Kabar6-Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar menolak rekomendasi buruh dalam Aliansi Banten Darurat Upah, yang menginginkan kenaikan UMK 2017 sebesar 16 persen.
“Kita terima rekomendasinya, namun kalau para buruh menginginkan kenaikan UMK 16 persen, tentu sudah tidak bisa. Karena, saya sudah menandatangani rekomendasi kenaikan UMK 2017 sebesar 11 persen,” ungkap Bupati Zaki saat berdialog dengan buruh di Gedung Setda Kabupaten Tangerang, Selasa (15/11/2016).
Zaki menjelaskan, rekomendasi yang diajukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang ke Provinsi Banten, mengikuti kenaikan UMK 2017 di DKI Jakarta.
“Kenaikan ini bukan masukan dari buruh atau oknum tertentu. Tapi dilihat dari kenaikan UMK di DKI Jakarta. Karena, biaya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di DKI Jakarta lebih mahal dari pada di Tangerang. Jadi tidak mungkin kita melebihi Jakarta,” jelasnya.
Bupati Zaki mengingatkan, agar kenaikan UMK sebagaimana diinginkan para buruh, sedianya juga harus melihat kondisi perekonomian di daerah.
“Buruh juga harus melihat kondisi ekonomi dan perusahaan, dalam kenaikan UMK 2017. Karena, kalau diikuti sesuai permintaan buruh, otomatis perusahaan akan tutup. Dan yang rugi bukan hanya masyarakat atau pekerja, tapi pemerintah juga,” terang Bupati.**Baca juga: KPU RI: Meski Jadi Tersangka, Ahok Masih Jadi Cagub.
Sementara itu, salah seorang anggota Aliasni Banten Darurat Upah, Edi Jayadi mengatakan, sementara ini pihaknya akan mengikuti rekomendasi Bupati Tangerang.**Baca juga: Hujan Deras, Longsor di Tangsel Timbun Dua Rumah.
“Untuk ini kita tetap ikut pada rekomendasi Bupati, namun tetap tuntutan kami pada angka kenaikan 16 persen yang nantinya tuntutan ini akan disampaikan langsung ke Provinsi,” ungkapnya.**Baca juga: Pilgub Banten 2017 Terdeteksi Rawan Konflik.
Untuk diketahui, pertemuan tersebut dihadiri Kapolres Kota Tangerang Kombes Pol Asep Edi Suheri dan Kadisnakertras Kabupaten Tangerang Syafrudin.(Shy)
