdasarkan kemampuan pemerintah daerah yaitu tiga ratus ribu rupiah yang diperuntukan bagi 9.944 orang, tahun lalu hanya 2.800 orang,” ujar Suli.

Mereka melibatkan Bank BJB dalam upaya bentuk pengawasan kepada proses penyaluran bantuan sehingga penyimpangan bisa dihindari.

“Ini salah satu cara dengan melibatkan bank dan tidak melibatkan unsur lain, karena jika melibatkan unsur lain kita khawatir dengan bank kita bisa mengontrol,” katanya.

**Baca juga: Jadwal PTM di Kota Tangerang Belum Pasti

Di lokasi penyaluran bantuan, salah seorang penerima bantuan A.Mahmudin warga Kebon Besar RT03/02, Kecamatan Batuceper ini merasa bahagia dengan adanya bantuan. Dirinya yang bekerja hanya sebagai pemulung dengan pendapatan yang pas pasan merasa terbantu meskipun nilai bantuan tidak seberapa.

“Ya Alhamdulillah bisa untuk menambah biaya hidup keseharian, sebelumnya saya belum pernah menerima bantuan,” katanya. (Oke)

Kabar6-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tangerang Raya turut menyoroti rehabilitasi taman bambu, ditengah kondisi pandemi Covid-19 dianggap mubazir. Sebab, rehabilitasi tersebut bukanlah yang skala prioritas yang seharusnya fokus efisiensi kebijakan pemulihan ekonomi dan bantuan sosial masyarakat.

“Mengenai pelelangan penyempurnaan taman bambu bagi kami merupakan sesuatu yang mubazir hari ini. Skala prioritas harusnya lebih pada efisiensi kebijakan pemulihan ekonomi dan bantuan sosial masyarakat,” ujar Sekbid PAO HMI Cabang Tangerang Raya, Afdel Syahril Akbar Mubarok saat dimintai keterangan, Sabtu (14/8/2021).

Kata Afdel, sebab masyarakat sangat membutuhkan bantuan yang lebih akuntabel. “Bagi saya apa yang menjadi kebijakan untuk penyempurnaan taman bambu Ini tidak tepat sasaran dan lebih kepada penyia-nyiaan anggaran. Sebab taman-taman yang masuk dalam tempat rekreasi publik kan juga belum dibuka selama pandemi ini,” tegasnya.

Afdel mencontoh seperti pembelian perahu dan pembangunan dermaga yang berlokasi di depan Lapangan Ahmad Yani pada 2020 lalu. Kendati demikian, untuk saat ini tidak ada manfaatnya bagi masyarakat alias mangkrak.

Sebelumnya, Kabid Pertamanan dan Dekorasi Disbudpar Kota Tangerang Hendri Pratama Syahputra menjelaskan, permainan anak ini merupakan usulan dari kelurahan untuk dijadikan kampung tematik.

“Sudah 2 kali saya lelang tapi gagal terus karena tidak ada penawaran dan perusahaan yang memenuhi kualifikasi, rencana kita mau drop batalkan. Nunggu surat gagal lelangnya dulu dari pokja, kalau dilihat jadwal senin,” jelasnya.

Hendri mengatakan, pihaknya merencanakan renovasi di tiga taman. Seperti rehabilitasi taman bambu, rehabilitasi taman kunci dan penataan pulau jalan daan mogot dan ciledug. Namun dua diantaranya di alihkan untuk penanganan Covid-19.

Meski demikian, renovasi gapura akan terus dilakukan karena memperhatikan faktor keamanan. Mereka pun merencanakan empat renovasi gapura. Namun tiga diantaranya dialihkan untuk penanganan Covid-19.

**Baca juga: Lelang Mainan Anak, Renovasi Gapura dan Taman Bambu Kota Tangerang Dinilai Tak Tepat

“Taman bambu ini pemeliharaan aja, kalau dilihat kondisi dilapangan sudah sangat memprihatinkan dari 2019 ditunda terus dan dorongan masukan dari teman-teman media juga,” katanya.

“Renovasi gapura juga sama yang di MH. Thamrin plus faktor kemanan sudah ada pengaduan masyarakat masuk ke kita sudah pada keropos, sudah ada yang jatuh dan kita cek dengan ahli struktur sudah ada pelemahan harus segera di rehab,” tandasnya. (Oke)