Kabar6-DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) membuka penjaringan bakal calon walikota dan wakil walikota. Pendaftaran dibuka mulai 2-13 Oktober 2019.

“Membuka peluang seluas-luasnya kepada putra-putri terbaik yang siap memimpin Kota Tangerang Selatan,” kata Muthmainah, Ketua Desk Pilkada di Villa Pamulang Mas Blok E1/10, Kelurahan Bambu Apus, (Senin, 30/9/2019).

Ia jelaskan, desk pilkada dari PKB Kota Tangsel menitikberatkan calon yang memiliki integritas, loyalitas tinggi kepada NKRI sebagai harga mati. Setia pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Oleh karena itu, lanjut Muthmainah, desk pilkada PKB Kota Tangsel menolak keras calon yang menganut paham khilafah serta radikalisme.

Desk Pilkada PKB Kota Tangsel akan selalu berkonsultasi dengan DPW Banten dan DPP di Jakarta sejak mulai proses penjaringan sampai tahapan selesai.**Baca juga: Tiga ASN Nyalon Pilkada Tangsel, Airin: Sudah Lapor Saya Belum?

“Pendaftaran dibuka mulai pukul 09.00 WIB sampai malam hari,” jelasnya.(yud)

Kabar6-Yusrianto begitu percaya diri melihat peta persaingan pemilihan walikota dan wakil walikota (Pilwalkot) Tangerang Selatan (Tangsel) pada 23 September 2020 mendatang.

Bahkan kedatangannya ke kantor DPC PDI Perjuangan setempat sampai tak dikira tim panitia penjaringan.

“Yang membuat saya percaya diri, pertama keyakinan saya terhadap Tuhan, dan restu dari GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia),” katanya kepada wartawan, (16/9/2019).

Profesi keseharian sebagai pedagang air mineral galon serta gas elpiji 3 kilogram atau gas melon baginya tak menjadi alasan dirinya dilarang nyalon. Semua ini demi mengemban misi yang terpatri dalam tekadnya.

Yusrianto mengaku gelisah melihat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di tanah kelahirannya Kampung Cilalung, Jombang, Kecamatan Ciputat. Taraf ekonomi warga sekitar dianggapnya masih jauh dari standar hidup layak.

“Saya ingin mensejahterakan masyarakat. Di tempat saya tinggal, di Cilalung, Jombang, banyak masyarakat kurang mampu. Kita memang masih komunitas kecil. Tapi sejarah yang membuat kami besar,” terang Yusrianto.

Yusri juga aktif dalam koperasi simpan pinjam dan permodalan usaha kecil menengah. Pengalaman dibidang koperasi inilah yang membuatnya makin percaya diri daftar ikut Pilwalkot Tangsel.**Baca juga: Simpatisan Paksa Muhamad Nyalon di Pilwalkot Tangsel 2020.

“Tujuan saya maju, ingin membangun kesejahteraan rakyat. Saya ingin di Tangsel berdiri kampung-kampung industri kreatif, sehingga bisa saling menukar kebutuhan pokok. Tetapi bukan barter,” ujarnya.(yud)

Kabar6-Puluhan orang dari berbagai kelompok masyarakat ngotot mengusung Muhamad maju dalam bursa pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Tangerang Selatan (Tangsel) pada 23 September 2020 mendatang.

Meski status yang diusung masih menjabat sebagai sekretaris daerah setempat.

“Kalau beliau enggak jadi nyalon kami akan paksa untuk maju,” kata Ketua Tim Perjuangan Muhamad, Sukri di kantor DPC PDIP Kota Tangsel, (Senin, 16/9/2019).

Ia mengaku Muhamad sebagai putera daerah menjadi figur yang tepat untuk memimpin Kota Tangsel. Meski demikian diakui Sukri bahwa pengambilan formulir penjaringan atas inisiatif masyarakat pendukung.

Sukri bilang, masyarakat rela panas-panasan menuju markas banteng moncong putih demi mendapatkan rekomendasi mengusung muhamad sebagai calon kepala daerah.

“Bapak Muhammad enak untuk menjadi seorang Walikota Tangerang Selatan dan kami mohon dengan segala kerendahan hati kami pada siang hari ini permohonan kami di siang hari ini untuk tindaklanjuti ke dewan pimpinan pusat PDIP,” ujar Sukri.**Baca juga: Datangi PDIP Tangsel, Siti Nur Azizah Diduga Bolos Ngantor.

Masyarakat pendukung yang tiba di depan kantor DPC PDI Perjuangan Kota Tangsel langsung bershalawat diiringi musik rebana. Mereka juga mempertontonkan kesenian betawi palang pintu.(yud)

Kabar6-Siti Nur Azizah keukeuh nyalon meski masih berstatus Aparatur Sipil Negara di Kementerian Agama RI.

Putri dari KH Ma’ruf Amin Wakil Presiden RI terpilih ini mengembalikan formulir penjaringan bakal calon di PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Keterangan dari laman simpeg.kemenag.go.id, Nur Azizah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Bina Paham Keagamaan Islam dan Penanganan Konflik Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jendral bimbingan Masyarakat Islam. Pangkatnya pembina golongan IVa.

Ditanya statusnya sebagai ASN di Kementerian Agama RI. “Tentu saya mengikuti mekanisme,” katanya kepada wartawan, (Senin, 16/9/2019).

Ia tak menjawab berondongan pertanyaan soal dugaan dirinya bolos ngantor saat mengembalikan formulir penjaringan. Sebab lawatan itu dilakukan saat sedang berlangsung jam kerja.

Nur Azizah hanya menanggapi apakah surat pengunduran dirinya sebagai ASN sudah diajukan ke atasannya.**Baca juga: Lagi, Arsid Nyalon di Pilwalkot Tangsel 2020.

“Ya nanti kan ada mekanisme,” singkatnya sambil pergi meninggalkan kerumunan wartawan.(yud)

Kabar6-Anggaran Pilkada Kabupaten Pandeglang untuk KPU dan Bawalsu masih belum final. Meski batas penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) harus dilakukan pada 1 Oktober mendatang.

Hal itu terungkap saat Jajaran KPU Pandeglang menggelar audiensi dengan Bupati Pandeglang Irna Narulita, Sekda Pandeglang Pery Hasanudin dan jajaran lainya di ruang Garuda Pendopo Bupati, Senin (16/9/2019).

“Tadi disampaikan Bupati dan Pak Sekda selaku Tim TAPD, pada prinsipnya mereka belum bisa menyampaikan anggaran yang pasti untuk Pilkada 2020,” kata Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Suja’i.

Alasannya, Pemkab Pandeglang harus membahas terlebih dulu bersama DPRD. Sementara Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sampai saat ini belum rampung. “Jadi prinsipnya kita menunggu saja,” ucapnya.

Suja’i mengaku, saat ini belum tahu besaran hibah untuk Pilkada Pandeglang dari Pemkab Pandeglang, sedangkan anggaran yang diajukan KPU ke Pemkab Pandeglang bermula dari Rp83 miliar lalu ada perubahan menjadi Rp71 miliar.

Sesuai PKPU RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, pelaksanaan tahapan Pilkada mulai dilakukan pada bulan Oktober 2019.

Bahkan dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa penandatanganan NPHD harus dilakukan paling lambat 1 Oktober 2019.

Jika penandatangan NPHD belum dilakukan dengan batas waktu yang telah ditentukan, KPU Pandeglang akan menyampaikan ke KPU pusat melalui KPU Provinsi Banten.

Hal yang sama juga terjadi pada anggaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pandeglang. Menurut Ketua Bawaslu Pandeglang Ade Mulayadi, Pemkab belum bisa menentukan anggaran hibah untuk lembaganya dan masih dalam dalam pembahasan TAPD dan menunggu pembahasan bersama DPRD.

“Masih diverifikasi, Pemkab belum bisa menentukan angka,” terang Ade.

Padahal Ade berharap Pemkab Pandeglang segara menentukan anggaran yang bakal di hibabkan supaya dari pengajukan sebesar Rp25 miliar itu bisa memilah mana yang bakal dikurangi.

“Kita ini secepatnya sebetulnya keluar agar ada hal-hal yang dikesampingkan yang mana sesuai dengan besaran anggaran. Kita ingin sebelum Oktober ada kejelasan angka,” harap Ade.

Sekda Pandeglang Pery tak menampik lambatnya penentuan anggaran untuk KPU dan Bawaslu karena harus dibahas terlebih dulu bersama DPRD termasuk melihat kondisi APBD Pandeglang. Dengan begitu ia juga belum bisa menentukan jumlah anggaran hibah.**Baca juga: Klan Jayabaya Incar Kursi Bupati Pandeglang.

“Kepastian (anggaran) berapa-berapa kita belum bisa menentukan karena kita bersama-sama dengan DPRD,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Siti Nur Azizah mengembalikan formulir daftar penjaringan ke kantor DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Ia mengaku sudah restu mendapatkan restu dari orangtuanya, KH Ma’ruf Amin Wakil Presiden RI terpilih.

“Abah sudah tahu. Pasti kalau kita pamit sama orangtua kan biasa, pasti orang tua mendukung,” klaimnya menjawab pertanyaan kabar6.com, (Senin, 16/9/2019).

Nur Azizah kembali memastikan bahwa telah mendapatkan restu untuk maju dalam bursa pemilihan calon walikota dan wakil walikota (Pilwalkot) pada 23 September 2020 mendatang.

“Beliau memberikan wejangan kalau setiap pertemuan dengan keluarga beliau memberikan padangan-pandangannya,” ujarnya.

Menurutnya, apakah itu pandangan di dalam aktivitas politik, pendidikan, aktivitas sosial dan budaya. Ditanya bagaimana ia meyakinkan KH Ma’aruf Amin untuk nyalon di Pilwalkot Tangsel.

“Menurut njenengan (Anda) nanti ngomongnya kayak apa,” ujar Nur Azizah balik bertanya sambil tertawa.**Baca juga: Reza Ao Ketua PP Tangsel Siap Nyalon Pilwalkot 2020.

“Masa saya harus cerita to,” tambahnya dengan logat jawa yang kental.(yud)

Kabar6-Keluarga penguasa Lebak, Mulyadi Jayabaya (JB) ikut mengambil formulir pendaftaran bakal calon Bupati Pandeglang ke PDIP Pandeglang, Senin (16/9/2019).

Pengambilan pendaftaran itu diwakili oleh Agus Wisas sebagai Jubir Keluarga Mulyadi Jayabaya. Hal itu menandai klan pria yang akrab disapa JB tersebut mengincar orang nomor satu di kota santri.

“Saya mengambil formulir mewakili keluarga JB belum tentu saya yang mencalonkan,” kata Agus di Sekretariat PDIP Pandeglang.

Alasan keluarga JB ikut dalam kontestasi Pilkada Pandeglang yang akan berlangsung pada 2020 mendatang, karena selain JB sebagai putra asal Pandeglang juga banyak tokoh Pandeglang yang datang ke JB.

“Ada banyak tokoh-tokoh yang datang ke Pak Jayabaya untuk ikut kontestasi Pilkada Pandeglang,” terangnya.

Ada tiga nama keluarga JB yang di gadang-gadang untuk memperebutkan kursi orang nomor satu di Pandeglang . Diantaranya Diana Drimawati Jayabaya, Nabil Jayabaya dan Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya.**Baca juga: Reza Ao Ketua PP Tangsel Siap Nyalon Pilwalkot 2020.

“Insyallah pas penyerahan tanggal 18 itu kan sudah muncul nama, itu kita sedang godok, mudah-mudahan tiga hari kedepan akan muncul,” tandasnya.(Aep)

Kabar6-Puluhan kader berseragam oren mendatangi kantor DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Mereka mengawal Muhammad Ao Reza Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) setempat daftar bursa penjaringan bakal calon pemilihan walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) 2020 mendatang.

Mereka datang konvoi mengendarai motor dan mobil. Suara pekikan pancasila abadi terus disuarakan para kader PP Kota Tangsel yang hadir di Ruko Venice Arcade Blok lD/09 Graha Raya Bintaro, Kecamatan Serpong Utara.

“Saya mau formulir,” kata Reza Ao kepada wartawan, (16/9/2019).

Tekad pencalonnya dalam Pilwalkot Tangsel karena derasnya desakan dari tokoh masyarakat serta pemuda sekitar. Bukan hanya dari organisasi masyarakat PP yang punya basis kader ribuan orang.

Reza dianggap mengetahui betul tentang kondisi Kota Tangsel dengan segala dinamikanya. Putera daerah ini diharapkan mampu membawa perubahan lebih baik dalam berbagai sektor pelayanan publik.**Baca juga: Pilwalkot Tangsel 2020, PSI Buka Pendaftaran Lewat Online.

“Bagaimana pemerataan ekonomi, jangan ada lagi kesenjangan-kesenjangan,” ujar Sigar, salah satu tokoh masyarakat.(yud)

Kabar6-Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) membuka penjaringan bakal calon walikota dan wakil walikota.

Para bakal calon yang berminat bisa mendaftar melalui online lewat situs www.psi.id/daftarpilkada2020/.

“PSI tahun ini kembali ingin mengirimkan kandidatnya untuk maju ke Pilkada 2020,” ungkap Andreas Andreas Arie Nugroho, Ketua DPD PSI Kota Tangsel, Andreas Arie Nugroho lewat siaran pers, (Senin, 16/9/2019).

Dijelaskan, PSI memulai kegiatan pendaftaran konvensi untuk menjaring kandidat untuk Pilkada 2020 mulai 15 September sampai dengan 20 Oktober 2019 mendatang.

“Dengan kekuatan partai yang terus tumbuh dari sisi dukungan media, digital, dan para pendukung yang telah memilih PSI saat ini,” jelas Andreas.

Selain pendaftaran lewat online, lanjutnya, bakal calon juga bisa menghubungi panitia pelaksana konvensi ke kantor DPD PSI Kota Tangsel di Ruko Cendana Residence, Serua, Kecamatan Ciputat.**Baca juga: Ini Kata Airin Soal Adik Kandungnya Nyalon di Pilkada Tangsel.

“Pemilihan ini memperbolehkan siapa saja untuk mendaftarkan diri. Bagi mereka yang dinyatakan lolos dalam konvensi ini akan mendapatkan dukungan resmi PSI tanpa harus membayar satu rupiah pun,” klaimnya.(yud)

Kabar6-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten masih menunggu putusan KPU RI terkait wacana pembatasan koalisi partai politik (parpol) sebanyak 70 persen pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi munculnya calon tunggal pada pilkada nanti.

Diketahui, pada 2020 mendatang setidaknya terdapat empat kabupaten/kota di Banten yang akan melaksanakan Pilkada Serentak. Antaranya Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.

Ketua KPU Banten, Wahyul Furqon mengaku akan menjalankan apapun kebijakan yang akan dikeluarkan oleh KPU RI.

“Apapun kebijakan KPU RI kita menjalankan. Kita belum tahu pasti terkait dengan persoalan lain kemudian apakah ada arah kebijakan lain kita kan mengikuti,” kata Wahyul usai rapat pleno penetapan caleg terpilih hasil pemilu 2019 di Kota Cilegon, Senin (12/8/2019).

Meski belum ada peraturan yang mengatur mengenai kolaisi jelang Pilkada serentak di provinsi Banten kedepan, dirinya tetap berharap, Pilkada Serentak 2020 di empat kabupaten/kota bisa diikuti oleh banyak calon.

“Harapan kita sih semakin banyak yang daftar dinamikanya semakin bagus,” katanya.

Menurutnya, partai politik perlu mendorong kader untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2020. “Harapan kita si yah, agar kaderisasi berjalan partai politik juga harus mendorong,” ujarnya.

Ia juga meyakini Pilkada Serentak 2020 di Banten akan berlangsung lebih dinamis dibanding Pilkada Serantak daerah lain.

Terkait kemudian siapa dan berapa calonnya pihaknya meminta kepada semua pihak untuk menunggu prosesnya.

Diolah dari berbagai sumber, KPU RI saat ini tengah mencari cara mengatisipasi munculnya calon tunggal di Pilkada 2020. Segala opsi akan dipertimbangkan untuk memunculkan persaingan di pilkada.

“Dalam peraturan KPU (PKPU) mendatang itu mendorong di daerah agar tidak muncul calon tunggal,” kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Wahyu mengatakan KPU membuka opsi membatasi persentase maksimal koalisi partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah.

Pembatasan ini untuk memastikan tak ada calon yang didukung oleh semua parpol dan menutup kemungkinan munculnya paslon lain.

“Misalnya persyaratan (mengajukan calon) 20 persen. Maksimal-nya kita bisa atur gabungan partai politik itu paling banyak 70 atau 80 persen. Berarti kan ada 20 persen partai politik atau gabungan partai politik yang tidak menyatu, sehingga ini secara teoritik (bisa mencalonkan calon lain),” ujarnya.

Namun, Wahyu menilai kemungkinan adanya calon tunggal tetap terbuka dengan aturan tersebut. Partai politik bisa bersikap tidak mencalonkan siapapun atau abstain. KPU pun akan menyiapkan regulasi calon tunggal untuk mengantisipasi terjadi di beberapa daerah.

“Kita menyiapkan skenario akhir jika regulasi untuk mendorong tidak ada calon tunggal itu ternyata tetap saja ada calon tunggal,” jelasnya.

Diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memberikan sejumlah catatan kepada KPU terkait persiapan Pilkada 2020. Bawaslu meminta KPU mempersiapkan sejumlah hal sebelum tahapan Pilkada dimulai September 2019.**Baca juga: Korban Pembantaian Dikenal Keluarga Harmonis.

Salah satu catatan Bawaslu adalah terkait calon tunggal. Bawaslu menyebut terdapat jumlah calon tunggal yang selalu meningkat dari Pilkada serentak 2015, 2017, dan 2018. Pilkada 2020 bakal digelar di 270 daerah. Rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.(Den)