Kabar6-Kandidat atau tim pemenangan yang bertarung saat pemilu kini semakin cerdik dalam meraih simpati dari masyarakat yang punya hak pilih.
Ada beragam modus suatu bentuk pemberian atau suap agar dapat mengikuti arahan dari pihak tertentu pada saat pemilihan suara walikota dan wakil walikota.
Anggota panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Muhamad Acep, menyebutkan istilah di atas sebagai politik perut.
Modus tersebut tentu suatu bentuk pelanggaran yang umumnya dilakukan oleh pasangan calon, simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik pengusung.
“Hasil kajian kami pada Pilpres (pemilihan presiden) lalu bahkan ada modus pemberian uang bakso,” ungkap pria yang menggawangi Divisi Pengawasan dan Pencegahan ini kepada kabar6.com saat dihubungi, Senin (31/8/2015).
Menurutnya, modus politik uang bakso telah menjadi tren terbaru. Para pelaku yang disebut di atas telah memesan menu kuliner dari daging sapi ke pedagang jauh hari sebelum pemilihan suara.
Acep jelaskan, biasanya lapak pedagang bakso sudah siaga di dekat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sejak pagi hari. Pasangan calon atau tim pemenangan bakal menawarkan hidangan gratis kepada warga pemilih.
Tentunya dengan iming-iming jika mengikuti sesuai dengan arahan yang dimaksud. “Masyarakat perlu diberi kesadaran bahwa pilihan yang didasarkan pada politik uang berarti melegalkan suap menyuap secara luas,” jelasnya.
Acep menambahkan, sedangkan modus politik uang yang lainnya banyak modelnya terjadi. Jika paradigma calon pemimpin di Kota Tangsel untuk lima tahun kedepan sudah berani mengeluarkan uang untuk mengajak orang memilih.
Maka yang terjadi adalah pada saat terpilih orientasi pertamanya bagaimana bisa mengembalikan modal pemenangan. Tentunya masyarakatlah yang bakal merugi selama lima tahun kepemimpinan itu bergulir. ** Baca juga: KPU Kota Cilegon Mulai Geber Sosialisasi Pilkada
“Karena akan menghambat pembangunan akibat dicampurinya kepentingan pribadi yang begitu besar, termasuk memperkaya diri sendiri,” tambahnya.(yud)
