oleh

Anies Kampanye di Banten, Janji-janji Perubahan yang Ditawarkan

image_pdfimage_print

Kabar6-Calon Presiden RI nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di GOR Gondrong, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (2/12/2023). Anies pun menemui masyarakat hingga menyampaikan janji-janji kampanye.

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) merupakan pasangan yang mengusung tagline perubahan.

Anies menyampaikan dalam melakukan sebuah perubahan sangat penting sebuah kewenangan. Oleh karena itu, dalam mengambil sebuah kebijakan-kebijakan diperlukan sebuah kewenangan. Baik dukungan dari warga, eksekutif dan juga dukungan dari legislatif.

Anies bercerita soal memimpin DKI Jakarta. Dalam mengambil sebuah kebijakan tidak hanya eksekutif saja melainkan harus ada dukungan dari legislatif.

Ia mengatakan walaupun idenya baik, didukung orang banyak tapi kalau tidak ada kewenangan tidak bisa dilaksanakan.

“Karena itulah tadi saya sampaikan. Pertanyaan sederhana, mengapa kita berkumpul disini? Dan semua menjawab karena semua ingin perubahan,” ujar Anies.

“Ketika melakukan perubahan perlu apa? Perlu kewenangan. Kewenangan itu Diberikan kapan, penentuan itu pada 14 Februari. Dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang,” katanya.

Pada tanggal tersebut, kata Anies, masyarakat Indonesia akan menjalani konsekuensi atas waktu 6 jam itu. “Karena itu saya mengajak semua mari kita datang ke TPS dan mengajak mari sama-sama kita melakukan perubahan,” katanya.

Perubahan yang ditawarkan tersebut diantaranya menginginkan lapangan pekerjaan lebih luas, kebutuhan pokok yang terjangkau, biaya pendidikan yang lebih murah.

**Baca Juga: Desak Bertemu Pj Bupati di HUT Lebak, Mahasiswa Jebol Pagar Gedung DPRD

“Kita menginginkan agar kesehatan pengurusan lebih mudah, harga terjangkau, itu perlu perubahan. Jadi saya mengajak seluruh rakyat, bagi yang menginginkan perubahan maka pasangan nomor 1 menawarkan gagasan perubahan sejak setahun yang lalu, bukan mendadak,” ungkapnya.

Kemudian, Anies menegaskan perubahan kehidupan bernegara yang menjunjung tinggi etika. Menurut Anies, pihaknya ingin Indonesia tetap menjadi negara hukum bukan negara kekuasaan.

Kendati demikian, Anies menyampaikan negera hukum artinya kekuasaan diatur oleh hukum. Kalau negara kekuasaan, hukum diatur oleh kekuasaan.

“Nah, akhir-akhir ini kita menyaksikan gejala-gejala yang kurang baik dalam kehidupan bernegara. Kita ingin mengembalikan agar negara ini tetapi menjadi negara hukum,” ungkapnya.

“Dan itu membutuhkan perubahan karena itulah saya mengajak mari pada semuanya disini yang memiliki gagasan untuk itu Indonesia lebih baik, Indonesia lebih adil makmur intuk semua, nomor satu adalah pilihannya,” tandasnya. (Oke)

Print Friendly, PDF & Email