Kabar6-Komisi V DPRD Banten menggelar rapat koordinasi (Rakor) dengan Dinkes, Rumah Sakit (RS) Banten dan RS Malimping milik Pemerintah Provinsi Banten, Rabu (30/10/2019).
Dimana, dalam rakor tersebut, sejumlah pertanyaan dan keluhan sekitar pelayanan kesehatan di RS Banten menjadi topik pembahasan, khususnya soal kekurangan bed kasur tempat tidur pasien dan ruangan rawat inap yang akan terus ditambah.
Tidak hanya itu, anggota DPRD Banten juga mempertanyakan kesiapan para petugas RS Banten agar bisa terus ditingkatkan, tidak seperti selama ini yang kerap dikeluhankan masyarakat, karena masih saja pasien gagal dirawat karena alasan bed pasien habis.
Serta pelayanannya yang dinilai masih kalah sengan RS swasta.
Selain itu, rakor bersama komisi V DPRD Banten dan Dinkes Banten, RS Banten dan RS Malimping itu juga membahas serapan anggaran tahun 2019 dan tahun 2020, serta pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) agar menggunakan alat yang bermerk.
Hingga pembahasan yang terkecil mengenai anggaran penggandaan foto kopi dan ATK, belanja amplop yang setiap tahunnya selalu dianggarkan dengan anggaran mencapai miliaran rupiah.
Anggota Komisi V DPRD Banten, Furtasan Ali Yusuf mengatakan, pelayana RS Banten masih harus ditingkatkan, mulai dari sosialisasi keberadaannya kepada masyarakat, karena sampai saat ini masih saja ada warga Banten yang tidak tahu letak RS Banten, termasuk pelayanan kesehatan dari RS Banten agar bisa terus didongkrak.
“Persepsi masyarakat sampai saat ini posisi RS Banten itu belum sepopuler RS kabupaten Serang yang di Alun-alun (RS Drajat Prawiranegara,red). Sehingga orang taunya itu (RS Drajat),” katanya.
Akibat kurang terkenalnya RS Banten, dikhawatirkan akan berpengaruh pada pelayanan kesehatan masyarakat.
“Tapi tadi kan dibantah oleh Dirut RS Banten, kalau itu diukur oleh banyaknya bed yang sudah penuh terus,” katanya.
Padahal, kata dia, pasien setelah muter kemana-mana, barulah akhirnya pergi ke RS Banten.
Terkait anggaran penggandaan foto kopi dan ATK lainnya yang nilainnya mencapai miliaran, Furtasan mempertanyakan penganggaran hektare yang setiap tahun selalu diadakan.
“Ini setiap tahun dibeli. Emang dikemanakan? Emang dimakan? Habis terus. Kan bukan habis pakai itu,” katanya.
Sementara itu, Kadinkes Banten Ati Pramudji Hastuti usai rakor bersama Komisi V DPRD Banten belum bisa berkomentar banyak.**Baca juga: 2020, Pemprov Banten Bangun RSUD Banten Jadi 8 Lantai.
“Lewat telpon aja yah. Saya belum makan. Ih tega banget sih. Nanti kalau saya pingsan gimana nih? Aduh gitu,” pungkasnya, sambil meninggalkan ruangan.(Den)
