Kabar6-Indonesian Politics Research and Consulting (IPRC) mempublikasikan hasil survei tentang kepuasan kinerja Gubernur dan Pj Gubernur Banten. Hasilnya, banyak responden yang mengatakan kalau mereka tidak tahu atau tidak memberikan jawabannya, saat ditanya mengenai kepuasan kinerja Pj Gubernur Banten, Al Muktabar.

Setidaknya ada 42,1 persen responden yang tidak menjawab atau tidak mengetahui hasil kinerja yang dilakukan Al Muktabar, selama satu tahun lebih menjabat sebagai Pj Gubernur Banten.

Hanya ada 1,4 persen responden yang menyatakan sangat puas, cukup puas 28,1 persen, kurang puas 21,3 persen dan 7,1 persen tidak puas sama sekali.

Di mana, Al Muktabar telah satu tahun lebih menjabat sebagai Pj Gubernur Banten, menggantikan Wahidin Halim dan Andika Hazrumy sebagai gubernur dan wagub Banten yang telah habis masa jabatannya. Al Muktabar mengisi kekosongan pimpinan di Banten, hingga pilkada digelar pada 2024.

“Jadi dalam beberapa temuan data, dalam beberapa kali penelitian survei yang kita lakukan, tingkat pengenalan terhadap tokoh atau terhadap gubernur juga akan berkorelasi terhadap tingkat kepuasan kinerja,” ujar Tedy Nurzaman, Direktur Data dan Operasional IPRC, di lokasi, Rabu, (15/11/2023).

**Baca Juga: Survei IPRC: 56,7 Persen Responden Dinasti Politik di Banten Harus Dihilangkan

Alasan ketidakterkenalan dan ketidaktahuan masyarakat terhadap Al Muktabar, disebabkan banyak hal, seperti dia tidak mengikuti pemilu yang melibatkan banyak orang.

Ada juga masyarakat yang mengira Wahidin Halim dan Andika Hazrumy masih menjabat sebagai Gubernur dan Wagub Banten, serta tidak mengetahui sudah diganti dengan Pj Gubernur Banten, Al Muktabar.

“Bisa saja masyarakat yang menyatakan puas atau tidak puas terhadap gubernur Al Muktabar ini masyarakat yang menganggap gubernur ini masih Wahidin Halim. Masyarakat masih menilai bahwa Al Muktabar belum memberikan dobrakan atau kebijakan yang populer bagi masyarakat,” terangnya.(Dhi)

Kabar6-Tingkat kepuasan terhadap kinerja pejabat Gubernur Banten al Muktabar masih rendah dirasakan warga Banten. Hal itu diungkapkan oleh Politics Research & Consulting (IPRC).

Bekerjasama dengan Laboratorium CEDD Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), IPRC menyampaikan hasil survei pada 3 hingga 10 Oktober 2023 tentang persepsi warga Banten terhadap kinerja pemerintahan dan dinasti politik.

Tingkat kepuasan kinerja Al Muktabar masih rendah sebanyak 29,5 persen. Angka itu tidak jauh dan hanya beberapa persen dibandingkan dengan angka ketidaklulusan terhadap kinerja Al Muktabar yakni 28,4 persen.

“Kita juga mengecek kinerja Pak Al Muktabar yang menjabat sebagai Pj Gubernur. Temuan yang kita dapatkan bahwa tingkat kepuasannya cukup rendah sekitar 29,5 persen,” kata Direktur Operasional dan Data IPRC Tedy Nurjaman di salah satu cafe di Cipocok, Kota Serang, Rabu (15/11/2023).

Dalam survei IPRC juga ditemukan tingkat sebanyak 42,1 peserta tidak tahu atau tidak mengenal Al Muktabar sebagai pejabat Gubernur Banten dalam satu tahun terakhir ini.

Tedy mengatakan, faktor Al Muktabar tidak dikenal warga karena proses penujukannya langsung oleh pemerintah pusat. Hal itu berbeda dengan gubernur dari hasil proses pemilihan umum.

“Masyarakat juga cenderung tidak tahu terhadap Pj Gubernur Banten itu siapa kalau Al Muktabar ini sebagai Pj Gubernur Banten,” ungkapnya.

**Baca Juga: Survei IPRC: 56,7 Persen Responden Dinasti Politik di Banten Harus Dihilangkan

Selain Al Muktabar, IPRC juga merilis tingkat kepuasan mantan Gubernur Banten Wahidin Halim selama lima tahun memimpin Banten pada periode 2017-2022.

Angka kepuasan terhadap pria yang akrab disapa WH itu terpaut diangkat 52,5 persen, tidak puas sebanyak 29,9 persen dan tidak tahu/tidak jawab sebanyak 17,3 persen. Menurut Tedy, angka tersebut terlalu cukup tinggi setelah lima tahun memimpin tanah jawara.

“Ini dalam konteks kepuasan tingkat kinerja beliau sebagai gubernur setelah lima tahun menjabat. Ini masih dibilang angka sikologis atau belum terlalu cukup tinggi kinerja terhadap Pak Wahidin Halim,” terangnya.

Survei dilakukan dengan tatap muka pada 3 hingga 10 Oktober 2023 sebanyak 1.220 responden di wilayah kota dan desa tersebar di delapan kabupaten/kota di Banten yang sudah memiliki hak pilih/menikah.

Survei tersebut menggunakan metode multistage random sampling, margin of error ± 2,87% pada tingkat kepercayaan 95%.(Aep)

Kabar6- Pejabat Gubernur Banten Al Muktabar bakal menyiapkan sanksi bagi organisasi perangkat daerah (OPD) jika ada pekerjaan fisik molor dari waktu yang telah ditentukan.

Sejauh ini, Pj Gubernur mengaku terus menantau beberapa pembangunan fisik di wilayah yang tengah dikerjakan Pemprov Banten seperti di Tangerang, Anyer Kabupaten Serang.

“Ada mekanisme administrasi di situ lalu mekanisme reward dan punishment juga bagi organisasi perangkat kerja daerahnya,” kata Al Muktabar di pendopo gubernur, Senin (5/11/2023).

Menurutnya, secara administrasi pelaksanaan pembangunan kegiatan fisik sepenuh di serahkan ke masing-masing OPD dan berharap bisa selesai sesuai dengan dokumen kontrak. Al Muktabar, menegaskan, batas akhir waktu pengerjaan berakhir pada 28 hingga 31 Desember 2023.

**Baca Juga: MAKI: Serangan Balik Koruptor di Tengah Tahun Politik

“Batas akhir kegiatan kita kan Desember, ada yang sampai tanggal 28 karena tanggal 31 Desember tutup buku,”terangnya.

Dari hasil pemantauannya, ada beberapa pekerjaan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, diantaranya penambahan waktu pengerjaan dan juga jumlah tenaga kerja.

Kendati demikian, Al Muktabar berharap pekerjaan tersebut dapat dikendalikan mengingat beberapa wilayah di Banten sudah mulai turun hujan.

“Kita lagi terus mengendalikan itu mudah-mudahan tidak ada kendala dengan cuaca cuaca saat ini ya sudah mulai hujan,”tandasnya.(Aep)

Kabar6-Iwan Kurniawan resmi dilantik jadi Pejabat Bupati Lebak. Ia dilantik menggantikan Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi. Keduanya mengundurkan diri karena ikut maju di pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang.

Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Kemendagri itu dilantik Pejabat Gubernur Banten Al Muktabar di Pendopo Gubernur Banten, Jumat (3/11/2023).

Pj Gubernur Banten Al Muktabar ingatan agenda besar dalam menyukseskan Pemilu 2024 mendatang. Agar pelaksanaan pesta demokrasi itu berlangsung damai dan penuh kegembiraan.

“Maka pesta harus kita jalankan dan kita ikhtiarkan dengan penuh kedamaian dan kebahagiaan serta rasa persaudaraan yang setinggi-tingginya,” kata Al Muktabar.

Selain itu, Iwan juga diminta fokus penanganan gizi buruk, penurunan angka stunting, pengendalian inflasi dan investasi.

“Tadi saya mengingatkan pada Iwan untik menjalankan tugas yang sebaik-baiknya, karena sesuai dengan sumpah janji,” ungkapnya.

**Baca Juga:  Kemendagri Tunjuk Iwan Kurniawan Jadi Pj Bupati Lebak

Menurutnya, Pj Bupati Lebak harus terus bekerja dan tidak berpuas diri atas campaian yang telah dikerjakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Lebak.

“Dengan pencapaian yang ada karena terus harus kita hadiahkan pembangunan itu dinamis terus berkembang jadi kita mengikuti perkembangan,” terangnya.

Pejabat Sekda Banten definitif ini juga mengucapkan terimakasih kepada Iti dan Ade atas kinerja yang telah didedikasikan untuk kemajuan di Kabupaten Lebak.

“Ada banyak pencapaian yang telah beliau dedikasikan kepada masyarakat dan itu tentu terus harus kita tingkatkan penghormatan saya kepada forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Lebak,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Pejabat Gubernur Banten Al Muktabar dilaporkan kelompok mahasiswa ke Kejagung RI, terkait dugaan keterlibatannya dalam dugaan korupsi dana hibah Ponpes di Banten tahun 2020.

Dimana saat itu, ia menjabat Sekretariat Daerah (Sekda) yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Terkait pelaporan mahasiswa tersebut, Al Muktabar mengaku siap diperiksa Kejagung.

“Ya tentu kan sebagai warga negara, saya taat hukum. Terus apa yang harus disampaikan, saya sampaikan. Keterangannya seperti itu,” kata Al Muktabar kepada wartawan, Rabu (25/10/2023).

Namun Al Muktabar membantah ikut terlibat meski ia mengakui terlibat dalam perencanaan usulan dana hibah tersebut yang belakangan bermasalah.

Al Muktabar mengaku menjabat sebagai Sekda mulai dilantik pada 27 Mei 2019 dan baru bekerja di Juni 2019. Saat itu, menurutnya perencanaan terkait hibah sudah berjalan oleh Sekda sebelumnya, sehingga tidak ada alasan baginya untuk menghentikan program tersebut.

“Dan di dalam kerangka itu tim TAPD bekerja, dan saya sebagai Ketua TAPD ex officio dengan momen itu kan tidak mungkin saya menghentikan program karena itu harus berlanjut terus, maju ke KUA dan PPAS,” ujarnya.

**Baca Juga: Mahasiswa Laporkan Pj Gubernur Banten ke Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah Ponpes 2020

Dalam perjalanannya terdapat persoalan walaupun diakuinya secara pelaksanaan sudah selesai ketentuan. Sehingga yang perlu bertanggungjawab adalah dari tingkatan pelaksana teknis.

Lagi pula, sudah ada lima orang yang sudah diproses hukum, diantaranya yakni itu Mantan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten Irvan Santoso, mantan Kabag Sosial dan Agama pada Biro Kesra Provinsi Banten Toton Suriawinata.

Kemudian, honorer di Biro Kesra Agus Gunawan dan Epieh Saepudin, serta Tb Asep Subhi salah satu pengurus ponpes.

“Dalam proses hukumnya sudah ditetapkan siapa yang bertanggungjawab terhadap itu,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Banten mengekspor briket arang ke Arab Saudi. Produksi Industri Kecil Menengah (IKM) binaan Disperindag Banten itu akan masuk ke pangsa pasar Timur Tengah.

Negara di dunia, membutuhkan briket batu bara, pangsa pasarnya tersedia di Eropa dan Timur Tengah.

“Dengan pembinaan yang baik, produk ekspor briket ini akan terus ditingkatkan selain produk-produk lainnya,” ujar Al Muktabar, Pj Gubernur Banten, dalam keterangan resminya, Rabu, (25/10/2023).

Bahan pembuatan briket arang salah satunya batok kelapa, yang jika tidak bisa memanfaatkannya, bisa menjadi limbah dan mengganggu lingkungan. Dengan pembuatan briket arang, bisa mengurangi polusi sampah di lingkungan.

Al Muktabar mendorong industri agar terus meningkatkan kemampuan dan hasil produksinya, sehingga bisa mengekspor produknya ke luar negeri.

“Mempunyai nilai tambah ekonomi dan di hulunya petani juga nanti bisa menjual tempurung kelapa ini ke penampung. Jadi tidak ada yang terbuang,” jelasnya.

IKM PT Harapan Agri ini merupakan salah satu dari 30 IKM yang dilakukan pembinaan dari tahun 2021-2022 yang berasal dari Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten.

**Baca Juga: Korban Elf Maut, RSUD Kota Tangerang Segera Operasi 6 Santri Patah Tulang

Selain IKM PT Harapan Agri, dalam waktu dekat juga akan dilakukan ekspor komoditi lainnya seperti coklat, kain tenun Baduy dan talas beneng, yang kesemua itu merupakan binaan Pemprov Banten.

Sampai bulan Oktober 2023 ini, capaian ekspor kita sudah mencapai hampir Rp10 miliar lebih. Itu semuanya berasal dari 30 IKM binaan kita.

“Awalnya mereka hanya menjual di dalam negeri. Kemudian kita berikan pelatihan ekspor. Alhamdulillah sekarang ini ekspor perdana secara mandiri,” kata Babar Suharso, Kepala Disperindag Banten, Rabu, (25/20/2023).(Dhi)

Kabar6- Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar menyambut kedatangan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia KH Ma’ruf Amin di Pondok Pesantren An Nawawi Tanara, Kabupaten Serang.

Pada kesempatan itu, Al Muktabar menyampaikan terkait kondisi dan pembangunan di Provinsi Banten, serta mendapatkan arahan dari Wapres KH Ma’ruf Amin.

Al Muktabar, membahas mengenai keadaan di Provinsi Banten. Mulai dari penanganan stunting, gizi buruk, kemiskinan ekstrem, penanganan inflasi dan investasi.

“Kita sampaikan semua hal tersebut menunjukan cukup baik, dan kita juga tadi mendapatkan arahan untuk terus menjaga tata pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,” katanya.

**Baca Juga: Ganjar Untuk Semua Gulirkan Bantuan ke Pengrajin Gula Aren di Pandeglang Banten

Selanjutnya, Al Muktabar juga ditanyai terkait perkembangan kekeringan dari dampak El Nino dan persiapan ketersedian pangan.

“Kita sampaikan, Pemprov Banten juga mendistribusikan air bersih kepada masyarakat,” jelasnya.

“Sedangkan untuk persiapan pangan sendiri, setiap minggu kita juga mendapatkan informasi dan arahan dari Kemendagri dan instansi terkait. Di samping itu, kita juga memiliki cadangan beras pemerintah,” lanjutnya.

Selain itu, pada kesempatan tersebut juga Al Muktabar melaporkan terkait realisasi investasi di Provinsi Banten yang telah mendekati target ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2023.

“Masih terdapat waktu ke depan untuk kita dapat mencapai target nasional, kita juga akan mengambil langkah-langkah untuk memperkuat dan meningkatkan dari instrumen makro,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Puluhan massa aksi dari Koalisi Abal-abal mendesak Ketua DPRD Banten Andra Soni dicopot dari jabatannya. Mereka menduga Andra Soni mematikan fungsi pengawasnya sebagai anggota DPRD Banten.

Hal itu disampaikan saat mereka melakukan demo di halaman Kantor DPRD Banten, Kamis (19/10/2023). Dalam aksinya mereka melakukan teatrikal dengan mendirikan ‘kuburan massal’ terhadap 85 anggota DPRD Banten.

Batu nisan yang terbuat dari kayu berjejer didepan gerbang DPRD Banten sesuai jumlah total 85 anggota DPRD Banten yang ditulis satu persatu. Hal itu sebagai bentuk sindiran terhadap dugaan matinya fungsi pengawasan anggota DPRD.

Tak hanya itu peserta aksi juga mewarnai bagian tubuhnya cat warna putih, bahkan salah satu peserta aksi nekad memperagakan ala dukun lengkap dengan pernak-perniknya.

Desakan pencopotan tersebut lantaran Andra Soni tidak merespon aduan mereka terhadap permasalahan di Pemprov Banten selama dipimpin Al Muktabar.

“Tuntutan kami untuk mencopot Ketua DPRD Provinsi Banten, kita menuntut dan mendesak badan kehormatan untuk segera melakukan paripurna untuk pencopotan Andra Soni sebagai Ketua DPRD Banten,” tegas Korlap Aksi Tb Dely Suhendar.

**Baca Juga: Diamankan Saat Protes di Paripurna HUT Banten ke 23, Aktivis Kumala Alami Luka

Dely menuding Ketua DPRD Banten menutup ruang aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Padahal belasan aksi sudah mereka lakukan, namun tak kunjung ditemui pimpinan DPRD Banten.

“Mungkin kita sudah lebih dari 10 kali melakukan aksi di provinsi Banten. Namun perbedaan terlihat jelas waktu kita demo di Kemendagri, baru sekali kita demo langsung diterima dan ditanggapi,” jelasnya.

Padahal menurut mereka, Ketua DPRD Banten bisa menemui mereka dan mendengar aspirasinya terkait kinerja Pj Gubernur Banten. Mereka menuding banyak kegaduhan selama Banten dipimpin oleh Al Muktabar.

Lantaran tak ada ruang dialog yang dibangun dengan wakil rakyat, mereka mengancam akan terus melakukan aksi hingga tuntutannya dipenuhi.

“Kami akan terus melakukan aksi hingga pencopotan Ketua DPRD dan PJ gubernur Banten,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Aksi tak terduga dan membuat heboh jajaran di Sekretariat DPRD Banten dilakukan oleh Pejabat Gubernur Banten Al Muktabar, Rabu (11/10/2023).

Al Muktabar yang berencana mengikut rapat paripurna, ia datang lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan.

Pantauan kabar6.com di lokasi, Al Muktabar tiba sekitar pukul 09:35 WIB, setelah turun dari mobilnya, tiba-tiba ia menyiram rumput taman di halaman gedung DPRD bagian belakang.

Sontak aksi orang nomor satu di Provinsi Banten tersebut membuat pegawai di sekretariat DPRD Banten heboh.

Selama menyiram rumput, Al Muktabar ditemui Sekretaris DPRD Deden Apriandhi Hartawan. Sambil menyiram rumput, keduanya nampak berbincang-bincang.

**Baca Juga: Hujan Lebat di BSD dan Sekitarnya Disambut Rasa Syukur Warga

Sejumlah pegawai nampak sibuk membenarkan saluran air selang. Aksi tak biasa tersebut dilakukan Al Muktabar cukup lama.

Bahkan setelah para pejabat eselon II Pemprov Banten tiba. Para pejabat tersebut juga nampak hanya menonton aksi yang dilakukan oleh Al Muktabar.

Beberapa rumput yang di siram oleh Al Muktabar memang terlihat mati. Saat berita ini diturunkan pada pukul 10:26 WIB Al Muktabar masih melakukan aksinya.(Aep)

Kabar6-Puluhan ribu pendidik, tenaga kependidikan, dan perwakilan siswa dari SMA, SMK dan SKh di Provinsi Banten, mengikuti jalan sehat yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Sabtu (7/10/2023).

Adapun untuk rute jalan sehat tersebut, dimulai dari pelepasan di lapangan Setda Provinsi Banten menuju perempatan lampu merah Boru dan kembali ke arah Lapangan Setda Provinsi Banten.

Jumlah peserta disebutkan sebanyak 27 orang. Hal itu terpantau saat rombongan jalan sehat yang dilepas sudah menempuh rute Menuju perempatan Boru, Kota Serang dan kembali finish di Lapangan Setda Provinsi Banten, KP3B Curug.

Al Muktabar mengatakan, Jalan sehat tersebut merupakan bagian dari rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Provinsi Banten. Sekaligus sebagai wadah silaturahmi dalam bingkai kebersamaan.

“Kegiatan ini memperlihatkan kita guyub di dunia pendidikan. Pendidikan menjadi hal mendasar untuk kita bagaimana mewujudkan SDM yang unggul ke depannya,” kata Al Muktabar.

Dalam kesempatan itu, Al Muktabar mengungkapkan saat ini terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh generasi muda.

Di antaranya perkembangan teknologi dan lainnya. Para guru dan tenaga pendidikan diharapkan mampu menyesuaikan hal tersebut.

**Baca Juga: Siapkan Sanksi, Disnakertrans Awasi Penerapan UMK di Banten

“Saat ini kita tidak bisa menghindar dari literasi digital. Saya meminta para siswa harus mampu menguasai bahasa coding dan minimal 2 bahasa,” jelasnya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tabrani dalam laporannya menyampaikan kegiatan Jalan Sehat tersebut diikuti para Kepala Sekolah, Guru, Pengawas, Tenaga Pendidikan, hingga perwakilan siswa.

“Jalan sehat ini sebagai ajang silaturahmi sekaligus melepas kerinduan kami kepada pemimpin kami, dan diharapkan mudah-mudahan Bapak (Pj Gubernur Banten) dapat selalu bertemu dengan kami dan tetap memperhatikan kami,” tandasnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Pj Sekda Provinsi Banten Virgojanti, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Yeremia Mendrofa, serta sejumlah Kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten dan tamu undangan yang lainnya.(Aep)