oleh

DPRD Tangsel Tetap Sahkan Perda Perubahan Status Desa Jadi Kelurahan

Kabar6-Meski menuai pro dan kontra, DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) bersikukuh akan tetap mensyahkan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan status desa menjadi kelurahan.

Demikian dikatakan Ketua Pansus Pembentukan Status Desa Menjadi Kelurahan DPRD Tangsel, Heri Sumardi, usai menerima puluhan arga yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Karya (IPK), Senin (8/10/2012).

“Program persiapan alih status desa menjadi kelurahan di Kota Tangsel telah dimulai enam bulan silam. Salah satunya adalah dengan menyiapkan payung hukum untuk peralihan status dimaksud,” kata Heri.

Menurut Heri, perubahan status desa menjadi kelurahan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2006.

“Dalam undang-undang itu, alih status desa menjadi kelurahan harus berdasarkan prakarsa dari masyarakat melalui Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Kepala Desa dan syarat tersebut diatur dalam Permendagri Nomor 28 Tahun 2006,” ujar Heri.

Jadi, kata Heri, meskipun menuai pro dan kontra, pihaknya akan tetap mensyahkan perda perubahan status desa menjadi kelurahan tersebut.

“Ini merupakan salah satu upaya untuk mempercepat layanan publik, dimana dengan cepatnya layanan publik maka tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat desa akan lebih cepat terlaksana,” ujarnya.

Sebelumnya, puluhan warga yang menamakan diri sebagai Ikatan Pemuda Karya (IKP) Tangerang Selatan (Tangsel) mendatangi kantor DPRD setempat, di Senin Senin (8/10/2012).

Mereka (warga) yang mengklaim mewakili aspirasi 5 desa di Tangsel itu menolak gagasan dan usulan Pemerintah Daerah setempat yang kini tengah disosialisasikan terkait perubahan status desa menjadi kelurahan.

“Kami menolak perubahan status desa menjadi kelurahan, karena sampai saat ini pelayanan masyarakat masih minim,” ujar kordinator IKP, Wahyudin.(Evan)

Caption Foto: Puluhan massa IKP saat menggelar hearing dengan DPRD Kota Tangerang Selatan (Evan)

Berita Terbaru