Kabar6-Dana insentif fiskal 2023 dari Kementerian Keuangan RI sebesar Rp6,5 miliar dikucurkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Provinsi Banten. Pemberian dana tersebut karena Pemkab Tangerang dinilai telah berhasil mengendalikan dan menurunkan kasus stunting di daerahnya.
“Alhamdulillah, Pemda Kabupaten Tangerang hari ini mendapatkan hampir 6,5 milyar melalui Insentif Fiskal kategori penurunan Stunting,” kata Pj Bupati Tangerang Andi Ony usai mengikuti rapat koordinasi nasional yang dipimpin langsung Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana negara Jalan Merdeka Selatan, Sabtu (7/10/2023).
Adapun insentif fiskal merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan atau pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah. Pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
Sebagaimana diketahui, prosentase prevalensi stunting di Kabupaten Tangerang dalam waktu 2 tahun terakhir telah menunjukan angka penurunan dari capaian 23,3% tahun 2021 menjadi 21,1% pada tahun 2022, dan tentu saja capaian ini memiliki kontribusi pada capaian target penurunan prevalensi stunting tingkat nasional.
Menurut Andi, insentif fiskal yang diperoleh merupakan buah dari kerja keras dan kerja sama semua stakeholder di Kabupaten Tangerang dalam rangka menurunkan angka stunting. Dia menambahkan apa yang telah diraih tidak membuat berpuas diri tetapi memacu untuk lebih semangat karena tantangan ke depan sangat kompleks dan berat.
“Sebagaimana arahan Bapak Wakil Presiden, bahwa terdapat 3 tantangan yang harus dihadapi dalam penanganan Stunting ke depan yaitu keterbatasan waktu, besarnya target, dan tahun politik,” tandasnya
Pj Andi juga mengatakan selain peningkatan kualitas pelayanan, dirinya memastikan bahwa penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan.
“Kita juga akan terus mengawal pelaksanaan program tahun depan untuk memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan,” tuturnya.
**Baca Juga: Pedagang Pasar Kutabumi Minta Hentikan Revitalisasi, Pemda: Tetap Berjalan
Sementara itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dalam sambutannya meminta seluruh kepala daerah untuk terus mengawal dan memastikan pelaksanaan program penurunan stunting tetap menjadi prioritas.
“Saya minta kepada saudara-saudara pejabat gubernur, bupati, dan wali Kota, serta seluruh organisasi perangkat daerah, untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan, sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan,” pinta Ma’ruf Amin yang juga Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat.
Wapres menuturkan bahwa Kementerian Kesehatan mencatat angka stunting balita Indonesia sebesar 21,6 persen tahun 2022, turun dari 30,8 persen tahun 2018. Menurut dia capaian tersebut adalah hasil kerja bersama yang disyukuri bersama dan menjadi pemicu semangat agar target penurunan stunting dapat dicapai pada waktu yang telah ditentukan.
“Kita tidak berpuas diri, karena masih ada target yang harus kita kejar, yaitu prevalensi stunting 14 persen di tahun 2024,” tuturnya. (Rez)
