oleh

Contek Program Daerah Lain Bisa Lewat Teknologi

image_pdfimage_print
Ilustrasi (bbs)

Kabar6-Pejabat lembaga eksekutif dan legislatif di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), boleh saja melakukan plesiran berkedok kunjungan kerja ke luar kota ataupun luar negeri. Tetapi, catatannya alokasi dana yang dikeluarkan harus berasal dari kocek pribadi.

Demikian dikatakan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio saat dihubungi kabar6.com, Jum’at (20/5/2016).‎ “Silahkan aja kalau pakai uang pribadi. Itu tidak salah kok,” ungkapnya.

Meski begitu, terang Agus, perlu dilihat ur‎gensi dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan para pegawai pemerintahan.

Padahal, bisa saja proses pengamatan suatu program di wilayah atau daerah lain sudah dapat diakses lewat perkembangan teknologi yang telah ada dan berkembang.

“Sebenarnya bisa saja pakai Skype atau Google. Jadi tidak perlu asal main berangkat ke luar negeri saja. Ditanya boros atau tidak ya pasti boros. Apalagi sampai bawa keluarga,” cetusnya.

Apabila harus sampai berangkat pun, perlu dilakukan evaluasi sejauhmana program tersebut dapat diterapkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hasilnya pun juga dilaporkan ke DPRD selaku pengawal kebijakan pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah tidak perlu ekspos apa yang didapat ke masyarakat. Tapi jauh lebih dari itu, masyarakat wajib merasakan manfaat yang lebih baik dari agenda plesiran pemerintah. Kalau sama saja buat apa (agenda kunjungan ke luar negeri),” tegasnya.

Agus menambahkan, idealnya wajibkan berangkat dapat dibeberkan pergi kemana, untuk kepentingan apa dan bertemu siapa saja. Kemudian saat pulang sampaikan gagal atau berhasil lengkap dengan audio visual. Itupun jika harus ada dokumen yang ditandatangani.

“Kan tugas DPRD sebagai kontrol pemerintahan dan anggaran‎. Kalau gak bisa kontrol kenapa (Dewan) dipilih dulu‎. Gampang kan,” tambah Agus. **Baca juga: Begini Kata Dewan Tangsel Ihwal Maraknya Pelesiran.

Hingga berita ini diturunkan, kabar6.com mencoba mengkonfirmasi kepada sejumlah birokrat terkait, tapi tidak ada yang bersedia klarifikasi. **Baca juga: Pelesiran Birokrat di Tangsel Dikritisi Warga.

Sementara saat menghubungi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangsel, Teddy Meiyadi belum direspon.(yud)

Print Friendly, PDF & Email