Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) baru saja menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten.
Opini itu akhirnya bisa diraih, setelah dua tahun berturut-turut sebelumnya meraih catatan tidak memuaskan.
Prestasi itu kiranya tak lepas dari digunakannya aplikasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pengelolaan Keuangan Daerah Terpadu (SIMRAL), hasil kerjasama Bagian Pengelola Teknologi Informasi (BPTI) Sekretariat Daerah Kota Tangsel dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Kepala Bidang Anggaran, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangsel, Wawang Kusdaya mengatakan, aplikasi SIMRAL merupakan sistem yang saling terintegrasi. Mulai perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan sampai pelaporan atau pertanggungjawaban keuangan.
“Dengan sistem tersebut dapat disajikan data pengelolaan keuangan yang lengkap,” katanya saat dihubungi kabar6.com, Senin (6/6/2016).
Wawang menjelaskan, model penyajian dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi lebih terstruktur setelah memakai aplikasi SIMRAL. Baik mulai dari proses maupun progresnya. Transparansi dan akuntabilitas lebih terukur dan sulit dimanipulasi.
“Transparan yang memudahkan pemeriksa untuk melakukan audit dan sesuai dengan ketentuan manajemen keuangan pemerintah,” terangnya.
Terpisah,Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material, Hammam Riza menerangkan bahwa SIMRAL sebagai wujud inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk membangun tertib administrasi dan terjaganya konsistensi data pembangunan daerah.
“Dengan demikian pengelolaan program dan kegiatan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerahnya bisa dipertanggungjawabkan serta transparan,” terangnya. **Baca juga: Kurangi Takaran, Polisi Cokok Lima Pengelola SPBU di Tangsel.
Hammam menambahkan, diharapkan juga dengan menggunakan SIMRAL ini tidak ada usulan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah tanpa diketahui asal-usulnya. Kemudian tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab terhadap usulan program kegiatan pembangunan daerah. **Baca juga: Tangsel Raih WTP, Ini Catatan Rekom BPK Banten.
“Bahasa populernya tidak ada lagi usulan rencana program dan kegiatan pembangunan yang siluman,” tambahnya di Puspiptek, Kecamatan Setu.(yud)
**Baca juga: Cara Agar Tubuh Tetap Sehat Selama Berpuasa.
