Kabar6-Upaya mediasi penertiban lokalisasi Dadap di Kampung Baru, Desa Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, yang ditengahi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Senin (27/6/2016), gagal total.
Di tengah mediasi, kelompok warga Kampung Baru Dadap yang menolak penertiban, tiba-tiba meninggalkan ruangan.
Warga menuding, Pemkab Tangerang menyisipkan orang-orang suruhan yang dibayar untuk menyetujui penertiban tersebut.
“Kami sengaja meninggalkan ruang mediasi karena kami curiga kalau Pemkab membawa orang-orang suruhannya yang diminta setuju dengan penggusuran ini,” ungkap Lisnawati, salah seorang peserta audiensi. **Baca juga: Penataan Dadap Bakal Libatkan Masyarakat Setempat.
Menanggapi hal itu, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Iskandar Mirsad mengaku tidak mengetahui soal warga yang setuju dengan program tersebut dan turut datang. **Baca juga: Selain Dadap, Bupati Zaki Pastikan Penataan Wilayah Pakumis Bakal Menyeluruh.
“Kita tidak mengundang siapapun, kami datang sesuai dengan undangan Komnas RI. Kami pun kesini hanya dengan jajaran Pemkab Tangerang saja,” ungkapnya. **Baca juga: Bupati Zaki: Penertiban Lokalisasi Dadap Untuk Kepentingan Warga.
Pemkab sendiri, meminta penjadwalan mediasi ulang yang menghadirkan 3 faksi, yakni masyarakat yang mendukung, masyarakat yang menolak dan pihak netral seperti Komnas HAM. **Baca juga: Pemkab Tangerang Khawatirkan HIV/AIDS di Dadap.
“Harus ada penjadwalan ulang dan penataan wilayah Dadap ini harus berjalan sesuai aturan dan program,” pungkasnya.(shy)
