Kabar6-Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Ranta Soeharta, marah saat melakukan sosialisasi Pergub Nomor 71 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Forum SKPD Provinsi Banten tahun 2016.
Itu lantaran, dari sekitar 40 Kepala Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) yang ada, hanya ada 10 Kepala SKPD saja yang hadir di acara tersebut.
“Tadinya saya mau soft, karena banyak SKPD yang tidak hadir. Saya baca di media, Menteri Yuddy mengkritik, kita ada penurunan kinerja, katanya harus membuat Revolusi Mental. Revolusi apa lagi yang harus kita lakukan agar pemerintahan baik,” kata Sekda Banten, Ranta Soeharta, saat sambutan di Aula Bappeda Banten, Senin (25/01/2016).
Menurut Ranta, Menpan-RB yang diketuai oleh Yuddy Chrisnandy menilai akuntabilitas kerja Provinsi Banten kurang memuaskan. Nilai yang diperoleh menurun dari tahun sebelumnya yaitu 58,25 pada tahun 2014 menjadi 51,72 di tahun 2015. Menteri Yuddy kemudian menyarankan agar Gubernur berani melakukan rotasi.
Bahkan, Sekda pun menuding bahwa para pejabat di Pemprov Banten tak bisa menyusun program kerja. “Menurut saya, tidak ada alasan SKPD tidak membaca renja (Rencana Kerja) dan RPJMD, kalau kepala dinas gak tahu, mau kerja apa?? Pantes apabila TKS (Tenaga Kerja Sukarela/Honorer) nya yang membuat program,” tegasnya.
Sikap emosional Sekda Banten selaku pembina kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) ini di anggap tak pantas dengan jabatan tinggi yang di emban oleh Ranta Soeharta yang seharusnya lebih bijak. **Baca juga: Rano Minta Warga Banten Terima Eks Anggota Gafatar.
“Ranta sudah gelap mata, ia tidak mengerti soal Revolusi Mental yang menjadi gerakan nasional di bawah arahan presiden Jokowi,” kata Usep Mujani, Juru Bicara Banten Freedom, saat dihubungi melalui Blackberry Masangernya. **Baca juga: Kapolda Banten Janji Lindungi Eks Gafatar yang Dipulangkan.
Dimana menurut Usep yang juga ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Lebak ini, di waktu yang sama, para Kepala SKPD mendampingi Gubernur Banten, Rano Karno, pada acara silaturahmi Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) di Mapolda Banten. **Baca juga: Muhamad: Siap Ditempatkan Dimana Saja oleh Pimpinan.
“Kami mendesak Menpan-RB, Yuddy, memberikan teguran kepada sekda mengenai implementasi UU ASN di Provinsi Banten, karena hasil evaluasi kementrian kemarin jelas grafik Banten menurun signifikan soal reformasi birokrasi”, tegasnya.(tmn/fir)
