Kabar6-Upacara memperingatan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 digelar di Lapangan Yuda Nugraha, Kelurahan Tigaraksa, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Rabu 17 Agustus, 2022.

Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar memimpin pasukan sebanyak 400 orang dalam rangka penaikan bendera merah putih pada waktu 9:00 WIB.

Zaki mengatakan, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 dengan semboyan ‘Indonesia Pulih Lebih Cepat serta Bangkit Lebih Kuat di era pemulihan pandemi Covid-19.

“Karena dua tahun ini kami mengalaminya pandemi sangat luar biasa, tentu saja sesuai harapan dari pemerintah pusat dan masyarakat Indonesia,” kata Zaki.

Ia mengharapkan, di era pemulihan ekonomi usai dilanda Covid-19 selama 2 tahun ini semoga segera membangun Indonesia di hari proklamasi yang ke-77 lebih baik lagi di masa akan datang nanti.

**Baca juga: 4 Modus Operandi Mafia Tanah Versi Jaksa Agung.

“Untuk kita bersama sama segara membangun kembali republik yang kita cintai ini, dan tentu saja mudah mudahan momentum hari proklamasi yang Ke-77 tahun ini bisa membangun Indonesia lebih baik lagi di masa akan datang. Harapannya tentu saja Indonesia lebih baik lagi,” harapannya.

Pantauan di lapangan, ratusan warga ikut menyaksikan pengibaran bendera Merah Putih. Pada kesempatan itu juga pihak Pemerintah Kabupaten Tangerang menyaksikan pemusnahan barang bukti berupa narkoba jaringan internasional dengan berat 43 kilogram jenis sabu, ganja dan obat-obatan terlarang. (Rez)

Kabar6-Upacara pengibaran bendera Merah Putih bertepatan dengan HUT Republik Indonesia ke-77 di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berlangsung khidmat. Bertindak selaku komandan upacara, Mayor (Kav) Sutarto, Danramil 03/Serpong.

Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie naik ke mimbar sekitar pukul 08.00 WIB. Derap pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) Merah Putih duplikat bersama kompi pasukan pendamping melangkah ke tengah antara podium dan tiang bendera.

Benyamin lantas menyerahkan bendera Merah Putih kepada Paskibraka 2022 pembawa baki atas nama Roselia Mutianingtyas, pelajar SMK Negeri 4 Kota Tangsel.

Bendera Merah Putih berhasil dikibarkan oleh Rafi Allamsyach; Anakku Putra M Edwin; dan Faruq Alfarisi.

“Ungkapan rasa syukur kita di hari yang berbahagia ini harus selalu kita ikuti dengan sebuah renungan secara mendalam, sudah sejauhmana kita mampu memberikan karya yang terbaik ini kepada bumi pertiwi,” kata Benyamin dalam pidato resminya di Lapangan Cilenggang, Kecamatan Serpong, Rabu (17/8/2022).

Ia bersyukur karena tahun ini dapat kembali menyelenggarakan dan menata pelaksanaan peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan menjadi lebih khidmat, penuh semangat guna memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang merdeka.

**Baca juga: Pengukuhan Pelajar Paskibraka 2022 Tangsel Diwarnai Isak Tangis.

“Dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan terus berkomitmen untuk mewujudkan keberhasilan pada berbagai sektor melalui program yang tentunya akan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” terang Benyamin.

Adapun bertugas bertindak pembaca teks Pancasila, Komandan Kodim 0506 Kolonel (Inf) Ali Imron, dan pembaca UUD 1945, Kapolres Tangsel, Ajun Komisaris Besar Sarly Sollu.(yud)

Kabar6-Upacara peringatan hari ulang tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Alun – Alun Ahmad Yani, Kota Tangerang, Rabu (17/8/2022). Pengibaran bendera merah putih berdiri tegak dan khidmat.

Hadir dalam kesempatan tersebut jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda). Selain itu, juga turut dihadiri peserta upacara jajaran TNI-Polri, ASN Pemkot Tangerang, pelajar di Kota Tangerang dan tamu undangan lainnya.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah bertindak sebagai inspektur upacara.

Pantauan di lapangan para pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) begitu fokus dalam mengibarkan bendera pusaka merah putih tersebut. Akhirnya, bendera pusaka merah putih tersebut berjalan dengan sukses ditandai dengan berdiri tegak sang saka merah putih.

**Baca juga: HUT RI ke-77, Wali Kota Tangerang Ajak Bergotong Royong untuk Kemajuan Bangsa.

Terpantau juga di luar area lapangan upacara bendera tersebut hadir sejumlah masyarakat untuk menyaksikan langsung upacara bendera di lapangan Ahmad Yani, setelah 2 tahun tak dilangsungkan di lapangan kebanggaan masyarakat Kota Tangerang ini akibat Covid-19. Melainkan dilakukan terbatas di Kawasan Pemkot Tangerang.

Pembacaan Pancasila yang dibacakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, Erich Folanda. Lalu, pembacaan Undang-undang Dasar 1945 dibacakan langsung oleh Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Zain Dwi Nugroho dan Proklamasi dibacakan langsung oleh Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo. (Oke)

Kabar6-Sudah dua tahun Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tidak menggelar upacara hari kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Ahmad Yani, akibat pandemi Covid-19. Melainkan dihelat di Kawasan Pemkot Tangerang dengan kondisi terbatas.

Namun pada hari ini, Rabu (17/8/2022) Pemkot menggelar HUT RI ke-77 di lapangan Ahmad Yani, Kota Tangerang. Pengibaran bendera pusaka merah putih berjalan dengan sukses ditandai dengan tegaknya bendera tersebut.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan dalam momentum HUT RI ke-77 ini pihaknya berharap Indonesia selalu diberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Kita mendoakan di hari ulang tahun yang ke-77 ini negara kita terus memberikan keberkahan, kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Arief kepada wartawan usai acara.

Menurutnya dari Kota Tangerang, tentunya ini perjalanan yang cukup panjang, semakin dewasa, untuk saling bahu membahu dan bergotong royong dalam kemajuan bangsa dan negara.

“Tentunya kita saling bahu membahu, bergotong royong dan saling melengkapi kemajuan bangsa. Jadi rasa semua anak bangsa memiliki potensi yang besar memajukan negara kita dan mudah-mudahan dari Kota Tangerang memberikan yang terbaik untuk kemajuan negara Indonesia,” katanya.

Orang nomor satu di Kota Tangerang ini mengatakan, dalam sektor ekonomi terjadi inflasi sebesar 5 persen. Dimana yang biasa tidak mencapai angka tersebut.

“Ini kita sedang mempersiapkan antispasi karena ada kenaikan inflasi di Kota Tangerang kemarin angka sudah sekitar 5 persen, biasanya itu dibawah 3 persen,” ungkapnya.

**Baca juga: Pemberian Obat Kadaluarsa, DPRD Kota Tangerang Beri Peringatan Keras ke Dinkes.

“Makanya arahan pak presiden dalam pidato Kenegaraan tentu akan kita sikapi. Kemarin ada juga pembahasan dengan pimpinan dan anggota DPRD kita semua semakin sigap dengan kemungkinan yang terburuk di tahun 2023,” sambungnya.

Meski demikian, dalam momentum HUT RI ke-77 ini, Arief berharap untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa. “Makanya kemerdekaan ini menjadi momentum persatuan dan kesatuan seluruh anak bangsa saling memberikan solusi terbaik,” tandasnya. (Oke)

Kabar6- Rencana Pemkab Pandeglang melakukan pengadaan proyek sepeda listrik untuk RT/RW se Pandeglang sebesar Rp 38 miliar terus mendapat sorotan dan juga penolakan dari berbagai elemen masyarakat termasuk sejumlah fraksi di DPRD Pandeglang.

Ada empat fraksi yang melakukan penolakan, diantaranya Fraksi Golkar, Gerindra, PKB dan PPP. Sedangkan lima fraksi lainnya yaitu, Fraksi Demokrat, PKS, PDIP, Nasdem-Perindo dan Fraksi PAN-PBB, menyetujuinya.

Para relawan kemanusiaan dari relawan kemanusiaan dari Fesbuk Banten News ( FBn) memuji sikap anggota DPRD Pandeglang dari empat fraksi tersebut. Para relawan mengalungkan bunga sebagai bentuk support kepada wakil rakyat karena dinilai pro terhadap kepentingan masyarakat.

“Dalam rangka memberikan apresiasi serta semangat untuk kepada empat Fraksi dan unsur Ketua DPRD Pandeglang yang telah menolak pengadaan sepeda listrik,” kata salah satu relawan Fbn Banten Fajar Pratama, Selasa (16/8/2022).

Fajar mengatakan, langkah yang diambil para relawan kemanusiaan menyampaikan apresiasi kepada keempat fraksi dan unsur pimpinan agar terus semangat untuk menyuarakan apa yang harus menjadi tanggungjawab mereka sebagai wakil rakyat.

Sebagai warga Pandeglang, Fajar tentu tahu kondisi Pandeglang yang sebenarnya dilapangkan, sehingga rencana pengadaan sepeda tersebut dirasakan belum begitu urgent, apalagi jika melihat kondisi infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan masih buruk.

“Ditengah fasilitas kesehatan yang masih buruk, infrastruktur yang masih belum merata ini Pemkab malah menganggarkan untuk pembelian sepeda, kenapa tidak membuat rumah singgah di Jakarta atau membangun sistem informasi dirumah sakit, agar kelak warga menjadi tau ketersediaan obat obatan, kamar dan lain-lainnya,”tegas Fajar.

Sebelumnya, Ketua DPRD Pandeglang Tb. Udi Juhdi menegaskan, ada beberapa perbedaan pandangan antara beberapa fraksi dengan rencana Pemkab. Udi mengatakan, fraksi Gerindra, PKB, PPP, dan Golkar lebih setuju terhadap penambahan insentif RT/RW bukan diberikan sepeda listrik.

“Kami mendorong pemerintah untuk memperhatikan RT/RW dengan menambah insentif kepada mereka”. kata Tb. Udi Juhdi

Udi pun meminta agar pengadaan sepeda listrik untuk RT/RW itu di tunda dulu karena belum saatnya, agar dikaji dulu secara efektifitas mutu dan kwalitasnya serta dilihat dari sisi geografisnya. Sebab masih banyak yang harus di prioritaskan dari sisi infrastruktur.

“Lebih baik kebijakan anggaran ini kita dorong untuk kebutuhan infrastruktur sesuai program prioritas bupati dengan Jakamantulnl-nya, pelayanan kesehatan yang memadai dan peningkatan mutu pendidikan yg lebih baik,”terang Udi.

**Baca juga: Nalar Pandeglang Gelar Lomba Foto Selfie di Jalan Hancur, Sindir Pengadaan Sepeda Listrik untuk RT/RW?

Politisi asal Gerindra ini menyampaikan bahwa DPRD adalah lembaga yang mengambil keputusan secara kolektif kolegial. Kendati dirinya sebagai ketua menolak, tetapi tidak bisa di jadikan sebagai keputusan karena yang dipergunakan ialah keputusan bersama.

“Kami disini terdiri dari beberapa fraksi dan pada saat rapat RKUA RPPAS kita kalah voting, dan hasil votinglah yg dijadikan keputusan bersama semoga hal itu dapat di fahami oleh semua pihak,”tutupnya.(aep)

Kabar6-Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana mengungkapkan masalah sengketa pertanahan merupakan persoalan yang multiefek yang diawali dengan fungsi sosial. Bergeser karena kebutuhan tanah semakin meningkat dan ketersediaan tanah yang terbatas menjadi fungsi ekonomis. Ujungnya muncul suatu permasalahan hukum.

“Permasalahan hukum di bidang pertanahan bukan hanya terkait dengan tindak pidana, tetapi juga kebijakan tata usaha negara dan terkait pula dengan gugatan keperdataan, yaitu waris, jual/beli, hibah dan sebagainya,” ungkapnya, Selasa (16/8/2022).

Ketut jelaskan, jaksa agung telah menginstruksikan untuk membentuk tim pemberantasan mafia tanah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Modus-modus yang dominan terjadi tentang tindak pidana yang dilakukan oleh mafia tanah telah diuraikannya.

Pertama, pelaku usaha ataupun pemodal sering sekali memanfaatkan aparatur dari kepala desa sampai tingkat pusat bahkan juga pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam rangka melakukan segala upaya mengubah status kepemilikan tanah.

Kedua, merekayasa proses persidangan. Pelaku seringkali membuat suatu gugatan yang imajiner atau gugatan palsu. Pada akhirnya nanti hasil gugatan tersebut digunakan untuk mengganti sertifikat lama menjadi sertifikat baru.

Ketiga, penguasaan tanah secara ilegal yang seolah-olah itu legal, dimaksudkan bahwa bukan saja okupasi terhadap tanah negara oleh masyarakat. Tetapi penguasaan tanah masyarakat oleh negara juga kerap sekali terjadi terutama terkait dengan proyek-proyek strategis nasional.

“Seperti pembuatan jalan tol, pembuatan bendungan, dan lain sebagainya, sehingga sering sekali menimbulkan permasalahan baru,” jelas Ketut.

Keempat, pelaku sering sekali memanfaatkan proyek-proyek strategis nasional. Contohnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), pembuatan rel kereta api, pembangunan objek vital pariwisata, dan pembangunan bandara. Di sekitar lokasi pembangunan tersebut, investor banyak menggunakan orang-orang tertentu untuk mengelabui masyarakat dalam hal penguasaan tanah.

**Baca juga: Partai Gelora Sesalkan Ekonomi Indonesia Juara ke-4 di ASEAN, Kalah dari Malaysia, Vietnam dan Filipina

“Dampak dari kegiatan tersebut sering menimbulkan ketidakpastian terhadap kepemilikan. Orang yang mau berinvestasi di suatu daerah menjadi enggan karena takut tanahnya ketika dibeli secara legal menjadi tidak pasti/tidak sah atau tidak mendapat sertifikat, dan berpotensi mendapat gugatan-gugatan baru,” papar Ketut.

“Hal-hal seperti inilah yang menyebabkan investor tidak berani masuk dalam suatu daerah atau suatu negara termasuk investor asing dan akibatnya perekonomian negara menjadi tersendat, sirkulasi program tersebut jadi tidak jalan karena investor tidak berani menanamkan modalnya, dan perekonomian negara tidak jalan dan yang menjadi rugi adalah masyarakat,” tegasnya.(yud)

Kabar6-Komisi II DPRD Kota Tangerang memanggil Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat soal pemberian obat kadaluarsa di Posyandu Bunga Kenanga, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang. DPRD mengultimatum agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Pasalnya, ultimatum tersebut diberikan kepada seluruh jajaran Dinas Kesehatan baik Puskesmas, RSUD hingga apotik seluruh Kota Tangerang. Dalam catatan DPRD kejadian obat kadaluarsa telah terjadi sebanyak 2 kali.

“Kita sudah me-warning agar kejadiannya serupa tidak terjadi lagi,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang, Riyanto, saat dimintai keterangan usai memanggil jajaran Dinkes di Gedung DPRD Kota Tangerang, Selasa (16/8/2022).

Pantauan di DPRD jajaran Dinkes datang sekitar pukul 11.48 WIB. Mereka yang hadir sebanyak 3 orang. Diantaranya yakni Sekretaris Dinas Kesehatan, Sudarto, Kabid Pelayanan Kesehatan, Hendra dan Kepala Puskesmas Pedurenan.

Berdasarkan laporan Dinkes, kata Riyanto, anak tersebut saat ini sudah dalam kondisi baik. Selain itu, terkait investigasi pun Dinkes masih berproses. “Lagi sedang proses tadi sudah sampaikan inspektorat sedang memeriksa,” katanya.

“Kita memberikan ultimatum kepada Kepala puskesmas tinggal nanti tindakan kepala dinas, kalau itu memberikan ranah mereka. DPRD memberikan warning saja,” sambungnya.

Riyanto menegaskan jika kejadian serupa terulang kembali pihaknya tidak segan-segan meminta punishment seperti rotasi-mutasi dan sebagainya.

**Baca juga: Dengarkan Pidato Kenegaraan, Wali Kota Tangerang Ingatkan Prokes

“Silakan itu nanti itu ranah kepala dinas, kita tidak ingin hal ini terulang kembali. Kalau seandainya terulang kembali kita akan sikap tegas meminta mutasi atau diapain lah,” tandasnya.

Sementara, Sekretaris Dinkes Kota Tangerang, Sudarto saat dimintai keterangan usai bertemu wakil rakyat itu enggan berkomentar hasil pertemuan tersebut. Melainkan menyarankan untuk berkomunikasi langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan, Dini Anggraeni. (Oke)

Kabar6-Air matanya tak kuasa meleleh. Postur tubuh tinggi itupun terus didekap. Ada rasa haru bahagia berkecamuk dengan kangen berpadu di tengah kerumunan orang di gedung pusat pemerintahan kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Rasa itu terlihat jelas dari Sunarno Kartoprawiro dan Yulianti. Pasangan suami istri itu gembira bukan kepalang usai melihat putranya Banyu Luthfi Winarno, dikukuhkan sebagai pelajar pasukan pengibar bendera pusaka (paskibraka) duplikat Merah Putih.

“Selama ini enggak kebayang buat kami orang tua ya. Anak kami bisa seperti ini,” kata Winarno kepada kabar6.com ditemui di Balai Kota Tangsel, Senin (15/8/2022) kemarin.

Ia mengakui awalnya sempat tak memberikan restu saat Banyu pamit ingin ikut seleksi pelajar Paskibraka Kota Tangsel 2022. Alasannya tidak mengizinkan tak diulas olehnya.

Winarno bilang sampai akhirnya guru SMK Negeri 6 Kota Tangsel mendatangi kediamannya di Pondok Kacang, Kecamatan Pondok Aren. Utusan sekolah minta izin agar Banyu diperbolehkan bergabung dalam paskibraka tingkat kota.

“Dan akhirnya mau enggak mau kami sebagai orang tua mengizinkan,” ujar pria berambut cepak itu. Sejak Maret mengikuti seleksi, puncaknya dua pekan terakhir ini.

Winarno tak pernah bertemu dengan putranya. Sebab, si Banyu mesti ikuti pemusatan latihan dan tinggal di Hotel Marlyn, Kecamatan Serpong Utara, sebagai asrama paskibraka. Selama itu komunikasi mereka terputus.

Alat komunikasi pribadi milik Banyu disita oleh senior pembimbing. Tujuannya agar seluruh paskibraka fokus dan disiplin selama mengikuti pemusatan latihan.

“(Kangen) Pasti semua orang tua karena orang tua enggak pernah berpisah lama. Apalagi ibunya sering nangis,” cerita Winarno.

**Baca juga: DPRD Tangsel: Sewa Kabel Internet Bawah Tanah Bisa Dongkrak PAD

Ia menaruh banyak harapan kepada puteranya yang mengemban ilmu di SMK Negeri 6 Kota Tangsel jurusan Rekayasa Perangkat Lunak.

“Mudah-mudah Banyu Luthfi menjadi anak yang berkarakter. Disiplin dan menjadi kebanggaan orang tua yang berguna bagi negaranya,” harap Winarno.(yud)

Kabar6- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 tercatat surplus hingga Semester I-2022. Sehingga pemerintah masih bisa memberikan subsidi energi sebesar Rp 502 triliun pada 2022.

“Sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga surplus Rp 106 triliun. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi elpiji, dan subsidi listrik (subdidi energi) sebesar Rp502 triliun di tahun 2022 ini,” kata Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (16/08/2022).

Menanggapi hal ini, Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Achmad Nur Hidayat menilai, klaim surplus APBN tersebut menyesatkan, karena tidak perlu seorang akuntan untuk memahami surplus APBN tersebut.

“Surplus APBN tersebut terjadi karena pemerintah mengerem atau menghemat belanjanya dibandingkan tahun 2021 lalu. Tetapi, itu pun bukan disebabkan prestasi belanja yang optimal,” kata Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Selasa (16/08/2022).

Menurut dia, memang ada kenaikan penerimaan negara, namun hal tersebut tidak signifikan dibandingkan capaian negara lain.

“Surplus APBN tersebut seharusnya dikecam oleh DPR dan publik karena buat apa surplus APBN manakala rakyat sangat membutuhkan belanja negara itu untuk membantu mengurangi beban hidup akibat kenaikan energi, BBM, gas dan listrik,” katanya.

DPR, kata MadNur-sapaan akrab Achmad Nur Hidayat, harusnya marah kenapa belanja pemerintah ditahan, padahal ekonomi bisa tumbuh dilevel 7-8 persen pada kuartal II 2022 kemarin manakala belanja pemerintah dinaikan.

Ia berharap sebaiknya pemerintah tidak lagi menahan belanja negara guna mendukung pertumbuhan ekonomi pada paruh terakhir 2022 lebih baik.

“Belanja negara tersebut diharapkan mampu mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi terhadap Malaysia, Vietnam dan Filipina,” kata MadNur yang juga Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute ini.

Hadiah Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-77 dari sektor ekonomi, menurut MadNur, tidak cukup menggembirakan.

“Sebab, Indonesia harus rela menempati juara ke-4 di ASEAN secara pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Padahal secara jumlah penduduk, kekayaan alam dan keberagaman kreatifitas Indonesia adalah yang No.1 terbesar di ASEAN.

Partai Gelora menegaskan, tim ekonomi Indonesia gagal mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi. Pada Kuartal II 2022, kinerja ekonomi Indonesia tidak begitu berkesan dibandingkan Malaysia, Vietnam dan Filipina.

Indonesia mencapai pertumbuhan 5,44 persen year-on-year (yoy) pada kuartal II-2022, menepati urutan ke-4. Di posisi ke-1 ada Malaysia yang mencatatkan laju pertumbuhan yang menakjubkan yaitu 8,9 persen (yoy).

Sementara di posisi ke-2 ada Vietnam yang mencatatkan laju pertumbuhan 7,72 persen (yoy) disusul Filipina di posisi ke-3 mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,4 persen yoy.

Hal ini akibat pemerintah salah arah dalam berhemat saat ekonomi melemah. Tim ekonomi pemerintah Indonesia dinilai masih berpedoman dengan ekonomi gaya lama yaitu berhemat disaat ekonomi masih melemah.

“Padahal dikondisi ekonomi sedang lesu seperti ini, seharusnya Pemerintah Indonesia meningkatkan spending (belanja) disaat sektor private dan rumah tangga sedang terpuruk,” katanya.

Indikasi berhematnya pemerintah terlihat dari Goverment Spending atau konsumsi pemerintah kuartal II-2022 yang malah mengalami kontraksi atau berkurang minus 5,24% (yoy).

Penurunan goverment spending juga terjadi pada kuartal pertama 2022 sehingga secara kumulatif pertumbuhan konsumsi pemerintah negatif 6,27%.

“Kebijakan berhemat dalam belanja pemerintah tidak sejalan dengan belanja Rumat Tangga (RT) yang mengalami kenaikan 5.51%,” ungkap MadNur.

Pada kuartal II 2022, sebenarnya, pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh 7-8 persen manakala government spending (belanja pemerintah) diekspansikan 4-5% dari tahun lalu. Sayangnya belanja pemerintah malah minus -5,24 persen (yoy).

Namun, anehnya, pertumbuhan ekonomi yang tidak berkesan 5,44 persen tersebut diklaim pemerintah sebagai prestasi yang luar bisasa karena APBN mengalami surplus Rp73,6 triliun pada kuartal II-2022 tersebut.

Selain itu, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa Realisasi APBN tahun 2022 telah berjalan selama satu semester.

**Baca juga: Peringati Hari UMKM, Partai Gelora Target Beri Pendampingan Lima Juta UMKM Go Digital

Pendapatan Negara mencapai Rp1.317,19 trilyun. Lebih besar dibanding Belanja Negara yang sebesar Rp1.243,60 trilyun.

Dengan demikian dialami surplus sebesar Rp73,59 trilyun. Kondisi surplus nyaris tidak pernah dialami selama belasan tahun terakhir.(Tim K6)

Kabar6-Badan Anggaran DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sepakat atas rencana penarikan biaya sewa barang milik daerah bagi proyek galian bawah tanah kabel internet. Seperti langkah awal yang diberlakukan di ruas Jalan Raya Ceger, Kecamatan Pondok Aren.

“Artinya ini akan menjadi pendapatan baru yang luar biasa,” kata anggota Banggar DPRD Kota Tangsel, Riski Jonis, dikutip Selasa (16/8/2022).

Ia mengapresiasi organisasi perangkat daerah terkait yang jeli melihat potensi pendapatan asli daerah dari sektor di luar pajak dan retribusi tersebut.

Riski menyampaikan, kedepannya pendapatan asli daerah dari pengenaan sewa barang milik daerah bagi setiap perusahaan jasa telekomunikasi harus terus meningkat.

“Dan Tangsel memiliki banyak ruas jalan yang memiliki potensi yang sama,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat Kota Tangsel ini.

**Baca juga: Galian Kabel Bawah Tanah di Tangsel Dikenai Sewa Barang Milik Daerah

Riski berpesan agar pemasukan sewa barang milik daerah dari para perusahaan jasa telekomunikasi bisa tepat sasaran.

“Kami tentu mengapresiasi kinerja Pemkot Tangsel, khususnya dinas terkiat yang mampu melihat potensi yang ada untuk menambahkan PAD Kota Tangsel,” tambah Riski.(yud)