Kabar6-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, menyatakan siap menjadi mediator atas konflik antara Lippo Group dengan Perhimpunan Penghuni Kondominium Amartapura (PPKA).
Konflik keduanya mencuat, pascadiputusnya fasilitas air bersih di Apartemen Amartapura secara sepihak oleh perusahaan terkemuka milik James Riyadi tersebut. ** Baca juga: Soal Air Amartapura, DPRD Imbau Lippo Tidak Sewenang-wenang
“Kita siap untuk memediasikan kedua belah pihak,” ujar Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, kepada kabar6.com, Selasa (17/2/2015).
Bupati Zaki mengatakan, saat ini pihaknya tengah merumuskan sejumlah solusi guna menyelesaikan persoalan saling klaim hutang piutang antara kedua belah pihak yang sedianya sudah terjadi sejak 1999 lalu.
Hutang piutang itu sendiri berasal dari pemakaian air dan fasilitas lainnya di Apartemen Amartapura. “Sedang dibahas. Nanti kita jadwalkan ketemu,” kata Bupati Zaki.
Diketahui, sekitar 1.500 penghuni Kondominium Amartapura yang berlokasi di kawasan Lippo Karawaci, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, kini resah atas diputusnya akses air bersih ke pemukiman elit tersebut.
Pihak Lippo Group, mengklaim bila dasar pemutusan air adalah karena PPKA memiliki tunggakan hutang sebesar Rp40 miliar. ** Baca juga: Pasutri Pelaku Perdagangan Orang Ditangkap Imigrasi Bandara
Sebaliknya, pihak PPKA sendiri justru mengklaim bahwa Lippo Group juga mempunyai hutang senilai Rp20 miliar.
Hutang sebesar itu, dikalkulasi dari 725 unit milik Lippo Group yang belum terbayarkan iurannya ke pihak PPKA.
Di samping itu, PPKA menuding pihak Lippo Group, telah memeras penghuni dengan mematok tarif air sepihak di luar batas kewajaran dan aturan yang berlaku.
Lippo Group, memasang harga air ke Amartapura sebesar Rp12.050 per meter kubik. Sementara, tarif air berdasarkan peraturan pemerintah, yakni sebesar Rp6.600 per meter kubik, untuk kawasan perumahan elit.(ges/din)
