Kabar6-Terciptanya sebuah pemerintahan yang baik pada suatu daerah merupakan sebuah harapan bagi seluruh mayarakat, baik ditingkatkan nasional maupun lokal.
Untuk mencapai semua itu, diperlukan banyak peran serta dari berbagai elemen masyarakat, baik itu dari sisi pengawasan, tindakan nyata hingga kepada kegiatan positif.
“Ya, saat ini saya sedang melakukan pengawasan ke dalam guna memperkuat posisi kinerja kepala daerah beserta Sekda dan perangkatnya. Jadi lebih kepada tindakan prepentif,” ungkap Ibnu Jandi, Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP), Minggu (25/1/2015).
Dan yang akan dilakukan adalah, jelas dia, memenganalisa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Tujuannya, agar ada sinkronisasi dari semua materi kerja. Khusus untuk SKPD, lebih kepada etos kerja, yang harus lebih mampu menopang dan merealisasikan visi misi kepala daerah,” tukasnya.
Sehingga kedepan, jika ditemukan ada kejanggalan ataupun penyimpangan disemua lini SKPD, maka hal tersebut haruslah segera dibenahi.
Pasalnya, hingga saat ini pihaknya menyoroti ada sekitar 35 persen kelemahan kinerja di SKPD di Kota Tangerang. **Baca juga: Patung Jempol di MH Thamrin Jadi Perbincangan di Facebook.
“Salah satu contoh indikatornya adalah seperti Satpol PP yang beberapa kali bekerja ketika banyak persoalan yang sudah muncul di media. Terus ada juga pada Bagian Umum, Tata Kota dan banyak lagi,” tegas Jandi.
Semua itu, tambah Jandi, adalah untuk mewujudkan reformasi birokasi, yang secara otomatis akan berimplementasi terhadap memperkuat posisi managemen pada pemerintahan tersebut.(ges)
