Kabar6-Bantuan Sosial (Bansos) dari Kementerian Sosial di Kota Tangerang Selatan ada penambahan 9.201 KK di tahun 2021 ini.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Tangsel, Wahyunoto Lukman kepada Kabar6.com Senin 4 Januari 2021.
“Jumlah penerimanya ada peningkatan, di tahun 2020 itu sejumlah 83.546 untuk tahun 2021 ada penambahan menjadi 92.747 KK dari Kemensos,” ujarnya.
Wahyu menjelaskan, penambahan itu diusulkan dari RT RW setempat, asal NIK dan KK nya jelas lalu terpantau ri Sistem informasi kesejahateraan sosial maka keluarga itu menjadi salah satu penerima bansos.
“Diinput di sistem dia akan mendapat bantuan sosial, dia sebagai salah satu keluarga penerima bantuan sosial dan itu usulan dari RT RW dan ada juga perbaikan-perbaikan,” ungkapnya
Wahyu menerangkan, bansos kali ini akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia berupa bantuan sosial tunai (BST) dengan jumlah Rp300 ribu per KK per bulan.
“Nanti PT Pos ada 3 cara menyalurkan, langsung, melalui komunitas khususnya penyandang disabilitas dan lansia, kemudian yang ke PT Pos,” terangnya.
Penyaluran melalui PT Pos sendiri beralasan agar lebih fleksibel dan penerima tidak perlu untuk membuka rekening terlebih dahulu.
“Cukup membawa ktp, dia terdaftar langsung diberikan bantuan. Berbeda dengan bank, selama ini kesulitan harus buka rekening. Jadi kebijakan dari Kemensos langsung dari PT Pos,” tuturnya.
Saat ini, Wahyu menjelaskan, BST tersebut masih direncanakan selama 4 bulan kedepan atau hingga April 2021, dan untuk kelanjutannya diserahkan ke Kemensos.
“Sampai dengan april, tapi biasanya dinamis nanti tergantung perkembangan perubahan kondisi,” terangnya.
Selain BST Kemensos, Wahyu menerangian, ada juga bantuan sosial dari Provinsi Banten yang masih berjalan di 2021 dengan jumlah Rp600 ribu satu kali yang tersalurkan di 2020 baru dua kali.
**Baca juga: Harga Kedelai Naik, Perajin Tahu Tempe di Tangsel Tuntut ini ke Pemerintah
Wahyu menerangkan, bantuan dari dana APBD Tangsel sendiri masih menjadi bupper stok untuk keadaan tertentu. Dicontohkannya seperti keluarga penerima manfaat (KPM) yang membutuhkan.
“Tapi secara umum semua data usulan dari RT RW termasuk keluarga miskin yang di daga terpadu kesejahteraan sosial sudah tercover dari BST kemudian dari Provinsi Banten,” tutupnya.(eka)
