Kabar6- Direktur Kajian Politik Nasional (KPN) Miftahul Adib menduga pemerintah pusat memiliki kepentingan politik terkait pengisian jabatan pejabat (Pj) Bupati dan Walikota di Provinsi Banten.
Sebab dari sejumlah Pj Bupati dan Walikota yang ditunjukkan dari pemerintah pusat tidak begitu memilki berkualitas bagus. Kendati Kemendagri berdalih, penujukan Pj tersebut demi menjaga netralitas ASN di Pemilu serentak, menurutnya, netralitas ASN bukan hal baru dan menang ASN sejak dulu harus netral.
“Jangan-jangan pemerintah pusat itu menggunakan tangan-tangan Pj ini untuk kepentingan politik, karena kalau dibantah Pj yang dikirim itu juga nggak bagus-bagus amat,” ungkap Adib, Kamis (7/12/2023).
Adib malah khawatir Pj tersebut yang ditunjuk dari pemerintah pusat dapat menghambat pembangunan, lantaran perlu waktu yang cukup lama untuk beradaptasi.
“Mereka orang baru yang harus menyesuaikan, membaca dulu, adaptasi kan malah menghambat pembangunan,”terangnya.
Adib juga menuturkan, penujukan Pj dari pemerintah pusat lebih banyak mudaratnya dari pada positifnya. Dari sisi positifnya hanya bisa membawa inovasi dan etos kerja dari pusat ke daerah.
Namun disisi mudaratnya, sebagai ujung tombak melakukan kebijakan-kebijakan yang sudah, Pj tersebut justru tidak mengetahui secara penuh masalah internal dan perlu waktu untuk adaptasi.
**Baca Juga: Anugerah Meritokrasi, Lelang Jabatan di Pemkot Tangsel Diganjar Sangat Baik
“Kalau kebanyakan adaptasi ngapain, justru kalau Pj dari pusat itu saya melihat dominannya sebagai ban serap saja yang penting ada Pj- nya,” tegasnya.
Tak berhenti disitu, Adib juga menuding pemerintah pusat tidak percaya terhadap kompetensi dan kualitas pejabat daerah. Padahal pejabat daerah lebih paham kekurangan daerahnya dan membuat perencanaan pembangunan.
“Secara tidak langsung pemerintah pusat tidak percaya dengan pejabat daerah. Walaupun mereka berdalih ini dengan suksesnya program pembangunan, suksesnya pemilu di tahun politik,” ungkapnya.
Tugas-tugas yang diamanatkan Pj selain mensukseskan pemilu, mereka diminta untuk mengurusi stunting, menekan inflasi dan penurunan kemiskinan ekstrim. Tugas tersebut sebenarnya masih bisa dieksekusi oleh pejabat daerah.
“Sebenernya kalau mau internal Pemkab, Pemkot dan Pemprov, harus empat arah tegas itu dari presiden. Kalau tidak ada pencapaian itu ya sudah,”tandasnya.
Diketahui tiga Kepala Daerah di Banten di pimpin Pj. Ketiga Pj tersebut berasal dari Kemendagri. Mereka adalah Pj Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono, Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan dan Pj Walikota Serang Yedi Rahmat.
Yedi Rahmat sebelumnya, Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Lalu Iwan Kurniawan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri.
Dan terakhir, Andi Ony Prihartono menjabat Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Kepala bagian perencanaan program di Kemendagri.(Aep)
