Kabar6-Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (KOMANDO) berangkat lakukan aksi menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kamis 7 Oktober 2021.

Presidium KOMANDO Jakarta Selatan, Misbahul Anwar menerangkan, aksi pada hari ini, berawal dari KOMANDO mengirimkan surat kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 1 Oktober 2021.

Dalam surat itu, Misbah menjelaskan, kawan-kawan mahasiswa yang tergabung dalam KOMANDO meminta dan atau mendesak kepada pimpinan-pimpinan MPR, untuk segera merealisasikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

“Mendesak kepada pimpinan-pimpinan MPR untuk segera meraliasaikan, bahwasannya untuk penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum,” ujarnya kepada wartawan di Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Kamis (7/10/2021).

Diterangkan Misbah, pihaknya hari ini mengundang dari KOMANDO wilayah Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. “Untuk saat ini kita berada di kawan-kawan KOMANDO Jakarta, Tangerang Selatan dan KOMANDO Jawa Barat,” ungkapnya.

Di Tangsel sendiri, dirinya menjelaskan, mahasiswa yang hadir terdiri dari mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Univesitas Pamulang, dan lain-lain dari pemuda.

**Baca juga: Aliansi KOMANDO Akan Gelar Aksi ke DPR Besok, Ini Isi Tuntutannya

“Kalau dari UMJ estimasi sekitar 100 mahasiswa, dan dari Unpam sekitar 310 mahasiswa,” tutupnya.

Dalam pantauan Kabar6.com dilokasi, terlihat ratusan mahasiswa berangkat dengan damai dan diarahkan oleh petugas gabungan menuju Jakarta untuk menghindari macet.(eka)

Kabar6-Aliansi Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (KOMANDO) pastikan akan menggelar aksi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/MPR) RI pada besok Kamis 7 Oktober 2021.

Presidium KOMANDO Jakarta Selatan (Jaksel), Misbahul Anwar mengatakan, dalam aksinya mahasiswa menuntut MPR RI untuk memprioritaskan pembahasan penataan sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Dijelaskan Misbah, penataan sistem hukum berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum merupakan salah satu dari tujuh rekomendasi MPR Periode 2009-2014 dan MPR Periode 2014-2019 kepada MPR Periode 2019-2024.

“Komando meminta MPR RI untuk memprioritaskan pembahasan penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila sumber dari segala sumber hukum yang merupakan salah satu dari tujuh rekomendasi MPR RI Periode 2009-2014 dan MPR Periode 2014-2019 kepada MPR RI 2019-2024,” ungkapnya, Rabu (6/10/2021).

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itupun mendesak agar Pimpinan MPR mau menemui mahasiswa dalam gerakan aksi pada tanggal 7 Oktober mendatang.

“Kami mendesak pimpinan MPR RI Periode 2019-2024 untuk menemui mahasiswa dalam gerakan aksi pada tanggal 7 Oktober 2021 besok,” tegas Misbah.

Sementara itu, Presidium KOMANDO Tangerang Selatan (Tangsel), Adit menerangkan, Pancasila harus memiliki sifat hukum yaitu mengikat dan memaksa dalam sistem peraturan perundang-undangan.

“Berdasarkan hasil kajian kami, saat ini terdapat begitu banyak produk Undang-Undang yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila,” tuturnya.

“Maka dari itu meletakkan Pancasila sebagai hierarki tertinggi adalah wujud dari kepastian Pancasila sumber dari segala sumber hukum,” tandasnya.

**Baca juga: Gelapkan 7 Unit Mobil di Tangsel, Tersangka Nyamar Jadi Polisi Berpangkat AKBP

Sebelumnya, Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (KOMANDO) telah melayangkan surat kepada Pimpinan MPR RI Periode 2019-2024 dalam momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021 lalu.

Dalam surat tersebut Komando mendesak pimpinan MPR Periode 2019-2024 untuk menemui mahasiswa pada gerakan aksi 7 Oktober 2021.

Berikut tuntutan Aliansi Konsolidasi Mahasiswa Nasional Indonesia (KOMANDO):
1. Mendesak pembahasan penataan sistem hukum dan peraturan perundang undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum;
2. Memastikan Pancasila memiliki fungsi hukum yang mengikat dan memaksa;
3. Meletakkan Pancasila sebagai hierarki tertinggi wujud dari kepastian Pancasila sumber dari segala sumber hukum.(eka)