Kabar6-Dewan Pendidikan sebagai lembaga penyeimbang di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tugas pokok dan fungsinya dipertanyakan. Masyarakat tidak mengetahui saluran harus mengadu kemana atas carut marutnya sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) online tahun ini.
Sekjen DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangsel, Sigit Sungkono, mengatakan operasional Dewan Pendidikan menjadi tanggung jawab APBD. Faktanya lembaga mandiri itu tidak memberikan kontribusi apapun terhadap sektor pendidikan.
“Komisioner Dewan Pendidikan Tangsel cuma makan gaji buta. Maka sangat wajar bagi masyarakat meminta untuk dibubarkan saja,” katanya saat dikonfirmasi kabar6.com, Sabtu (15/7/2017).
Sigit menjelaskan, salah satu tujuan dibentuknya Dewan Pendidikan untuk mewadahi serta menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan.
Tetapi realitasnya sampai saat ini keberadaan Dewan Pendidikan yang ada di Kota Tangsel masih jadi pertanyaan. Sampai saat ini masyarakat belum merasakan apapun manfaat dari lembaga beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang “peduli” terkait kebijakan pendidikan.**Baca juga: Demo PPDB, KNPI Tangsel “Gagal Paham” Desak Airin Mundur.
“Kalo Dewan Pendidikan hanya menjadi sebuah lembaga untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang. Lebih baik dibubarkan saja daripada menjadi beban pemerintah daerah,” ujar Sigit.**Baca juga: KNPI: Kalau Tak Sanggup Urus PPDB, Airin Mundur Saja.
Hingga berita ini diturunkan Ketua Dewan Pendidikan Kota Tangsel, Ngatmin Al Arif, tidak merespon saat dikonfirmasi. Pun komisioner lainnya saling “cuci tangan” atas sengkarut PPDB online.(yud)
