Kabar6-Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta agar proses lelang proyek pembangunan infrastruktur di pemerintah daerah bisa dilakukan secepatnya sedini mungkin pada bulan Desember. Hal itu agar pada awal Januari 2021, program sudah bisa dijalankan.

Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemkab Lebak Puranjanu, mengatakan, lelang dini baru dilakukan untuk satu paket pengadaan makan dan minum di lingkungan Setda senilai Rp1,3 miliar.

“Baru satu dari bagian umum paket makan dan minum Setda dengan nilai Rp1,3 miliar,” kata Puranjanu kepada Kabar6.com, Rabu (6/1/2021).

Belum adanya paket lain, terutama paket proyek infrastruktur lainnya yang belum masuk proses lelang, ujar Puranjanu, dikarenakan proses input rencana umum pengadaan (RUP) masih dilakukan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kami sudah sampaikan agar OPD bisa segera melaksanakan dan mengajukan proses lelang, kami imbau bisa secepatnya,” ucap Puranjanu.

**Baca juga: Dibangun Kementerian PUPR Senilai Rp4,2 Miliar, Jembatan Bojong Apus Lebak Rentan Ambruk

Menurutnya, belum ada satu pun paket proyek infrastruktur yang belum diajukan lelang, juga bisa karena OPD terkait yang belum akan melaksanakan. Misalnya, jika pelaksanaan akan dilakukan pada bulan Maret, maka bulan Februari sudah diajukan untuk dilelang.

“Jadi OPD sendiri yang tahu kapan paket ini dilelang. Tapi kemungkinan di bulan Februari-Maret OPD sudah mulai mengajukan untuk triwulan pertama,” katanya.(Nda)

Kabar6-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Apanudin minta rumah warga yang nyaris roboh di Kelurahan Batusari Kecamatan Batuceper jadi prioritas dalam program bedah rumah Pemkot Tangerang.

Salah satu wakil rakyat di dapil II Kota Tangerang yang meliputi Kecamatan Batuceper, Benda, dan Neglasari ini mewanti-wanti Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Tangerang untuk memprioritaskan rumah milik Masiah yang nyaris roboh itu ke dalam program bedah rumah.

“Temuan ini memang harus menjadi perhatian kita bersama terutama Dinas Perkim. Semoga rumah Masiah menjadi prioritas untuk program bedah rumah yang insyaallah 2021 ini mulai dijalankan lagi,” kata Jalu, sapaan akrabnya.

Jalu menjelaskan, bahwa program bedah rumah pada 2020 memang ditiadakan lantaran terdampak pandemi Covid-19. Tak hanya itu menurutnya, rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 jadi pemicu terhambatnya program-program Pemkot pada 2020.

“Insyaallah di 2021 ini program bedah rumah diluncurkan yang mungkin pada 2020 ini terkendala Covid-19. Semoga temuan-temuan seperti ini dapat diperhatikan Perkim,” terangnya.

Adapun langkah pertama sudah dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi terkait rumah Masiah yang nyaris roboh itu. Namun, politisi Gerindra ini mengaku bantuan yang diberikan oleh pihaknya belum maksimal.

“Kemarin kita udah bantu sementara saja, dan itu belum maksimal. Karena masih ada beberapa yang perlu perbaikan. Makanya saya minta Perkim prioritaskan ini (rumah Masiah),” tandasnya.

Pantauan wartawan dilapangan, rumah Masiah yang nyaris roboh beberapa hari lalu itu kini nampak sudah dibenahi. Namun, perbaikan yang bersifat sementara itu hanya menyentuh bagian muka rumah yang sebelumnya keropos dan nyaris roboh.

**Baca juga: PT Tiara Operator Angkot Si Benteng, PT TNG Jadi Calo?

Salah seorang warga Fatimah yang juga tetangga Masiah mengatakan, perbaikan rumah Masiah dilakukan secara mandiri. Masiah yang hanya berprofesi sebagai kuli cuci itu dikatakan Fatimah sempat meminjam uang kepadanya untuk biaya tambahan perbaikan rumahnya.

“Udah lama banget dia (Masiah) pengen benahin rumahnya. Makanya dia ikut arisan sama saya, terus belum lama ini dia dapat arisan. Tapi dia tetep pinjem uang juga takut kurang katanya buat perbaikan,” ujar Fatimah. (Oke)

Kabar6-Tokoh masyarakat (Tomas) setempat menilai pemerintah tingkat Kecamatan Teluknaga maupun pemerintah Kabupaten Tangerang lamban dalam membantu menyelesaikan polemik yang terjadi di Desa Tanjung Pasir.

Tokoh masyarakat itu sebut saja Romli (55) bukan nama sebenarnya merasa prihatin dengan persoalan yang dihadapi oleh Arun S. Ip Kades Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga perihal tanah dan bangunan beserta isinya diakui hak milik oleh mantan Kades sebelumnya.

“Persoalan ini kan sudah bergulir sejak dilantiknya Kades Arun, artinya ini sudah setahun berlalu, disampaikan secara tertulis oleh pak Kades sudah, lewat pemberitaan oleh media sudah, tapi kok pemerintah nggak ada responnya,” ungkap Romli kepada kabar6.com disekitar lokasi kantor Desa Tanjung Pasir, Selasa (5/1/2021).

Menurutnya, untuk menyelesaikan permasalahan ini Pemerintah Kecamatan maupun pihak Kabupaten harus turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada desa ini agar tidak berlarut-larut.

“Kades ini punya pimpinan diatasnya, yaitu Camat, Bupati, masa pada diam saja, ada apa, menurut saya ini sangat memprihatikan, dan ini tahun kedua kades harus ngontrak 25 juta pertahunnya,” ujarnya.

Terkait tanah dan bangunan kantor Desa Tanjung Pasir ini, lanjut Romli, secara historisnya dia sangat mengetahui asal usulnya bahwa tanah dan bangunan itu milik Desa.

“Saya lahir dan besar disini, saya tahu persis, di tahun 1980 ada pemekaran Desa dan yang menjadi Kades saat itu adalah M. Dris dan tanah itu sudah ada pada saat itu, dan Kades selanjutnya mereka tinggal ngisih doang, kenapa sekarang kok tiba tiba diakui hak milik sama mantan Kades yang baru kemaren,” terang Romli.

Berita sebelumnya, berdasarkan data inventaris yang masih tercatat terakhir pada 2008, bahwa tanah dan bangunan kantor Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga Kabupaten Tangerang, masih tercatat Tanah Milik Desa.

Hal itu dikatakan Intan Kasi Fasilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang, menurut data inventaris yang ada saat ini berdasarkan data 2008 bahwa, Data Tanah Kas Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluknaga, sesuai data laporan mengetahui Camat Mulyadi S.Sos pada 2008 yang lalu, bahwa tanah dan bangunan kantor Desa Tanjung Pasir itu, tertera dalam arsip ini Milik Desa.

**Baca juga: Dua Pegawai Positif Covid-19, Kantor Kejari Ditutup Sementara

“Untuk data dari tahun 2008 masih tertera di arsip ini masih milik Desa, untuk data update terbaru kita belum punya saat ini,” ungkap Intan kepada kabar6.com saat ditemui di ruangannya, Jumat (11/12/2020) (Han)

Kabar6 – Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang ditutp lima hari mulai hari ini, Rabu (6/1/2021) hingga 11 Januari 2021 mendatang. Penutupan kantor Kejari itu dilakukan setelah diketahui dua pegawainya terkonfirmasi positif virus corona atau Covid-19.

Kepala Seksi (Kasi) Intelejen di Kejari Kabupaten Tangerang, Nana Lukman mengatakan, berdasarkan hasil rapat internal dengan Kepala Kejari Kabupaten Tangerang, Bahrudin. Diputuskan pelayanan Kantor Kejari Kabupaten Tangerang ditutup semntara selama lima hari mulai 6 Januari hingga 11 Januari 2021.

“Penutupan sementara kantor dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19, karena ada dua pegawai terkonfirmasi postif Covid-19 berdasarkan hasil test swab,” kata Nana, Rabu (6/1/2021).

**Baca juga: Tak Terima Diputusin, Seorang Pemuda Aniaya Mantan Pacarnya

Menurut Nana, selain menutup sementara pelayanan kantor Kejari Kabupaten Tangerang. pihaknya bersama tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan dan Pencegahan Covid-19 akan melakukan penyemprotan seluruh ruangan kantor dengan cairan disinfektan.

“Semoga, penyemprotan disinfektan bisa memutus mata rantai penyebaran,” tuturnya.

Terpisah, berdasarkan data dari Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Pemkab Tangerang, jumlah total kasus terkonfirmasi Covid-19 per 5 Januari 2021 sebanyak 5.264 orang. Dengan rincian, jumlah kasus dirawat sebanyak 136 orang, kasus konfirmasi isolasi 174 orang, kasus konfirmasi sebuh sebnayak 4.847 orang dan kasus konfirmasi meninggal 107 orang. (Vee)

Kabar6-Masyarakat yang melintasi jembatan yang menghubungkan Kampung Kedung – Bojong Apus, Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, was-was karena kondisi konstruksi jembatan.

Kepala Desa Sukamekarsari, Abdurahman, mengatakan, jembatan yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp4,2 miliar pada tahun 2016 itu kondisinya mulai mengkhawatirkan dan butuh segera penanganan.

“Kondisinya sudah memprihatinkan, kami sudah bersurat ke BPBD untuk mekanismenya seperti apa. Karena kami berencana besok akan menutup jembatan tersebut,” kata Abdurahman kepada wartawan, Rabu (26/6/2021).

Jembatan yang diresmikan oleh Puan Maharani yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diharapkan bisa segera diperbaiki agar masyarakat kembali nyaman melintasi dan menghindari hal yang tidak diinginkan.

“Kontruksi jembatan ada yang bergeser, karena terdampak banjir beberapa hari lalu. Makanya kami akan tutup, tapi untuk kendaraan roda dua mungkin masih bisa lewat, kalau kendaraan roda empat dipastikan tidak bisa,” tuturnya.

**Baca juga: Sedang Dipertimbangkan, Masuk Lebak Wajib Tunjukkan Rapid Test Antigen

Plt Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizki Pratama, mengatakan, pihaknya sudah mendapat laporan dari Pemdes Sukamekarsari terkait kondisi jembatan tersebut.

“Sudah kami cek lokasi bersama Dinas PUPR. Betul kondisi sangat memprihatinkan, secara kasat mata memang sudah tidak layak digunakan. Untuk kendaraan roda empat dipastikan akan dilarang, tapi untuk roda dua pun itu masih menunggu hasil rapat Dinas PUPR apakah semua kendaran tidak melintas atau seperti apa,” jelas Febby.(Nda)

Kabar6-Sejumlah pemerintah daerah memperketat aturan masuk dengan menerapkan masyarakat yang akan memasuki daerahnya harus melampirkan hasil rapid test antigen. Hal itu bertujuan mencegah penularan Covid-19, terutama masyarakat yang hendak menuju lokasi wisata.

Aturan masuk wilayah dengan menunjukkan hasil negatif rapid test antigen pun kini menjadi pertimbangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak. Apalagi, Lebak merupakan daerah di Provinsi Banten yang memiliki banyak objek wisata.

Asda III Setda Lebak Feby Hardian Kurniawan, mengatakan, aturan tersebut masih dalam pembahasan dan pertimbangan.

“Masih dalam pembahasan dan pertimbangan pimpinan (Bupati-red),” kata Feby kepada Kabar6.com, Selasa (5/1/2021).

Pengelola objek wisata Pantai Bagedur Mumu Mahmudin, mendukung jika memang hal itu akan disyaratkan oleh pemerintah daerah. Namun, dia menyarankan, aturan itu hanya diberlakukan bagi wisatawan asing yang hendak berlibur.

“Kalau untuk wisatawan domestik kayaknya enggak perlu, kecuali bagi wisatawan mancanegara,” katanya.

**Baca juga: Jurnalis Dan Buruh Di Banten, Siap Di Vaksin.

Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Lebak memang sedang mengalami peningkatakan. Tercatat, jumlah warga yang terkonfirmasi mencapai 830 orang dengan 310 orang masih dirawat atau isolasi, 496 sembuh dan 24 meninggal dunia.

Sementara masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid IV di Kabupaten Lebak telah berakhir pada 4 Januari 2021. Namun, belum ada keputusan apakah PSBB akan kembali diperpanjang atau tidak.(Nda)

Kabar6-Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Tangerang Selatan, Ferdiansyah dinyatakan positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Swab Antigen oleh salah satu rumah sakit.

Hal itu terlihat dari surat keterangan yang diupdate oleh Ferdiansyah melalui statusnya. “Mohon doa kesembuhan saya dan ibu saya yang dinyatakan positif dari hasil Swab Antigen,” ujar Ferdiansyah pada statusnya, Selasa (5/1/2021).

Ferdiansyah menerangkan, dirinya juga telah melakukan test swab PCR dan akan keluar hasilnya pada esok hari.

**Baca juga: Harga Mahal, Pedagang Gorengan di Tangsel Perkecil Ukuran Tahu Tempe.

“Kepada masyarakat Tangsel agar selalu ikuti imbauan pemerintah dengan menerapkan prokes 4M,” ungkapnya kepada Kabar6.com.

“Yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan,” pungkasnya.(eka)

Kabar6 – Tak hanya awak media dan buruh yang mengaku siap mengikuti vaksinasi oleh pemerintah. Dunia perbankan pun akan ikut serta memutus mata rantai penularan corona.

Hal ini agar covid-19 yang sudah menjadi pandemi sepanjang tahun 2020 segera mereda, sehingga perekonomian nasional dan Banten bisa segera pulih kembali.

Terlebih, bagian front office perbankan hingga kini masih bekerja secara tatap muka untuk melayani para nasabahnya. Terutama bagian teller, costumer service dan security.

Vaksinasi juga diharapkan bisa tepat sasaran dan bisa memulihkan kondisi masyarakat, terutama faktor ekonominya.

“Pegawai BJB, apabila mendapat giliran untuk di vaksin, Insha Allah kita siap,” kata Kepala BJB KCK Banten, Budiatmo Sudrajat, melalui pesan elektroniknya, Selasa (5/1/2021).

**Baca juga: Jurnalis Dan Buruh Di Banten, Siap Di Vaksin.

Begitupun dari Bank Banten (BB), mereka siap di vaksinasi untuk membantu perbaikan ekonomi di Banten khususnya. Jika vaksinasi berjalan lancar, bisa membentuk imunitas atau kekebalan tubuh individu dan masyarakat.

“Tentunya kami sangat siap apabila kami akan di berikan vaksin, karena kami juga bagian dari garda terdepan dalam hal pemulihan ekonomi,” kata Dirut Bank Banten, Fahim Bagus Mahesa, melalui pesan elektroniknya.(Dhi)

Kabar6-Awak media dan buruh di Banten, mengaku siap di vaksinasi untuk ikut serta memutus mata rantai covid-19. Jika diberi izin, jurnalis yang tergabung dalam Pokja Wartawan Banten, siap berpartisipasi dalam penyuntikan vaksin pertama bersama tenaga kesehatan (nakes) yang direncanakan pada 14 Januari 2021 mendatang.

Hal ini dikarenakan pekerjaan jurnalis selalu bertemu dengan narasumber untuk mencari berita. Termasuk, tetap turun ke lapangan untuk menyajikan berbagai informasi ke masyarakat luas selama corona menjadi pandemi.

“Gue sih berharap, selain nakes kami sebagai wartawan yang juga garda terdepan, mendapat jatah vaksinasi tahap pertama,” kata Ketua Pokja Wartawan Banten, Aditya Ramadhan, melalui pesan elektroniknya, Selasa (5/1/2021).

Adit mengatakan bahwa dia bersama teman-teman media lainnya bersedia bisa disuntik berbarengan dengan para nakes, yang direncanakan tanggal 14 Januari 2021 mendatang.

“Bila perlu di tanggal 14 Januari, perwakilan dari wartawan untuk ikut bersama-sama nakes disuntik vaksin,” terangnya.

**Baca juga: Anggaran untuk Vaksinasi di Banten Sudah Siap.

Begitupun para buruh, mengaku siap disuntik vaksin covid-19 agar bisa bekerja secara normal dan membantu memperbaiki perekonomian di Banten. Jika para pekerja di vaksinasi, maka perusahaan bisa kembali melakukan produksinya dalam kondisi normal dan tetap menaati prokes covid-19.

“Harapannya agar segera dilaksanakan vaksinasi kepada yang berpotensi kuat berkumpul, yaitu pekerja atau buruh,” kata Ketua KSPSI Banten, Dedi Sudradjat, melalui pesan elektroniknya.(Dhi)

Kabar6-Setelah mendapatkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) PT TNG dari Pemerintah Kota Tangerang untuk mengoperasikan mobil angkutan umum Si Benteng yang hampir kurun waktu setahun mangkrak harus melalui proses yang panjang karena terbentur oleh kekosongan aturan hukum hingga lelang pengadaan barang ke pihak ketiga.

Diketahui, DPRD baru menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang penambahan penyertaan modal daerah (PMD) pada Badan Usaha Milik daerah (BUMD) PT TNG untuk mengelola mobil angkutan umum Si Benteng pada Kamis (10/12/2020) lalu.

Unit Pelaksana Tehnis Si Benteng, Asep Yuyun mengatakan, pihaknya telah melakukan pelelangan pada Desember 2020 lalu sebagai operator untuk mengoperasikan mobil angkutan Si Benteng tersebut. Lelang tersebut diikuti sebanyak 6 perusahaan.

“Kalau itu sudah, yang menang masih dari Tangerang PT TIARA,” kata Asep saat dihubungi, Selasa (5/1/2020).

Pengadaan barang tersebut memakan biaya yang cukup fantastis mencapai 3,5 miliar. Kendati, lelang itu digabungkan dengan Bus Rapid Transit (BRT). “Nyampur, itu nyampur yang di koridor 4,” katanya.

Asep menjelaskan, proses penguningan plat mobil yang di bangga-banggakan Pemkot Tangerang itu sudah selesai. Sementara ceklis penguningan dari Polda sudah selesai juga. “Kan kalau sudah ceklis berarti sudah tuh penguningannya, tinggal nanti plat nomernya diganti,” jelasnya.

Hingga saat ini, pihaknya tengah melakukan pemasangan plat nomor mobil angkutan Si Benteng tersebut. “Kalau gak sore ini mungkin kita bisa marathon mungkin besok bisa dilanjut. mudah-mudahan bisa selesai cepat kalau yang masangnya banyak,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Kota Tangerang, Hilman Santosa mengkritisi pernyataan Walikota Tangerang soal pemenang lelang. Pasalnya, proses lelang untuk pengoperasian angkutan kota medern ini tidak tertera di website LPSE Kota Tangerang maupun website resmi PT. Tangerang Nusantara Global (TNG).

“Ketika saya cek tidak ada itu proses lelang untuk pengoperasian angkutan kota baik Si Benteng maupun BRT (Tayo). Berarti, keterangan yang disampaikan oleh Walikota itu tidak benar,” tegas Hilman Santosa.

**Baca juga: Ironis Rumah Tak Layak Huni di Batuceper Tidak Dapat Program Pemerintah

Apabila dilakukan lelang cepat atau lelang umum, kata Hilman, pasti tertera di website resmi. Sehingga peserta maupun pemenangnya pun bisa dilihat dengan transparan.

“Kita cek di akhir Desember 2020 tidak ada itu proses dan pemenang lelangnya.Lalu, Januari 2021ini kita cek juga tidak ada. Sebenarnya, proses lelang ini ada atau tidak? Dan, apa yang dilelangkan?,” terangnya seraya hal ini membuktikan jika perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang itu kurang matang atau asal-asalan. (Oke)