Kabar6-Wakil Ketua DPRd Banten, Budi Prajogo menyebutkan, serapan anggaran pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) tahun 2019 merupakan yang terendah jika dibanding dengan serapan anggaran pada SKPD yang lain, sekitar 74,8 persen dari total anggaran yang telah disiapkan.

Kemudian disusul pada Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Provinsi Banten sebesar 81,8 persen dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten sebesar 84,5 persen.

“DPRKP, DPUPR dan Dindik, itu yang gede-gede Silpanya,” terang Budi, kepada wartawan, kemarin.

Lebih jauh Budi mengatakan, setelah LHP BPK kemarin, Silpa APBD Provinsi Banten tahun 2019 mencapai Rp 950 miliar lebih dengan asumsi Rp 600 miliarnya sudah dimasukan kedalam APBD murni Provinsi Banten tahun 2020 dan Rp 350 miliarnya lagi akan dimanfaatkan pada APBD perubahan.

“Yang Rp 350 miliar ini bisa macam-macam, bisa buat Bank Banten, bisa buat penanganan covid-19. Tapi yang pasti buat refocusing,” katanya.

Pada sisi lain Budi mengaku saat ini pihaknya tengah fokus mencarikan jalan keluar agar Pemprov Banten bisa segera mengucurkan anggarannya untuk penguatan dan penyehatan Bank Banten, setelah sebelumnya disepakati, agar aset kepemilikan Pemprov Banten yang saat ini ada di Bank Banten sebesar Rp 1,9 triliun bisa digunakan untuk penguatan modal kepada Bank Banten, bergantung pada kecepatan usulan dari Pemprov Banten, agar bisa segera dicairkan.

**Baca juga: Balai Latihan Kerja Serang Bantu Ratusan APD untuk Lebak.

“Memang pada KUAPPKS sempat muncul, kemudian hilang (suntikan modal kepada Bank Banten). Oleh karena itu akan kita suport sesuai undang-undang agar diperubahan nanti bisa dialokasikan,” katanya.

DPRD Banten akan mendukung penuh usulan dari Pemprov Banten agar suntikan modal kepada Bank Banten pada perubahan anggaran nanti bisa segera dilakukan sesuai kewenangan yang melekat pada dewan.(Den)

Kabar6-Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Serang memberikan bantuan alat pelindung diri (APD) untuk daerah Kabupaten Lebak.
Bantuan berupa 200 buah face shield, 60 buah baju hazmat, 500 buah masker kain dan 6 unit wastafel.

“Kami berharap bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat untuk mencegah penyebaran Covid-19,” kata Kepala BBPLK Serang Agung Nur Rohmad di Pendopo Bupati Lebak, Rabu, (1/7/2020).

Melalui bantuan itu, Agung menuturkan, pihaknya juga berharap akan semakin banyak masyarakat yang menyadari pentingnya mencegah serta menjaga kesehatan.

“Menjaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini menjadi sangat penting untuk kita bersama,” tuturnya.

**Baca juga: 8 Ribu Warga Lebak Jalani Rapid Test Covid-19.

Sementara itu di lokasi sama, Asisten Daerah III Bidang Administrasi Umum dan Kesra Setda, Feby Hardian Kurniawan menerangkan, wastafel akan ditempatkan di tempat fasilitas publik untuk mendorong masyarakat semakin rajin mencuci tangan.

“Agar masyarakat semakin disiplin dan sadar betapa pentingnya mencuci tangan dalam mencegah penularan Covid-19,” terang Feby.(Nda)

Kabar6-Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, Opar Sohari memastikan selama pandemi clCovid-19 razia pajak kendaraan bermotor ditiadakan. Kebijakan itu sesuai maklumat kapolri agar pelaksanaan razia bisa ditunda sementara.

“Razia belum boleh, itu sesuai arahan kapolri, itu maklumatnya. Pokoknya dimasa pandemi ini tidak ada atau belum boleh diadakan razia,” terang Opar kepada wartawan, kemarin.

Opar mengaku para penunggak pajak kendaraan masih bebas berkeliaran di jalan meski menunggak pajak kendaraannya. Berbagai upaya terus dilakukan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan.

Salah satunya dengan pembebasan denda keterlambatan membayarkan pajak kendaraan hingga 31 Agustus 2020 mendatang, rubah bentuk, bebas bea balik nama, bea progreaif dan masih banyak lagi.

Termasuk upaya yang dilakukan dengan mengirimkan surat pemberitahuan kepada wajib pajak (WP) agar bisa membayar pajak kendaraannya yang belum dibayar. Termasuk dengan membuka kembali gerai-gerai samsat yang sebelumnya sempat ditutup dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

**Baca juga: Cara Unik Komunitas Sepeda di Serang Ucapkan HUT Bhayangkara.

“Kalau surat sudah beberapa kali, cuma kita ini harusnya sadat. Tapi kondisi begini, banyak yang dirumahkan, jangankan bayar pajak, buat makan aja susah,” katanya.

Lebih jauh Opar mengaku, PAD Provinsi Banten dari sektor pajak kendaraan setelah mengalami refocusing anggaran akibat kejadian covid-19 ini sempat mengalami penurunan, dari sebelumnya ditargetkan sebesar Rp 7,7 triliun turun menjadi Rp 6,1 triliun atau mengalami penurunan sekitar 35 persen.(Den)

Kabar6-Komunitas sepeda di Serang Raya, Taruna Cycling Club, menggunakan cara unik mengucapkan HUT Bhayangkara ke 74. Mereka menggowes sepeda sejauh 30km, mulai dari Alun-alun Barat Kota Serang dan finish di titik nol kilometer tol Serang-Panimbang (Serpan).

Selain sebagai sarana olahraga, mereka juga mengucapkan HUT Bhayangkara ke-74 dengan cara gowes. Lantaran di tengah pandemi covid-19 ada larangan untuk berkerumun, sesuai protokol kesehatan.

Bendera merah putih dan Bhayangkara di ikat ke leher dan membiarkannya berkibar di punggung mereka, selama bersepedah. Di garis finish, bendera itu di ikat ke tiang kecil dan dikibarkan di titik nol kilometer tol Serang-Panimbang.

“Tadi kita gowes dari Alun-alun Kota Serang sampai titik nol Serang Panimbang, salah satu proyek strategis Presiden Jokowi di Banten,” kata koordinator komunitas sepedah Taruna Cycling Club, Rendy, ditemui di Tol Serang-Panimbang, Kabupaten Serang, Banten, Rabu (01/7/2020).

Di garis finish, tepatnya di titik nol kilometer tol Serang-Panimbang, bendera merah putih dan Bhayangkara di kibarkan oleh anggota Taruna Cycling Club. Mereka berharap, agar Polri semakin profesional dan terus menjadi pengayom masyarakat, yang menjaga keamanan dan ketertiban.

“Harapan kami untuk Polri, agar bisa tetap jaya, profesional dan terus menjadi pengayom masyarakat,” jelasnya.

**Baca juga: Ini Kandidat yang Diusung Demokrat di Pilkada Serentak Banten 2020.

Komunitas sepedah yang berisikan masyarakat umum, personil TNI, pekerja kantoran dan karyawan Wijaya Karya (Wika) yang sedang mengerjakan pembangunan tol Serang-Panimbang, mengaku tidak mudah menjaga keamanan di tengah masyarakat. Setidaknya hal itu yang dilihat saat gowes dari pusat Kota Serang hingga Kabupaten Serang.

“Tadi kita di persimpangan jalan ikut di bantu oleh bapak polisi. Hari ini kita ikut merasakan sulitnya menjaga Kamtibmas,” terangnya.(dhi)

Kabar6-DPP Demokrat telah mengusung pasangan kandidat yang akan berlaga di empat wilayah pada Pilkada serentak 2020 Provinsi Banten. Empat wilayah itu meliputi Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Serang.

Di Kota Baja, Cilegon partai berlambang Mercy ini menjagokan pasangan Iye Iman Rohiman-Awab di Kota Cilegon. Awab saat ini menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Kota Cilegon dan pernah menjabat sebagai Kasat Intel Polres Cilegon.

Mereka akan melawan Inchumbent, Ati Marliyati yang berpasangan dengan Sokhidin. Ati merupakan anak dari mantan Walikota Cilegon dua periode, Tubagus (Tb) Aat Syafa’at dan kakak dari mantan walikota Cilegon dua periode, Tb Iman Ariyadi. Sedangkan Sokhidin saat ini masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Cilegon dari Partai Gerindra.

Di Kabupaten Pandeglang, Demokrat mengusung inchumbent, Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban. Irna pernah menjadi kader Demokrat, namun beralih menjadi kader PDIP menjelang pencalonannya di periode kedua. Kemudian Tanto merupakan merupakan kader Golkar yang saat ini masih menjabat Wakil Bupati Pandeglang menemani Irna Narulita.

“Kota Cilegon dan Kabupaten Serang, kita menginginkan perubahan. Sedangkan di Kabupaten Pandeglang, proses pemerintahan dan pelayanan di masyarakat sudah berjalan baik dan butuh perbaikan di periode keduanya,” kata Sekretaris DPD Demokrat Banten, Eko Susilo, melalui pesan singkatnya, Selasa (30/05/2020).

**Baca juga: Rebut Kursi Bupati Serang, Nasrul Ulum-Eki Baihaki Tantang Adik Atut.

Kemudian di Kota Tangsel, kader internal Partai Demokrat sudah di pastikan akan maju, yakni Siti Nur Azizah, putri dari Wakil Presiden (Wapres), KH. Ma’ruf Amin. Azizah saat ini menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPP Demokrat.”Tangsel, tunggu saja tanggal mainnya dan akan ada kejutan,” jelasnya. (Dhi)

Kabar6-DPP Demokrat resmi merekomendasikan Nasrul Ulum – Eki Baihaki di Pilkada Serang 2020.

Nasrul Ulum-Eki Baihaki siap menantang Inchumbent Ratu Tatu Chasanah-Panji Tirtayasa dalam merebut kursi Bupati dan Wakil Bupati Serang. “Nasrul Ulum- Eki Baihaki akan berkontestasi dengan inchumbent,” ujar Sekretaris DPD Demokrat Banten, Eko Susilo, melalui sambungan selulernya, Selasa (30/05/2020).

Ratu Tatu Chasanah merupakan adik Ratu Atut Chosiyah dan kakak dari Tubagus (Tb) Chaeri Wardhana alias Wawan, yang kini masih berurusan dengan KPK.

**Baca juga: Bebas Asimilasi, Redivis di Serang Gasak Baterai Menara Provider.

Pada Pilkada pada 09 Desember 2020 nanti, Partai Demokrat merekomendasikan pasangan calon untuk tiga wilayah di Banten, yakni Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Pandeglang. Sedangkan untuk Kota Tangsel, masih dalam tahap pembahasan di DPP partai berlambang mercy tersebut. “Tangsel sendiri masih di godok oleh DPP,” kata Susilo.(dhi)

Kabar6-Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten berencana mengurangi tempat tidur pasien Covid-19. Pertimbangannya melihat trend kasus corona di Tanah Jawara terus menurun.

RSU Banten mulai 26 Juli 2020 mendatang direncanakan akan dibuka lagi untuk pasien umum.

“Terkait kapan berakhir (RSUD) untuk melaksanakan kegiatan pusat rujukan cCovid-19 batas akhir persiapan 25 Juli. Nantinya, tanggal 25 itu sudah ready untuk melayani pasien umum kembali,” ucap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Ati Pramudji Hastuti kepada wartawan, kemarin.

**Baca juga: Stok Dana Bansos Covid-19 Pemprov Banten Hanya untuk 2 Bulan.

termasuk mengenai pelayanan kepada lasien yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan pasien BPJS Kesehatan akan kembali dilayani dengan normal.

Menurutnya, saat ini RSUD Banten sedang mempersiapkan pemisahan ruang perawatan dan UGD covid-19 dengan pasien umum. Dengan rinciannya, tempat tidur pasien covid-19 yang awalnya berjumlah 250 kasur turun menjadi 100 bad.

“Mempersiapkan terlebih dahulu mensekat-sekat mana nanti UGD Covid mana UGD untuk pasien umum,” kata Ati. (Den)

Kabar6-Stok dana bantuan sosial atau bansos yang dimiliki Pemerintah Provinsi Banten telah menipis. Anggaran jaring pengaman sosial untuk warga terdampak pandemi Covid-19 tidak sampai untuk tiga bulan kedepan seperti rencana awal.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Rina Dewiyanti mengatakan, dirinya telah menyampaikan persoalan di atas kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim.

“Kemarin pak gubernur sudah jelaskan diberikan dalam dua bulan,” terang Rina, kepada Kabar6.com, Selasa (30/6/2020).

Rina jelaskan, dari pemangkasan tersebut sisa anggaran JPS yang satu bulan lagi rencananya akan dibahas pada perubahan APBD Perubahan 2020.

“Yang dianggarkan untuk 2 bulan. Yang 1 bulan lagi nanti akan menjadi pembahsan di perubahan APBD,” katanya.

Diketehui, sebelumnya Pemprov Banten menganggarkan anggaran refocusing Rp 2,134 triliun dengan anggaran JPS didalamnya kepada masyarakat Rp 1,1 triliun.

**Baca juga: DPR RI Sebut Pendataan Bansos Warga Miskin di Banten Kacau.

Bantuan JPS trencananya akan diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak covid-19 selama tiga bulan kedepan mulai April 2020. Rinciannya, untuk masyarakat di wilayah Tangerang Raya mendapatkan Rp 600 ribu per Kepala Kelurga setiap bulannya.

Sedangkan untuk lima Kabupaten dan Kota lainnya mendapatkan Rp 500 ribu per KK setiap bulannya.(Den)

Kabar6-Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto menilai, hingga kini persoalan carut marut data warga miskin belum terurai. Provinsi Banten padahal paling banyak menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat.

“Kami ingin Banten paling cepat untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Apalagi Banten kan dekat dengan ibukota, banyak menerima bansos baik dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” katanya di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Selasa (30/6/2020).

Menurutnya, jika verifikasi dan validasi dilakukan cepat, Banten bisa menjadi percontohan atau roll model bagi daerah lain. “Kalau ini bisa dilalui insya Allah yang lain bisa ikuti,” ujarnya.

Yandri mengungkapkan, Komisi VIII menganggap persoalan penyaluran bansos Covid-19 yang disalurkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sangat penting. Khususnya pada persoalan pendataan.

**Baca juga: Bebas Asimilasi, Redivis di Serang Gasak Baterai Menara Provider.

“Walaupun masih ada masalah tapi itu tidak terlalu besar. Bantuan juga sudah disalurkan dengan baik. Yah ke depan kita minta perbaiki kekurangannya,” pesan Yandri.

“Jangan sampai yang tidak berhak malah dapat. Yang berhak malah tidak menerima. Jangan sampai ASN dan anggota dewan menerima, walaupun cuma 10 sampai 20 orang tapi itu kan menjadi ada rasa ketidakadilan. Makanya perlu kerjasama seluruh pihak dari masyarakat, RT/RW, pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat,” jelasnya.(Den)

Kabar6-RSUD Banten yang selama ini menjadi rumah sakit rujukan tingkat provinsi mengajukan tagihan biaya perawatan pasien Covid-19 ke Kementerian Kesehatan.

“Klaim yang kita ajukan sekitar Rp 7 miliar, tapi yang baru di transfer Rp 1 miliar,” ujar
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Banten, Ati Pramudji, di Kota Serang, Selasa (30/05/2020).

Menurut Ati, angka itu baru sebagai uang muka terhadap pelayanan RSUD Banten untuk pasien covid-19. “(Uang) Itu tetap masuk ke BLUD (RSUD Banten),” ujarnya.

Sejak pandemi Covid-19 berjalan, RSUD Banten hanya fokus menangani pasien covid-19. Dan 20 Juli mendatang akan mulai dibuka kembali untuk umum. Nantinya, akan ada pemisahan ruangan khusus untuk melayani pasien umum dengan pasien Corona.

“Juli rencananya akan dibuka umum. (Tempat tidur) akan dikurangi, dari 250 akan dikurangi menjadi 100, batas akhirnya 25 Juli, 26 Juli sudah untuk umum,” kata Ati yang menjabat Kepala Dinas Kesehatan Banten.

Begitupun ruangan Intalasi Gawat Darurat (IGD), akan ada pemisahan bagi pasien umum dengan pasien khusus covid-19.

**Baca juga: Tol Tangerang-Merak Operasikan Gardu Tol Otomatis Ultralight.

Ati mengklaim bahwa trend pasien positif di Banten yang mendapatkan perawatan sekarang hanya berkisar 380-an orang.

“Melihat trend nya yang di rawat 380-an, tersebar bukan hanya di rujukan,” terangnya.

Pemprov Banten juga mengklaim bahwa seluruh rumah sakit di Banten telah mampu menangani pasien covid-19, mulai dari rapid test hingga perawatannya. “Karena 114 RS di Banten sudah bisa menangani covid dan mengklaim ke Kemenkes,” jelasnya. (Dhi)