Kabar6-KPU Kabupaten Tangerang menggelar launching Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar di lapangan Balaraja, pada Kamis (21/12/2017)..

Meski hujan dengan intensitas sedang terus mengguyur di wilayah Barat kota seribu industri, namun pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai rencana. Para peserta yang hadir justru tampak antusias mengikuti acara tersebut.

Pantauan Kabar6.com, acara launching Pilkada Kabupaten Tangerang yang melibatkan seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), perwakilan masyarakat, tokoh pemuda dan organisasi keagamaan ini dihadiri anggota KPU RI, DKPP, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Sekda Kabupaten Tangerang, Wakapolresta Tangerang, anggota KPU Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang.

Sebelum acara inti digelar, pasukan penyelenggara Pilkada Kabupaten Tangerang dari PPK melakukan devile pasukan, dengan berjalan kaki di Jalan Raya Serang, sebagai bentuk kesiapan atas penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Tangerang.

Ketua KPU Kabupaten Tangerang Ahmad Jamaludin mengatakan pihaknya berharap seluruh rangkaian proses Pilkada berjalan lancar, aman dan kondusif, dengan target 80 persen tingkat partisipasi pemilih.

Untuk itu, berbagai upaya sudah dan tengah dilakukannya, seperti gencarnya para komisioner dan anggota KPU melakukan sosialisasi kepada masyarakat.**Baca Juga: Natal dan Tahun baru, Polda Banten Kerahkan 6 Ribu Personel.

“Kabupaten Tangerang dengan jumlah pemilih sebanyak 2,2 juta jiwa, dengan 4.500 TPS yang tersebar di 29 kecamatan, sehingga kami sekuat tenaga melakukan sosialisasi ke sekolah, yayasan, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat lainnya,” ungkap Jamaludin.(Tim K6)

Kabar6-Beredar kabar Arief R Wismansyah dan Sachrudin kembali berduet sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang 2018-2023. Kabar tersebut dikomentari langsung oleh Arief R Wismansyah.

Menurut Arief, jika dirinya telah berkoordinasi dengan sejumlah partai pendukung termasuk Partai Golkar, termasuk soal kembali beduet dengan Sachrudin.**Baca Juga: PMI Kota Tangerang Gelar Musyawarah Kerja 2017.

“Kita bertemu dengan pengurus Partai untuk melakukan koordinasi. Sebab, yang memutuskan nanti adalah DPP,” kata Arief di Pendopo Gubernur Banten dalam acara Rapat Pimpinan Evaluasi Kinerja Pembangunan Banten 2017 dan Penyerahan DIPA APBN 2018, Rabu (20/12/2017).(az/tmn)

Kabar6-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) turut berpartisipasi dalam rangka persiapan menghadapi pesta demokrasi lima tahunan.

Ini sesuai dengan program agenda nasional akan digelar pesta politik Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 secara serentak

Langkah persiapan menghadapi hajatan politik akbar juga tengah dibahas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel dibantu organisasi perangkat daerah terkait.

Pokok materi pembahasan dalam pertemuan itu menyangkut penetapan jumlah Daerah Pemihan (Dapil) dan alokasi kursi anggota DPRD serta simulasi penghitungan alokasi kursi pemilu 2019.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kota Tangsel, Heru Sudarmanto, mengungkapkan bahwa telah terjadi penurunan jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Ciputat Timur.

Kepastian tersebut diketahui dari hasil pembersihan data ganda yang beberapa waktu lalu telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Dimana karena wilayah Kecamatan Ciputat Timur sangat-sangat berbatasan dengan Jakarta Selatan,” ungkapnya saat menghadiri undangan acara Rapat Kerja KPU Kota Tangsel di Marlyin Hotel, Kecamatan Serpong Utara, Selasa (19/12/2017).

Heru menerangkan, banyak masyarakat sekitar yang bermukim di wilayah pemekaran dari Kecamatan Ciputat itu justru lebih memilih terdata sebagai warga DKI Jakarta.

Hal itulah yang menjadi penyebab utama jumlah penduduk di Kecamatan Ciputat Timur menyusut secara siginifikan.

Ia memaparkan, berdasarkan catatan pada Pemilu 2014 lalu total jumlah penduduk di Kecamatan Ciputat ada sebanyak 183.818 jiwa. Sedangkan warga di Kecamatan Ciputat Timur jumlahnya mencapai 169.994 jiwa.

Sementara dari hasil rekapitulasi Data Agregat Kependudukan (DAK) 2017, total jumlah warga di Kecamatan Ciputat mencapai 192.568 jiwa, dan di Kecamatan Ciputat Timur ada sebanyak 164.291 jiwa.

“Data inilah yang dipakai oleh KPU untuk menyusun alokasi kursi pada Pemilu 2019 nanti,” terang Heru memaparkan.

Di lokasi yang sama, Ketua Pokja Teknis KPU Kota Tangsel, Badrusallam, mengutarakan diperkirakan total jumlah warga di tujuh wilayah kecamatan yang punya hak pilih diperkirakan sebanyak 1.244.204 jiwa.

Oleh karena itu, diyakininya sebaran jumlah Dapil dan kursi DPRD yang akan diperebutkan saat Pileg 2019 mendatang juga tidak akan mengalami perubahan.

“Sama juga seperti Pileg 2014 lalu. Jumlahnya 50 kursi untuk anggota DPRD Tangsel dari 6 wilayah Dapil,” terang Badrussalam.

Iapun secara gamblang merinci keenam Dapil termasuk titik koordinat sebaran wilayahnya. Yakni, pada Dapil 1 antara lain di Kecamatan Serpong dan Setu. Dapil 2 pada Kecamatan Serpong Utara. Dapil 3 di Kecamatan Pondok Aren.

Sementara, Dapil 4 di Kecamatan Ciputat. Dapil 5 pada Kecamatan Ciputat Timur. Dapil 6 di Kecamatan Pamulang.

Badrus menyebutkan, mengacu pada aturan yang termaktub dalam Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dapil, alokasi jumlah minimal 3 kursi dan maksimal 12 kursi. Kemudian untuk Dapil wilayah Kecamatan Setu dan Serpong jika digabung tetap menjadi 8 kursi.

“Makanya tidak jadi kami pisah menjadi dua dapil sesuai dengan aturan yang ada,” sebutnya. Meski demikian, lanjut Badrus, untuk Pemilu 2019 nanti justru ada pergeseran alokasi kursi. Terutama bagi di Dapil Ciputat, dan Ciputat Timur.

Jika sebelumnya pada Pemilu 2014 pada Dapil Ciputat memiliki alokasi 7 kursi, maka pada Pileg tahun depan akan bertambah menjadi 8 kursi. Di Ciputat Timur bila sebelumnya 7 kursi maka akan berkurang menjadi 6 kursi.**Baca juga: DLH Tangsel Dorong Warga Bentuk Bank Sampah.

“Setelah kami hitung dengan DAK yang kami terima dari Kementerian Dalam Negeri, pada semester pertama 2017 jumlah penduduk sebanyak 1,244,204 jiwa. Bahwa justru ada penurunan jumlah penduduk di Kecamatan Ciputat Timur, dan setelah dihitung dengan rumus pembagian alokasi kursi ternyata Ciputat Timur hanya mendapatkan 6 kursi dan Ciputat justru dapat tambahan 1 kursi lagi,” sebut Badrus.(BL/bbs)

Kabar6-Untuk meminimalisir konflik dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengajak seluruh Stakeholder yang berada di Kota Tangerang agar bersinergi dengan penyelenggara Pemilu dalam pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkda) 2018 nanti.

Tenaga Ahli Bawaslu RI, Maskurudin Hapip mengatakan, proses kepemiluan di negara selain Indonesia sering terjadi konflik karena tidak ada organisasi kepemudaan. Selain itu, dirinya juga melihat tantangan Pemilu ke depan semakin berat dan semakin rumit.

“Makanya kami mengajak bapak dan ibu sekalian untuk duduk bersama dan mempersamakan persepsi. Sesuai tagline kami bersama rakyat awasi Pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu, jadi antara Bawaslu dan rakyat bagaikan tali-temali yang tidak terpisahkan,” ungkapnya dalam Rapar Koordinasi (Rakor) dengan 20 Organisasi Kepemudaan (OKP) di Hotel Grand Serpong, Sabtu, (16/12)..

Rakor Stakeholder ini menurutnya sebagai wadah kolaborasi para pihak dalam pencegahan dan pengawasan partisipatif.

“Kami mengajak Stakeholder sebanyak-banyaknya agar bersama-sama melakukan pengawasan dalam Pemilu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Tangerang, Agus Muslim menyatakan, pada prinsipnya Panwaslu dan Bawaslu tidak akan bisa bekerja secara maksimal tanpa bantuan dari teman-teman.**Baca Juga: KPU Kota Tangerang Mulai Pasang APS Pilkada di Ruang Publik.

“Kalau hanya kita yang melakukan pengawasan maka itu belum cukup, kalau kita bersama-sama maka kita bisa meminimalisir kecurangan-kecurangan yang nanti akan terjadi,” tutupnya.(az/tmn)

Kabar6-Jelang tahapan pemutakhiran data pemilih dalam Pilkada Tangerang 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang sebarkan sebanyak 1.157 Alat Peraga Sosialisasi (APS) di ruang publik.

APS yang disebar berupa Standing Banner bertuliskan ‘Pastikan Anda Terdaftar Sebagai Pemilih’ dan juga hari serta tanggal pencoblosan Pilkada Tangerang 2018, yang jatuh tepat pada Rabu 27 Juni 2018 mendatang.

Pemasangan 1.157 titik dilakukan langsung oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kota Tangerang di kantor-kantor layanan publik seperti, kantor kecamatan, kantor kelurahan, puskesmas, rumah sakit, bank, dan layanan, dan kantor layanan publik lainnya. Selain itu, KPU juga memasang APS serupa di pusat-pusat keramaian serta ruang publik, seperti di mall, swalayan, serta minimarket.

“Kami ingin informasi soal Pilkada dan juga tahapannya tersebar luas,” kata Ketua KPU Kota Tangerang Sanusi Pane, Jumat (8/12/2017).**Baca Juga: Bawaslu: Ini Lima Daerah Rawan Konflik Pilkada 2018

Menurut Sanusi, masing-masing PPS mendapatkan tugas untuk memasang APS ini di 11 titik. Sedangkan khusus bagi PPK khusus dipasang di kantor-kantor kecamatan.

“Dengan menyebar 11 APS untuk 11 titik di masing-masing kelurahan, diharapkan masyarakat semakin hafal waktu dan tanggal coblos Pilkada yakni Rabu, 27 Juni 2018,” tegasnya.(BL/hms)

Kabar6-Guna menghindari kegaduhan selama Pilkada serentak 2018, Bawaslu RI akan bertindak tegas terhadap akun Media Sosial (Medsos) penyebar informasi hoax yang bisa mengadu domba masyarakat.

“Sehingga apabila ada akun menyebarkan kebencian ataupun akun menyebar politik identitas akan kita laporkan ke polisi,” kata Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, saat ditemui di Bawaslu Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (28/11/2017).

Bawaslu RI belajar dari pilkada serentak 2017 yang di warnai oleh isu tidak benar yang disebar oleh akun tak bertanggungjawab. Hal ini guna menghindari kegaduhan dan keributan selama helatan pilkada serentak 2018.

“Nanti siapapun pelaku penyebaran ujaran kebencian itu dapat kita laporkan ke polisi,” terangnya.

Pengawasan akun Medsos akan dikhususkan sejak masa kampanye hingga pelantikan kepala daerah terpilih yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dan Polri.

“Kan selama ini KPU dan Bawaslu hanya fokus pada akun-akun resmi pasangan calon, sedangkan yang suka bikin hoax, itu kan akun tidak resmi,” jelasnya.

Bawaslu RI meyakini kemampuan unit Cyber Crime Polri mampu menangani kasus tindak pidana melalui akun medsos penyebar hoax dalam pilkada serentak 2018 mendatang.**Baca Juga: Bawaslu: Ini Lima Daerah Rawan Konflik Pilkada 2018.

“Polisi dengan cyber crime-nya punya kemampuan untuk segera menindak segala pihak yang melakukan ujaran kebencian,” ujarnya.(dhi)

Kabar6-Pihak kepolisian memprediksi lima daerah rawan konflik dalam pilkada serentak 2018, yakni Sumatera Utara (Sumut), Jawa Barat (Jabar), Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Papua.

Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang menempatkan Papua sebagai urutan pertama, kemudian disusul oleh Maluku, Kalimantan Barat, Sumatera Utara (Sumut) dan Jawa Timur (Jatim).

“Memang beda survei, kita tidak bisa samakan dengan kepolisian, indeks yang kita gunakan memang berbeda dengn kepolisian,” kata Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar saat ditemui di kantor Bawaslu Banten, Kota Serang, Selasa (28/11/2017).

Sedangkan untuk saling ‘baku hantam’ antar lawan politik, isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) masih berembus kencang untuk menjungkalkan lawannya. Kemduian tindak kecurangan lainnya yakni politik uang, pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga politik identitas atau kedaerahan.

“Itu lah mengapa makanya kita membuat indeks kerawanan ini untuk memberikan warning kepada penyelenggara negara,” terangnya.**Baca Juga: Bawaslu: Kabupaten Lebak Rawan Konflik Pilkada Serentak 2018.

Karenanya, Fritz meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Polisi, Pemerintah Daerah (Pemda) untuk sama-sama mencegah segala macam potensi kecurangan Pilkada guna meminimalisir kerawanan pemilu.

“Baik KPU, pemerintah daerah, kepolisian, untuk tahu harus apa yang menjadi fokus pencegahan dan pengawasan,” tandasnya.(dhi)

Kabar6-Kabupaten Lebak yang berada di wilayah Banten Selatan dan masuk ke dalam kategori daerah tertinggal menjadi lokasi paling rawan konflik selama perhelatan pilkada serentak 2018 mendatang.

“Banten ini dari empat kabupaten kota yang di survei masuk dalam kategori sedang, urutan pertama (rawan) itu (Kabupaten) Lebak,” kata Ketua Bawaslu Banten Didih M Sudih saat ditemui di kantornya, Selasa (28/11/2017).

Didih menjelaskan penyebab Kabupaten Lebak menjadi daerah rawan konflik Pilkada serentak berdasarkan penilaian Pilkada periode sebelumnya, seperti ada tidaknya tindak pidana di daerah tersebut.**Baca Juga: Punya 5 Kursi di Kabupaten Tangerang, Gerindra Bakal Konsolidasi ke Parpol Lain.

“Calonnya berapa dan seterusnya. Calon dua atau tiga tingkat kerawanannya berbeda,” jelasnya.

Banten mengalami penurunan tingkat kerawanan. Dimana, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2017, Banten menempati urutan ke tiga nasional dalam prosesi pilkada serentak.(dhi)

Kabar6-Partai Gerindra Kabupaten Tangerang bakal melakukan konsolidasi ke Partai Politik (Parpol) lain untuk memuluskan langkah Jayusman bertarung di Pilkada 2018 Kabupaten Tangerang

Komisi Pilkada Rakorcab Gerindra Kabupaten Tangerang, Zaenudin mengatakan Partai Gerindra memiliki lima kursi di DPRD Kabupaten Tangerang. Sedangkan untuk memenuhi persyaratan 20 persen kursi minimal, maka Partai Gerindra akan melakukan konsolidasi dengan partai-partai lain.

“Masih ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan beberapa Parpol lain yang belum menetapkan Bakal Calon (Balon) bupati. Jadi komunikasi politik untuk membangun koalisi masih terbuka lebar,” ungkap Zaenudin menjelaskan, Jumat (24/11/2017).**Baca Juga: Lawan Zaki di Pilkada 2018, Gerindra Usung Jayusman.

Ia melanjutkan, samua hal masih memungkinkan, karena politik itu dinamis. “Kami menunggu respon dari parpol lain, dan jika nantinya kita masih tetap dengan lima kursi yang kita punya tidak menutup kemungkinan kita juga akan menyodorkan nama wakil dari intern kami untuk disandingkan dengan petahana,” tandasnya.(mer)

Kabar6-Partai Gerindra mencalonkan kadernya yakni Jayusman untuk menjadi Bakal Calon (Balon) Bupati dalam Pilkada 2018. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang ini diusung melalui Rapat koordinasi cabang (Rakorcab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kabupaten Tangerang.

Sekjen DPC Grindra Kabupaten Tangerang Imam Turmuji mengatakan, sesuai dengan intruksi pimpinan DPP, pihaknya inginkan mengusulkan Jayusman untuk maju dalam ajang Pilkada.**Baca Juga: Begini Kata Bahrul Ulum Soal Munaslub Partai Golkar.

“Kita partai satu komando, dan intruksi pimpinan untuk mengusulkan kader internal kita (Jayusman) dalam maju di Pilkada 2018 mendatang,” ungkap Imam menjelaskan di ruang Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tangerang, Jumat (24/11/2017).

Intruksi tersebut berawal dari rekomendasi pada Rakorcab diikuti 29 Pengurus Anaak Cabang (PAC) se-Kabupaten Tangerang. Rekomendasi juga berdasarkan aspirasi dan usulan dari pengurus-pengurus PAC dan DPC yang hadir.

“Hasil Rakorda hari ini, kami memberikan rekomendasi kepada Jayusman untuk maju sebagai Balon Bupati Tangerang pada Pilkada 2018,” tegasnya.(mer)