Kabar6-Pemberian makanan bergizi gratis pada sekolah-sekolah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) masih ambigu. Pemerintah pusat dan daerah belum menyepakati mekanisme serta petunjuk teknis atau juknis atas pelaksanaan program tersebut.
“Belum ada kepastian,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangsel, Deden Deni ditemui kabar6.com di Puspemkot, Jalan Raya Maruga Nomor 1, Kecamatan Ciputat Selasa (13/8/2024) sore.
Ia pastikan pihaknya sempat diundang untuk menghadiri pembahasan mekanisme program pemberian makanan bergizi gratis bagi peserta didik. Namun rincian tentang juknis pelaksanaan program belum dibahas.
**Baca Juga: Janji Pengadaan Makanan Bergizi Gratis di Kabupaten Tangerang Gandeng UMKM
Deden bilang, pertemuan itu baru membahas seputar distribusi serta pengelolaan sampah sisa makanan berikut kemasannya. Ia belum dapat kepastian soal juknis mekanisme pemberiannya bagaimana dan komposisi makanannya apa saja.
“Kita masih nunggu informasi yang pasti, bagaimana mekanismenya. Apapun akan kita ikuti,” jelasnya.
Deden mengakui telah ada beberapa vendor pengadaan makanan bergizi gratis yang melakukan ujicoba kemarin. Pihaknya bersama penyedia kini masih membahas terkait distribusi makanan bergizi gratis ke target sasaran sekolah-sekolah di Kota Tangsel.
“Ada sample beberapa sekolah, tapi baru diskusi awal saja. Mudah-mudahan sesuai arahan pemerintah pusat juga. Kita nunggu mana yang paling praktis sesuai dengan anggarannya masuk, komposisi gizi terpenuhi,” terangnya.
Diketahui, rencana program pemberian makanan bergizi gratis digaungkan saat kampanye Pilpres 2024 lalu. Program tersebut diinisiasi oleh pasangan calon Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sudah resmi terpilih .
Prabowo Subianto kini juga dikabarkan telah berencana akan mengganti jadi menyediakan sarapan bergizi seimbang bagi peserta didik yang membutuhkan. Judul program itupun otomatis berubah.
Peralihan fokus program itu sudah dibahas bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia. Adapun berkaitan tentang besaran postur anggaran masih digodok bersama lembaga resmi negara beserta para pihak pemangku kepentingan.
Pertimbangan mendasarnya adalah karena harus dihitung secara cermat. Mesti dapat menyesuaikan dengan kemampuan keuangan dari kas negara.(yud)
