Kabar6-Kericuhan sempat terjadi di area parkir kendaraan bermotor Eka Hospital BSD, Serpong, Kota Tangerang Selatan. Petugas sekuriti mengusir awak media yang melakukan reportase peristiwa ledakan di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

“Jangan moto, jangan moto,” ungkap Masudi Susilo, petugas sekuriti Eka Hospital BSD, Kamis (21/9/2023).

Bahkan pria berseragam safari warna cokelat itu sempat merebut ponsel milik Wivy Hikmatullah, kontributor media online skala nasional. Masudi mengusir agar keluar dari area Eka Hospital BSD.

Adu argumentasi antara petugas sekuriti tersebut juga terjadi dengan Nanang Yudhistira, kontributor televisi berita nasional.

Kedua pewarta di atas telah menjelaskan berada di area publik, tidak mengganggu proses olah tempat kejadian perkara yang sedang dilakukan oleh aparat kepolisian.

“Anda tugas, saya juga tugas. Saya gak masuk ke area dalam,” sahut Bonank, sapaan Nanang Yudhistira.

**Baca Juga: Terjadi Ledakan, Pasien IGD Eka Hospital BSD Dievakuasi

“Saya diperintah pimpinan bang,” ujar Masudi. Ia juga sempat merebut ponsel milik kabar6.com.

Masudi mengabadikan wajah-wajah pewarta yang melakukan reportase insiden ledakan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Eka Hospital BSD, Serpong.

Berselang satu jam kemudian Masudi datang menghampiri untuk menyatakan permohonan maaf.

Diketahui, insiden ledakan terjadi sekitar pukul 05.00 WIB tadi. Polisi menyebutkan sumber ledakan dari alat Uninterruptible Power Supply (UPS) atau penyedia cadangan listrik.(yud)

Kabar6-Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 4 orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 s/d 2022, yaitu:

1. AKW selaku Anggota Tim Audit Operational Biro ATB dan BiroTreasury & Verification Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) Tahun 2020.
2. EW selaku Ketua Tim Audit Operational Biro ATB dan Biro Treasury & Verification UBPP LM Tahun 2020.
3. R selaku Direktur Operasional dan Transformasi Bisnis PT Antam Tbk Tahun 2021.
4. HBA selaku Kepala Divisi Treasury PT Antam Tbk.

**Baca Juga: STBM Awards 2023, Pemkot Tangerang : Kota Sehat dan Sejahtera

Demikian disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Dr. Ketut Sumedana, di Jakarta, Rabu (20/9/2023).

Adapun keempat orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 s/d 2022.

Pemeriksaan saksi tersebut menurut Ketut, dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.(Red)

Kabar6-Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah bersama Dinas Kesehatan dan OPD di lingkungan Pemkot Tangerang, mengikuti Penilaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Awards Tingkat Nasional, yang dilakukan di Ruang Patio, Kota Tangerang, Kamis (21/9/2023).

Penilaian STBM Awards Tingkat Nasional ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penilaian dilakukan dengan metode presentasi dan tanya jawab, antara tim penilai dengan jajaran Pemkot Tangerang.

Ketua Tim Penilai STBM Awards 2023, Adhi Sambodo menyatakan kegiatan ini untuk menilai kabupaten/kota di Indonesia 100 persen stop buang air besar sembarang, yang dikemas dalam STBM Awards. Sementara di Kota Tangerang, Tim Penilai melakukan penilaian lebih detail dengan lima indikator lainnya, karena Kota Tangerang masuk dalam penilaian tingkat Madya.

“Jadi selain sanitasi, juga ada penilaian terkait sampah, limbah dan lainnya. Selain menilai dari dokumen dan tanya jawab. Pada STBM Awards ini juga diturunkan Tim Penilai Independen yang disebar ke wilayah Kota Tangerang, untuk melakukan penilaian lebih konkret. Sehingga, apa yang kita terima secara dokumen dipastikan lebih nyata di lapangan,” ujar Adhi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dr. Dini Anggraeni menyatakan pada 2020 silam Kota Tangerang telah menaklukkan STBM Awards tingkat Pratama, kini di 2023 maju ditingkat Madya. Dalam kategori baru ini, Kota Tangerang mengunggulkan sederet programnya.

**Baca Juga: Terjadi Ledakan, Pasien IGD Eka Hospital BSD Dievakuasi

Mulai dari Pembangunan 7.482 jamban sehat dan bedah rumah, inovasi Bank Sampah, pengolahan sampah dengan magoot, pengolahan air hujan, pengamanan air minum rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga, pengamanan limbah cair rumah tangga dan lainnya.

“Kota Tangerang juga memiliki inovasi Sistem Informasi Cek Rumah dan Lingkungan Kita (SiCeria). Yaitu program pendataan rumah sehat dengan aplikasi oleh para kader kesehatan lingkungan. Selain itu, juga adanya inovasi Aplikasi SiLacak yang digunakan untuk memonitoring pergerakan armada kebersihan, agar pengangkutan sampah lebih efektif dan efisien,” katanya.

Kendati demikian, kata Dini, lomba hanyalah sebuah perantara. Namun hal yang terpenting ialah menjadikan masyarakat Kota Tangerang yang sehat dengan budaya kebersihan yang berstandar.

“Sehingga dalam mewujudkan Kota Tangerang menjadi kota sehat yang Sejahtera untuk rakyatnya,” tandasnya. (Oke)

Oleh: Achmad Nur Hidayat, Ekonom Dan Pakar Kebijakan Publik UPN VJ dan CEO Narasi Institute

Kabar6-Dalam polemik terbaru berjudul “Kemenkeu Jawab Anies soal Perusahaan yang Membantu Lalu Pajaknya Diperiksa”, terungkap kekhawatiran Anies Baswedan, Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, terhadap beberapa pengusaha yang mengalami pemeriksaan pajak ketat setelah berinteraksi dengannya.

Anies memberikan kesan bahwa pemeriksaan tersebut mungkin memiliki motif politis. Sebagai tanggapan, Staf Khusus Kemenkeu, Yustinus Prastowo, menegaskan bahwa pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang dan dilaksanakan secara profesional, tanpa motif subjektif apapun.

Namun, apakah benar demikian? Mari dicermati lebih dalam.

Klarifikasi Pemeriksaan Pajak dan Realitas di Lapangan

Ketika Staf Khusus Kemenkeu, Yustinus Prastowo, mengeluarkan pernyataan bahwa pemeriksaan pajak dilakukan tanpa motif subjektif, banyak mungkin merasa lega.

Harapan adalah agar setiap proses di tingkat pemerintahan dilakukan dengan integritas dan transparansi. Namun, kenyataannya seringkali tidak seindah harapan.

Kasus Rafael Alun Trisambodo dan Angin Prayitno menjadi bukti nyata bahwa ada celah dalam sistem pemeriksaan pajak.

Dua pegawai Kemenkeu ini terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan transaksi janggal senilai Rp 349 triliun. Kasus semacam ini menimbulkan pertanyaan: Apakah benar tidak ada motif subjektif dalam pemeriksaan pajak?

Selain itu, banyak laporan masyarakat mengenai petugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertindak kurang profesional.

Jika motif subjektif karena kekayaan saja bisa terjadi, bukankah ada kemungkinan motif lain, seperti politik, yang mungkin belum terungkap?

Klarifikasi Pemeriksaan Pajak dan Tindakan Proaktif yang Diharapkan

Sebagai warga negara, harapan adalah keadilan dan transparansi dalam setiap proses pemerintahan, termasuk dalam pemeriksaan pajak.

Namun, alih-alih sibuk membantah, seharusnya Yustinus dan Kemenkeu lebih fokus untuk membongkar siapa saja oknum pegawai pajak yang berpotensi beroperasi dengan motif subjektif, termasuk motif politik.

Membantah adalah satu hal, namun tindakan konkret dalam membongkar dan memperbaiki sistem adalah yang paling penting.

Kemenkeu seharusnya melakukan koreksi internal yang ketat, memastikan bahwa setiap pegawai mematuhi kode etik dan integritas tertinggi.

**Baca Juga: Fahri Hamzah: Prabowo Figur Paling Siap Lanjutkan Rekonsiliasi dan Legacy Jokowi

Selain itu, Kemenkeu perlu melakukan introspeksi dan koreksi diri terhadap institusinya sendiri.

Masyarakat seharusnya tidak perlu selalu mengadu untuk mendapatkan keadilan; Kemenkeu yang proaktif dalam memastikan bahwa setiap proses berjalan dengan benar.

Sistem pengawasan yang lemah adalah tanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam institusi. Kemenkeu dan Yustinus harus menyadari hal ini dan bergerak cepat untuk memperbaikinya.

Dalam era transparansi dan akuntabilitas saat ini, diperlukan pemeriksaan pajak yang adil, transparan, dan bebas dari motif subjektif apapun.

Sebagai warga negara, berhak mendapatkan itu semua, dan Kemenkeu memiliki tanggung jawab untuk memastikannya.

Dalam kesimpulannya, sementara klarifikasi dari Kemenkeu mungkin telah memberikan beberapa kejelasan, masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab.

Harapan adalah agar Kemenkeu dapat terus bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap proses pemeriksaan pajak dilakukan dengan integritas dan profesionalisme tertinggi.

Pemeriksaan Pajak dan Urgensi Profesionalisme serta Integritas

Indonesia, sebagai negara hukum, memang membutuhkan pemeriksaan pajak yang dilakukan berdasarkan undang-undang dan dilaksanakan secara profesional, tanpa motif subjektif apapun.

Hal ini bukan hanya menjadi harapan masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi bagi kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pemerintah.

Namun, retorika semata tidak cukup. Bukti-bukti yang menunjukkan adanya unsur subjektif dalam pemeriksaan pajak, seperti kasus-kasus yang telah disebutkan, tidak dapat diabaikan.

Fakta ini menunjukkan bahwa ada oknum di dalam sistem yang mungkin memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan pribadi atau politik.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah, khususnya Kemenkeu, untuk segera mengambil tindakan tegas.

Oknum pajak yang bermain-main dan menyimpang dari tugas serta undang-undang harus dihukum dengan tegas. Pemecatan seharusnya menjadi langkah awal, namun tidak cukup.

Oknum tersebut juga harus diberikan hukum pidana yang berat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggarannya dan sebagai efek jera bagi oknum lain yang mungkin memiliki niat serupa.

Dengan tindakan tegas ini, diharapkan integritas dan profesionalisme dalam pemeriksaan pajak dapat terjaga.

Masyarakat pun akan memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap lembaga pemerintah dan proses pemeriksaan pajak yang adil dan transparan.

Harapan Publik

Dalam menghadapi isu sekompleks pemeriksaan pajak, transparansi dan akuntabilitas menjadi dua pilar yang harus senantiasa dijaga.

Polemik mengenai motif subjektif dalam pemeriksaan pajak, yang diperkuat dengan fakta kasus di lapangan, menunjukkan bahwa masih ada ruang besar untuk perbaikan.

Kemenkeu, sebagai lembaga yang berada di garis depan dalam hal ini, harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil benar-benar mewakili kepentingan masyarakat dan keadilan fiskal.

Masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam setiap proses pemeriksaan pajak.

Oleh karena itu, sangat penting bagi Kemenkeu untuk terus mendengarkan masukan dan kritik dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, dan berkomitmen untuk melakukan reformasi internal yang diperlukan.

Semoga dengan kesadaran dan upaya bersama, kita dapat membangun sistem pemeriksaan pajak yang lebih adil, transparan, dan bebas dari segala bentuk motif subjektif.

Sebuah sistem yang tidak hanya menguntungkan negara, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negaranya.(*/Red)

Kabar6-Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta semua pihak agar terlibat dalam proses sirkulasi kepemimpinan di 2024.

Hal ini mengingat waktu pendaftaran dan masa kampanye calon presiden (capres) sangat pendek, maka harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar tujuan dalam transisi kepemimpinan bisa tercapai.

“Kita harus memanfaatkan situasi saat ini, dimanfaatkan sebaik-baiknya agar tujuan proses kepemimpinan yang baik ini, dengan waktu paling transisi yang pendek bisa tercapai,” kata Fahri Hamzah saat memberikan pengantar diskusi Gelora Talks bertajuk ‘Jelang Final Terbentuknya Koalisi Capres 2024’, di Jakarta, Rabu (20/9/2023) sore.

Fahri mengajak semua pihak untuk terlibat dalam proses sirkulasi kepemimpinan saat ini, yang mengusung tema penting, yaitu politik rekonsiliasi dan politik legacy.

“Karena waktu yang sangat pendek ini, kita sebelumnya sudah mengusulkan agar koalisi besar dipertahankan dengan platform politiknya sangat positif, yaitu rekonsiliasi dan legacy,” katanya.

Menurut Fahri, politik rekonsiliasi adalah ikhtiar dalam membangun rekonsiliasi nasional yang telah digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto harus dilanjutkan, meskipun masih tetap ada kubu-kubuan.

“Pemerintahan Jokowi (Jokowi) yang 10 tahun sudah berhasil mengelola pemerintahan dan sukses dalam bidang ekonomi bisa diteruskan dan tidak boleh ditinggalkan begitu saja, siapapun pemimpinnya. Itu legacy yang harus dilanjutkan,” tegas Fahri.

Sebab, dalam proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung dan Ibu Kota Nusantara (IKN) misalnya, pembangunannya telah menghabiskan uang rakyat yang nilainya mencapai ratusan triliun.

“Jadi tidak boleh ditinggalkan begitu saja, karena ongkosnya mahal sekali, itu adalah uang rakyat. Ini yang harus dipahami semua, bahwa berpikirnya itu tetap harus kepentingan nasional,” ujarnya.

Fahri Hamzah menyebut bahwa Prabowo sepakat untuk melanjutkan dua tema penting bangsa saat ini, yaitu rekonsiliasi dan legacy yang telah dilakukan Presiden Jokowi dengan membentuk Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Prabowo, kata Fahri, merupakan satu-satunya figur dalam kabinet Jokowi yang paling siap meneruskan pemerintahan dan rencana kerja pemerintahan Jokowi.

“Kami optimis, Pak Prabowo akan memenangkan Pilpres 2024 ini, sebab elektabilitas Prabowo tinggi, yang didukung suara pendukung Jokowi,” katanya.

Fahri menilai Prabowo sudah berada di dalam rel yang benar yaitu baik secara rekonsiliasi maupun legacy, sementara kandidat lain tidak memenuhi syarat. Tinggal menentukan calon wakil presiden yang akan dibahas para pimpinan partai politik dalam waktu dekat.

**Baca Juga: Siap Menangkan Prabowo, Partai Gelora Yakin Dapat Efek Ekor Jas di Pemilu 2024

Anggota Dewan Pembina DPP Gerindra Andre Rosiade menegaskan, Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Subianto akan melanjutkan pemerintahan Jokowi, apabila terpilih sebagai Presiden RI ke-8 di 2024. Sebab, Prabowo sudah menegaskan, bahwa dirinya bagian dari tim Jokowi.

“Jokowi selama ini sudah meletakkan fondasi dan percepatan program-program yang sudah dilakukan Jokowi. Intinya kita di Koalisi Indonesia Maju ingin melanjutkan pemerintahan Jokowi,” ujar Andre.

Sedangkan menyangkut cawapres akan ditentukan bersama para pimpinan parpol, setelah Partai Demokrat mengumumkan secara resmi dukungannya ke Prabowo pada Rapimnas, Kamis (21/9/2023).

“Jadi cawapres Pak Prabowo itu syaratnya bisa meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo. Lalu, membantu Pak Prabowo dan bisa bekerjasama dalam rangka melanjutkan keberhasilan Jokowi dan cawapres yang disetujui didukung oleh partai pendukung dan pengusung Pak Prabowo,” katanya.

Jokowi Penentu

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari mengatakan, ada tiga bakal cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto, yakni Erick Thohir, Airlangga Hartarto dan Gibran Rakabuming Raka.

Qodari membeberkan analisis mengapa cawapres Prabowo tak kunjung diumumkan. Menurutnya, Prabowo masih mempertimbangkan beberapa hal.

“Problem nomor satu di kubu Prabowo, bersifat kualitatif, artinya masing-masing ada kelebihan, misal ET disurvei cawapres tertinggi sekarang. Tapi suara PAN relatif kecil hasil Pemilu 2019 dan survei. Sementara Golkar kursi besar tapi elektabilitas Airlangga kecil. Jadi ini mau ambil yang mana? Masing-masing ada lebih dan kurangnya,” kata Qodari.

Karena itu, kata Qodari, ada satu variabel terhadap kasus cawapres Prabowo yaitu mencari jalan tengah di antara PAN, Golkar dan Demokrat. Gibran bisa menjadi alternatif karena dia bukan kader Golkar, PAN dan Demokrat.

“Kelebihannya, dia (Gibran) dari Jateng di mana suara Jateng basis PDIP tapi juga basis Jokowi. Jadi ada harapan kalau Gibran dipilih, separuh suara Ganjar bisa direbut,” kata Qodari.

Namun, Gibran terganjal syarat capres-cawapres yang minimal berusia 40 tahun karena masih berusia 35 tahun. Akan tetapi, syarat ini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi sehingga Prabowo diperkirakan akan menunggu bagaimana putusan MK.

“Dalam kasus Prabowo ini, ada lagi satu variabel yakni menunggu masalah MK. Kalau MK sudah keluar, saya rasa sudah dekat dengan pengambilan keputusan. Yang paling cepat Ganjar dengan Mahfud MD, paling akhir kubu Prabowo entah Gibran, Erick, Airlangga atau nama lain,” jelas dia.

Qodari mengatakan, jika MK memutus mengabulkan syarat batas usia capres dan cawapres, maka akan menimbulkan gempa politik. Putusan MK ini akan langsung mengubah peta politik.

“Keputusan MK keluar, ini bisa timbulkan gempa, Gugatan soal Gibran dikabulkan, akan menimbulkan gempa politik 9 magnitudo karena sangat mengubah konstelasi,” katanya.

Pertama, Gibran dinilai mampu mengambil separuh suara Ganjar dan kedua berpengaruh pada pemenangan capres.

“Kalau peta suara sebenarnya bukan 3 kandidat capres tapi Jokowi. Peta dari opini publik yang puas atau tidak dengan Jokowi. Mereka yang puas sekitar 80 persen dan yang tidak 20 persen,” kata Qodari.

“Karena itu, pasar suara Anies itu ya cuma sekitar 15-20, sisanya diperebutkan Ganjar dan Prabowo, makanya angkanya beda tipis,” tutur dia.

Lebih jauh, Qodari memprediksi capres yang mempunyai aura Jokowi paling kuat yang akan menang di 2024.

“Yang akan menang yang aura Jokowinya paling kental, makanya itu berusaha direbut dengan gambar dan momentum. Saya bayangkan kalau Gibran maju jadi wapres, Ganjar dan Prabowo itu yang 80 persen suara Jokowi akan melimpah, banjir ke suara ke pasangan yang ada Gibrannya,” kata Qodari.

“Makanya penentu Pemilu Indonesia tetap Pak Jokowi baik dari elektoral, dan baik dinamika,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Pengamat politik dari Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti. Ia mengatakan, untuk menetapkan cawapres saat ini diperlukan lima syarat, dimana empat syarat bersifat umum dan satu syarat tambahan.

Pertama adalah elektabilitas, kedua isi tas, ketiga punya asosiasi kuat dengan organisasi keagamaan di Indonesia seperti Nahdatul Ulama dan Muhammdiyah, dan keempat adalah bagian dari elite politik.

“Nah, kalau syarat kelima itu tentatif harus ada restu dari Jokowi. Ini menentukan banget kali ini, di koalisinya Pak Prabowo. Menurut saya, derajatnya yang pertama itu restu Pak Jokowi. Jadi 40 persen restu Pak Jokowi, dan 10 persen, 10 persen itu lagi restu yang lain. Tetapi yang paling penting restunya Pak Jokowi,” tegas Ray Rangkuti.(Tim K6)

Kabar6-Salah satu ruangan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Eka Hospital BSD, Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sempat terjadi ledakan sekitar pukul 05.00 WIB tadi. Sementara ini ledakan dari alat Uninterruptible Power Supply (UPS) atau penyedia cadangan listrik.

Pantauan kabar6.com di lokasi, sejumlah pasien di IGD terpaksa dievakuasi. Pasien dievakuasi ke dalam area pintu lobi Eka Hospital BSD.

“(Pasien) langsung dipindah ada percikan api langsung dipindah semua,” ungkap Kanit Reskrim Polsek Serpong, Inspektur Satu Dovie Eudy, Kamis (21/9/2023).

Ia pastikan di sekitar IGD Eka Hospital sudah steril dari pasien. Tim Gegana dan Puslabfor Polri masih melakukan olah tempat kejadian perkara.

**Baca Juga: Ledakan Terjadi di IGD Eka Hospital BSD Serpong

“Jadi aman tidak ada korban jiwa. Sekarang masih olah TKP memastikan bahan kimianya aman atau tidak,” tegas Dovie.

Petugas sekuriti Eka Hospital BSD yang piket tugas yang melihat percikan api langsung semprot menggunakan alat pemadam api ringan.

“Pada saat ledakan informasi yang kita dapat sekuriti langsung pindahkan pasein pasien yang di lantai bawah,” jelasnya.

Dovie bilang, olah TKP pihak kepolisian untuk memastikan bahwa situasi terkini aman kondisi ini tidak ada sabotase atau bahan kimia berbahaya.(yud)

Kabar6-Sejumlah armada milik tim Gegana Polri parkir di Eka Hospital BSD, Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit tersebut telah terjadi ledakan sekitar pukul 05.00 WIB tadi.

“Betul ada,” ungkap Kanit Reskrim Polsek Serpong, Inspektur Satu Dovie Eudy, Kamis (21/9/2023).

Ia menerangkan, sementara ini penyebab ledakan dari alat Uninterruptible Power Supply (UPS). Alat elektronik tersebut berfungsi sebagai penyedia cadangan listrik.

**Baca Juga: Perumdam TKR Berpartisipasi Pameran Terbesar Indowater Exhibition

“Itu over hight (kelebihan) kemudian timbul percikan api dan meledak,” terang Dovie.

Menurutnya, sempat terjadi kobaran api di sekitar lokasi. Kobaran dapat dipadamkan oleh petugas sekuriti menggunakan alat pemadam api ringan.

“Korban luka tidak ada sementara,” ujar Dovie. Sejumlah aparat kepolisian bersenjata tampak berjaga di depan gedung IGD Eka Hospital.

Sementara petugas penyidik Puslabfor Polri keluar masuk gedung untuk kepentingan olah tempat kejadian perkara.(yud)

Kabar6-Pada tahun 2023, Perumdam TKR Kabupaten Tangerang turut berpartisipasi dalam salah satu acara pameran terbesar di bidang air dan sanitasi di Indonesia, yaitu Indowater Exhibition. Acara ini diselenggarakan di JI-Expo, Jakarta, dan menjadi pusat perhatian banyak pihak, termasuk Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian.

Indowater Exhibition merupakan platform penting bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bisnis air dan sanitasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Acara ini menjadi wadah untuk berbagi pengetahuan, teknologi terbaru, dan solusi inovatif dalam bidang air dan sanitasi yang menjadi kebutuhan esensial masyarakat Indonesia.

Direktur Utama Perumdam TKR, Sofyan Sapar menyampaikan partisipasi Perumdam TKR Kabupaten Tangerang dalam Indowater Exhibition 2023 menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya peningkatan kualitas air dan sanitasi di wilayah Kabupaten Tangerang. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait partisipasi ini:

1. Ekspose Teknologi dan Solusi Terbaru

Perumdam TKR Kabupaten Tangerang dapat menggunakan acara ini untuk memamerkan teknologi terbaru dan solusi inovatif yang mereka miliki dalam pengelolaan air dan sanitasi. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk berbagi pengetahuan dengan pemangku kepentingan lainnya dan mungkin menjalin kemitraan yang bermanfaat.

2. Membangun Jaringan dan Kemitraan

Indowater Exhibition menjadi kesempatan yang sangat baik untuk membangun jaringan dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri dan luar negeri yang bergerak di sektor yang sama. Kemitraan yang dibangun melalui acara ini dapat membantu meningkatkan kapabilitas Perumdam TKR Kabupaten Tangerang dalam menghadapi tantangan sektor air dan sanitasi.

3. Mendapatkan Dukungan Pemerintah

Kehadiran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam acara ini menunjukkan dukungan pemerintah terhadap upaya-upaya pembaruan dan perbaikan di sektor air dan sanitasi. Perumdam TKR Kabupaten Tangerang dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk berinteraksi langsung dengan pemangku kepentingan pemerintah dan mempromosikan proyek-proyek yang sedang mereka jalankan.

**Baca Juga: Wali Kota Arief Minta Peserta Bela Negara Jadi Agen Pemersatu Bangsa

4. Kesadaran Masyarakat tentang Air dan Sanitasi

Indowater Exhibition juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya air bersih dan sanitasi yang baik. Melalui pendidikan dan informasi yang disampaikan dalam acara ini, Perumdam TKR Kabupaten Tangerang dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan.

5. Kontribusi untuk Pembangunan Berkelanjutan

Partisipasi Perumdam TKR Kabupaten Tangerang dalam Indowater Exhibition 2023 sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang terkait dengan air bersih dan sanitasi.

Dengan berpartisipasi dalam acara prestisius ini, Perumdam TKR Kabupaten Tangerang tidak hanya mendukung pengembangan sektor air dan sanitasi di wilayahnya, tetapi juga berperan dalam upaya nasional untuk memastikan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi seluruh penduduk Indonesia. Ini adalah langkah penting dalam mencapai visi bersama untuk masa depan yang lebih berkelanjutan dan sehat bagi semua warga negara. (Oke)

Kabar6- Pejabat Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono resmi dilantik Pejabat Gubernur Banten Al Muktabar di Pendopo Gubernur, di KP3B Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (21/9/2023).

Pria kelahiran Semarang 16 Maret 1970 sebelumnya menjabat Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setjen Kemendagri.

Ia ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memimpin Kabupaten Tangerang setelah ditinggalkan oleh Zaki dan Romli yang habis masa jabatannya.

Al Muktabar berpesan, agar pejabat Bupati Tangerang yang baru dilantik diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

“Beberapa tugas utama yang baik diperjanjikan dalam fakta integritas maupun tugas dan tanggung jawab lain,”kata Al Muktabar dalam sambutannya.

Menurut Al Muktabar, dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan itu begitu tinggi. Sehingga seni dalam memimpin suatu daerah sangat di butuhkan.

**Baca Juga:Tito Karnavian Tunjuk Andi Ony Prihartono Jadi Pj Bupati Tangerang, Hari ini Dilantik

“Karenanya dalam rangka menjalankan tugas-tugas itu sangat dipentingkan seni kepempimpinan,”ujarnya.

Al Muktabar juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Tangerang yang telah bekerja dengan baik dibuktikan dengan beberapa prestasi yang telah di raih.

Sekda Banten itu juga meminta kepada pejabat Bupati Tangerang yang baru untuk meneruskan yang telah di capai oleh kepala daerah sebelumnya.

“Pejabat bupati dapat meneruskan semua itu dan tentu bila masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan akan kita kawal bersama,”tandasnya.(Aep)

Kabar6-Kualitas air yang dikelola oleh PDAM Tirta Dharma Kabupaten Lebak untuk disuplai ke masyarakat lagi-lagi disorot.

Ketua Umum HMI Lebak Ratu Nisya Yulianti menyebut, buruknya kualitas air salah satunya dirasakan pelanggan di Kelurahan Muara Ciujung Timur, Rangkasbitung.

“Kualitas air yang mengalir ke warga seringkali berwarna kecokelatan seperti comberan. Masyarakat sudah sering mengeluh dan protes karena air tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,” kata Ratu Nisya, Kamis (21/9/2023).

Menurut Nisya, buruknya kualitas air PDAM bukan karena kondisi kemarau panjang, melainkan perusahaan pelat merah tersebut dinilai tidak pernah serius mengatasi persoalan pelayanan kualitas air pelanggan.

“Ini yang kemudian menjadi kebiasaan tidak memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. PDAM Tirta Dharma Lebak terkesan tidak menghiraukan permasalahan tersebut,” sebut Nisya.

**Baca Juga: Tito Karnavian Tunjuk Andi Ony Prihartono Jadi Pj Bupati Tangerang, Hari ini Dilantik

Jika masyarakat dipaksakan untuk menggunakan air tersebut, maka yang dikhawatirkan adalah timbulnya berbagai penyakit.

“Siapa yang akan bertanggung jawab jika ada efek yang ditimbulkan dirasakan oleh masyarakat akibat kualitas air yang buruk tersebut,” tanya Nisya.

Lebih lanjut Nisya mengatakan, apabila persoalan kualitas air tidak juga kunjung diselesaikan, HMI bakal melapor ke pihak berwenang.

“Artinya memang sistem kerja PDAM Lebak sangat buruk karena tidak menerapkan prinsip kualitas dan tidak mengutamakan kesehatan masyarakat. Jangan sampai ini menjadi tradisi dan budaya oleh PDAM Lebak,” katanya.(Nda)