Kabar6-Judi online semakin merajalela dan berdampak luas pada berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, buruh, polisi, dan anggota DPR. OJK, PPATK, aparat keamanan, dan Kominfo mengalami kesulitan dalam menangani masalah ini karena skala dan kompleksitas jaringan perjudian online yang terus berkembang.
Keberadaan berbagai lembaga ini seharusnya mampu menanggulangi permasalahan yang ada, namun kenyataannya, peran mereka sering kali tidak terlihat atau tidak efektif dalam mengatasi maraknya judi online yang kian memperihatinkan.
### Diperlukan Keberanian daripada Rutinkan Pekerjaan
Keberadaan berbagai lembaga seperti OJK, PPATK, Polri, dan Kominfo seharusnya mampu menanggulangi permasalahan yang ada, namun kenyataannya, peran mereka sering kali tidak terlihat atau tidak efektif dalam mengatasi maraknya judi online yang kian memperihatinkan. Diperlukan keberanian yang lebih besar daripada sekadar menjalankan rutinitas pekerjaan.
**Baca Juga: Satu ASN dan Dua Pegawai Honorer Kecamatan Tigaraksa Main Judi Online
OJK, PPATK, Polri, dan Kominfo memang telah bekerja, namun yang diperlukan adalah keberanian untuk melawan judi online secara lebih agresif daripada sekadar menjalankan rutinitas pekerjaan. Institusi-institusi ini tampak kurang berkoordinasi dan tidak menunjukkan upaya sistematis dalam memberantas judi online. Padahal vendor judi online tersebut lintas sektoral dan lintas negara. Ironisnya, iklan judi online sering muncul di media sosial tanpa ada penindakan yang nyata.
Masalah ini memerlukan keterampilan dan kejeniusan dari otoritas pengawas untuk memberantasnya secara efektif. Pertama, diperlukan peningkatan dalam literasi digital masyarakat untuk mengenali dan menghindari situs judi online. Kedua, otoritas harus mengembangkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi dan menutup situs-situs ilegal ini secara cepat dan efisien. Ketiga, kerja sama internasional sangat penting untuk melacak dan menghentikan operasi judi online lintas batas yang sering kali beroperasi dari luar negeri.
Selain itu, regulasi yang lebih ketat dan hukuman yang lebih berat perlu diterapkan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku dan penyelenggara judi online. Tidak kalah penting, adanya transparansi dan akuntabilitas dari otoritas dalam menangani kasus ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menangani masalah judi online. Seringkali judi online sulit diberantas karena ada permainan oknum atau ordal di dalam institusi penugasan tersebut.
Pada akhirnya, upaya untuk memberantas judi online harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Tanpa adanya keberanian untuk mengambil langkah-langkah drastis dan inovatif, serta kerja sama yang erat antara berbagai lembaga terkait, masalah ini akan terus menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Lantas bila keberanian itu tak kunjung datang, publik waras bisa apa? (Achmad Nur Hidayat Pakar Kebijakan Publik dan Ekonom UPN Veteran Jakarta)
