oleh

Bupati Irna: Saatnya Gubernur Perhatikan Pembangunan Banten Selatan Agar Merata

Kabar6-Bupati Pandeglang, Irna Nurulita meminta Gubernur Banten, Wahidin Halim, agar bisa lebih memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat Banten Selatan, khususnya Kabupaten Pandeglang dan Lebak, dalam mewujudkan pemerataan pembangunan kedepan yang lebih baik lagi secara bersama-sama dalam mewujudkan pemerataan pembanguan daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Banten.

Meski begitu, kata Irna, penambahan Bankeu dari Pemprov Banten kepada Kabupaten Pandeglang, saat ini tidak lagi bicara soal pengentasan maupun urusan ketertinggalan. Namun agar bisa lebih bangkit lagi.

Demikian hal itu terungkap saat kunjungan Bupati Pandeglang bersama rombongannya ke kantor Gubernur, KP3B, Kota Serang, Selasa (20/8/2019).

Lanjut Irna, hal itu menyusul Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pandeglang saat ini yang hanya berkisar pada angka Rp220 miliar saja.

Dimana, Rp150 miliarnya, sudah dipastikan untuk membiayai pos anggaran kesehatan masyarakat, barulah Rp90 miliarnya lagi untuk keperluan pembangunan infrastruktur yang lain, sehingga dengan begitu, kata dia, banyak terjadi kekurang disana-sini dari segi ketersedian anggaran.

Atas kondisi itu, pihaknya meminta kepada Pemprov Banten agar bisa ikut ambil bagian dalam memajukan wilayah Banten Selatan, tidak hanya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan saja.

Namun, lebih dari itu, kata dia, hingga upaya penelolaan aset yang dimiliki oleh Kabupaten Pandeglang, melihat potensi yang dimiliki dan cukup menjanjikan, agar bisa dikelola bersama menjadi sumber PAD bagi daerah setelah dibangun nantinya.

“Kami meminta kepada Bapak Gubernur untuk memperbesar porsinya bantuan keuangan ini. Dari kakak-kakak kami (Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Banten,red),” kata Irna.

Menurut Irna, tahun 2019 ini, Kabupaten Pandeglang memperoleh Rp50 miliar dari Bankeu Provinsi Banten. Dimana, jumlah tersebut setelah digabungkan dengan APBD Kabupaten Pandeglang, masih belum juga cukup untuk membiayai semua kebutuhan dasar masyarakat yang ada di Kabuapten Pandeglang.

Meski begitu, pihaknya mengaku tidak bisa menentukannya berapa nilai yang harus diberikan oleh Pemprov Banten, karena menurutnya, hal itu merupakan kewenangan Gubernur dalam mengelola dan menentukan porsi anggaran sebelum diberikan kepada Kabulaten dan Kota lainnya yang membutuhkan.

“Kalau memang anggarannya terbatas, adakah program-program strategis di OPD Pemprov Banten agar bisa dilokuskan ke Kabupaten pandeglang,” katanya.

Irna mencontohkan, seperti pembangunan jalan, pasar tradisonal, sarana kesehatan oleh OPD dilingkungan Pemprov Banten agar bisa dibangun di Kabupaten Pandeglang, agar pertumbuhan ekonomi Banten Selatan menjadi lebih cepat.

“Apalagi kemarin pasca tsunami, pasca gempa. Kami bangkit kembali, pulih kembali. Tapi kalu tidak dibantu oleh pemerintah Pusat dan Provinsi akan lamban sekali untuk kembali sehat,” katanya.

Menurutnya, keburuhan dasar Kabupaten Pandeglang masih seputar urusan jalan, jembatan, rumah tidak layak huni (rutilahu), sanitasinair bersih, sarana kesehatan rumah sakit dan puskesmas, khususunya di sekitar zona merah terdampak gempa, pendidikan, sektor pertanian, perikan dan kelautan, dan masih banyak lagi yang lain yang membutuhkan kucuran dana dari pusat maupun Provinsi Banten.

“Bahwa ada 51 pulau, sementara urusan kelautan ada di Pemprov Banten, akan mau dibawa kemana ini? nasib mereka yang tinggal dipulau-pulau. Selain panjang pantai Banten ini setengahnya ada di Pandeglang. Begitupun lumbung pertanian, Provinsi Banten juga ada di Pandeglang,” papar Irna.

Dirinya juga menyebutkan, Kabupaten Pandeglang pada tahun 2017 lalu memperoleh Rp90 miliar dari Pemprov Banten. Namun terus menurun hingga tahun ini.**Baca juga: Demi Pajak Kabupaten, Bapenda Gandeng Kejari dan KPK Pasang Penyadap Teller.

“Dulu, tahun 2017 pernah Rp 90 miliar, tapi turun lagi Rp65 miliar, turun lagi Rp50,” aku Irna.(Den)

Berita Terbaru