Kabar6-Imunisasi MR (Campak dan Rubella) yang masuk dalam program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) Kabupaten Lebak menempati posisi tertinggi kedua se-Provinsi Banten.

“Imunisasi MR kita tertinggi kedua se-provinsi,” kata Kasi Imunisasi, Surveilans dan Krisis Dinkes Lebak, Tb Mulyawan, Sabtu (20/8/2022).

Per tanggal 19 Agustus 2022, capaian imunisasi MR Kabupaten Lebak sudah 50.275 dari target sebanyak 93.617 anak usia 9-59 bulan.

Selain imunisasi MR, Dinas Kesehatan (Dinkes) juga melaksanakan imunisasi Kejar yang meliputi OPV, IPV, dan DPT-HB-Hib.

Mulyawan menerangkan, ada beberapa puskesmas yang memang tidak melakukan imunisasi Kejar. Hal tersebut dikarenakan sudah berstatus imunisasi dasar lengkap (IDL).

“Ada juga yang mang hanya fokus di MR karena mengejar 100% masa berlangsung BIAN,” ucap Mulyawan.

Sejauh ini, sejak BIAN dimulai pada 2 Agustus 202 lalu, Dinkes belum mendapat laporan mengenai kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).

**Baca juga: 20-21 Agustus, DPMPTSP Lebak Buka Layanan One Day Service NIB dan SIP

Pemberian imunisasi MR dan polio dan DPT-HB-Hib yang terlewat dilakukan di seluruh kecamatan. Ia mengklaim, masyarakat yang memiliki balita antusias mengikuti program tersebut sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai penyakit.

“Karena bukan hanya pelaksanaan imunisasi tapi di posyandu juga dilaksanakan pelayanan pemeriksaan dan pengobatan lansia, gizi, penimbangan berat dan tinggi badan anak, pemberian vitamin A, layanan ibu hamil, rematri, posbindu, serta vaksin booster,” papar dia.(Nda)

Kabar6-Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak buka layanan one day service (ODS) untuk pengurusan nomor induk berusaha (NIB) untuk pelaku UMKM dan surat izin praktik (SIP) dokter, perawat, bidan.

Layanan ODS untuk dua jenis izin tersebut akan dibuka DPMPTSP di Alun-alun Timur tepatnya di Museum Multatuli Rangkasbitung mulai besok tanggal 20 dan 21 Agustus 2022 mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai.

“Layanan ini kami buka dalam rangka peringatan Hari UMKM Nasional sekaligus HUT ke-77 RI,” kata Kepala DPMPTSP Lebak, Yosep Mohamad Holis, Jumat (19/8/2022).

Dengan pelayanan yang cepat satu hari jadi, Pemkab Lebak melalui DPMPTSP berharap dapat mendorong para pelaku UMKM untuk memiliki NIB sebagai identitas pelaku usaha dan registrasi pendaftaran untuk melakukan kegiatan usahanya.

“Begitu juga pelayanan surat izin praktik dokter, bidan dan perawat. Kelengkapan administrasi izin ini diberikan kepada yang bersangkutan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktiknya,” terang Yosep.

**Baca juga: BPJS Kesehatan Diminta Terbuka soal Data PBI di Lebak

“Silahkan datang ke stand DPMPTSP, dan layanan ini gratis,” tambah Yosep.

Untuk layanan NIB UMKM, pemohon cukup menyiapkan KTP, NPWP, nomor handphone dan alamat email aktif. Sementara untuk pelayanan SIP dibuka untuk pelayanan baru dan perpanjangan yang bukan mandiri.(Nda)

Kabar6-Sekretaris Daerah (Sekda) Lebak, Budi Santoso, menyebut, seharusnya setiap warga miskin sudah terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Hal tersebut melihat jumlah penanggungan biaya PBI dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang jumlahnya hampir satu juta.

Namun faktanya, masih banyak warga miskin yang justru belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun status kepesertaannya non aktif.

Ketua Komisi III DPRD Lebak, Bangbang SP, mengatakan, persoalan tersebut terletak pada data. Karena jika hampir 800 ribu penanggungan biaya PBI dari pusat, maka logikanya warga miskin di Lebak sudah masuk dalam JKN. Apalagi ditambah dari provinsi dan kabupaten.

“Yang misteri yang 800 ribu orang yang PBI APBN datanya belum jelas. Jangan-jangan double atau bukan orang Lebak,” kata Bangbang kepada Kabar6.com, Jumat (19/8/2022).

Bangbang mengungkapkan, sayangnya pemerintah daerah sangat kesulitan mendapatkan data by name by address 800 ribu PBI APBN tersebut.

“Dinsos pernah menyampaikan sulit mendapatkan data nya dari BPJS, hanya diberi data global saja,” ujar politisi Gerindra ini.

BPJS Kesehatan, kata Bangbang, harus transparan mengenai data tersebut agar Dinsos bisa melakukan verifikasi.

“Problemnya pasti di data, makanya saya harap BPJS bisa transparan. Berikan data detailnya biar diverifikasi oleh Dinsos sampai ke desa, saya yakin dari situ warga kurang mampu tercover semua,” katanya.

Delima Humairo dari Relawan Respek Peduli, membenarkan, banyak masyarakat tidak mampu yang ia dampingi untuk mendapat penanganan medis tidak punya BPJS Kesehatan.

**Baca juga: Hari Kemerdekaan, Warga Lebak Tanam Pohon Pisang di Jalan Rusak

“Sangat banyak. Biasanya kami berkoordinasi dengan Dinsos agar dibantu PBI-nya, tapi kan ada waktu juga. Karena ngejar tindakan kami buatkan BPJS mandiri, adapun nanti ke depan dialihkan ke PBI itu hal lain. Tapi memang di lapangan banyak sekali mereka yang benar-benar membutuhkan tapi enggak terdaftar di PBI,” ungkap Delima.

Kabar6.com masih berupaya untuk bisa mengkonfirmasi hal tersebut kepada BPJS Kesehatan.(Nda)

Kabar6-Di tengah semarak memperingati hari kemerdekaan ke-77 RI, warga di Kabupaten Lebak melakukan aksi tanam pohon pisang di jalan rusak, Rabu (17/8/2022).

Aksi tersebut dilakukan di jalur Malangnengah-Kolelet, tepatnya di antara Kampung Sangiang dan Pasir Jengkol, Desa Pabuaran, Kecamatan Rangkasbitung

Salah seorang warga, Habib, menuturkan, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan lantaran perbaikan tak juga kunjung dilakukan terhadap jalan tersebut.

“Hari ini bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan negara kita yang ke 77 tahun, warga tanam pohon pisang di jalan yang berlubang seperti kubangan kerbau,” kata Habib kepada wartawan.

Ia menyayangkan, penanganan yang pernah dilakukan tak maksimal lantaran hanya dilakukan dengan pengurugan menggunakan cadas putih bercampur tanah.

“Kalau hujan turun air menggenangi jalan yang berlubang, intinya di hari kemerdekaan, kami sebagai warga belum merdeka, sebab jalan rusak dan berlubang ke wilayah kami belum juga diperbaiki,” keluhnya.

**Baca juga: 43 Napi di Lebak Dapat Remisi Hari Kemerdekaan, 1 Langsung Bebas

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Lebak, Irvan Sayutupika menyampaikan, perbaikan jalan akan segera ditangani menggunakan dana APBD Perubahan

“Diusulkan di perubahan sekarang, sedang kita dorong,” katanya.(Nda)

Kabar6-Sebanyak 43 orang narapidana (Napi) di Lapas Kelas III Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, mendapat remisi di Hari Kemerdekaan RI. Dari 43 itu, 1 orang napi bisa menghirup udara bebas.

Napi yang memperoleh remisi dari berbagai kasus, mulai dari kasus narkoba, pencurian, penipuan dan lain-lain dengan besaran remisi 1 sampai 5 bulan.

Penyerahan remisi umum kepada napi diberikan Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya didampingi Kepala Lapas Budi Ruswanto bersama pimpinan Forkopimda, Rabu (17/8/2022).

**Baca juga: Harusnya Warga Miskin di Lebak Sudah Terdaftar PBI BPJS Kesehatan

“Narapidana yang memperoleh remisi telah lulus syarat administratif dan substantif. Kami haturkan terima kasih atas dukungan bupati dan wakil bupati Lebak serta jajaran OPD atas sinergitas dan kontribusi positifnya dalam pembinaan dan peningkatan kinerja Lapas Rangkasbitung secara umum,” kata Budi.

Lapas Rangkasbitung yang berkapasitas 100 orang saat ini dihuni oleh 169 warga binaan.

“Selamat kepada seluruh narapidana yang memperoleh remisi, dan yang langsung bebas. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan, junjung tinggi nilai-nilai luhur pemasyarakatan, tunjukkan kontribusi positif di masyarakat atas bekal yang telah diterima di lapas, selamat kembali menjadi masyarakat seutuhnya” Kata Iti membacakan sambutan Menkumham.

D, napi yang langsung bebas mengaku bahagia dan terharu.

“Tentu ini hadiah terindah buat saya di hari kemerdekaan bisa bebas. Semoga saya bisa membuktikan dalam menjalani kehidupan selanjutnya lebih baik dan bermanfaat bagi lingkungan,” harapnya.(Nda)

Kabar6-Kawanan maling membobol sejumlah ruangan di SMP Negeri 5 Cibeber, Kabupaten Lebak. Informasi yang diperoleh, peristiwa itu terjadi pada Minggu (14/8/2022).

“Ya kita mendapatkan laporan bahwa SMPN 5 Cibeber sudah dibobol maling, hal itu diketahui setelah Suhendar, salah satu guru di sekolah itu mengantarkan peralatan camping yang baru digunakan para siswa sekolah,” kata Kepala Dinas Pendidikan Lebak, Wawan Ruswandi kepada wartawan.

Suhendar kaget saat melihat kondisi ruangan tata usaha sekolah yang berantakan. Kondisi yang sama juga terjadi di dua ruang yang lain yakni ruang guru dan kurikulum.

“Ketika masuk dan melihat ruang sekitar, guru ini mulai curiga ada orang lain yang sudah masuk ke ruangan tersebut karena berantakan dengan pintu-pintu lemari yang terbuka,” ungkap Wawan.

Suhendra lalu mengecek bagian pintu tengah ruangan. Benar saja gembok pintu dan tralis sudah dibongkar paksa.

Beberapa peralatan sekolah yang hilang antara lain 3 unit komputer merk Acer 3, 1 unit Printer merk Epson, 63 unit Tablet SPC L70, dan 1 unit keyboard merk Yamaha.

“Kerugian yang ditaksir dari kejadian tersebut mencapai Rp166.650.000,” katanya.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Cibeber, Bripka Iwan Gustiawan, mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan laporan pencurian tersebut.

“Betul, kami juga sudah ke tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa lokasi,” kata Bripka Iwan.

**Baca juga: Harusnya Warga Miskin di Lebak Sudah Terdaftar PBI BPJS Kesehatan

Iwan menjelaskan, pelaku mengambil komputer dengan mencongkel ruang guru, TU, dan kurikulum. Gembok dari ruang TU dan ruang kurikulum pun diamankan sebagai barang bukti.

“Kami akan periksa CCTV yang ada di Indomaret dekat lokasi, siapa tau ditemukan ada kendaraan melintas yang mencurigakan. Selain itu juga akan memeriksa warga dan satpam yang ada di kantor dekat sekolah,” katanya.(Nda)

Kabar6-Semua warga tidak mampu di Kabupaten Lebak seharusnya sudah terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lebak, Budi Santoso, mengatakan, dengan penanggungan biaya PBI dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten, harusnya warga miskin sudah tercover JKN.

“PBI dari Pemerintah Pusat saja 800 ribu, kita pemkab 64 ribu, dan dari pemprov 123 ribu. Jadi logikanya warga miskin di Lebak sudah punya BPJS,” kata Budi, di Rangkasbitung belum lama ini.

Dari jumlah penduduk Lebak sebanyak 1,2 juta jiwa, dan misalnya jumlah warga miskin mencapai 50 persen, maka harusnya sudah terdaftar sebagai peserta PBI BPJS Kesehatan.

“Dinas Sosial (Dinsos) kami tugaskan untuk verifikasi lapangan. Jadi data di desa yang penerima PBI itu ditempel, setiap bulan ada revisi yang memang enggak sesuai dengan kondisi,” ujar Budi.

Ia mengatakan, sulitnya meminta data by name by address di luar data warga peserta PBI yang ditanggung oleh Pemkab Lebak.

“Mana aja sih yang dicover pusat itu kan ada nama-namanya. Nah kemarin ternyata pusat menonaktifkan 157 ribu, mungkin ini punya kita. Saya tanya kenapa dinonaktifkan, alasannya karena pekerjaan di KTP-nya wiraswasta,” jelas Budi.

“Kalau wiraswasta kan dia punya usaha dianggap mampu sehingga tidak masuk dalam kriteria PBI,” tambah dia.

**Baca juga: Lebak Akan punya Pusat Daur Ulang Sampah, Kapasitas 10 Ton Per Hari

Budi mengaku, sudah meminta Dinsos dan BKAD menelusuri di mana letak permasalahan tersebut.

“Karena berapapun uang yang pemerintah anggarkan, sedangkan, data di lapangannya masalah,” katanya.(Nda)

Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak akan membangun pusat daur ulang sampah. Informasinya, pembangunannya bakal menelan anggaran sebesar Rp2 miliar.

“Betul, pembangunan pusat daur ulang di Desa Keusik Kecamatan Banjarsari,” kata Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Lebak, Nana Mulyana, kepada Kabar6.com, Sabtu (13/8/2022).

Nana menjelaskan, nantinya PDU akan berfungsi sebagai tempat pemilah antara sampah organik dan non organik.

Sampah-sampah di wilayah Lebak tengah dan jika memungkinkan juga wilayah selatan nantinya akan didaur ulang di tempat tersebut.

**Baca juga:Disorot karena Kualitas, Berapa Anggaran Pengadaan Seragam Paskibraka Lebak?

“Nanti dipilah dulu, jadi yang terbuang ke TPA (Tempat pemprosesan akhir) hanya sampah yang tidak punya nilai jual. Sampah yang dihasilkan dari PDU bisa berupa biji plastik, karena di situ ada mesin press dan mesin cacah,” papar Nana.

Namun, PDU pertama di Kabupaten Lebak ini disebut hanya mampu mengelola 10 ton sampah per hari. Padahal setiap harinya, ada sekitar 65-75 ton sampah yang dibuang ke TPA Dengung dan 60 ton ke TPA Cihara.

“PDU ini kita harapkan bisa mengurangi sampah yang masuk ke TPA” katanya.(Nda)

Kabar6-Seragam untuk pasukan pengibar bendera (Paskibraka) tingkat Kabupaten Lebak disorot karena kualitasnya dianggap tidak pantas dipakai saat upacara Hari Kemerdekaan, 17 Agustus 2022 nanti.

“Dikasih gratis aja kayaknya enggak mau pakai deh apalagi beli, kalau dibandingin sama PDU kami dulu jauh lah, keren. Tapi doakan supaya Paskibra sukses dan lancar,” kata salah seorang purna paskibraka Indonesia (PPI) saat melihat foto salah satu seragam yang akan digunakan Paskibraka Lebak.

Terkait ini, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lebak, mengaku, seragam dalam proses penggantian oleh pihak penyedia. Seragam pengganti diterima hari ini.

Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Lebak, Agus Suherli, mengaku, tidak mengetahui berapa anggaran dari APBD Lebak untuk pengadaan seragam tersebut.

“Saya tidak pegang kontraknya, PPK-nya Pak Asep Komar (Kepala Dispora Lebak). Saya pelaksana teknis membantu beliau,” kata Agus kepada Kabar6.com, Sabtu (13/8/2022).

Melihat laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lebak, pengadaan seragam paskibraka dilakukan dengan metode pengadaan langsung (PL) dengan nilai hasil negoisasi sebesar Rp193.788.000 dari nilai pagu Rp203.295.000.

Anggaran tersebut untuk pengadaan pakaian anggota Paskibraka yang jumlahnya 54 orang dan pasukan 45 terdiri dari TNI-Polri. Pakaian meliputi PDU, pakaian olahraga dan pakaian Pakaian Paskibraka.

**Baca juga: Dandim Lebak Bekali Paskibraka Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara.

Informasi dari laman LPSE Lebak ini lalu dikonfirmasi lagi ke Agus.

“Dari web nya ULP? Jika itu dari web ULP, iya,” katanya.

Asep Komar yang dikonfirmasi pada Jumat (12/8/2022), juga mengatakan, pihaknya sudah meminta pihak penyedia yakni CV RW untuk mengganti seragam tersebut.

“Ya, udah langsung diganti jahit kembali kain ganti, kita yang komplain ke pengusahanya,” katanya.(Nda)

Kabar6-Pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) yang akan bertugas di upacara Hari Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2022 nanti, dibekali wawasan kebangsaan, Jumat (12/8/2022).

Pembekalan wawasan kebangsaan disampaikan oleh Dandim 0603/Lebak, Letkol Arh Erik Novianto.

“Paskibraka merupakan putra dan putri terbaik yang berasal dari masing-masing wilayah dipilih melalui serangkaian proses seleksi yang ketat,” kata Erik.

Ia menjelaskan, wawasan kebangsaan bertujuan sebagai pendidikan karakter yang diharapkan outputnya membentuk karakter kepemimpinan yang baik dan cinta kepada bangsa dan negara.

**Baca juga:Dispora Lebak Angkat Bicara soal Seragam Paskibraka

Erik menuturkan, pembekalan wawasan kebangsaan, cinta tanah air dan kesadaran bela negara diharapkan mendorong para anggota Paskibraka menjadi generasi bangsa yang punya tanggung jawab dan jadi garda terdepan bangsa menjaga keutuhan NKRI.

“Anggota Paskibraka harus menjadi contoh teladan bagi generasi muda yang lain untuk terus menjadi generasi bangsa yang berkarya, berprestasi demi kemajuan bangsa dan negara,” tutur Erik.(Nda)