Kabar6-Dalam waktu dekat ini, Provinsi Banten akan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke 23, pada Oktober mendatang.

Kasak kusuk persiapan untuk menyambut peringatan hari lahirnya provinsi berjuluk tanah jawara itu pun, sudah mulai dirasakan.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, H. Al Hamidi, mengungkapkan, bahwa pihaknya senantiasa mendukung kegiatan yang digagas oleh kelompok masyarakat di Banten.

Salah satunya terhadap rencana event besar yang akan diselenggarakan di Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Tanjung Lesung, Pandeglang.

Dimana, bakal digelar acara otomotif dan pagelaran festival seni budaya, pameran UMKM, kompetisi BMX skala nasional serta panggung hiburan musik dan lain-lain.

“Ya, pastinya kami (Dinas Pariwisata) akan mendukung kelompok masyarakat yang ingin bersama-sama menyelenggarakan kegiatan positif dalam rangka memeriahkan HUT Banten nanti,” ungkap Al Hamidi, saat menerima kunjungan sekaligus audiensi team work project event Tanjung Lesung Fest diruang kerjanya, Selasa (1/8/2023).

Ia berharap pelaksanaan event tersebut, nantinya dapat memberikan efek baik bagi banyak sektor. Mulai dari pertumbuhan ekonomi wilayah setempat, penyerapan SDM, Pasar terbuka bagi produk UMKM maupun hasil kreativitas peserta, hingga panggung hiburan bagi masyarakat luas.

“Dan saya ingin, kemeriahan HUT Banten dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” tuturnya.

**Baca Juga: Bayi Lobster Senilai Rp 5,3 Miliar Hendak Diselundupkan Lewat Bandara Soetta Gagal

Sementara itu, Ketua Umum Pelaksana Event, Gun Gun Daniski menjelaskan, bahwa kegiatan yang akan diisi dalam event tersebut, antara lain adalah, Pemeran Otomotif, Seni Budaya, UMKM, Istigozah, 4×4 Speed Offroad, Trail Run 10km, Festival Layang-layang, BMX freestyle competition dan konser musik.

“Ya, jadi kita usung tema kegiatan ini adalah Creative Camp Banten Festival, Bangga Berwisata di Indonesia, Bangga Buatan Indonesia. Dan team sudah mulai bergerak mempersiapkan. Mohon doa nya, semoga event ini bisa berjalan dalam rangka menyambut dan memeriahkan HUT Banten ke 23 yang jatuh pada bulan Oktober nanti,” kata Gun Gun, dalam keterangannya.

Dalam kegiatan itu, kata dia, juga akan ada kesertaan dari pihak perwakilan kota dan kabupaten yang ada di Banten.

Termasuk, komunikasi bersama sejumlah tokoh nasional, untuk dapat berpartisipasi dalam setiap rangkaian kegiatannya nanti.

Sebagai informasi, Provinsi Banten resmi dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2000 tertanggal 17 Oktober Tahun 2000.

Adapun puncak perayaan terjadi pada tanggal 4 Oktober 2000 saat puluhan ribu masyarakat Banten datang ke Jakarta, saat Sidang Paripurna DPR untuk pengesahan RUU Provinsi Banten.

Akhirnya, masyarakat Banten pun sepakat tanggal 4 Oktober sebagai Hari Jadi Provinsi Banten. (Gus)

Kabar6-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak mengumumkan usulan pemberhentian Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi sebagai bupati dan wakil bupati Lebak, Senin (31/7/2023).

Iti-Ade yang masa jabatannya habis pada Januari 2024 nanti, memilih mundur karena mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di DPR RI dan DPRD Provinsi Banten.

Ketua DPRD Lebak Muhamad Agil Zulfikar mengaku, pihaknya belum membahas mengenai nama yang bakal diusulkan menjadi Penjabat (Pj) bupati.

**Baca Juga: DPRD Lebak Umumkan Usulan Pemberhentian Iti Jayabaya dan Ade Sumardi

“Belum berfikir ke sana karena kami fokus banyak pekerjaan di DPRD. Pansus PAD masih berjalan, produk peraturan daerah juga running untuk dieksekusi, termasuk mengawal proses kemunduran Ibu Bupati sampai tuntas,” kata Agil kepada wartawan.

Meski demikian, Agil berharap sosok yang nanti ditunjuk menjadi Pj bupati adalah orang yang memahami dengan kondisi Kabupaten Lebak.

“Terutama yang pasti harus paham dengan kondisi dan kebutuhan Kabupaten Lebak. Tapi kalau ditanya soal nama, kami memikirkan sejauh itu,” ucap Agil.(Nda)

Kabar6-Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar bersama Pj. Gubernur Banten menerima kunjungan Tim Klarifikasi Lapangan Lomba Kelurahan Tingkat Regional II di Kelurahan Cisauk, Kecamatan Cisauk, pada hari Jumat (28/07/23).

Dalam acara tersebut, Bupati Zaki menyampaikan bahwa Kelurahan Cisauk berhasil masuk ke dalam 5 besar kelurahan terbaik nasional tingkat Regional II. Tim Klarifikasi tersebut hadir dalam rangka memberikan penilaian dan klarifikasi terhadap Kelurahan Cisauk.

“Alhamdulillah, Kelurahan Cisauk berhasil masuk dalam 5 besar tingkat nasional Regional II. Kami juga mengharapkan masukan, saran, pendapat, dan kritik yang konstruktif terkait kesiapan Kelurahan Cisauk menghadapi lomba Kelurahan tingkat nasional Regional 2,” ungkap Bupati Zaki.

Kehadiran Tim Klarifikasi Lapangan Lomba Kelurahan Tingkat Regional II diambut hangat. Harapannya, kunjungan tersebut akan membawa dampak yang sangat berarti bagi kemajuan Kelurahan Cisauk, terutama dalam perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat.

“Kami berharap Kelurahan Cisauk dapat maju ke tahap selanjutnya, yaitu menuju tahap 3 besar. Semoga Kelurahan Cisauk dapat menjadi contoh bagi seluruh kelurahan di Kabupaten Tangerang dan Banten,” tambahnya.

Pj. Gubernur Banten, Al Muktabar, juga turut menyatakan kebanggaannya atas prestasi yang diraih oleh Kelurahan Cisauk, karena berhasil mewakili Provinsi Banten dalam lomba kelurahan tingkat nasional Regional II.

“Harapan kami, prestasi ini akan menjadi inspirasi tidak hanya bagi Kabupaten Tangerang, tetapi juga bagi kelurahan-kelurahan di Provinsi Banten dan bahkan di seluruh Indonesia. Semua upaya ini kami lakukan untuk mempercepat pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Al Muktabar.

**Baca Juga: Bupati Zaki Tinjau Pembangunan Infrastruktur di Kosambi

Al Muktabar menekankan bahwa masih ada dua tahapan lagi yang harus dihadapi oleh Kelurahan Cisauk. Oleh karena itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam doa dan bekerja sama agar Kelurahan Cisauk dapat mencapai posisi 3 besar.

“Tentu saja, di Banten, ada kepercayaan terhadap supranatural, yang berarti segalanya tergantung pada takdir Allah SWT. Oleh karena itu, mari kita berdoa bersama agar takdir kita baik dan terbaik, yang Tuhan berikan bagi Provinsi Banten, khususnya Kelurahan Cisauk di Kabupaten Tangerang,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Tim Klarifikasi Lapangan Regional II, Nana Wahyudi, menyatakan timnya sangat terkesan dengan segala upaya dan usaha yang telah dilakukan oleh Kelurahan Cisauk.

“Kami juga mohon dukungannya agar klarifikasi ini lancar, baik Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang khususnya dari Lurah Cisauk untuk bisa melihat objek-objek dan spot-spot yang menjadi unggulan, inovasi dan ciri khas tersendiri dari Kelurahan Cisauk ini sehingga Kelurahan Cisauk ini beda dengan kelurahan yang lain yang ada di Indonesia,” tuturnya.

Menurut dia, keunggulan, inovasi dan ciri khas yang dimiliki Kelurahan Cisauk akan menjadi kekuatan untuk Kelurahan Cisauk bisa meraih hasil maksimal di tingkat nasional regional II.

Kunjungan tim klarifikasi lapangan ini menjadi momen penting bagi Kelurahan Cisauk untuk terus menunjukkan potensinya dan memberikan yang terbaik dalam menghadapi lomba kelurahan tingkat nasional. Semua harapan dan doa terpanjatkan agar Kelurahan Cisauk dapat meraih prestasi gemilang dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam melayani masyarakat dengan baik dan inovatif.(Red)

Kabar6-Pemerintah Provinsi Banten melakukan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Senin, (3/7/2023). Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti membuka langsung pertemuan kedua instansi.

Pertemuan kedua instansi ini dimaksudkan untuk membicarakan upaya optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah melalui pertukaran data untuk memperkuat basis data perpajakan. Pertemuan diselenggarakan di Ruang Rapat Surosowan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Kota Serang.

“Sinergi antara kedua institusi sangat diperlukan agar kedua institusi memperoleh data yang tepat, akurat, dan real time. Harapannya, Pemda Provinsi Banten juga bisa mendapatkan informasi yang sangat bermanfaat guna meningkatkan penerimaan Provinsi Banten,” ujar Rina, Senin, (3/7/2023).

DJP menyambut baik harapan pimpinan Pemerintah Daerah Provinsi Banten untuk berperan serta dalam meningkatkan basis data perpajakan yang akan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan.

**Baca Juga: Wali Santri Al Zaytun Laporkan Youtuber & Ken Setiawan ke Polda Banten

“Selama ini data yang dimiliki DJP sulit untuk diberikan karena bersifat rahasia berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun, dengan terjalinnya kerja sama antara kedua instansi, maka data-data yang diperlukan kedua instansi akan lebih leluasa diperoleh karena mendapat ijin dari Menteri Keuangan,” ujar Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Banten Mokh. Solikhun.

Dalam pertemuan juga dibahas tentang persiapan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tripartit antara DJP, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang saat ini masih dalam tahap pembahasan konsep perjanjian.

“Adanya perjanjian akan membuka peluang kerja sama pertukaran data dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Banten juga memiliki petugas penilai asset dan juru sita guna menagih utang pajak daerah yang belum dibayar,” tutup Solikhun.(Red)

Kabar6-Masa jabatan Al Muktabar sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Banten akan berakhir pada 12 Mei 2023 mendatang. Kinerja mantan Sekda Banten itu mendapat sorotan dari mantan Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki.

Tokoh Banten itu berharap, Pj Gubernur yang baru nanti bisa lebih komunikasi, tidak anti kritik hingga lebih dewasa dalam memimpin. Lantaran banyak yang harus dikerjakan dengan tenaga ekstra, seperti Pemilu 2024, sehingga harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), masyarakat, organisasi masyarakat (ormas), dan masyarakat umum lainnya.

“Ke depan Pj Gubernur Banten harus mampu membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Apalagi kita menghadapi pemilu tahun depan. Maka Pj Gubernur menjadi salah satu kunci suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024. Jadi jangan ada istilah, harus orang saya, harus dari partai saya,” ujar Ruki, kepada sejumlah awak media di Kabupaten Pandeglang, Banten, Minggu (07/05/2023).

DPRD Banten sebelumnya telah mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur Banten, yakni Al Muktabar selaku incumbent, lalu ada Agus Sudrajat, dan Sugeng Hariyono.

Menurut mantan ketua anti rasuah itu, sebenarnya tidak ada landasan hukum lembaga legislatif mengusulkan nama calon Pj Gubernur. Namun sebagai negara demokrasi, maka tidak ada salahnya menyerap aspirasi masyarakat Banten.

Meski begitu Ruki menyayangkan DPRD Banten tetap memasukkan nama Al Muktabar dalam rekomendasi tersebut, karena mendapat penolakan dari sejumlah tokoh hingga ormas di Banten. Bahkan kinerja mantan Sekda Banten itu juga kerap mendapatkan demonstrasi dari mahasiswa.

“Mohon dengar aspirasi kami. Kita butuh Pj Gubernur yang kompeten. Jangan lu lagi, lu lagi. Agar Banten ini bisa sejajar dengan provinsi lain yang besar,” terangnya.

**Baca Juga: Baru 4 Ribu Anak di Lebak Dapat Imunisasi Lengkap

Penolakan Al Muktabar sebagai calon Pj Gubernur Banten juga disampaikan oleh Paguyuban Warga Banten (Puwten) yang mempersoalkan etika dan komunikasi yang dibangun. Lantaran para tokoh serta sesepuh Banten sulit berkomunikasi, bertemu dan berdiskusi dengan Al Muktabar, selama dia menjabat.

Namun menjelang masa jabatannya habis pada 12 Mei 2023 mendatang, Al Muktabar dianggap mulai membangun komunikasi lagi.

“Minta bertemu saja sulitnya minta ampun. Belakangan dia telepon, saya enggak angkat. Sudah tidak ada gunanya. Karena itu pesan saya, kalau bisa usulkan nama lain kecuali dia (Al Muktabar),” ujar Sekretaris Dewan Pembina Puwten, Mardini, Minggu (07/05/2023).

Kemudian di tempat terpisah, sekelompok ormas, ulama dan tokoh Banten mendeklarasikan dukungannya kepada Veri Anggrijono sebagai Pj Gubernur Banten periode 2023-2024.

Mereka yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Banten (KMB) mengklaim Virgo juga mendapatkan dukungan dari ulama sepuh Banten, Muhtadi Dimyati, yang merupakan ulama Pondok Pesantren Roudatul Ulum, Cidahu, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Mereka berharap pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendengar aspirasi dan suara masyarakat Banten, yang ingin memiliki pemimpin lebih baik lagi.

“Yang hadir dalam deklarasi ini sebanyak 150 ormas, dan puluhan kyai dari pondok pesantren. Surat dukungan ini akan kami bawa ke Kemendagri dan istana, agar bisa dipertimbangkan oleh tim penilai akhir (TPA),” ujar Cecep Pria Irawan, Koordinator KMB, Minggu (07/05/2023). (Dhi)

Kabar6-Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar melarang Apartur Sipil Negara menggunakan kendaraan dinas pada saat mudik Idul Fitri 2023. Pelarangan ini dianggap normal berlaku menjelang lebaran.

“Itu sudah edaran reguler setiap tahun, tidak menggunakan mobil dinas dan tidak menggunakan fasilitas pemerintah,” kata Zaki kepada wartawan Selasa, (11/4/2023).

Ia berujar, meski tidak ada pengetatan izin mudik lebaran, ASN wajib memberitahu keberangkatannya kepada atasannya masing-masing.

Baca Juga: Persiapan Lebaran di Banten, Kapolri: Ada Penambahan Rest Area

“Keberangkatannya harus diketahui atasnya terlebih dulu, walaupun tidak ada pengetatan mudik lebaran,” ujarnya.

Zaki menegaskan, jika ditemukan ASN melanggar pelarangan penggunaan mobil dinas maka pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi baik lisan maupun tulisan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Bagi yang melanggar pasti ada sanksi. Tergantung pelanggarannya,” tegas dia.

Diketahui, pemerintah pusat telah mempercepat masa cuti Idul Fitri 2023 yang awalnya 21 April, menjadi 19 April 2023.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa percepatan masa cuti tersebut merupakan keputusan bersama dalam rapat terbatas mengenai persiapan arus mudik yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada Jumat 24 Maret 2023 lalu.(Rez)

Kabar6-Sebanyak 17 ribu tenaga honorer di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tidak akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri tahun 2023.

Tenaga honorer di Pemprov Banten tak dapat tunjangan lebaran karena pemerintah pusat menyatakan pemberian THR Lebaran 2023 hanya dikhususkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2023 tentang pelaksanaan pemberian THR Idul Fitri 2023.

Tunjangan hari raya tersebut diambil dari APBN dan APBD untuk ASN pusat dan daerah, TNI, Polri, dan pensiunan.

Kendati demikian, Pemprov Banten sudah menyiapkan dana khusus yang akan diberikan kepada tenaga honorer sebagai pengganti THR lebaran 2023.

Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan 17 ribu honorer itu bakal menerima honor tambahan pengganti THR 2023.

“Tenaga honorer secara umum kami berikan honor tambahan pengganti THR,” ungkap Rina kepada wartawan, Rabu, (5/4/2023).

Rina menjelaskan hitungan pengganti THR itu besarannya satu kali gaji. Dia juga mengatakan telah menyiapkan anggaran sekitar Rp35,68 miliar.

“Kami telah menyiapkan dana sekitar Rp 35,68 miliar untuk honor tambahan lebaran 2023,” kata dia.

**Baca Juga: Pabrik Garmen di Cikupa Bangkrut 1163 Buruh Kena PHK

Pengganti THR, lanjutnya, akan diberikan pada pekan depan.

“Kemungkinan pengganti THR lebaran ini akan disalurkan minggu depan,” jelas Rina.

Rina berharap dengan adanya penambahan gaji pengganti THR dapat membantu keperluan tenaga honorer pada Idul Fitri tahun ini.

“Semoga dapat membantu kebutuhan para pegawai honorer menjelang Idul Fitri 2023,” jelasnya. (Rez)

Kabar6-Ratusan kursi mudik gratis disiapkan Pemprov Banten untuk tujuan Pulau Jawa dan Sumatera. Menggunakan puluhan bus dengan total 900 kuota, akan mengantar warga Banten pulang kampung.

Mudik gratis Idul Fitri 1444H disiapkan Pemprov Banten untuk menekan angka kemacetan, serta mengurangi resiko kecelakaan di jalan, bagi pemudik sepeda motor.

“Nanti ada titik-titik kemana saja tujuan mudik yang akan kita laksanakan ini. Masyarakat Banten silahkan memanfaatkan pelayanan ini, agar mudik lebaran tahun ini bisa lebih nyaman dan aman sampai ke kampung halaman,” ucap Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, Senin (27/03/2023).

Al Muktabar juga mengajak perusahaan yang ada di ujung barat Pulau Jawa menggelar mudik gratis untuk karyawan maupun masyarakat umum, sehingga mengurangi kemacetan dan menekan kecelakaan di jalan raya.

**Baca Juga: Idul Fitri 2023, Bank Indonesia Banten Siapkan Uang Rp 3,6 Triliun

“Kita akan mengkomunikasikannya dengan perusahaan (untuk menggelar mudik gratis),” terangnya.

Mudik gratis Pemprov Banten, akan dibuka pendaftarannya mulai Senin, 03 April 2023 melalui website dishub.bantenprov.go.id.

Sementara ini, tujuan mudik gratis Pemprov Banten berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Lampung. Namun untuk kota dan kabupaten tujuan mudik, masih di matangkan.

“Nanti akan kita informasikan lebih lanjutnya, termasuk tanggal pemberangkatannya,” ucap Kepala Dishub Banten, Tri Nurtopo, Senin (27/03/2023). (Dhi)

Kabar6- Bupati mengimbau kepada masyarakat untuk mengikuti tata tertib ketika palang sudah turun dan sudah diwajibkan berhenti. Jangan memaksa melintas rel kereta api karena pada saat-saat seperti itu sangat berbahaya bagi yang melintas relnya maupun bagi kereta apinya.

“Jadi ketika palang sudah turun, saya mohon tidak ada lagi masyarakat yang mencoba menerobos jalur tersebut karena sangat berbahaya dan mengancam keselamatan,” pinta Bupati Zaki saat meninjau palang pintu perlintasan kereta api yang belum lama ini selesai proses pembangunannya oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang bekerja sama dengan PT. KAI di Desa Daru Kecamatan Jambe, Selasa (11/01/22).

**Baca Juga: Kompolnas Puji Kapolri Listyo Cekatan Tangani Pandemi Covid-19

Bupati mengungkapkan bahwa kunjungannya ke Desa Daru Kecamatan Jambe untuk melihat palang pintu perlintasan kereta api yang dibuat untuk mengamankan masyarakat, terutama jalur transportasi yang melintas di jalur rel kereta api.

“Ini kerjasama pemerintah daerah dengan PT KAI dalam rangka melindungi masyarakat publik dan juga transportasi publik yang melintas di jalur perlintasan kereta api. Dengan konsep seperti ini, mudah-mudahan nanti akan kita buat di beberapa titik perlintasan di Kabupaten Tangerang agar menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat pengguna jalan dari perlintasan kereta api,” kata Bupati Zaki.(red)

Kabar6-Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany pastikan perpanjangan PSBB hingga akhir Oktober mendatang yakni selama 1 bulan kedepan. Hal tersebut dilakukan karena presentasi PSBB masih kurang 25,62 persen lagi.

Wali Kota Airin menegaskan dari capaian kepatuhan masyarakat pada PSBB ke-10 tahap 11 sampai Minggu (20/9) kemarin, rata-rata mencapai 74,38 persen.

“Angka ini sebenarnya cukup baik, akan tetapi masih terdapat 25, 62 persen masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan,” ujar Airin Rachmi Diany.

Dari angka 74,38 tersebut, lanjut Airin angka RT nya masih di bawah 1. Sedangkan seperti kita ketahui bersama menjelang akhir masa PSBB angka kasus cenderung naik dan ini ada kaitannya dengan kedisplinan atau ketidakpatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan (masih 25,62%).

“Sehingga kita masih memberlakukan PSBB kembali,”ungkap Airin.

Kemudian, Airin memastikan bahwa seluruh kegiatan melibatkan banyak orang harus dibatasi. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah klaster baru dan menambahkan kasus baru terhadap jumlah kasus Covid-19 di Kota Tangsel.

Begitu juga dengan sosialisasi mengenai protokol kesehatan terus dilakukan. Secara masif pemeritah terus memberikan edukasi serta rekomendasi dan pertimbangan zona merah untuk Tangsel. Kemudian semua fasilitas pelayanan kesehatan pun ditambahkan.

“Indikator surveilans seperti tracing dan tes terus dilakukan sesuai dengan prosedur dan indikator pelayanan kesehatan yang memadai dan dilakukan di semua sarana kesehatan,” kata dia.

airin menyampaikan bahwa agar terhindar dari risiko terinfeksi, warga harus menjaga sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh sendiri bisa dibentuk melalui olahraga secara rutin, mencukupi asupan gizi, mengonsumsi vitamin, melalui makanan yang mengandung vitamin A, E, C dan Zinc.

**Baca juga:DPRD-Pemkab Lebak Sepakat Bahas Perda Adaptasi Kebiasaan Baru.

Untuk penggunaan masker sendiri, kata Airin   harus sesuai dengan ukuran wajah. Juga pada saat mengenakan masker dilarang diletakkan di atas dagu. Lalu diimbau agar masyarakat menggunakan masker dengan lapisan yang rapat dan menghindari masker dengan bahan berongga. Sisi masker juga harus diperhatikan agar tidak terbalik saat dikenakan. Terutama masker medis yang memiliki dua sisi berbeda.

“Gunakan masker yang bisa menutup hidung. Dan jangan pernah mengenakan masker yang menyisakan hidung atau hanya menutupi mulut saja,” kata dia. Terakhir Airin menjelaskan bahwa masker jangan terlalu sering disentuh. Karena hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin tangan kita mengandung virus dan atau bakteri. Sehingga bisa menyebabkan penyakit terhadap penggunanya.(ADV)