Kabar6-Kepulauan Seribu yang terletak di Utara Jakarta menjadi salah satu kawasan yang memiliki potensi besar untuk bisa dioptimalkan. Jika dimanfaatkan dengan baik, tentu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya soal pariwisata.
Dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penataan dan Pengelolaan Kepulauan Seribu Kotamadya Jakarta Utara yang dicabut, ini akan menjadikan pembangunan di daerah tersebut lebih fleksibel.
Dengan 110 pulau yang dihuni oleh lebih dari 28.000 jiwa, Kepulauan Seribu bukan hanya destinasi liburan biasa. Ini menjadi potensi besar apabila pariwisata di daerah tersebut dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah.
“Selain pariwisata, ada potensi carbon trade atau perdagangan karbon. Salah satu yang paling besar adalah dari blue carbon, melalui ekosistem pesisir dan laut, seperti mangrove. Ini harus diatur dengan baik dan benar, sehingga membawa kemaslahatan bagi Masyarakat di kawasan Kepulauan Seribu,” ujar Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, yang akrab dipanggil Bang Zaki, kepada wartawan, Senin (4/12/2023).
“Ada lebih dari 200 pulau yang masih perawan, setiap sudut menyimpan keunikan dan keindahan yang tak tergantikan. Ini jadi potensi, harus mulai dengan pembangunan infrastruktur, sekarang masih banyak kapal-kapal yang tidak memadai untuk bawa penumpang. Ini perlu difasilitasi,” ungkap Bang Zaki.
Mantan Bupati Tangerang dua periode (2013-2023) ini, kini digadang jadi Gubernur DKI dari Golkar ini, Bang Zaki juga pernah menjabat sebagai wakil Presiden PEMSEA (sebuah organisasi antarpemerintah di Asia Timur yang bertujuan untuk mendorong dan mempertahankan kondisi lautan, pantai, komunitas, dan ekonomi) memberikan contoh pengembangan kawasan di daerah pesisir di Kabupaten Tangerang.
Salah satunya di Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, yang menjadi lokasi percontohan sekaligus ajang pertemuan Partnerships in Environmental Management for the Seas of East Asia (PEMSEA).
Desa nelayan yang awalnya kumuh dan terisolir telah disulap menjadi kawasan pariwisata yang banyak dikunjungi masyarakat. Menuju hal itu, tentu banyak hal yang dilakukan, seperti bedah rumah, membangun sarana dan prasarana penunjang, pembangunan fasilitas sanitasi yang layak hingga pelatihan UMKM.
Potensi ini benar-benar dimanfaatkan, hingga sepanjang semester 1 2023, Desa Ketapang mencatatkan pendapatan ekonomi mencapai Rp 1,47 miliar.
**Baca Juga: Dishub Lebak Pasang PJU di 90 Titik, 30 Titik Lainnya Diperbaiki
Hal yang sama bisa diterapkan untuk Kepulauan Seribu, untuk mengembangkan potensi ekonomi, sosial dan kemasyarakatan di sana. Bahkan, Kepulauan Seribu ini bisa menjadi tambahan opsi peningkatan pendapatan asli daerah.
“Memang harus dimulai dari dasarnya dulu untuk menjadikan Kepulauan Seribu jadi destinasi wisata yang nyaman bagi pengunjung. Saya yakin banyak orang yang jatuh cinta sama pulau-pulau disana, tapi yang jadi hambatan itu fasilitas dasar yang masih kurang layak,” tuturnya.
Perdagangan karbon ini merupakan kegiatan jual beli kredit karbon, di mana pembeli adalah industri yang menghasilkan emisi karbon melebihi batas. Penjualnya adalah daerah yang memiliki lahan untuk menyerap karbon, contohnya Tangerang.
Bang Zaki mengatakan bahwa Tangerang memiliki potensi mangrove seluas 219 hektar dengan penyerapan karbon 950 ton/hektar, artinya karbon yang diserap sekitar 208.050 ton. Jika setiap ton dikenakan biaya USD 50, maka valuasinya adalah USD 10,4 juta atau Rp 161,2 miliar (kurs Rp 15.500).
“Dengan luas perairan sekitar 6.997,5 kilometer persegi, Kepulauan Seribu bisa menjual kredit karbon ke daratan Jakarta atau kawasan lain. Ini dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus pembangunan di Kepulauan Seribu,” terangnya.
Bang Zaki mendorong pelaksanaan penggarapan potensi itu dapat segera terealisasi. “Jangan hanya rencana-rencana saja yang digaungkan, Perpres 61/2011 dan 91/2021 sudah ada, kita harus mulai aksi untuk bisa menjadikan Kepulauan Seribu menjadi kawasan potensi ekonomi baru,” tandasnya. (Oke)
