Kabar6-Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menandatangani komitmen bersama. Hal tersebut berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2024.
“Yuk pendidikan ini mari kita urusi dengan benar. Anak-anak yang mau sekolah itu kita urusi dengan benar,” kata Wali Kota Benyamin Davnie di Puspemkot Tangsel, Ciputat, Senin (10/6/2024).
Ia memaparkan kuota masing-masingnya jalur, zonasi 55 persen. Peserta didik dari keluarga tidak mampu dan disabilitas 15 persen. Perpindahan tugas orang tua 5 persen. Jalur prestasi akademik nilai rapot dan hasil lomba 25 persen.
**Baca Juga:30 Orang Ikuti Kamp Pelatihan Ilmu Data yang Digelar Diskominfo Tangsel
“PPDB kayak gini tekanannya 10 kali lipat. Betul. Bagi beberapa pihak ini bisa menimbulkan pungutan liar,” paparnya.
Benyamin minta kepada masyarakat untuk tidak memaksakan masuk ke SMP negeri. Sebab kuota per kelas dibatasi tidak boleh lebih dari 32 siswa-siswi.
“Makanya dari segala aspek kita benahi. Saya yakin semuanya berjalan dengan baik. Enggak usah deh maksa-maksa,” terangnya.
Pemerintah Kota Tangsel menggandeng instansi kepolisian serta kejaksaan selama PPDB 2024 online bergulir. Tujuannya mencegah terjadinya gratifikasi dan atau tindak pelanggaran hukum lainnya.
“Di sini perlu penegakan aturan secara baik, tegas. Yuks kita lihat bagaimana proses PPDB ini bisa berjalan dengan baik. Tegakan aturan aja,” tegas Benyamin.
Terpisah di lokasi yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel, Deden Deni mengungkapkan, masyarakat yang hendak daftar bisa mengakses lewat situs resmi ppdbsmpnegeritangerangselatankota.gio.id.
Kini tahapannya sudah masuk pra PPDB. Makasih pendaftar sudah dapat menginput data ke aplikasi.
“Pas waktunya PPDB tidak bertemu secara langsung atau fisik. Semua sudah by online. Termasuk dalam hal pencegahan menghindari gratifikasi,” ungkapnya.
Penandatanganan komitmen bersama PPDB Online Tahun 2024 di Kota Tangsel juga dihadiri perwakilan kelompok masyarakat, Majelis Ulama Indonesia setempat dan para pemangku kepentingan lainnya.(yud)
