Kabar6-Kinerja APBN Provinsi Banten pada Triwulan I tahun anggaran 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik. Ini dapat terlihat dari pendapatan negara yang tumbuh positif pada beberapa komponen dan adanya pertumbuhan realiasi belanja negara (yoy).

Hal ini disampaikan oleh para pimpinan Kemenkeu Regional Banten yakni Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Banten Rahmat Subagio, Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Banten Djanurindro Wibowo, Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, M. Dody Fachrudin dan Kepala Bidang DP3 Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Banten Sonny Agustinus dalam siaran pers yang diselenggarakan secara Hybrid di Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten dan Microsoft Teams Meeting, Selasa (30/4/2024).

Menurut Dody, pendapatan negara Provinsi Banten sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai Rp21,84 Triliun, tumbuh 7,87% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan pendapatan negara ini didukung oleh terakselerasinya pendapatan pada beberapa komponenseperti Pajak dan Bea Cukai, sedangkan PNBP mengalamikontraksi (yoy).

Kinerja Belanja Negara dan penyaluran KUR serta UMi

Dody menjelaska, belanja negara Provinsi Banten hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp6,63 Triliun, tumbuh sebesar 18,8% dari tahun sebelumnya. Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat/belanja kementerian lembaga (K/L) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Untuk belanja K/L mencapai Rp2,4 Triliun, tumbuh sebesar 47,04%, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta dukungan pelaksanaan pemilu 2024. Seluruh jenis belanja K/L (belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bansos) mengalami pertumbuhan positif, kecuali belanja modal.

Belanja modal mengalami kontraksi 36,90% disebabkan oleh penurunan atas belanja modal di K/L PUPR, BMKG, dan Kementerian Perhubungan karena pekerjaan yang telah selesai di tahun anggaran yang lalu. Untuk kinerja realisasi belanja berdasarkan fungsi, fungsi pelayanan memiliki kinerja realisasi yang paling baik dengan capaian 66,58% melebih target sebesar 15%. Kenaikan pada fungsi ini karena pelaksanaan tahapan pemilu.

Untuk belanja TKD mencapai Rp4,23 Triliun atau 23,94% dari total alokasi TKD 2024, tumbuh sebesar 6,22%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp3,99 Triliun atau 22,83% dari pagu.

Secara umum kinerja penyaluran TKD per 31 Maret 2024 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yangtelah tersalurkan Rp1,3 Triliun lebih lebih rendah 15,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode ini semua jenis DAK Non Fisik telah disalurkan.

Dody juga menyampaikan informasi tentang penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Menurutnya, kinerja penyaluran KUR dan UMi hingga 31 Maret 2024 tumbuh pesat dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi penyaluran KUR mencapai Rp1,09 Triliun untuk 15.668 debitur, tumbuh sebesar 43,19% dari tahun sebelumnya. Penyaluran KUR terbesar ada di Kabupaten Tangerang sebesar Rp295,11 Miliar demikian juga untuk UMI Rp32,06 Miliar. Penyaluran KUR per sektor tertinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai Rp681,42 Miliar untuk 10.307 debitur.

Kinerja Pendapatan Pajak

Selanjutnya, Kepala Bidang DP3 Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Banten, Sonny Agustinus, menyampaikan informasi tentang pendapatan pajak Provinsi Banten hingga 31 Maret 2024.

Menurutnya, penerimaan pajak periode tersebut tercapaisebesar Rp18,077 Triliun, memenuhi 23,61% dari target APBN 2024 sebesar Rp76,58 Triliun dan tumbuh sebesar 9,49% (yoy). Kinerja pendapatan pajak ini tumbuh dengan baiksampai dengan 31 Maret 2024.

Sonny menjelaskan, mayoritas jenis pajak dominan mengalami pertumbuhan positif pada periode s.d 31 Maret 2024. PPN Dalam Negeri, PPh Pasal 21, PPN Impor, PPh Final dan PPh 22 Impor mengalami pertumbuhan positif. Sedangkan PPh Badan masih mengalami pertumbuhan negatif. Penerimaan perpajakan sektor dominan s.d. 31 Maret 2024 mayoritas tumbuh positif. Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan adalah 2 sektor dengan kontribusi terbesar penerimaan pajak di provinsi Banten sampai dengan Maret 2024. Kontribusi masing-masing sektor tersebut sebesar 39,91% dan 26,85%.

**Baca Juga: Didampingi Kiai dan Pedagang, Hasbi Jayabaya yang Pertama Kembalikan Formulir Bacabup ke PDIP dan Demokrat

Hingga 31 Maret 2024, sembilan kantor pelayanan pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Banten mengalami pertumbuhan pendapatan pajak yang baik jika dibandingkan secara yoy. Akan tetapi terdapat tiga KPP yang masih belum bisa mencapai hasil penerimaan seperti triwulan I tahun 2023 yaitu KPP Pratama Pandeglang, KPP Pratama Cilegon dan KPP Madya Tangerang. Pertumbuhan pajak secara netto tertinggi dicapai oleh KPP Pratama Tigaraksa dengan pertumbuhan 45,29% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan capaian tertinggi dari targetpenerimaan triwulan I 2024 diraih oleh KPP Pratama Tangerang Barat dengan capaian 29,69%.

Kontribusi penerimaan pajak terbesar di provinsi Banten berasal dari penerimaan kelompok pajak PPN & PPnBM dan PPh Non Migas. Kedua kelompok jenis pajak tersebut mengalami pertumbuhan positif di bulan Maret 2024,sementara untuk Kelompok Jenis Pajak PBB dan BPHTB dan Pajak Lainnya mengalami kontraksi.

Kinerja Pendapatan Kepabeanan dan Cukai

Selanjutnya, Kepala Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Banten, Rahmat Subagio, menyampaikan informasi tentang pendapatan kepabeanan dan cukai Provinsi Banten hingga 31 Maret 2024. Beliau menyampaikan bahwa capaian pendapatan kepabeanan dan cukai periode tersebut sebesar Rp3,33 Triliun, memenuhi 22,65% dari target tahunan APBN 2024 sebesar Rp14,71 Triliun dan tumbuh sebesar 0,37% (yoy). Kinerja pendapatan kepabeanan dan cukai ini tumbuh positif hingga 31 Maret 2024.

Rahmat menjelaskan, penerimaan kepabeanan dan cukai ini terdiri dari bea masuk, cukai, dan bea keluar. Bea masuk mencapai Rp2,67 Triliun, turun 1,66% (yoy), dipengaruhikinerja impor nasional, terutama impor komoditi konsumsi, kebutuhan perdagangan dan industri. Cukai mencapai Rp659,38 Miliar, tumbuh 9,36% (yoy), didorong peningkatan volume produksi minuman mengandung etil alcohol golongan B yang disertai kenaikan tarif Cukai MMEA 20% (rata-rata tertimbang). Bea keluar mencapai Rp0,719 Miliar, turun 51,64% (yoy), dipengaruhi jumlah produksi dan fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan produk turunan pengolahannya.

Rahmat juga menyampaikan informasi tentang kinerja neraca perdagangan Provinsi Banten hingga Maret 2024. Neraca perdagangan Maret 2024 berada pada angka USD -1,99 Miliar atau menguat 7,4% dibandingkan bulan Februari 2024 (USD-2,15 Miliar), sementara jika dibandingkan dengan Maret 2023 (USD -1,86 Miliar) menurun sebesar 7,12%.

Kenaikan neto neraca perdagangan bulan Maret 2024 tersebut disebabkan oleh kenaikan eksportasi pada komoditi: logam mulia dan logam yang dipalut dengan logam mulia; perhiasan, barang hasil tempaan pandai emas dan perak serta batang lainnya; HRC; yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan importasi pada komoditi: Minyak Mentah dan Turunannya; Telepon; alat optik.

Pengelolaan Aset Pemerintah Pusat di Triwulan I 2024

Djanurindro Wibowo, melaporkan kinerja pengelolaan aset negara di wilayah Banten untuk Triwulan I 2024. Pengelolaan aset negara di Provinsi Banten mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kekayaan Negara, Piutang dan Lelang, serta Pembiayaan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Semua Penerimaan tersebut menunjukkan kinerja positif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Realisasi PNBP dari pengelolaan aset sampai dengan Maret2024 mencapai Rp3,16 Miliar atau 12,39% dari target tahun 2024. Sementara itu, realisasi PNBP dari lelang mencapai Rp6,54 Miliar atau 15,61% dari target tahun 2024, sedangkanrealisasi PNBP dari piutang negara adalah Rp0,122 Miliar atau 25,15% dari target tahun 2024. Total realisasi PNBP sampai dengan Maret 2024 adalah Rp9,83 Miliar atau mencapai14,47% dari target tahun 2024.

Pokok lelang hingga Maret 2024 mencapai Rp325,38 Miliar atau 21,12% dari target tahun 2024, dengan dominasi jenis lelang meliputi Hak Tanggungan, Lelang Rampasan, Lelang Non Eksekusi Sukarela, Lelang Pegadaian, Lelang Barang Milik Negara (BMN), dan Lelang Pengadilan. Penyelesaian piutang negara sampai dengan bulan Maret tahun 2024 mencapai Rp1,3 Miliar atau 9,47% dari target tahun 2024.

Realisasi Hibah Barang Milik Negara kepada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Banten, sampai dengan Maret 2024 sudah terbit surat persetujuan hibah dengan nilai sebesar Rp167,24 Miliar.

Pembiayaan Proyek Strategis Nasional oleh LMAN di Provinsi Banten sampai dengan 31 Maret 2024 telah menghasilkan realisasi sebesar Rp271,18 Miliar.

Realisasi Pembiayaan tersebut terbagi atas realisasi Sarana dan Prasarana Air Baku Karian sebesar Rp1,32 Miliar, realiasi Bendungan Kairan sebesar Rp80,67 Miliar, realisasi Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran sebesar Rp173,46 Miliar, dan realisasi Jalan Tol Serang-Panimbang sebesar Rp15,71 Miliar.(red/rls)

Kabar6-Kinerja APBN Provinsi Banten pada awal tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat baik didukung oleh pendapatan negara yang tumbuh positif hampir disemua komponen dan belanja negara yang terakselerasi.

Hal ini disampaikan oleh Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten, M. Doddy Fachrudin, Kepala Bidang DP3 Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Banten Sonny Agustinus, Kepala KPU Bea dan Cukai Provinsi Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo dan Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Provinsi Banten Djanurindro Wibowo dalam siaran pers yang diselenggarakan secara daring melalui Microsoft Teams Meeting, Rabu (27/3/2024).

Menurut Doddy, pendapatan negara Provinsi Banten hingga 29 Februari 2024 mencapai Rp12,06 triliun, tumbuh 12,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan pendapatan negara ini didukung oleh terakselerasinya hampir di semua komponen kecuali PNBP.

Kinerja Belanja Negara dan penyaluran KUR serta UMi

Sementara itu, belanja negara Provinsi Banten hingga 29 Februari 2024 mencapai Rp4,53 triliun, tumbuh tinggi 57,7% dari tahun sebelumnya.

Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat/belanja kementerian lembaga (K/L) dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Belanja K/L mencapai Rp1,44 triliun, tumbuh 75,18%, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, serta dukungan pelaksanaan pemilu 2024.

Belanja TKD mencapai Rp3,09 triliun, tumbuh 50,67%, disalurkan untuk dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) block grant, serta dana alokasi khusus (DAK) nonfisik berupa penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan operasional pendidikan anak usia dini (BOP PAUD), serta bantuan operasional pendidikan kesetaraan (BOP Kesetaraan).

Sampai dengan akhir Februari 2024 Pemerintah juga telah mengalokasikan dana bantuan sosial untuk mendukung pendidikan melalui program PIP/KIP yang disalurkan oleh Kementerian Agama, dengan pertumbuhan anggaran sebesar 16,67%.

Untuk membantu anak-anak yatim piatu, dana sebesar Rp0,38 miliar telah diberikan kepada 950 anak.

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah menyalurkan Rp203,11 miliar kepada 780.448 penerima bantuan, sementara Program Keluarga Harapan (PKH) telah memberikan Rp187,14 miliar kepada 323.284 keluarga.

Dalam hal belanja tematik, anggaran telah dialokasikan untuk infrastruktur dan kesehatan masing-masing sebesar Rp36,90 miliar, yang merupakan 3,01% dari total pagu anggaran.

Pendidikan mendapat bagian sebesar Rp86,02 miliar atau 4,58% dari pagu, dan upaya konvergensi penanganan stunting dibiayai sebesar Rp3,68 miliar atau 8,78% dari pagu. Anggaran ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan di Banten.

Amra juga menyampaikan informasi tentang penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan ultra mikro (UMi). Menurutnya, kinerja penyaluran KUR dan UMi hingga 29 Februari 2024 semakin baik dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi penyaluran KUR mencapai Rp874,52 miliar untuk 5.185 debitur, naik 458,33% dari tahun sebelumnya. Penyaluran KUR terbesar ada di Kabupaten Tangerang sebesar Rp232,08 miliar demikian juga untuk UMI Rp24,78 miliar. Penyaluran KUR per sektor tertinggi adalah sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai Rp536,97 miliar.

Kinerja Pendapatan Pajak

Selanjutnya, Kepala Bidang DP3 Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Banten, Sonny Agustinus, menyampaikan informasi tentang pendapatan pajak Provinsi Banten hingga 29 Februari 2024.

Menurutnya, penerimaan pajak periode tersebut terealisasi sebesar Rp12,06 triliun, tercapai 15,75% dari target APBN 2024 sebesar Rp76,58 triliun dan tumbuh sebesar 12,75% (y-o-y).

Kinerja penerimaan pajak ini tumbuh dengan baik di awal tahun 2024 ini.
Sonny menjelaskan, mayoritas jenis pajak dominan mengalami pertumbuhan positif pada periode s.d Februari 2024.

PPN Dalam Negeri, PPh Pasal 21, PPN Impor, PPh Final dan PPh 22 Impor mengalami pertumbuhan positif.

Sedangkan PPh Badan masih mengalami pertumbuhan negatif. Penerimaan perpajakan sektor dominan s.d. Februari 2024 mayoritas tumbuh positif.

Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Perdagangan menjadi 2 sektor dengan kontribusi terbesar penerimaan pajak Banten Februari 2024. Kontribusi masing-masing sektor tersebut sebesar 38,01% dan 25,74%.

Hingga Januari 2024, sepuluh kantor pelayanan pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Banten seluruhnya mengalami pertumbuhan positif yang baik, namun terdapat dua KPP yang masih mengalami pertumbuhan negatif yaitu KPP Pratama Cilegon dan KPP Madya Tangerang.

Pertumbuhan netto tertinggi dialami oleh KPP Pratama Tigaraksa dengan pertumbuhan 56,10% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kontribusi penerimaan pajak terbesar di provinsi Banten berasal dari penerimaan kelompok pajak PPN & PPnBM dan PPh Non Migas.

Kedua kelompok jenis pajak tersebut mengalami pertumbuhan positif periode Februari 2024.Kelompok Jenis Pajak PBB dan BPHTB mengalami pertumbuhan positif sedangkan Pajak Lainnya masih mengalami pertumbuhan negatif di Februari 2024.

Kinerja Pendapatan Kepabeanan dan Cukai

Selanjutnya, Kepala KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo, menyampaikan informasi tentang pendapatan kepabeanan dan cukai Provinsi Banten hingga 29 Februari 2024.

Menurutnya, capaian pendapatan kepabeanan dan cukai periode tersebut sebesar Rp2,17 triliun, tercapai 14,77% dari target APBN 2024 sebesar Rp14,71 triliun dan tumbuh sebesar 2,13% (y-o-y).

Kinerja pendapatan kepabeanan dan cukai ini tumbuh positif di awal tahun 2024 ini.

Gatot menjelaskan, penerimaan kepabeanan dan cukai ini terdiri dari bea masuk, cukai, dan bea keluar. Bea masuk mencapai Rp1,73 triliun, tumbuh 2,83%, didorong kinerja impor nasional, terutama barang konsumsi dan kebutuhan bahan baku/penolong kebutuhan industri raw sugar. Cukai mencapai Rp440,07 miliar, naik 16,61%, dipengaruhi oleh pertumbuhan industri rokok elektrik, peningkatan volume produksi minuman mengandung etil alkohol golongan B yang disertai kenaikan tarif cukai MMEA 20% (rata-rata tertimbang).

Bea keluar mencapai Rp0,01 miliar, turun 98,83%, dipengaruhi jumlah produksi dan fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan produk turunan pengolahannya.

Gatot juga menyampaikan informasi tentang kinerja neraca perdagangan Provinsi Banten hingga Februari 2024. Menurutnya, neraca perdagangan Januari 2024 yaitu USD -2,08 miliar atau
menguat 10,25% dibandingkan bulan Januari 2023 (USD -2,32 miliar).

Kenaikan neto neraca perdagangan bulan Februari 2024 tersebut disebabkan oleh penurunan importasi pada komoditi: Minyak Mentah dan Turunannya; Telepon; Hidrokarbon dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi dan nitrosasinya; yang lebih tinggi dibandingkan penurunan eksportasi pada komoditi: HRC; Perhiasan, Barang Hasil Tempaan Pandai Emas dan Perak serta barang lainnya; dan Produk Hewan Lainnya.

Pengelolaan Aset Pemerintah Pusat di Banten Awal Tahun 2024

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Banten, Djanurindro Wibowo, melaporkan kinerja pengelolaan aset negara di wilayah Banten pada awal tahun 2024.

Pengelolaan aset negara di Banten mencakup Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kekayaan Negara, Piutang dan Lelang, serta Pembiayaan Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), yang semuanya menunjukkan kinerja positif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Realisasi PNBP dari pengelolaan aset hingga Februari 2024 mencapai 6,38 Miliar Rupiah atau 9,40% dari target tahun 2024. Sementara itu, realisasi PNBP dari lelang mencapai 4,44 Miliar Rupiah atau 10,60% dari target tahun 2024. Realisasi PNBP dari piutang negara adalah 0,051 Miliar Rupiah atau 10,60% dari target tahun 2024.

Pokok lelang hingga Januari 2024 mencapai Rp209,61 Miliar atau 13,61% dari target tahun 2024 sebesar Rp1,54 triliun, dengan dominasi jenis lelang terbesar adalah Lelang Hak Tanggungan atas permohonan Bank Sampoerna, dan Lelang Non Eksekusi Sukarela kendaraan bermotor. Penyelesaian piutang negara pada bulan Februari 2024 mencapai 0,546 Miliar Rupiah atau 3,95% dari target tahun 2024.

**Baca Juga: Direktur LPEK PB PMII: Lapor Pajak bagian dari Nasionalisme

Untuk pembiayaan PSN oleh LMAN di Provinsi Banten pada awal tahun 2024, jumlahnya adalah 137,28 miliar rupiah, yang terbagi atas Sarana dan Prasarana Air Baku Karian sebesar 0,096 Miliar Rupiah, Bendungan Kairan 52,63 Miliar Rupiah, Jalan Tol Cengkareng-Batu Ceper- Kunciran 71,16 Miliar Rupiah, dan Jalan Tol Serang-Panimbang 13,40 Miliar Rupiah.

Tematik Kajian Fiskal Regional ”Mengatasi Pengangguran melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Investasi”

Analisis tematik KFR Tahun 2023 mengenai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mengurangi pengangguran dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja di Banten, Indonesia, selama periode 2019-2023.

Fokus utama adalah pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan investasi.

Pemerintah telah meningkatkan realisasi anggaran pendidikan pasca-pandemi COVID-19, dengan hampir 100% realisasi pada beberapa Kegiatan Rincian Output (KRO) khusus, termasuk fasilitasi dan pembinaan masyarakat.

Investasi di Banten cukup besar, namun belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi pengangguran karena sebagian besar adalah investasi padat modal yang tidak banyak menyerap tenaga kerja.

Pembangunan infrastruktur pendidikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik telah berhasil, dengan pembangunan ruang kelas baru di berbagai tingkatan pendidikan, dari PAUD hingga SMK. Pemerintah daerah Banten juga mendorong pendidikan vokasi. Pemerintah pusat memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang menerima pegawai magang, untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan praktik kerja.

Dukungan fiskal lainnya termasuk alokasi anggaran untuk operasional perguruan tinggi dan DAK Non Fisik untuk kegiatan non fisik seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan tunjangan guru, yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan.

Dengan menggunakan analisis regresi menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) signifikan mengurangi pengangguran namun investasi tidak signifikan terhadap TPT di Banten.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengupayakan investasi yang masuk tidak hanya padat modal tetapi juga padat karya untuk mengurangi pengangguran selain itu diharapkan dapat lebih merata.

Secara keseluruhan, capaian di bidang pendidikan di Banten pada tahun 2023 dinilai baik, namun perlu evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas program pendidikan yang terbukti signifikan untuk mengurangi tingkat pengangguran.

Pemerintah pusat menunjukkan komitmen yang besar terhadap pengembangan kualitas SDM di Banten, dengan alokasi anggaran pendidikan yang merupakan bagian dari belanja wajib sesuai dengan mandat konstitusi.(red)

Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melanjutkan lagi program bedah rumah tidak layak huni. Sasaran warga penerima manfaat adalah kalangan ekonomi menengah ke bawah.

“Tahun ini ada 510 rumah,” ungkap Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie di aula kantor Kelurahan Setu, Rabu (31/1/2024).

Ia menyontohkan, rencana sasaran rumah tidak layak huni yang akan dibedah di Kecamatan Setu 68 unit, di Kecamatan Serpong 80 unit.

Benyamin menyebutkan, pagu anggaran renovasi rumah tidak layak huni sebesar Rp 71 juta per unit yang bersumber dari APBD 2024 Kota Tangsel.

“Perbaikan rumah-rumah menjadi layak huni dikerjakan secara dua tahap,” jelasnya.

**Baca Juga: Tekan Pengangguran, Pj Temui Akademisi untuk Kolaborasi Wujudkan Visi

Konstruksi bangunan rumah tidak layak huni yang dibedah menjadi dinding bata hebel, rangka atap baja, terdapat dua kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi serta dapur.

Benyamin pastikan sejak periode 2021 lalu sudah sebanyak 1.900 unit rumah tidak layak huni yang telah direnovasi oleh dinas perumahan rakyat, pemukiman dan pertanahan Kota Tangsel.

Ada syarat khusus bagi warga penerima manfaat renovasi rumah. Di antaranya tidak bersengketa dan status bidang lahan milik pribadi.

“Rumahnya harus punya sendiri,” tegasnya. Benyamin pastikan program fasilitasi perbaikan hunian warga yang kurang layak akan terus dilanjutkan tahun-tahun mendatang.

“Septic tank sanitasi berbasis masyarakat juga sudah kami laksanakan,” tambahnya.(yud)

Kabar6-Pemerintau Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Tahun Anggaran 2024 ini sebesar Rp 598 miliar lebih. Maka mulai sekarang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB disebar ke masyarakat wajib pajak.

“Target penerimaan PBB adalah sebesar Rp 435 miliar,” ungkap Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie di Serpong, Selasa (30/1/2024).

Ia menjelaskan, terdapat 465.733 lembar SPPT PBB. Pemerintah Kota Tangsel menggandeng ketua RT/RW di 54 kelurahan untuk mendistribusikan ke warganya masing-masing.

Benyamin menegaskan, pada Tahun Anggaran 2024 ini pemerintah daerah telah menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebesar Rp 4,18 triliun lebih.

**Baca Juga: Perumdam TKR Bangun SPAM Rajeg, Pelanggan Terdampak Tak Perlu Khawatir

Dari jumlah tersebut Rp 2 triliun lebih bersumber dari pendapatan asli daerah yang di antaranya diperoleh dari PBB beserta pajak daerah lainnya seperti hotel, hiburan, parkir dan lain sebagainya.

“Untuk merealisasikan rencana pembangunan Pemerintah Kota Tangerang Selatan membutuhkan sumber dana membiayai pembangunan,” terang Benyamin.

Menurutnya, PBB menjadi salah satu sektor pendapatan pajak yang penting bagi pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan. Dampak pembangunan tentunya akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Beda pajak dengan retribusi. Ada atau tidak ada fasilitas yang disediakan pemerintah wajib hukumnya dibayarkan,” tegasnya.

“PBB menjadi pendapatan daerah yang terpenting di Kota Tangerang Selatan. Tadi saya sampaikan ada tidak ada fasilitas pemerintah PBB harus dibayarkan secara khusus oleh masyarakat kita,” tambah Benyamin.(yud)

Kabar-Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2024 Kota Tangerang Selatan (Tangsel) diproyeksikan sebesar Rp 4,157 triliun lebih. Estimasi postur pendapatan daerah mencapai Rp 3,5 triliun, dan pendapatan asli daerah sebesar Rp 1,9 triliun.

Angka-angka di atas diketahui saat acara ‘Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Wali Kota dan DPRD Kota Tangsel Tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2024’.

“Artinya dari total pendapatan daerah, PAD itu melebihi 50 persen kemandirian fiskalnya sudah sangat baik,” ungkap Wali Kota Tangsel , Benyamin Davnie di gedung DPRD setempat, Kamis (10/8/2023).

**Baca Juga: Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Tangsel Disahkan

Menurutnya, jika dibandingkan dengan postur APBD Murni 2023, maka komposisi anggaran kas daerah di Kota Tangsel tahun depan mengalami kenaikan Rp 100 miliar. Ia sebutkan, periode 2024 lembaga eksekutif dan legislatif mengusung tema “Peningkatan Kualitas Tangsel Unggul Inovatif dan Layak Huni”.

Benyamin jelaskan, hal mendasar dalam skala prioritas program pembangunan yang digagas oleh Pemerintah Kota Tangsel antara lain peningkatan kualitas kompetensi sumber daya manusia. Termasuk di dalamnya komponen masyarakat.

Kemudian mendorong pertumbuhan investasi pada sektor perdagangan dan jasa. Khususnya dari sektor ekonomi kreatif. Masyarakat pelaku UMKM di Kota Tangsel didorong agar berdaya saing serta berkembang maju menguasai pangsa pasar domestik, nasional dan bahkan internasional.

“Yang ketiga peningkatan konektivitas sarana prasarana perkotaan. Kira-kira prioritasnya itu nanti akan dijabarkan,” jelas Benyamin.

Sementara itu, berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Tangsel diagendakan pelaksanaan rapat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Rapat tersebut dalam rangka pembahasan rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024, pada Rabu, 12 Juli 2023 tertuang pada risalah Nomor 013-PK.01/Banmus/VII/2023.

“Asumsi makro yang dijadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebagai berikut,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kota Tangsel, Iwan Rahayu saat membacakan Nota Pengantar Laporan Badan Anggaran Terhadap Rancangan Dokumen KUA-PPAS 2024.

1. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,90 persen – 7,06 persen.

2. Inflasi sebesar 4,45 persen – 7,28 persen.

3. Tingkat pengangguran sebesar 5,67 persen – 5,87 persen.

4. Tingkat kemiskinan sebesar 1,75 persen.

5. Indeks pembangunan manusia sebesar 82,4 persen.

6. Tingkat ketimpangan/gini rasio sebesar 0,339 poin.

Alokasi pemenuhan belanja mandatory spending pada rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024 sudah sesuai dengan batas minimum yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Alokasi belanja fungsi pendidikan sebesar 20,18 persen.

2. Alokasi belanja fungsi kesehatan sebesar 17,69 persen.

3. Alokasi belanja infrastruktur sebesar 33,56 persen.

4. Alokasi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) 0,73 persen.

5. Alokasi pendidikan dan pelatihan kompetensi sebesar 0,75 persen.

6. Alokasi belanja pegawai sebesar 27,47 persen.

Iwan Rahayu merinci, berdasarkan hasil pembahasan finalisasi Badan Anggaran dengan TAPD, rancangan KUA-PPAS 2024 disepakati sebesar Rp 4.156.083.156.661.00. Struktur anggaran sebagai berikut:

✓Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp 3,610 miliar lebih.

• Pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp 1,986 triliun lebih.

• Pendapatan transfer dialokasikan sebesar Rp 1,623 triliun lebih.

✓ Belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 4.127 triliun lebih.

✓ Pembiayaan daerah diasumsikan sebesar Rp 517 miliar lebih.

• Penerimaan pembiayaan diasumsikan sebesar Rp 547 miliar lebih.

• Pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp 30 miliar.

• Pembiayaan netto dialokasikan sebesar Rp 517 miliar lebih.

“Pagu indikatif PPAS Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 4,127 triliun lebih yang tersebar di 38 organisasi perangkat daerah,” tutup Iwan Rahayu.(Adv)